DPP GMI Sebut Pemdes Sindangjaya Realisasi Dana Desa 2023 Tahap 1 Bangun Jembatan Diduga Kurang Maksimal

By

-

7 November 2023

JIB | Kabupaten Bekasi, – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) sebut Pemerintah Desa Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, diduga kurang maksimal penggunaan Dana Desa tahap pertama 2023 untuk pembangunan jembatan nampak cor betonnya merudug dan turap sayap jembatan retak.

Hal tersebut diduga akibat lemahnya pengawasan dari instansi terkait, pasalnya pembangunan jembatan nampak kurang sesuai pagu anggaran yang di tentukan, pembangunan tersebut di Kp Pulo Rengas RT 006/002 dengan menghabiskan Dana Desa yang di gelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Selasa (07/11/23).

Asep Saepullah sebagai Sekertaris Umum DPP GMI mengatakan, pihaknya akan menindak lanjut atas laporan dari tim investagasi yang telah kroscek hasil pembangunan jembatan di Desa Sindangjaya yang sudah rampung menghabiskan anggaran DD 2023 tahap pertama yang diduga kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

“Kita akan dorong terus kepihak dinas terkait, pasalnya hasil pembangunan yang diduga nampak kurang maksimal, karena bila dibandingkan dengan pagu anggaran dengan fisik pembangunan kurang sesuai. Sedangkan anggaran pembangunan jembatan menghabiskan hingga ratusan juta lebih,” ucapnya.

Lanjutnya, dengan nampak diduga kurang maksimal nampak cor beton diakibatkan bahan material kualitasnya diduga kurang bermutu, dan pembangunan turap sayap jembatan nampak retak. Hal tersebut kurang kokoh dan kekuatannya tidak mungkin bisa bertahan lama.

“Pihak pelaksana dalam hal ini sudah jelas demi meraup kelebihan lebih besar hingga berani mengurangi kualitas mutu bahan material, Kami bersama tim akan membawa soal ini ke pihak dinas instansi terkait agar segera ditindak lanjut,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan desa dalam merealisasikan dana desa seharusnya sesuai peraturan yang sudah di tentukan, mengacu Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa serta telah diatur juga Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. (Red)

Kades Lenggahsari Diduga Kelola Ketahanan Pangan Tidak Berjalan, DPP GMI Akan LAPDU Ke Kejari

By

Asep Saepullah

-

6 November 2023

0

JIB |Kabupaten Bekasi, – Menyikapi kabar miring yang menerpa Pemerintahan Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, atas penggunaan dana desa tahun 2022 diperuntukkan program ketahanan pangan yang diduga tidak berjalan patut di curigai.

Hal tersebut, DPP GMI Akan Melaporkan ke Kejari Bekasi, Pasalnya Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran Melalui Kementerian Desa untuk program ketahanan pangan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan, Senin (06/11/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, pihaknya akan menindak lanjut atas dasar temuan rekan – rekan di Desa Lenggahsari dalam penggunaan dana desa tahun 2022 untuk program ketahanan pangan yang diduga tidak berjalan.

“Setelah menyikapi kabar miring yang sudah tersiar tentunya menjadi pedoman untuk dijadikan Laporan Pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Selain itu data – data sudah dilengkapi sesuai hasil investigasi tim dilapangan,” cetusnya.

Lanjutnya, sebanyak 20 % anggaran yang bersumber dari dana desa dari pagu anggaran untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Namun, penyaluran dana desa Lenggahsari untuk program tersebut dianggap tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat.

“Kami sudah siapkan berkasnya yang akan dilayangkan ke Kejari, dan akan meminta agar dilakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Desa Lenggahsari dengan dilakukan sesuai aturan, agar kedepannya tidak ada lagi pengunaan dana desa untuk program ketahanan pangan yang di markup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (Red)

Gerak Jalan dan Festival di Milad 65 Tahun Unisba

By

Asep Saepullah

-

5 November 2023

0

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Dalam rangka memeriahkan Milad Unisba yang ke 65, Unisba Kembali menggelar kegiatan rutin tahunan seperti gerak jalan dan bazar. Tahun ini, gerak jalan memilih rute sekitar jalan Taman Sari, Dago dan berakhir di Ciwalk, tempat acara bazar berlangsung.

Ini adalah kali pertama bazar Milad Unisba dilaksanakan di luar area kampus biru, kerja sama dengan pusat perbelanjaan Ciwalk dan beberapa tenan ini juga diisi dengan acara hiburan. Sekitar 800 hingga 1.000 orang dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai fakultas, unit dan lembaga di lingkungan Unisba serta lembaga komunitas yang terkait dengan keluarga besar Unisba, turut hadir mengikuti kegiatan gerak jalan. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, baik berdasarkan fakultas atau unit kerja lainya dengan menelusuri rute jalan yang sudah ditetapkan.

Acara dibuka dengan senam Zumba Bersama di kampus Unisba Taman sari 1 Kota Bandung, dihadiri oleh Rektor Unisba Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H., ketua Yayasan, para wakil rektor dan pimpinann Lembaga Universitas. Dalam sambutannya, rektor Unisba berpesan bahwa usia 65 tahun ini membawa keberkahan bagi Unisba, Unisba semakin unggul, prodi-prodi semakin unggul karena kita melaksanakan amanah dari Masyarakat untuk mengelola Unisba ini. Beliau juga menegaskan bahwa setelah milad ini dilaksanakan kita kembali bekerja secara rutin dan lebih giat lagi.

Dalam kegiatan gerak jalan ini, peserta akan mendapatkan penilaian di beberapa pos, yang meliputi penilaian tentang ketepatan waktu, kerapian barisan, keseragaman gerakan, kekompakan dan semangat yang ditunjukan dengan yel yel. Para peserta sangat bersemangat mengikuti gerak jalan ditambah dengan pakaian olahraga yang beraneka model sesuai dengan fakultas/unit kerja masing-masing. Berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan, panitia akan memilih juara satu, dua, dan tiga untuk lomba gerak jalan.

Pada saat yang sama juga diselenggarakan acara bazar Milad Unisba 65 yang berlangsung di Ciwalk, diikuti oleh berbagai tenan mulai dari makanan, pakaian, produk UMKM dan sebagainya. Ketua bazar Ibu Dr. Yenni Yuniati menjelaskan bahwa bazar tahun ini berbeda dengan tahun2 sebelumnya. Menurut Yenni Yuniati, biasanya kita melaksanakan kegiatan bazar milad unisba di dalam kampus, namun saat ini kita melaksanakannya d iluar kampus.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dari internal unisba ada 10 fakultas, unit dan Lembaga yang ada di unisba, tidak lupa juga dari pihak eksternal turut memeriahkan acara baik kegiatan kesenian, tenan food dan fashion. (Red)

Nama-Nama DCT Caleg DPRD Pemilu 2024, KPUD Kabupaten Bekasi Sudah Menetapkan

By

Asep Saepullah

-

4 November 2023

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menetapkan sebanyak 854 Daftar Calon Tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 mendatang.

Diketahui, pengumuman DCT tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPUD Ali Rido berdasarkan surat keputusan Nomor : 502/PL.01.4-Kpt/3216/2023 pada Jumat 4 November 2023.

Dalam rapat itu juga dihadiri seluruh Anggota, Ketua dan LO/Admin Silon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi.

Ketua KPUD Kabupaten Bekasi, Ali Rido mengataka, dari 854 Caleg yang lolos DCT telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Sedangkan dari 24 Partai Politik itu dengan rincian.

PKB 54 Caleg, Gerindra (55), PDI Perjuangan (55) Golkar (55), NasDem (55), Partai Buruh (55).

Kemudian, Partai Gelora (36), PKS (55), PKN (16) Hanura (39), Partai Garuda (5), PAN (55), PBB (55), Demokrat (55), PSI (55), Perindo (54), PPP (55) dan Partai Umat (45).

Untuk nama-nama yang masuk dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024 mendatang bisa dilihat pada link dibawah ini.

https://bit.ly/PengumumanDCTKabBekasi

CV. MARDHTOTILLAH MANDIRI Kerjakan Gedung SDN Sukamakmur 02, DPP GMI Menduga Abaikan APD K3

By

Asep Saepullah

-

4 November 2023

0

JIB | Kabupaten Bekasi, – Pemerintah Kabupaten Bekasi, gelontorkan APBD 2023 melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk proyek rehabilitasi sedang/berat ruang kelas atau rehab total SDN Sukamakmur 02 Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, yang dikerjakan pihak kontraktor pelaksana.

Namun, dalam pelaksanaannya para pekerja di proyek pembangunan gedung SDN Sukamakmur 02, DPP GMI menduga tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) Keamanan Keselamatan Kesehatan Konstruksi (K3), Jum’at (03/11/23).

Dengan tidak digunakannya APD K3 oleh para pekerja dilokasi pembangunan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, menduga pihak pelaksana telah mengabaikan undang – undang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah di tentukan, dan akibat tidak tegasnya konsultan menerapkan peraturan.

“Pihak pelaksana “patut di curigai” pasalnya telah nengabaikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri pada pasal 2 (1) berbunyi Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerjaan/buruh di tempat kerja,” ucapnya.

Lanjut, H.Riden Bahrudin mengatakan, pentingnya penerapan APD K3 untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan pada waktu pelaksanaan. Hal ini pihaknya menduga pihak dinas terkait ada main mata sehingga tidak ada tindakan untuk menerapkan peraturan sesuai SOP.

“Sesuai aturan para pekerja harus memakai sarung tangan, helm proyek, rompi proyek, sepatu boot, kaca mata pengaman, penutup telinga, masker dan dilokasi harus ada persediaan sabun cuci tangan sebagai bagian untuk menghindari bahaya dan resiko pada pekerjaan konstruksi,” terangnya.

Diketahui, kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang Kelas untuk rehab Total SDN Sukamakmur 02 Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi Sumber Dana APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023, dan sebagai penyedia/pelaksana CV. MARDHTOTILLAH MANDIRI, dengan nomor kontrak PG.02.02/872/SP/BN-DCKTR/2023, menyerap jumlah anggaran Rp.1.236.399.000,00, waktu pelaksanaan 86 hari kalender, demikian. (Red)

Disdukcapil Kab Bekasi, Jemput Bola Pelayanan Masyarakat

By

Asep Saepullah

-

4 November 2023

0

JIB | KABUPATEN BEKASI, – Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bekasi mengadakan keliling pembikinan Akte kelahiran, dan Surat kematian di halaman kantor Desa Jati baru, Kec Cikarang timur, kab Bekasi, Rabu ( 01/11/2023)

Dalam Pelayanan keliling di setiap Desa Untuk membatu masyarakat yang belom tahu cara membikin surat surat Akte kelahiran, Dan untuk mempermudah dalam pelayanan nya,

Waktu di wawancarai dari media JIB, Salah satu petugas dari Duscapil Narna Menuturkan, Dalam rangka jemput bola di desa desa documen Akte kelahiran kematian dan akan di layani dengan baik, Dan kegiatan pelayanan di desa desa perminggu sekali di satu sekecamatan satu Desa” Lanjut nya

Kemudian untuk pelayanan di desa jati baru di mulai hari Senin kemarin sampai hari Rabu berarti tiga untuk melayani pembikinan Antar bola Ducumen Surat Akte kelahiran, Surat kematian di Desa Jatibaru, kec Cikarang timur, Kab Bekasi

Di lokasi yang sama Salah satu warga dari masyarakat jati baru RT 01/03 Tirta Mengatakan kepada media JIB, Untuk Mempermudah menguruskan surat-surat Akte kelahiran Dan surat kematian untuk warga masyarakat yang belom Paham dalam mengurus surat surat tersebut.

“Dan harapan saya kalau bisa mah setiap desa ada, Dan kalau Kecamatan nya terlalu jauh, Dan tidak sempat untuk datang” tutupnya. (Sam)

DPP GMI : Blacklist CV. AZIMAT, Copot Henri Lincoln Selaku Kadis DSDABMBK

By

Asep Saepullah

-

4 November 2023

0

JIB | Kabupaten Bekasi, – DPP GMI sudah ditentukan akan layangkan surat ke Dani Ramdan sebagai PJ Bupati Bekasi, agar copot jabatan “Henri Lincoln” selaku Kadis DSDABMBK Bekasi, diduga tidak becus menindak CV. AZIMAT sebagai pelaksana pembangunan cor beton jalan poros desa Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, Jum’at (03/11/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, bahwa pihaknya sudah mempersiapkan surat pengaduan yang sudah ditentukan dan akan dilayangkan kepada Dani Ramdan sebagai PJ Bupati Bekasi, agar “Henri Lincoln” selaku Kadis DSDABMBK di copot dari jabatannya.

“Saya tidak main – main, pasalnya surat yang kita akan dilayangkan atas hasil kajian dan musyawarah bersama jajaran dengan kesimpulan untuk meminta PJ Bupati Bekasi, ambil sikap dengan tegas terhadap “Henri Lincoln” di copot jabatannya karena tidak tegas menindak CV. AZIMAT dalam bekerja yang tidak profesional,” terangnya.

Lanjutnya mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, CV. AZIMAT supaya masuk ke daftar hitam atau di blacklist agar kedepannya tidak bisa beroperasi untuk ikut lelang dalam melaksanakan peran serta pembangunan di lingkungan Kabupaten Bekasi.

“Blacklist saja CV. AZIMAT, karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana peningkatan pembangunan cor beton jalan poros desa di Desa Pantai Bakti tidak profesional, hingga abaikan SOP demi meraup keuntungan yang lebih besar,” ucapnya.

Selain itu pihaknya akan mengerahkan masa besar – besaran, hal ini berkaitan dengan atas surat yang akan dilayangkan bila tidak di respon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, terutama PJ Bupati Bekasi.

“Kita akan melakukan demo dengan secara mengerahkan masa besar – besaran, dan itupun kalo surat pengaduan yang dilayangkan tidak di respon oleh PJ Bupati Bekasi untuk mencopot “Henri Lincoln” dari jabatannya,” pungkasnya. (Red)

DPP GMI Siap Uji Materil Bersama DSDABMBK Pekerjaan CV. MODIFA ANUGERAH ABADI

By

Asep Saepullah

-

4 November 2023

0

JIB | Kabupaten Bekasi, – Hasil Pekerjaan Pelaksana Normalisasi SP Rawa Segaran Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, DPP GMI menduga tidak sesuai dalam pelaksanaannya, hal ini dinas instansi terkait DSDABMBK perlu adanya uji materil, Jum’at (03/11/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, nampak hasil pekerjaan Normalisasi SP Rawa Segaran yang sudah rampung pada oktober 2023, yang menyerap anggaran hingga ratusan juta dengan menggunakan metode alat canggih yaitu excavator teridikasi kurangi kuantitas.

“Pihak pelaksana dengan berani melakukan kecurangan dalam pelaksanaannya akibat pejabat dinas terkait terutama DSDABMBK dengan pelaksana diduga bekerja sama untuk mencapai demi meraup keuntungan yang lebih besar,” ucapnya.

Lanjut, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, Nampak SP Rawa Segaran yang tanahnya diangkat kepinggir tanggul dalam pelaksanaan normalisasi yang diangkat bucket excavator dalam hitungan kublikasi diduga kurang maksimal dan tidak tertata rapih.

“Dengan adanya tersebut, Kami akan selalu siap untuk melakukan uji materil bersama pihak terkait dalam rangka untuk pembuktian bahwa CV. MODIFA ANUGERAH ABADI selaku pelaksana yang mengemban tugasnya tidak profesional,” terangnya.

Menurutnya, “Normalisasi/restorasi sungai SP Rawa Segaran Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, bersumber APBD Bekasi 2023, nilainya Rp. 452.582.000 dan selaku pelaksana CV. MODIFA ANUGERAH ABADI, dengan nomor kontrak PG.02.02/385/SP/P.SDA/DSDABMBK/2023,” pungkasnya. (Red)

CV. MODIFA ANUGERAH ABADI Kerjakan Normalisasi Diduga Amburadul, DPP GMI Akan Lapdu Ke Kejari

By

Asep Saepullah

-

4 November 2023

0

JIB | KABUPATEN BEKASI, – Dari hasil investigasi terkait pekerjaan Normalisasi SP Rawa Segaran Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, yang telah rampung di kerjakan CV. MODIFA ANUGERAH ABADI pada Oktober dengan menghabiskan APBD Kabupaten Bekasi 2023 diduga amburadul dan asal jadi.

Hal tersebut, Ketua Umum DPP GMI, sebut adanya aroma dugaan kongkalingkong antara oknum Pejabat Dinas DSDABMBK Kabupaten Bekasi, dengan pihak pelaksana atau pemborong, sehingga akan melakukan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Beksi, Jum’at (03/11/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin, pihaknya telah melakukan investigasi kelokasi proyek normalisasi SP Rawa Segaran, dan hasilnya nampak tumpukan tanah hasil dari pengerukan yang menggunakan alat berat atau excavator nampak tidak sesuai Spek dan RAB.

“Nampak hasil pekerjaan terkesan adanya pembiaran oleh pihak Dinas DSDABMBK Kabupaten Bekasi, dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan proyek normalisasi yang dilaksanakan oleh kontraktor atau pelaksana,” terangnya.

Menurutnya, dengan adanya pembiaran telah menyebut oknum Dinas DSDABMBK Kabupaten Bekasi, menduga bagian pengawasan telah kong kalikong dengan pemborong yang menjadi pelaksana proyek normalisasi SP Rawa Segaran Desa Karangharja Kecamatan Oebayuran Kabupaten Bekasi.

“Akibat tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, terindikasi pihak terkait dalam bidangnya patut di pertanyakan, pasalnya sampai saat ini tidak ada tindakan tegas terhadap pelaksana atau pemborong untuk melakukan pemeliharaan atas hasil kerjanya diduga nampak amburadul,” ujarnya.

Lanjut ia mengatakan, pelaksana normalisasi tersebut CV. MODIFA ANUGERAH ABADI, dengan nama kegiatan normalisasi/restorasi sungai, nomor kontrak PG.02.02/385/SP/P.SDA/DSDABMBK/2023, untuk waktu pelaksanaan kisaran 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, dengan menyerap anggaran 452.582.000 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sumber dana APBD Tahun Anggaran 2023.

“Pihak pelaksana kami anggap tidak proporsional dalam melaksanakan kegiatan dari anggaran APBD yang dikelola Dinas DSDABMBK Bekasi. Dengan ketidak profesionalnya, diperkuat di papan informasi tidak nampak yang dapat menjelaskan tentang volume tanah lumpur yang diangkat kebahu tanggul dan jarak yang harus di tempuh,” ujarnya.

Dengan adanya tersebut, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, pihaknya akan melaporkan pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Lapdu ini akibat dengan adanya dugaan aroma kongkalikong antara pihak pejabat dinas dengan pihak pelaksana.

“Kita tidak akan tinggal diam, dengan hasil pengerjaan normalisasi diduga nampak amburadul dibiarkan tanpa ada upaya tindakan tegas terhadap pelaksana oleh pengawas dan PPK maupun PPTK sudah jelas dampaknya yang dirugikan adalah masyarakat, hal ini diakibatkan kedua belah pihak demi meraup keuntungan yang lebih besar,” ujarnya.

“Sesuai hasil kroscek di lokasi pekerjaan normalisasi tersebut yang sudah rampung di kerjakan CV. MODIFA ANUGERAH ABADI, kita sudah mengantongi data – data yang dapat di bawah keranah selanjutnya, terutama data yang menjadi berkas ini kita akan dijadikan untuk Lapdu ke Kejari Bekasi,” pungkasnya. (Red)

Diduga Tidak Ada Itikad Baik, DPP GMI Akan Demo DPUPR Karawang

By

Asep Saepullah

-

1 November 2023

0

JIB | Karawang, – DPP GMI Akan melakukan demo besar – besaran ke Dinas PUPR Karawang, demo tersebut diduga akibat tidak ada itikad baik atas kurang responnya surat yang sudah dilayangkan agar menindak tegas terhadap kontraktor pelaksana diduga telah curang, Rabu (01/11/23).

Dikatakan H. Riden Bahrudin sebagai Ketua DPP GMI, pihaknya telah merasa geram kepada Kepala Dinas PUPR Karawang, dan menuding Kadis tidak ada itikad baik atas surat yang sudah dilayangkan pihaknya pada Selasa (17/10/23) lalu kepada DPUPR Karawang.

“Kita akan kerahkan masa untuk melakukan demo besar – besaran ke DPUPR Karawang, untuk mendorong agar bertindak tegas terhadap oknum kontraktor pelaksana diduga telah curang, dan dugaan curang tertuang dalam isi surat yang sudah kita layangkan,” ucapnya.

Ia pun dalam hal ini tidak main – main, pasalnya hasil dari investigasi dilokasi pembangunan yang dikerjakan oknum kontraktor pelaksana diduga tidak sesuai spesifikasi dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya pihak terkait terutama DPUPR Karawang, dengan lamban ngambil keputusan diduga bermain mata, atau kongkalingkong.

“Pada waktu itu, surat laporan yang dilayangkan ada dua berkas, yang pertama dengan Nomor Surat 100/100/DPP/GMI/Kab. Karawang/x/2023, Perihal Kegiatan Pembangunan Turap Jalan Poros Desa Dusun Bakung Selatan RT. 04 RW. 02 Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, dikerjakan CV. KENCANA. Sedangkan berkas yang kedua dengan Nomor Surat surat 100/99/DPP/GMI/Kab. Karawang/x/2023, Perihal Kegiatan Normalisasi Drainase Dusun Kalidung 1 RT. 001/001 Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, dikerjakan CV. ANANDA RESA,” terangnya.

Lanjutnya, H. Riden Bahrudin mengatakn, saat ini pihaknya telah menunggu jawaban surat laporan pengaduan yang sudah dilayangkan ke Dinas PUPR Karawang, dan rencananya DPP GMI sebelum melakukan demo terlebih dahulu akan melayangkan surat laporan pengaduan yang kedua kalinya.

“Setelah surat kedua dilayangkan, kita tetap akan menunggu jawaban yang ditentukan sesuai aturan, dan bila tidak ada respon lagi kita akan melakukan demo besar – besaran agar aspirasi kita didengar, hal ini demi memberantas adanya dugaan KKN,” pungkasnya. (Red)

Stay connected