JIB |Kabupaten Bekasi, – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang gelontorkan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah, terutama pembangunan untuk penataan halaman SDN Setialaksana 03 Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, Sabtu (21/10/23).

Dari hasil pantauan (JIB) Sabtu (21/10/23), demi meraup keuntungan lebih besar pihak kontraktor pelaksana pembangunan penataan halaman SDN Setialaksana 03 yang di kerjakan CV. RIFKY PRATAMA CORPORATION diduga tidak sesuai spesifikasi dan juklak juknisnya.

Hal tersebut akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait, pasalnya cara pemasangan paving blok yang dilakukan para pekerja tanpa ada upaya terlebih dahulu lahan dasarnya di padatkan menggunakan stamper.

Diakui, Agus salah seorang pekerja dilokasi pembangunan untuk pemasangan paving blok, pihaknya hanya bekerja di suruh orang yang mempunyai bahan matrial yang di kirim ke lahan lokasi pembangunan di SDN Setialaksana 03.

“Saya hanya bekerja pak, adapun teknis kerja untuk dilakukan pemadatan dengan menggunakan stamper itu tidak ada di lakukan, yang kita lakukan tabur sirdam dan abu batu lalu pasang paving blok,” ucapnya kepada (JIB) Sabtu (21/10/23).

Menurutnya, pada waktu hari kemarin ada yang datang untuk melihat pembangunan pekerjaan yang sedang berjalan, “Kemarin yang datang itu konsultan namanya Pak Bustaman, adapun keperluannya saya kurang tau,” pungkasnya.

Saat ini pekerjaan penataan halaman SDN Setialaksana 03 Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, pelaksana CV. RIFKY PRATAMA CORPORATION, dengan harga kontrak Rp. 198.593.000,00, yang bersumber dana APBD Bekasi tahun anggaran 2023. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi, – Menyikapi permasalahan pekerjaan normalisasi di saluran kali bungin Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, yang diduga tidak memasang papan informasi dan terkesan asal jadi, dan pembangunan jalan yang dikerjakan CV. AZIMAT terkesan retak retak, DPP GMI (Gabungan Masyarakat Indonesia) berencana akan melakukan aksi ke Kantor Pemda.

Hal tersebut akan mendesak Pj Bupati Bekasi untuk mencopot ‘Henri Lincoln’ dari kursi jabatan selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekas Jawa Barat, Kamis (19/10/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, bahwa Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi ‘Henri Lincoln’ dianggap tidak becus dalam mengelola dinas tersebut. Disinyalir banyak pembangunan yang ada di DSDABMBK ‘gagal’ dalam pengerjaannya.

“Yang baru-baru ini kejadian pekerjaan normalisasi yang belum rampung patut dicurigai adanya konspirasi antara pihak pelaksana dengan dinas terkait demi demi meraup keuntungan yang lebih besar. Selain itu tidak tegasnya terhadap pelaksana pembangunan jalan yang nampak retak – retak hingga diabaikan tanpa ada pemeliharaan, dan juga masih ada yang lain yang belum kita buka,” terangnya.

H. Riden Bahrudin mengungkapkan, bahwa lembaganya akan mengirimkan surat pemberitahuan akan adanya rencana unjuk rasa ke kantor Pemda, dan akan meminta kepada PJ Bupati Bekasi untuk mencopot ‘Henri Lincoln’ selaku Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi.

“Kami akan layangkan surat pemberitahuan Unrasnya ke Pj Bupati Bekasi. Setelah surat dilayangkan kami akan kerahkan 3000 anggota Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) tingkat DPP dan DPC wilayah Kabupaten Bekasi ke Kantor Pemda, awal bulan November 2023 mendatang,” ungkapnya.

Diketahui, DPP GMI ( Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia) akan mengirimkan surat pemberitahuan unjuk rasa ke Pj Bupati Bekasi Jawa Barat secepatnya dengan dilampiri bukti – bukti hasil dari tim investigasi dilokasi pembangunan.

“Sekali lagi, kami DPP GMI tidak main – main, kalau Pj Bupati Bekasi belum bisa mencopot ‘Henri Lincoln’ sebagai Kadis DSDABMBK. Dan GMI yang nantinya akan terus melakukan demo hingga tuntutan terpenuhi, karena kami dalam hal ini ikut menjaga kehormatan Bupati, dengan kejadian pekerjaan normalisasi nampak asal jadi dan pembangunan jalan retak – retak itu sudah menampar wajah Bupati,” pungkasnya. (Red)

JIB | Karawang, – Ketua Umum DPP GMI, akan mendorong terus atas laporan pengaduan yang sudah dilayangkan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Laporan tersebut atas dasar temuan di lokasi pembangunan yang di kerjakan pihak kontraktor dengan diduga tidak sesuai spesifikasi, Selasa (17/10/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, kedatangan pihaknya ke kantor Dinas PUPR Karawang, untuk menyampaikan laporan dari hasil temuan di dua lokasi pembangunan yang di kerjakan oleh pihak kontraktor yang diduga tidak mengacu SOP yang di tentukan.

“Laporan ada dua berkas, yang pertama dengan Nomor Surat 100/100/DPP/GMI/Kab. Karawang/x/2023, Perihal Kegiatan Pembangunan Turap Jalan Poros Desa Dusun Bakung Selatan RT. 04 RW. 02 Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, dikerjakan CV. KENCANA,” katanya.

“Dan juga laporan berkas yang kedua dengan Nomor Surat surat 100/99/DPP/GMI/Kab. Karawang/x/2023, Perihal Kegiatan Normalisasi Drainase Dusun Kalidung 1 RT. 001/001 Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, dikerjakan CV. ANANDA RESA” ucapnya.

Lanjut H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, setelah menyampaikan laporan ke Dinas PUPR Karawang, pihaknya meminta agar segera ada tindakan terhadap kontraktor yang diduga mengindahkan SOP demi meraup keuntungan yang lebih besar.

“Kita sudah sampaikan ke pihak Dinas PUPR Karawang, dan selanjutnya laporan kami agar ada tindak lanjutnya, karena dengan adanya pembiaran terhadap kontraktor nakal yang nantinya akan merugikan masyarakat sekitar sebagi penerima manfaat,” pungkasnya.(Red)

JIB | Kabupaten Bekasi, – Lanjutan pembangunan jalan pantai bakti – bungin paket 1, di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, yang di kerjakan CV. AZIMAT diduga tidak sesuai spesifikasi atau rencana anggaran biaya (RAB). Hal ini demi meraup keuntungan yang lebih besar, Senin (16/10/23).

Dengan adanya tersebut, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI menduga pihak pelaksana dan pihak pengawas dari dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Bekasi telah mengabaikan tupoksinya.

“Hasil cor beton nampak retak – retak diakibatkan dalam pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi, karena kualitas mutu kontruksi tidak sesuai SOP, dan pengawas diduga seakan tutup mata akibat masuk angin,” ucapnya.

Pihaknya minta membuktikan dengan adanya kebokbrokan untuk mengajak kepada dinas terkait dilakukan uji petik kelokasi pembangunan jalan, hal ini diakibatkan gagalnya Konstruksi sehingga terindikasi pengurangan kualitas dan mutu cor beton untuk pembangunan peningkatan jalan.

“Untuk membuktikan bahwa lemahnya kontruksi dan kurang kualitas mutu cor beton kita buktikan bersama – sama di lokasi pembangunan peningkatan jalan yang di kerjakan oleh CV. AZIMAT yang sudah rampung pada pelaksanaannya diakhir Nopember,” terangnya.

Lanjutnya, dari hasil temuannya dilokasi pembangunan jalan akan di bawa keranah selanjutnya agar tidak terjadi adanya pelaksana – pelaksana nakal demi meraup keuntungan lebih besar dengan cara mencurangi SOP yang sudah di tentukan.

“Saat ini hasil pekerjaan pembangunan jalan nampak retak sebagian nampak ngangah, dalam hal ini kami meminta kepala dinas terkait agar bertindak tegas terhadap pihak pelaksana dan pengawas dari dinas yang diduga adanya kerjasama berlaku curang,” pungkasnya. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi, – DPP GMI akan melaporkan pengaduan (LAPDU) Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proyek normalisasi saluran kali bungin Dusun 1 Kampung Jogol Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong, yang diduga tak bertuan dan asal jadi, Senin (16/10/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, sudah mempersiapkan berkas untuk melakukan LAPDU ke BPKP, pasalnya saat ini oihaknya tidak main – main terhadap permasalahan kabar miring yang menerpa proyek normalisasi diduga tak bertuan dan asal jadi di saluran kali bungin yang belum rampung.

“Kita sudah siapkan berkas untuk menindak lanjut menjadi LAPDU ke BPKP, pasalnya dengan tidak adanya tindakan tegas terhadap pihak kontraktor atau pelaksana pihak DSDABMBK Bekasi, seakan tutup mata sehingga patut dicurigai,” ucapnya.

Ia pun menduga kuat pihak DSDABMBK dibalik lemah pengawasan ada permainan kotor dilingkaran kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pengguna anggaran (PA) dan PPK maupun PPTK yang telah berkomitmen dengan pihak kontraktor, dan pihak kontraktor selaku pelaksana pekerjaan pembangunan normalisasi.

“Sepertinya DSDABMBK ada permainan kotor dibalik ketidak tegasannya dalam menjalankan tugas, karena sampai saat ini proyek normalisasi yang dibiayai APBD tidak nampak plang nama proyek atau papan informasi dan hasilnya nampak asal jadi,” terangnya.

“Kita dalam hal ini akan tetap untuk menindak lanjut akan melayangkan surat laporan pengaduan kepada BPKP agar di tubuh DSDABMBK Kabupaten Bekasi bersih tidak ada KKN terhadap proyek bersumber dari APBD, sehingga agar tidak ada lagi anggaran proyek yang dijadikan bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan hanya itu saja tetapi seluruh proyek DSDABMBK yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang bersumber dari Uang Negara” pungkasnya. (Red)

JIB |™Indramayu, – Polres Indramayu jajaran Polda Jabar menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di Wilayah Hukum Polres Indramayu pada Senin (16/10/2023).

Kegiatan simulasi ini berlangsung di Area Sport Center Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Operasi Latihan Mantap Brata Lodaya Tahun 2023-2024 dipimpin oleh Kapolres Indramayu, AKBP Dr. M. Fahri Siregar, S.H., S.I.K., M.H., didampingi oleh unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu.

Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar, menjelaskan bahwa simulasi Sispamkota merupakan latihan gabungan antara TNI-Polri dan Brimob dalam rangka menghadapi Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 yang akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2023.

“Hari ini kita dapat melihat beberapa simulasi yang dilaksanakan, termasuk gladi posko, pungutan suara di TPS, penanganan konflik di TPS, tahapan pengendalian massa pada situasi kuning, hijau, dan merah, pengamanan dan pengawalan VVIP, serta penanganan penjinakan bom,” kata AKBP M. Fahri Siregar kepada awak media.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa untuk operasi ini, Polres Indramayu mengerahkan sekitar 800 personel. Mereka akan terlibat di setiap TPS dan juga menjadi bagian dari Satgas yang ada.

“Dalam operasi ini, akan melibatkan berbagai Satgas seperti Satgas Lantas, Satgas Gakkum, dan lainnya. Juga akan melibatkan personel yang terlibat di Gakumdu yang akan bergabung dengan Bawaslu dan Kejaksaan Negeri,” terang Kapolres.

Masih kata Kapolres bahwa untuk titik-titik rawan berdasarkan deteksi dan pemetaan, ditetapkan bahwa ada beberapa TPS yang rawan.

“TPS-TPS tersebut tersebar di beberapa tempat dan sampai saat ini masih dinamis,” ujarnya.

Kapolres juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel yang terlibat dalam simulasi Sispamkota ini, menekankan pentingnya persiapan dan kesiapan personel serta memastikan kesehatan personel yang terlibat dalam operasi ini.

Dengan adanya simulasi Sispamkota, diharapkan kesiapan aparat keamanan dalam menghadapi Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 semakin optimal, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik. Jelasnya. (Andre)