Plt Kepala Dinas Kominfosantik Resmi dan Diberi Kepercayaan Kepada Ade Komarudin

By

-

3 August 2022

JIB | CIKARANG PUSAT – Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, kini secara resmi dijabat oleh Drs. Ade Komarudin, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kominfosantik.

Ade Komarudin mendapatkan kepercayaan dari Pj Bupati Bekasi untuk meneruskan estafet kepemimpinan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.

Dirinya mengaku optimistis dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan dan yang akan datang, termasuk program smart city di Kabupaten Bekasi.

“Iya saya mendapat mandat dari Pj Bupati Bekasi untuk menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. Tentunya saya siap untuk melanjutkan program unggulan yang sudah berjalan dan yang akan datang,” ucap Ade Komarudin, seusai melakukan serah terima jabatan di Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Selasa (02/08/22).

Asisten Administrasi Umum (Asda III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Drs H. Jaoharul Alam, ME yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kominfosantik memberikan apresiasi atas kerjasama dari seluruh pegawai Diskominfosantik yang telah melakukan dan memberikan kinerja terbaiknya selama dirinya menjabat.

“Terimakasih karena selama saya menjabat sebagai kepala dinas, semuanya telah menunjukkan kinerja terbaiknya. Kita sama-sama menghadapi segala rintangan yang ada dengan baik dan semoga kedepan Diskominfosantik semakin jauh lebih baik lagi,” ucap Jaoharul.

Dalam kesempatan itu, seluruh Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan seluruh pegawai Diskominfosantik menyambut Plt. Kepala Dinas Kominfosantik sekaligus melepas Kadis Kominfosantik sebelumnya yang telah resmi pertanggal 25 Agustus menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum (Asda III) Setda Kabupaten Bekasi.

Jaoharul juga menyebutkan bahwa Diskominfosantik Kabupaten Bekasi memiliki program terkait smart city yang harus terus dikembangkan dan dijalankan.

“Diskominfosantik juga sudah mendapat alokasi dari Kementerian Kominfo untuk penyusunan masterplan smart city yang sudah masuk bimtek tahap ketiga. Dan kemungkinan grand desain smart city ini akhir tahun sudah selesai,” ujarnya. (End)

Ngapa ya…..!!! Proyek Drainase Dikerjakan di RT 03 Yang Seharusnya di RT 02, Salah Sapa ya….????

By

Asep Saepullah

-

1 August 2022

0

JIB | Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah nilai pembangunan drainase di Kampung Irian Rt 03 Rw 06 Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin diduga korupsi.

Perlu diketahui, saluran air tersebut dikerjakan oleh CV Ufuk Fajar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi dan sumber dana dari APBD Tahun 2022.

“Penyimpangan tersebut akibat kurangnya pengawasan di Bidang Wasdal, PPTK, Konsultan dan Pengawas dinas DPRKPP Kabupaten Bekasi,” ucap Asep.

Menurut dia lebih parahnya lagi kegiatan tersebut tidak sesuai dengan lokasi yang sudah diterapkan pada papan informasi proyek.

“Mestinya pembangunan drainase itu berada di Rt 03, tetapi malah dibangun di Rt 02 Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin,” tuturnya.

Kalau pun diganti titik lokasi hal itu mesti menempuh persetujuan terlebih dahulu dari pihak pemerintahan desa setempat agar mengetahui, karena titik lokasi pembangunan saluran air di Rt 03 sudah diajukan dalam Muarenbang.

“Maka dari itu kami mendesak Dinas DPRKPP turut memantau kegiatan diwilayah itu jangan seolah-olah tutup mata,” jelasnya.

Belum lagi, Asep menjelaskan, pemasangan batu pada pembangunan saluran air tersebut tumpang tindih dengan pekerjaan yang sudah lama dibangun bertahun-tahun.

“Jadi pembangunan yang sudah lama tidak dibongkar terlebih dahulu sampai dasar pondasi bawah,” kata dia.

Artinya pelaksana kegiatan secara terang-terangan diduga melakukan korupsi anggaran APBD dengan tidak dibangunnya awal pembangunan drainase sesuai pada list kegiatan.

“Kami menduga pihak Dinas DPRKPP, baik PPTK dan pengawas tutup mata. Jika terus didiamkan pembangunan ini kami akan cepat rusak dan gagal kontruksi,” pungkasnya (Red)

Drs. H. Hudaya M.Si : NIK Digunakan Sebagai Basis Administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi

By

Asep Saepullah

-

1 August 2022

0

JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah bakal mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang direncanakan efektif pada tahun depan.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Hudaya tidak ada permasalahan.

“Ya berjalan saja, jadi aturan itu NIK menjadi NPWP perorangan tinggal eksekusi dari Kementerian Keuangan saja,” ujar Hudaya setelah mengikuti Paripurna DPRD pada Kamis (28/07).

Hudaya juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kebijakan tersebut. Sebab sudah ada aturan yang ditetapkan bagi mereka yang kena wajib pajak atau tidak.

Dalam UU, setiap warga negara tidak diambil pajaknya jika penghasilan per bulan tak lebih dari Rp 4,5 juta. Dengan demikian, warga dengan penghasilan Rp 54 juta/tahun tidak ditarik pajaknya.

“Oh tidak, Karena NIK sudah nasional semua dan secara otomatis NIK perorangan akan menjadi NPWP, berbeda lagi dengan badan,” katanya.

Sampai saat ini, Disdukcapil Kabupaten Bekasi masih menunggu aturan petunjuk dari pemerintah pusat untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Sosialisasi sampai saat ini belum, soialisasi dari Kementerian Keuangan, kalau ada petunjuknya kita akan ikuti,” ujarnya.

Sebelumnya, penggunaan NIK sebagai NPWP bakal berlaku penuh mulai tahun 2023. Penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional.

Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis, maupun kewajiban perpajakan warga negara. NIK digunakan sebagai basis administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). (Red)

Food Estate di Lahan yang Sudah Jadi Tuai Hasil Positif

By

Asep Saepullah

-

1 August 2022

0

JIB | Jakarta, – Langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang melalui program Food Estate mulai memperlihatkan hasil positif. Ini terutama terjadi pada lahan food estate yang sudah jadi dan stabil alias bukan lahan bukaan baru.

“Saya mengunjungi beberapa spot. Di Kalimantan Tengah yang dibina langsung oleh Kementerian Pertanian, (hasilnya) bagus. Tapi untuk lahan yang sudah “jadi”, di sana sudah stabil,” kata Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bustanul Arifin dalam sebuah diskusi daring bertema “Ancaman Krisis Pangan Global: Antisipasi Kebijakan yang Diperlukan” baru-baru ini.

Di Pandih Batu dan Belanti Siam, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu, kemajuan yang ada di kedua wilayah tersebut cukup baik. Ini terutama karena ada pendampingan secara reguler oleh Kementerian Pertanian. Mulai dari memberikan advokasi, penyuluhan, bahkan menyalurkan bantuan benih dan bibit padi serta hortikultura lain. Juga hewan-hewan ternak.

“Di situ bagus. Hasilnya ya memang tidak setinggi di Jawa, tapi produksinya 4 ton hingga 5 ton padi per hektare. Kalau di Jawa kan (produksi padi) 6 ton per hektare. Baru saya kepikiran, jangan-jangan untuk hal seperti itu pendampingan menjadi hampir mutlak,” kata Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung itu.

Rata-rata produktivitas beras di Indonesia, jelas Bustanul, mulai membaik. Ini ditandai oleh peningkatan produktivitas dari 5,13 ton per hektare di 2020 menjadi 5,23 ton per hektare di 2021.

“Produktivitas beras pada 2021 mulai pulih. Tahun 2022 ekonomi beras lebih kompleks karena ancaman krisis. Inovasi baru dan perubahan teknologi menjadi amat krusial untuk menjawab tantangan baru ke depan,” katanya.

Menurut Bustanul, perlu strategi antisipasi dan aneka kebijakan ketahanan pangan ke depan. Dalam jangka menengah, kata dia, dibutuhkan pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai nilai pangan, serta kerja sama Quadruple Helix ABGC.

Sebagai informasi Quadruple Helix merupakan model inovasi yang menekankan pada kerja sama antara empat unsur, yaitu pemerintah daerah/otoritas publik, industri, universitas/sistem pendidikan, dan komunitas masyarakat/pengguna.

Sementara Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa sebelumnya mengaku optimistis program Food Estate mampu mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti yang dicita-citakan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia atau world food storage pada 2045. “(Indonesia sebagai lumbung pangan dunia) sangat mungkin (terwujud), syaratnya harus betul-betul serius,” kata Edi. (Red)

Food Estate Solusi Tepat Hadapi Susut Lahan Pertanian Indonesia

By

Asep Saepullah

-

30 July 2022

0

JIB | Jakarta, – Ekstensifikasi lahan pertanian di luar Pulau Jawa dinilai bakal mampu mengimbangi laju penyusutan lahan pertanian yang terjadi di Indonesia sebesar 150 ribu hektare per tahun.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor mengatakan langkah Kementerian Pertanian dalam membuka lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa, salah satunya melalui program Food Estate, sudah tepat.

“Jadi, kalau kita bicara ekstensifikasi, saya dukung. Tidak ada jalan lain kita menutupi penyusutan atau konversi lahan selain mencetak (lahan baru). Kalau tidak dilakukan mulai hari ini, nanti biayanya bisa lebih besar,” kata Yadi ketika dihubungi, Kamis (28/7).

Sebagai informasi, penyusutan lahan pertanian di Indonesia mencapai 150 ribu hektare per tahun. Konversi lahan pertanian disebabkan kebutuhan infrastruktur, tempat tinggal, juga industri. Ini berpotensi menimbulkan gangguan ketahanan pangan nasional.

Kondisi semakin berkurangnya lahan pertanian di dalam negeri diperkuat dengan pernyataan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Ernan Rustiadi.

“Dibandingkan dengan negara lain, betapa kecilnya ketersediaan lahan pangan yang bisa ditanami per kapita di Indonesia,” kata Ernan, ketika dihubungi secara terpisah.

Yadi mengakui pencetakan lahan pertanian baru memang belum akan langsung menghasilkan komoditas pangan dalam jumlah besar. Untuk bisa berproduksi baik, lahan baru itu membutuhkan waktu.

Apalagi, kondisi lahan di luar Pulau Jawa tidak sesubur lahan di Jawa. “Jadi untuk program Food Estate, kita jangan melihat kayak bikin motor. Hari ini bikin, besok sudah jalan,” kata Yadi.

Ia meyakini nantinya lahan-lahan pertanian baru yang dicetak melalui program Food Estate akan memiliki kemampuan produksi yang sama dengan di Pulau Jawa. “Lahan-lahan yang ada di Jawa ini kan dibikin dari zaman dulu. Bukan cetak tahun lalu. Nah yang di Kalimantan itu pun akan sama. Suatu saat akan sampai level itu (sama dengan di Jawa),” katanya.

Food Estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 guna membangun lumbung pangan nasional. Adapun Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi salah satu instansi yang diberi tanggung jawab oleh presiden terkait produksi pertanian di Food Estate. (Red)

Warga Sindangmulya Adakan Konvoi Untuk Meriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah

By

Asep Saepullah

-

30 July 2022

0

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Konvoi puluhan sepeda motor dan mobil memeriahkan acara peringatan pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/07/2022), pagi.

Konvoi kendaraan motor dan mobil yang ditumpangi warga terlihat mengelilingi seputar Jalan Raya Cibarusah dan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Para peserta dilepas dari Kantor Desa Sindangmulya oleh Kepala Desa Sindangmulya,R.Selpi Indriani,SE.

“Momentum tahun baru Islam 1444 Hijriah, kita semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah SWT. Semoga penerapan syariat Islam dapat kita tegakan secara sempurna,” kata Selpi pada acara itu.

Menurut Selpi, kegiatan tersebut sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Desa Sindangmulya dalam rangka memeriahkan setiap tahun menyambut masuknya tahun baru Islam. Peserta pawai bukan hanya konvoi mobil, namun juga ada ratusan motor yang dilibatkan mulai dari kalangan pelajar, pondok pesantren, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat sangat antusias mengikuti pawai ini sehingga peserta banyak sekali ya, mungkin sekitar empat ratusan,” ungkap Selpi selaku Kepala Desa Sindangmulya.

“Kegiatan pawai ini dikawal oleh pihak Kepolisian Polsek Cibarusah, Koramil 09/Cibarusah dan pihak-pihak terkait. Kami juga menyediakan mobil ambulans untuk jaga-jaga.” pungkas Selpi. (Wati)

Polres Padangsidimpuan Tangkap Pelaku Pedofil, Orang Tua Korban Sangat Berterima Kasih dan Apresiasi Kinerja

By

Asep Saepullah

-

29 July 2022

0

JIB | PADANGSIDIMPUAN,- Orangtua korban mengucapkan banyak terimakasih atas apresi Kapolres Padangsidimpuan yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Pedofil di desa Hutapadang Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan

Di Desa Hutapadang terdapat beberapa orang yang berprofesi sebagai penjual bakso pentol, yang salah satunya PS yang memiliki seorang anak yang bernama Mulia Siagian yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang masih berumur 3,5 tahun (AS) dan kakaknya yang baru masuk SD dan berumur 6 tahun (AFS).

Kejadian pencabulan ini terungkap pada Rabu 27 Juli 2022 saat terakhir Mulia Siagian melakukan pencabulan terhadap AS yang masih berusia 3,5 tahun tersebut, dimana AS menyampaikan keluhannya kepada uaknya terkait sakitnya yang dia rasakan pada alat kelaminnya. Sesuai pengakuannya AS kepada uaknya yang bernama JS, bahwa MULIA SIAGIAN yang berprofesi sebagai penjual bakso pentol di Desa Hutapadang telah melakukan pencabulan terhadapnya dengan terlebih dahulu diiming-imingi uang Rp1000,.

Dan Polres Padangsidimpuan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni Mulia Siagian, sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/261/VII/2022/SPKT/POLRES PADANG SIDIMPUAN/POLDA, sehingga orangtua korban mengucapkan banyak terimakasih kepada Kapolres Padangsidimpuan atas apresiasi dan cepatnya proses penangkapan terhadap Pelaku, Rabu 27 Juli 2022.

Menurut pengakuan orangtua korban, ternyata yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Mulia Siagian bukan hanya AS, namun AFS yang baru masuk sekolah SD, yang merupakan kakak kandung AS, yang mana sesuai dengan keterangan AFS, Mulia Siagian sudah 2 (dua) kali melakukan pencabulan terhadap dirinya.

Saat ini IS yang merupakan suami dari MRT dan juga ayah dari kedua korban saat ini sedang sakit parah nan tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya, sehingga keluarga ini hanya dinafkahi oleh sang istri yang sehari-harinya hanya bekerja serabutan untuk menafkahi keluarganya. Dan kini kedua anak perempuannya malah menjadi korban pencabulan oleh Mulia Siagian.

Beberapa warga desa Hutapadang juga turut mengucapkan sangat berterimakasih terhadap Kapolres Padangsidimpuan atas terungkapnya tindakan pencabulan ini.

Bukan hanya masyarakat tetapi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi (DPP LPK), Sangat mengapresiasikan kinerja Polres Padangsimpuan yang sudah menangkap pelaku Pedofil. Yang di wakili Sekjen DPP LPK Ronald Harahap dan merupakan salah satu keluarga korban menyampaikan ucapan terimakasih dari keluarga korban kepada Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP. BAMBANG PRIYATNO, S.Sos.

“saya dan jajaran DPP LPK sangat berterima kasih atas penangkapan pelaku Pedofil yang sudah meresahkan masyarakat dan saya berharap dengan dengan di Tangkapnya pedofil ini jangan sampe ada pedofil – pedofil lainnya” tutupnya.

Biro Padangsidimpuam

Dinas CKTR Kabupaten Bekasi, Gelar FGD Penyusunan RDTR

By

Asep Saepullah

-

29 July 2022

0

JIB | KABUPATEN BEKASI, – Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat, yang diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, di Hotel Java Palace Cikarang Utara, Rabu, (27/7/2022).

Sekda Dedy Supriyadi mengatakan, dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, tentang penyelenggaraan, penataan ruang mengamanatkan penyusunan, RDTR sebagai dasar bagi perolehan konfirmasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan, ruang yang terintegrasi, Online Single Submision (OSS).

“RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS sangat diperlukan untuk kemudahan dan kepastian berinvestasi di daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat,” ujarnya.

Dedy juga mengatakan, Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat, memiliki karakteristik potensi dan permasalahan kawasan perkotaan.

“Pengembangan perkotaan ini perlu, direncanakan dan di tata dengan baik, melalui penyusunan RDTR yang dapat digunakan sebagai pedoman rencana pembangunan 20 tahun ke depan, sebagai dasar pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat,” ujarnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Beni Saputra mengatakan, penyusunan RDTR dan KLHS di dua kecamatan ini bisa menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan dan program di Kabupaten Bekasi kemudian itu menjadi acuan juga untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di Kabupaten Bekasi.

“Ya hari ini kita melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan RDTR dan KLHS di dua kecamatan yaitu Cikarang Barat dan Cibitung. RDTR ini sebagai acuan investasi khususnya dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di Kabupaten Bekasi, “ujarnya.

Beni juga berharap, kegiatan ini bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan, untuk bisa menyampaikan apa kepentingannya dan aspirasinya.

“Dalam FGD ini kita menyerap aspirasi dari semua stakeholder di dua Kecamatan ini, tentunya dengan data awal yang sudah dimiliki oleh konsultan, kita menyerap aspirasi dari semua pemangku kepentingan yang ada di dua kecamatan ini, “pungkasnya. (ADV/Red)

Pemkab Bekasi Diam Bae, Siswa/i SMPN 3 Bojongmangu Menangis Tak Mempunyai Bangunan Sekolah

By

Asep Saepullah

-

29 July 2022

0

JIB | KABUPATEN BEKASI, – Tak punya bangunan sekolah Siswa di Kabupaten Bekasi, menumpang digedung Sekolah Dasar (SD) Negeri. Sebanyak 129 siswa kelas 7,8 dan 9 SMPN 3 Bojongmangu belajar dilantai dan inilah dunia pendidikan di kabupaten Bekasi, kalau sudah seperti ini seharusnya pemkab Bekasi,. Khususnya Dinas Pendidikan jangan diem bae. Karena pendidikan adalah salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu siswa kelas 9 bernama Lisa Amanda mengantakan sudah 3 tahun bersekolah di SMPN 3 Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, tidak mempunyai bangunan sekolah dan hanya menumpang di,sekolah lain.

“Kita sudah 3 tahun bersekolah disini tidak mempunyai bangunan, keinginan kita inggin mempunyai bangunan biar adik-adik kita yang masuk sekolah disini biar bisa lebih nyaman kan kita masih numpang juga, apalagi kita belum mempunyai tempat duduk dan hanya belajar dilesehan begini,”Ucap Lisa Siswa yang duduk dikelas 9 SMP Negeri 3 Bojongmangu, Kabupaten Bekasi.

Dua murid SMPN 3 Bojongmangu menagis, meminta ke Bupati Bekasi menyediakan tempat bangunan sekolah.

Dirinya merasa selama belajar dilantai merasakan sakit dan sesak karena bertumpuk-tumpuk dengan siswa yang lain.

“Ko bisa sih sekolah kita kaya gini, kita pengen punya sekolah yang lebih layak dan nyaman, kita berharap ke bapak bupati semoga kita mempunyai sekolah yang lebih layak lagi,” harap Lisa sambil mengeluarkan air mata kesedihan saat diwawancara oleh tim media.

Ketua Komite SMPN 3 Bojongmangu Ondang Donal sangat prihatin melihat para siswa yang tak mempunyai bangunan sekolah dan melakukan kegiatan belajar hanya di atas lantai, padahal pengajuan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 3 Bojongmangu sudah lama diajukan, namun sangat disayangkan hingga kini belum dibangun.

“Miris sekali para siswa melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) hanya di atas lantai, padahal dengan kegiatan belajar seperti itu sangat beresiko bagi kesehatan para siswa,” terang Donal.

Ada sebanyak 129 orang siswa yang bersekolah di SMPN 3 Bojongmangu Bekasi, yang sebelumnya ada sekitar 200 lebih siswa. Bahkan yang pertama itu sudah ada yang mendaftar hampir 300 lebih siswa yang ingin bersekolah di sini, para siswa waktu itu berharap mempunyai bangunan sekolah yang layak, akhirnya jumlah siswa berkurang dan sekarang hanya ada 129 siswa.

“Jadi karena melihat menimbang sekolah belajar demprok yang ada sesak napas, akhrinya separuh siswa pindah sekolah yang mempunyai meja bangku belajar,”sesal Odang. Kamis (28/7/2022).

Seperti diketahui SMPN 3 Bojongmangu hanya berjarak ratusan meter dari pusat pemerintahan kabupaten Bekasi dan kawasan industri,

namun kegiatan KBM para siswa masih numpang di gedung SDN Sukabungah 01, dan juga para siswa hanya belajar diatas lantai karena tidak memiliki gedung sendiri.

Kegiatan belajar ala lesehan

“Kami selaku komite SMPN 03 Bojongmangu berharap agar pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama Disdik, Bappeda, Dinas Pupr, DPRD, terkhusus PJ Bupati, agar merealisasi usulan RKB gedung SMPN 3 Bojongmangu dikabulkan pada tahun 2023 menjadi prioritas jangan sampai gagal lagi,” harapnya.

Sebelumnya ketua komite juga bersama kepala sekolah dan juga perwakilan guru SMPN 03 Bojongmangu mendatangi komisi III DPRD kabupaten Bekasi, untuk mempertanyakan lambatnya pembangunan ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMPN 3 Bojongmangu.

Kabiro Bekasi : Endang Prabu

PJ BEKASI BERSAMA DANDIM 0509 DAN DISPERKIMTAN TINJAU PEMBANGUNAN SPALDS DI DESA HEGAR MUKTI

By

Asep Saepullah

-

28 July 2022

0

JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kurang mampu dengan membangunkan septic tank dan MCK, dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS).

“Karena jamban yang tidak pada tempatnya, apalagi juga airnya dibuang tidak pada tempatnya bisa menjadi sumber penyakit,” kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan saat meninjau pembangunan SPALDS bersama Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf. M. Horison Ramadhan, di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kamis (28/7/2022).

Dani Ramdan berharap, dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah, keluarga yang tidak mampu membangun jamban sendiri, sekarang bisa berpola hidup bersih dan sehat di tempat yang memenuhi syarat.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui APBD tahun anggaran 2022 telah memberikan bantuan SPALDS untuk keluarga kurang mampu di 8 kecamatan dan 9 desa.

“Ya, kita sudah berikan bantuan kepada 904 penerima manfaat di 8 kecamatan. Untuk wilayah Kecamatan Cikarang Pusat ada 130 penerima manfaat. Untuk tahap awal ini kami bangun sekitar 52 unit SPALDS,” terangnya.

Nur Chaidir menyebutkan, pembuatan SPALDS di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat sudah mencapai 40 persen dan ditargetkan rampung pada Bulan November 2022.

“semoga pembuatan SPALDS, ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan keluarga yang kurang mampu, dan saya berharap di tahun ini bisa rampung demi masyarakat Bekasi yang kurang mampu” tutupnya kepada media Jurnal Indonesia Baru. (ADV)

Stay connected