JIB |™Kabupaten Bekasi- Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berencana membangun pasar agribisnis yang khusus menjual komoditas pertanian guna mendongkrak pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi COVID-19.
“Dalam waktu dekat, sedang dilelang. Lokasinya di Kecamatan Cibarusah,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Kerja dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Beni Saputra.
Menurut dia, berdasarkan laman resmi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Bekasi, pasar dan sentra agribisnis ini tengah dilelang dengan pagu anggaran sebesar Rp4,9 miliar.
“Saat ini proses lelang sudah memasuki tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga,” katanya.
Terang dia, rencana pembangunan pasar agribisnis ini berawal dari usulan sejumlah masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dari usulan tersebut kemudian diaplikasikan pemerintah daerah.
Pasar agribisnis merupakan suatu tempat dimana pedagang dan pembeli melakukan transaksi khusus produk pertanian dengan harapan penjualan di sektor tersebut dapat ditingkatkan.
Beni mengaku dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, keberadaan pasar agribisnis ini sangat diperlukan untuk memangkas jalur distribusi sebab petani dapat memasarkan hasil-hasil pertanian langsung ke pembeli.
“Pembangunan pasar agribisnis ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah daerah mendongkrak pemulihan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi COVID-19,” tandasnya. (Adv)
JIB | Bandung,- Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Islam Bandung menyelenggarakan talkshow secara daring yang bertema “Marketing Communication Era Digital ala Rasulullah” pada hari Sabtu (18/6). Talkshow menghadirkan praktisi, yaitu Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Manajemen Strategis Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Aulia Fadly. Adapun pembicara lainnya adalah AyuPuspita yang merupakan Head of Marketing Halalpedia.
Pada talkshow “Marketing Communication Era Digital ala Rasulullah” yang dipandu oleh Aldin Aldama sebagai moderator, Ayu Puspita mengutarakan bahwa pembeda Halalpedia dengan marketplace lain adalah focus utamanya, yaitu memenuhi standar kebutuhan halal, mulai dari tampilan Halalpedia itu sendiri sampai barang yang dijual di Halalpedia. Hal ini diapresiasi oleh AuliaFadly, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Manajemen Strategis Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, “produk-produk yang didagangkan di Halalpedia menjadi point of entry keuangan Syariah di Indonesia”.
Berbicara mengenai marketing communication di era digital dengan cara islami, Aulia Fadly menjelaskan ketentuan yang telah dibuat OJK sebagai market conduct dalam Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.07/Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasidalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, bahwai klan PUJK harus jujur, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Senada dengan yang diceritakan Ayu Puspita mengenai Halalpedia yang tidak hanya mengutamakan baik, tetapi juga harus halal. Kebaikan dalam proses berbisnis, kehalalan produk, dan prinsip saling mengingatkan adalah prinsip utama marketing communication yang diafirmasi kedua pembicara.
Prinsip salingmengingatkan dalam marketing communication di era digital inipenting. “Everyone, every employeeis PR person” ujar Aulia Fadly. OJK sendiri menyiapkan call centre dan nomor Whatsapp yang dapat dihubungi untuk melaporkan kejahatan yang terjadi dalam aktivitas digital, yaitu di nomor 157 atau 0813157157157. (Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI,- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Desk Sinkronisasi Data Capaian Indikator pada Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kabupaten Bekasi pada Kamis (16/06/2022). SIMPPD merupakan terobosan baru aplikasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Menurut Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, dengan SIMPPD perangkat daerah hanya perlu melakukan input capaian kinerja setiap triwulannya. Kemudian aplikasi akan mengolah data tersebut ke berbagai bentuk Format Evaluasi Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Adapun fungsi pengendalian dan evaluasi pelaporan akan terus dikembangkan oleh Bappeda melalui sentuhan ide inovasi untuk memberikan kemudahan kemudahan bagi semua pihak dalam mengakses progress pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Jadi Bappeda mengadakan acara Desk Sinkronisasi Data Indikator pada SIMPPD Kabupaten Bekasi, dalam rangka terus memberikan perbaikan dan pelayanan di bidang evaluasi pelaporan terhadap perangkat daerah,” ujar Fadly.
Apalagi, lanjutnya, SIMPPD juga semakin memudahkan melakukan input data. Sebab, aplikasi yang awalnya berbentuk rekapan manual format Excell yang membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya, sekarang hanya perlu input data minimal 1 kali per 3 bulan.
“Maka akan menyajikan laporan realisasi sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Faldy mengatakan, Bappeda juga coba mengenalkan Rencana Inovasi terbaru yaitu Ruang VAPPE (Ruang Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian) Kabupaten Bekasi dengan beberapa fitur menu. Seperti Vaporisasi (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian melalui SIMPPD), VAPPE LIKUID (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian dalam pencapaian IKU), VAPPE SIMAS (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian yang terkoneksi dengan kebutuhan Masyarakat), serta VAPPE StrateGIS (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Proyek Strategis yang terkoneksi dengan Aplikasi Peta GIS).
“Fitur-fitur ini untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengolah, mengakses dan menyajikan data progress capaian pembangunan di Kabupaten Bekasi kepada semua pihak khususnya pimpinan,” jelas Fadly.
Fadly juga menjelaskan, dalam menjalankan fungsi pengendalian, Bappeda dapat memantau realisasi capaian kinerja perangkat daerah per triwulannya. Dari laporan tersebut ada fungsi pengendalian yang harus dilaksanakan, agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah perangkat daerah rencanakan.
“Apabila progress tersebut dirasa lambat, maka dapat dirumuskan strategi intervensi yang tepat agar dapat mempercepat penyelesaian program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.
Dia menambahkan, inovasi lebih lanjut yang akan dikembangkan diaplikasi ini akan dapat membantu Pj Bupati dalam memantau progress kinerja perangkat daerah secara langsung melalui gadget berbasis android dan mendorong perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan capaian penyerapan anggaran.
Dalam kegiatan desk Sinkronisasi Data pada SIMPPD yang dihadiri oleh semua perangkat daerah, diwakili oleh para pejabat fungsional perencana, yang rata rata memberikan respon positif atas cepat tanggapnya pelayanan yang diberikan Bappeda melalui fasilitasi seperti hari ini. Tentunya agar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam hal pelaporan dapat segera diatasi oleh tim admin SIMPPD. Laporan yang disajikan juga pada akhirnya menjadi sebuah output laporan yang valid dan sesuai realisasinya dengan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. (ADV)
JIB | Jakarta – Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rangka Rapat Khusus Terbatas Isu-Isu Strategis Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Papua. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Mendagri Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (17/6/2022).
Dalam pertemuan itu, salah satunya dibahas hal dukungan pemekaran di wilayah Papua. Enembe menjelaskan, sejak 2014 pihaknya telah mengusulkan agar wilayah Papua dapat dimekarkan menjadi 7 provinsi berdasarkan wilayah adat. Diketahui, hingga saat ini daerah tersebut terdiri atas dua provinsi, yakni provinsi Papua dan Papua Barat. Dirinya berharap, langkah pemekaran tersebut dapat mempercepat pembangunan di Papua.
“Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Lukas saat ditemui usai pertemuan.
Sementara itu, Mendagri mengamini sejak dulu Lukas Enembe telah mengusulkan pemekaran di wilayah Papua agar menjadi 7 provinsi. Saat ini, kata Mendagri, Pemerintah dan DPR RI tengah membahas 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.
“UU (Undang-Undang) nya, sekarang lagi diproses pembahasan (dengan) DPR,” terang Mendagri.
Selain itu, lanjut Mendagri, telah masuk juga usulan pemekaran untuk Provinsi Papua Barat Daya. Bila pembahasan itu berlangsung tahun ini, maka diperkirakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bakal dilakukan pada tahun depan.
Dalam pertemuan itu, tambah Mendagri, Gubernur Lukas Enembe juga mengusulkan agar dilakukan pemekaran di wilayah adat Saereri, sehingga nantinya menjadi Provinsi Papua Utara.
“Nah ini kita akan masukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas di tahun depan supaya bisa segera juga untuk dimekarkan. Saya kira itu, ini kesepakatan kita,” pungkas Mendagri.
Dengan demikian, jumlah provinsi pemekaran di wilayah Papua nantinya menjadi 7 provinsi sesuai usulan Lukas Enembe. (Prabu)
JIB | Kabupaten Bekasi – Tim Futsal Perwakilan media di bawah naungan Pokja Wartawan polres metro Bekasi taklukan tim futsal Pol PP A kabupaten Bekasi dengan skor telak empat kosong tanpa balas.
Bertanding dengan menurunkan tim terbaiknya tin futsal Pokja wartawan dengan menegar tim Ardi Mahardika(radio dakta) langsung menggebrak pertahan futsal pol PP kabupaten Bekasi, tepat di menit ketiga babak pertama tim futsal langsung menceploskan gol ke gawang tim futsal pol PP lawat gol Fuazan baking(radar Bekasi).
Memasukan satu gol membuat tim fursal Pokja wartawan semakin meningkatkan serangan rapat di menit 15 melalui serangan apik dari tengah lapangan gol kedua kembali di cetak Fahri( antara) hingga kedudukan berubah menjadi 2-0.
Unggul dua gol semakin meningkatkan serangan yang membuat pertahan tim futsal pol pp kabupaten Bekasi kembali harus memungut bola dari dalam gawangnya lewat gol Gebby(berdikari.com).
Sampai babak pertama di tiup wasit kedudukan tiga kosong untuk tim futsal Pokja polres metro Bekasi,di babak kedua pertandingan masih di dominasi tim futsal Pokja wartawan polres metro Bekasi yang di pimpin apik Fauzan baking,tepat di menit ke sepuluh babak kedua,melalui serangan apik tim futsal pokja wartawan polres metro Bekasi kembali mencetak Gol lewat Muhamad Fauzan baking.
Sampai babak kedua berakhir kemenangan mutlak di raih tim futsal polres metro Bekasi dengan menggilas tim futsal pol PP A kabupaten Bekasi.
Di babak selanjutnya tim pokja wartawan polres Bekasi akan bertemu tim futsal kawasan mm 2100 yang berhasil mengalahkan tim lawannya. (Prabu)
JIB | Kabupaten Bekasi- Pemerintah Kabupaten Bekasi darurat anggaran hal itu dikatakan Ketum Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI), Riden Bahrudin.
Menurutnya kegiatan pengerasan di Jalan Pahlawan, Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia itu memakai limbah dari Gunung Garuda dinilai tidak efektip.
“Meskipun aman untuk digunakan, tetap saja limbah itu bekas dan bersifat untuk sementara, kenapa tidak dibuatkan permanen,” ucapnya, (16/6).
Maka dari itu, dia mempertanyakan pungsi tim CSR yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menurutnya masyarakat menginginkan realisasi yang nyata dampak dari Corporate Social Responsibility.
Sebab, Kabupaten Bekasi mempunyai wilayah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tetapi terasa seperti daerah tertinggal.
“Pemkab Bekasi hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi lupa dengan anggaran CSR yang mestinya dirasakan oleh warga,” terangnya.
Diperkirakan dana CSR Perusahaan sangat fantastis setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hampir kurang lebih Rp. 3 Triliun, namun, kata dia pengembangan dari dana tersebut nampak tidak ada.
“Bukan tim yang dibentuk Forkopimda yang masyarakat inginkan, tetapi kejelasan dana CSR berapa nominalnya dan sudah direalisasikan apa aja, agar tidak tumpang tindih dengan APBD,” kata dia.
Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan.
Maka dari itu keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko kerusakan menjadi nol.
“Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR juga adalah bagian menjaga lingkungan hidup,” ucapnya.
Riden berharap CSR dapat memberikan contoh nyata dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar.
“Kita berharap CSR ini lebih terstruktur dan terorganisasi, jadi kita lebih kepada mengarahkan dan mengambil laporannya. Namun kedepan kita ingin pengarahan ini lebih intensif dari sisi pemerintah kabupaten supaya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ucap Dani Ramdan, dilangsir dari Bekasikab, Jum’at (08/10).
Dani juga menyampaikan, bahwa keinginan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi yakni tersentuhnya pembangunan yang merata di setiap daerah dengan tidak terfokus kepada wilayah tertentu agar pembangunan tidak tumpang tindih di satu daerah.
“Dengan begitu yang dapat dicapai diantaranya, dari segi lingkungan kami tawarkan proyek normalisasi sungai menjelang musim penghujan dan pembersihan sampah supaya mengurangi resiko banjir yang dapat menyebabkan kerugian,” kata Dani.
Ia memproyeksikan tim kecil untuk membantu mengorganisir dan menyarankan skala prioritas pembangunan lewat CSR perusahaan.
“Tim kecil inilah yang nanti mengumpulkan data dan mengolah perusahaan mana dan mengembangkan CSR apa. Kalau sudah sesuai dengan prioritas kita atau arahan kita tinggal dilanjut, jika belum kita sarankan untuk digeser lokasinya atau ditambah volumenya,”ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berharap agar dapat terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta serta persamaan persepsi antara para pimpinan kawasan dan perusahaan. (Red)
JIB | CIKARANG UTARA, – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan segera merelokasi para pedagang Pasar Cikarang. Terdapat beberapa opsi yang sedang disiapkan oleh pemerintah daerah, karena kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatinkan. Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, usai meninjau pasar tersebut yang berlokasi di kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC), Cikarang Utara, Rabu (15/6).
Diketahui, Pasar Cikarang telah beroperasi sejak tahun 1992, dan belum pernah mendapatkan peremajaan bangunan.
Dani mengatakan akan menawarkan kepada investor lain untuk dapat membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang Pasar Cikarang, sambil menunggu proses pengadilan dari PT. Sanjaya yang saat ini memegang kontrak untuk pembangunan.
“Saya melihat tadi kedalam pasar sudah sangat memprihatinkan. Di sisi lain, kita belum bisa melakukan pembangunan kembali karena masih terkait dengan sengketa hukum dengan PT. Sanjaya yang saat ini memegang kontrak untuk pembangunan,” katanya.
Dani mengatakan, TPS tersebut diprioritaskan untuk menampung para pedagang Pasar Cikarang supaya jalan raya bisa dikosongkan terlebih dahulu sebagai akses pembangunan.
“Pasar Cikarang harus dikosongkan. Kalau kapasitasnya banyak, pedagang yang diluar-luar akan kita tampung. Supaya jalan yang diluar-luar akan kosong dulu nanti untuk akses pembangunan. PKL semua juga akan ditampung disitu,” tuturnya.
Dirinya berharap, tawaran tersebut segera bisa disambut oleh investor untuk membangun TPS, sehingga pedagang yang ada di Pasar Cikarang termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa ditampung semuanya dan pasarnya akan kita tutup sambil menunggu tender baru untuk pembangunan.
“Kita tadinya mau menggunakan dana pemda untuk pembebasan lahan, tetapi ternyata banyak kendala. Maka penyelesaiannya kita ajak pihak swasta lagi untuk kerjasama,” tukasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menandatangani MoU untuk pembangunan Revitalisasi Pasar Cikarang secara BOT (Build Operation Transfer) dengan PT. Sanjaya sebagai kontraktor. Namun, sampai dengan saat ini perusahaan tersebut belum menjalankan komitmennya dalam revitalisasi pasar, sementara kondisi pasar semakin memprihatinkan. Akhirnya, Pemkab Bekasi akan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pedagang dan masyarakat sekitar.
Dalam tinjauannya, Pj. Bupati Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Camat Cikarang Utara, serta Muspika Cikarang Utara. (ADV)
JIB | CIKARANG PUSAT– Ramainya tentang persoalan pemotongan 30 persen bonus atlet National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi peraih medali emas pada Peparnas Papua XVI 2021 di masyarakat umumnya di pemerintahan kabupaten Bekasi dan terdengar oleh para Dewan DPRD Kabupaten Bekasi menjadi polemik hal ini di tanggapi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Senin (13/6/2022).
Nyumarno, S.M. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa sebelum ramai pemberitaan di beberapa media online dan cetak, dengan demikian Komisi II melakukan rapat kerja dengan mitra kerja, khususnya Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), Komite Olahraga Nasinal Indonesia (KONI), dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).
“persoalan ini sudah kita sempatkan berkoordinasi dengan Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), Komite Olahraga Nasinal Indonesia (KONI) dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).tapi informasi ini belum mencuat ke publik jadi belum bisa kami klarifikasi kaitan berita yang sedang viral terkait pemotongan bonus atlet” jelas Nyumarno.
Nyumarno juga membeberkan seharusnya tidak boleh terjadi, hal ini, dan isi-isi di dalam pemberitaan yang seharusnya di kaji dan di perdalam terkait pemotongan tentang bonus atlet, rekening pribadi sekertaris NPCI yang digunakan dan penggunaan pemotongan bonus pada atlet.
“Adapun permasalahan pemotongan bonus atlet aturannya dari mana,? Dan katanya di atur di AD/RT mana ? AD/RT persoalan ini, kami pastikan dan Selanjutnya apabila ada aturan main ada regulasi yang menyatakan hal pemotongan bonus atlet seperti itu di perbolehkan, maka kenapa di transfernya ke rekening pribadi perorangan, menurut saya dana bonus atlet itu seharusnya tidak di ganggu gugat yang berprestasi ke atlet tersebut” Jelanya.
Masih kata Nyumarno bahwa bahwa pemerintah, baik kabupaten, provinsi ataupun pusat memberikan bonus sebagai bentuk ucapan terimakasih, dan ini bentuk tambahan uang pembinaan agar menjadi kebanggaan atlet yang nantinya dikemudian hari bisa meningkatkan prestasi atlet itu sendiri dan bisa mengharumkan nama masyarakat Kabupaten Bekasi..
“Baiknya tidak boleh melakukan pemotongan seperti ini. Kalau pun boleh, kan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan rekening perorangan ditambah adanya pemotongan tersebut, yang jelas saya kurang sepakat atas pemotongan tersebut,” ucap Nyumarno
Sambung Nyumarno,.Terkait penggunaan rekening pribadi sekretaris NPCI menurut saya sudah menyalahi aturan, aturan yang benar NPCI kan punya rekening sendiri (lembaga), semua transaksi pengeluaran itu adanya di rekening tersebut, tidak ada alasan apapun,, libur, masuk dan lainnya nanti malah menjadi ambigu kalau menggunakan rekening pribadi.
“Kalau bener buat beli ini itu dan yang lainya apakah hanya pembenaran diri, dalam waktu dekat kami akan panggil NPCI untuk minta klarifikasi mereka, selesai kunjungan kerja di luar kota, setelah kunjungan saya, pertama segera Disbudpora memanggil NPCI minta klarifikasi kemudian laporkan ke DPRD atau sebaliknya kami yang akan undang NPCI dan Disbudpora untuk meminta keterangan yang jelas dan sedetil-detilnya terkait itu” tutupnya (ADV)
JIB | JAKARTA – Tim Hockey Putri Indonesia yang di Pimpinan H. SYAHRIR akhirnya mendapatkan kemenangan pada perhelatan women Asian Games qualifier 2022 yang dilaksanakan di lapangan hockey senayan jakarta, Sabtu 11/06/2022.
Pada perhelatan women asian games qualifier yang digelar di lapangan hockey senayan Tim Hockey Putri Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan Tim Putri Srilanka dengan skor telak 5-1.
Tim srilanka merupakan tim yang berada di peringkat diatas tim putri indonesia dalam peringkat dunia, namun perjuangan dan semangat tim putri indonesia tak gentar dan berhasil mendapatkan kemenangan.
Manager Timnas Hockey Putri Syahrir mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mengalahkan tim hockey srilanka dan ini merupakan torehan prestasi besar untuk Timnas Hockey Putri semoga trend positif ini terus berlanjut sampai akhir turnament, karena masih menyisakan 2 laga penting yang harus kita raih dengan hasil yang terbaik, mohon dukungan selalu seluruh masyarakat indonesia agar Tim Hockey Putri Indonesia bisa berhasil meraih peringkat terbaik dan lolos Asean Games.
“Saya sangat senang karena bisa mengalahkan Tim yang tingkatnya diatas kita, ini adalah suatu torehan prestasi karena bisa mengalahkan Srilanka, semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik pada ajang kualifikasi untuk Asean Games ini,” Ucap Syahrir.
Masih kata Syahrir, ” Kita masih ada 2 pertandingan lagi yang harus kita raih dengan hasil terbaik untuk agar mendapatkan nilai terbaik dan agar lolos ke Asean Games, kepada seluruh masyarakat Indonesia saya mohon dukunganya untuk Tim Hockey Putri Indonesia agar bisa lolos ke Asean Games,” Pungkasnya.(Red)
JIB | JAKARTA,- PT. Fokus Berita Nasional (Media Online fokusberitanasional.net) meraih Penghargaan “Best Performing Company Winner 2022” 6.0 Indonesia NO 1 Most Trusted Award Trends 2022.
Selain PT. Fokus Berita Nasional, puluhan para pengusaha ikut hadir dan mendapat penghargaan dari berbagai macam profesi hingga pengusaha perkebunan dan Bank Daerah Riau dalam acara bergengsi tersebut.
Anwar Uban yang merupakan CEO PT. Fokus Berita Nasional ini menggeluti media online itu sejak tahun 2019.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim juri yang telah memberikan kepercayaan, sehingga hal ini sangat memotivasi untuk terus berkarya maju dan berkembang Sesuai dengan Tag Line media fokusberitanasional.net ‘Objektif & Berimbang,” kata Anwar Uban yang kini menjabat Bendahara SMSI Kota Bekasi .
Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari kerja keras jajaran Redaksi, Perwakilan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tersebar di Seluruh Indonesia.
Dukungan dari kawan-kawan pengusaha media online yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)Bekasi yang telah memberikan support kepada fokusberitanasional.net.
“Saya berharap semua jajaran lebih giat, terus tingkatkan SDM, jaga profesi wartawan, Kode Etik Jurnalistik dan tentunya berbenah diri,” imbuhnya. (Prabu)
