JIB | KOTA BOGOR,- Sesuai hasil rapat koordinasi dan komunikasi para ketua DPD PSI 1922, Se-Indonesia pada tanggal 07 November 2021 lalu di kotak Depok, maka dengan demikian di tindaklanjuti pada hari ini di undang kembali para ketua DPD PSI 1922 Se-Indonesia menggelar acara Rapat Pimpinan Nasional Munas VII Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kota Bogor.

Adapun Acara Rapimnas menuju Munas (Musyawarah Nasional) VII PSI 1922, berjalan langsung hari ini, kamis tanggal 21 April 2022, di Hotel Hasana Grend Pangrango di jalan raya Pajajaran kota Bogor Jawa barat. Adapun acara Rapimnas PSI 1922, demi memajukan organisasi PSI 1922 di masa transisi agar berkelanjutan dalam menjalan Marwahnya.

Ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Bekasi Yanto mengatakan. Dengan adanya acara Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kota Bogor ini,. Berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun.

“Intinya dalam mengemban amanah Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 kita harus ikhlas dan jujur menjalan roda organisasi ini, dan harus kita junjung tinggi nilai leluhur kita” Jelasnya Yanto kepada media online Jurnal Indonesia Baru (21/04/2022).

Saya Sebagai ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Bekasi, dengan adanya acara Rapimnas VII nanti, Bisa memberikan pelajaran yang berharga dan bisa bertambah Ilmu untuk memajukan Organisasi yang kita pimpin dan kedepannya PSI 1922 se-Indonesia bisa maju dan bisa bekerjasama dengan swasta dan pemerintahan.

“Saya berharap untuk menuju acara Munas ke VII bisa memberikan semangat baru untuk para pimpinan dan seluruh jajaran Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, Jiwa Raga, Jiwa Raga dan Jiwa Raga” Ujar, Yanto mengakhiri Wawancaranya dengan awak media. (As)

JIB | Jawa Timur, – Tiga tahun silam, H. Syafei termasuk jajaran tokoh Madura yang aktif memperjuangkan tanah kelahirannya sebagai pusat pembelajaran keilmuan Islam dunia.

Dia berandai-andai, Madura kelak memiliki infrastruktur terpadu pusat edukasi, budaya dan wisata serta menjadi pusat keuangan syariah dunia.

H. Syafei, kemudian menjadi sosok paling vokal dalam perjuangan tersebut.

Dia pun turut menginisiasi pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) yang berlokasi di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura, persis bersebelahan rumah tinggalnya.

Gayung rupanya bersambut.

Pada awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berencana membangun pusat studi Islam yang dipadukan dengan hiburan, seni, hingga kuliner yang berkonsep halal.

Namun konsep Khofifah itu belum menentukan titik lokasi dan menjadi perebutan antara Pemerintah Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan.

Awal April 2019, Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Timur mengadakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Grand City.

Dalam Musrenbang tersebut dibahas agenda pembangunan Islamic Science Park yang rencananya di Bangkalan.

H. Syafei senang dengan rencana tersebut.

Kerabat dekat Bupati Bekasi Akhmad Marjuki itu optimistis, IISP dapat memeratakan perekonomian seluruh wilayah Madura.

“Kalau letaknya di pinggir, pasti perekonomian yang di tempat lain sulit tumbuh,” ungkap Syafei saat bertemu wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 19 April 2022.

Dia pun memaparkan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk umat Islam terbesar di dunia sangatlah pantas jika ditunjuk sebagai tuan rumah Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Namun sebagai tuan rumah perhelatan dunia itu, Indonesia belum menentukan titik yang tepat.

“Menimbang Madura merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi pusat pengembangan Islam di tanah Jawa dan Indonesia pada masa lampau, maka saya optimis dapat terbangun Indonesia Islamic Silence Park yang nantinya diusulkan sebagai tuan rumah pelaksanaan OKI,” harap H. Syafei.

Dia dan para tokoh Madura lainnya yang tergabung dalam Ikatan Madura tak pernah lelah mengusahakan pembangunan IISP di Madura.

“Sesuai janji ibu Khofifah selaku Gubernur Jaw Timur, maka pembangunan IISP merupakan keniscayaan dan wajib disegerakan,” kata Syafei.

Karena, sejak disetujui Presiden Joko Widodo tahun 2019, IISP tak kunjung dibangun Gubernur Jawa Timur.

“Pembangunan Indonesia Islamic Science Park di Madura tak kunjung dibangun, saya menagih janji pemerintah untuk segera merealisasikannya,” ucap H. Syafei.

Desakan H. Syafei sungguh beralasan. Selain sudah tersedia lahan seluas 60 hektar 60 hektare dikelola oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, anggarannya pun sudah dipersiapkan DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Saya sengaja mengingatkan dan menagih janji Gubernur ini karena sampai saat ini tanda-tanda untuk pembangunannya belum ada di Suramadu”.

“Jangan sampai ini tak terealisasi mengingat masyarakat Madura sudah lama menantinya,” jelasnya.

Sekedar diketahui, di awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berjanji akan membangun Indonesia Islamic Science Park di kaki jembatan Suramadu seluas 101 hektar.

Di dalamnya terdapat sekitar 20% pusat edukasi, 30% untuk hiburan dan 50% sisanya untuk kegiatan seni.

Selain itu akan ada sentuhan budaya Islam moderat, hotel bintang 7 hingga floating market.

Gubernur Jawa Timur memastikan pembangunan IISP segera terealisasi di Madura.

Kepastian itu disampaikan Gubernur pada puncak peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-99 yang berlangsung di Bangkalan, pada Kamis 17 Februari 2022 lalu.

Acara yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi UKM RI Teten Masduki itu sekaligus penandatanganan MoU antara PBNU dengan Kementerian BUMN RI dan Kementerian Koperasi UKM RI.

Turut hadir dalam momentum bersejarah itu, yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, ketua DPRD Provinsi Kusnadi bersama Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat yang mewakili Pangdam V/Brawijaya.

Selain itu, juga dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin dan
Forkopimda Jawa Timur.

“Alhamdulillah, ini sesuai permintaan saya ke Ketua MUI KH Muhammad Cholil Nafis yang juga merupakan Suriyah PBNU untuk mendorong ke Presiden agar pembangunan Indonesia Islamic Science Park segera terealisasi di Madura,” kata H. Syafei.

Dia meyakini, dengan dibangunnya IISP di Madura dan kemudian menjadi tuan rumah penyelenggaraan OKI, maka berpotensi menarik kegiatan ekonomi syariah dunia yang saat ini masih berpusat di Islam Finance Tower London. (Sep)

JIB | Jakarta – Direktur Eksekutif Jabar Institute, Bambang Pontas Rambe, mengapresiasi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, yang menghentikan kasus korban begal menjadi tersangka di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikannya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Senin (18/04/2022).

Seperti diketahui korban begal tersebut adalah Amaq Sinta alias Murtede. Murtede sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB.

“Sebelumnya saya mengapresiasi Polri atas penanganan demonstrasi yang humanis. Kini, masyarakat harus mengenal Komjen Pol Agus sebagai sosok yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam penegakan hukum,” ujar Bambang.

Kasus ini sebelumnya menjadi sangat viral di media sosial. Komentar warga jejaring beberapa hari ke belakang mengarah pada kasus ini.

Bambang juga sebelumnya memberikan apresiasi kepada Polri mengenai penanganan demonstran di Jakarta, Jawa Barat dan sejumlah daerah lainnya yang humanis, dan menurutnya di beberapa daerah bahkan polisi tampak melayani demonstrasi dengan berbagai pelayanan.

“Kabareskrim membuktikan, di dalam penegakan hukum, teks itu tidak berjalan sendiri. Dia ditopang oleh semangat kemanusiaan dan keadilan. Kita tahu, selain penegakan hukum, tercapainya keadilan juga merupakan tujuan dari hukum itu sendiri,” tutur Bambang. (Prabu)

JIB |™JAWA BARAT,- H. Syahrir. SE, M.IPol. Terpilih Sebagai Ketua umum Federasi Hockey Indonesia (FHI) Prov. Jawa Barat masa periode 2022-2026, setelah terpilih secara aklamasi, pada Musyawarah Provinsi FHI Jabar, yg berlangsung di Hotel Santika, Jln. Sumatera, Bandung, Minggu (17/4).

Syahrir mendapat dukungan dari seluruh peserta, yang dihadiri 18 pengcab dari 21 Pengcab FHI yang ada di Jabar.
“Ini merupakan tanggung jawab yang besar menjadi Ketua FHI Jabar dan kepercayaan ini akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, ” ungkap Syahrir disela-sela kegiatan.

Untuk kemajuan hoki Jabar sendiri, Syahrir akan lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia dari atlet, pelatih, serta wasit dengan demikian maka hoki Jabar akan kebih kuat lagi.

“Kita akan meningkat SDM di seluruh Jabar dari atlet hingga wasit akan kita beri pelatihan sehingga kemampuan disetiap daerah akan meningkat, ” jelasnya.
Diakuinya dalam memimpin FHI sekarang ini akan lebih berat lagi, apalagi dalam dua kali Pekan Olahraha Nasional (PON) divabang olahraga hoki Jabar selalu jadi juara umum.

“Terus terang saja hoki Jabar kedepannya akan lebih berat lagi, kita harus bisa mempertahankan gelar juara umum dan kami siap menjawab tantangan ketua sebelumnya untuk bisa mempertahankan juara umum PON dan bisa merain 3 emas di PON, ” paparnya.

Sementara itu ketua FHI Jabar sebelumnya Mayjen TNI Dwi Jati Utomo berpesan kepada ketua terpilih untuk bisa meraih prestasi yang lebih lagi dari kepengurusan sebelumnya.

“Tadi bisa dengar sendiri kalau pak Syahrir siap mempertahankan gelar juara umum PON dan bisa melebihi apa yang kita raih selama saya pimpin,” ucapnya.
Dwi juga berharap dengan kepemimpinan Syahrir ini bisa melakukan kunjungan ke Pengcab-Pengcab dan bisa memecahkan permasalahan di daerah.

“Waktu saya belum bisa melakukan kunjungan ke daerah dan saya berharap kepengurusan sekarang bisa langsung terjun ke daerah dan bisa memecahkan permasalahan di daerah, ” Pungkasnya. (Prabu)

JIB | JAKARTA,- PERNAH melihat orang naik motor pagi-pagi buta atau tengah malam, tiba-tiba melipir di pinggir jalan, di sampingnya ada kali. Dengan entengnya dia lempar bungkusan kresek berukuran sedang berisi sampah rumahan ke kali tersebut. Atau banyak juga yang membuang sampah sembarangan dengan meletakkannya begitu saja di pinggir jalan raya atau di sekitar truk sampah milik Pemda.

Potret kebiasaan buruk yang dilakukan oleh warga baik itu di perkampungan kota atau di daerah pesisir yang membuang sampah tidak pada tempatnya bukan hanya merugikan lingkungan, namun juga berbahaya bagi kesehatan warga dan keberlanjutan ekosistem hewan serta lingkungan hidup.

Tengok saja, keberadaan berbagai macam tumpukan sampah yang dihasilkan rumah tangga juga berbahaya bagi hewan peliharaan seperti kambing, ayam, kucing maupun burung merpati yang memakan kotoran tersebut. Sering kita lihat ternak kambing, sapi atau kerbau dibiarkan mencari makan di tumpukan sampah rumah tangga yang didominasi plastik, logam dan benda berbahaya lainnya yang mengandung bahan-bahan anorganik dan berpotensi bersifat sebagai racun yang tentu bisa mengganggu kehidupan satwa liar. Tidak hanya dijadikan makanan, keberadaan sampah-sampah itu juga bisa menjeratnya.

Karena mereka tidak bisa menyelamatkan tubuhnya sendiri, sehingga banyak peristiwa satwa mati lantaran memakan sampah plastik.

Masih banyak dari kita belum sadar bahaya sampah seperti sedotan plastik dan kantong kresek yang pernah viral menyiksa seekor penyu karena hidungnya kemasukan sedotan plastik.
Video seekor penyu yang viral di tahun 2015 tersebut mungkin akan membuat anda bersumpah untuk tidak membuang sedotan plastik sembarangan. Mirisnya, meskipun Pemda atau Pemerintah Pusat memiliki regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan plastik untuk rumah tangga, namun masih saja banyak UMKM kuliner yang menggunakan plastik, sedotan, styrofoam yang biasa digunakan pedagang untuk jualan bubur ayam, nasi goreng, dsb. Kita semua mafhum bahaya benda-benda yang tidak bisa hancur, didaur ulang atau terurai seperti plastik. Namun, kita masih saja tanpa berdosa menggunakannya sehari-hari.

Bayangkan, 1 rumah saja dalam sehari bisa menghasilkan sampah rumah tangga bisa puluhan kilogram. Taruhlah 1 keluarga 1 hari 1 kantong kresek besar berisi sampah jajanan yang dibungkus styrofoam seperti saat membeli bubur ayam di pagi hari untuk 5 orang, di siang harinya ada sampah hasil belanja sayur dan potongan ayam atau daging yang dibersihkan, malamnya makanan sisa, nasi dan sayur yang tidak habis juga jadi sampah. Semua terbuang di 1 kresek. Belum sampah mainan anak, plastik jajanan bocah, sampah bekas botol sabun, shampo yang semuanya berbahan material tidak bisa terurai. Itu baru 1 rumah. Kalau 1 RT ada 150 keluarga dimana 1 keluarga minimal ada 3-5 orang. Tidak bisa terbayangkan dalam sehari di 1 wilayah perkotaan atau perkampungan berapa ton sampah yang dihasilkan?

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Sebanyak 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan. Lalu, 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya. Ada 7,29% sampah yang berasal dari perniagaan. Sebanyak 5,25% sampah dari fasilitas publik. Sementara, 3,22% sampah berasal dari perkantoran. Berdasarkan jenisnya, 39,8% sampah yang dihasilkan masyarakat berupa sisa makanan. Sampah plastik berada di urutan berikutnya karena memiliki proporsi sebesar 17%.

Sebanyak 14,01% sampah berupa kayu atau ranting. Sampah berupa kertas atau karton mencapai 12,02%. Lalu, 6,94% sampah berupa jenis lainnya. Sebanyak 3,34% sampah berjenis logam. Ada 2,69% sampah berjenis kain. Kemudian, sampah yang berupa kaca dan karet atau kulit masing-masing sebesar 2,29% dan 1,95%. Adapun, 55,87% sampah berhasil dikelola sepanjang tahun lalu. Sisanya sebanyak 44,13% sampah masih tersisa karena belum dikelola.

Melihat itu, agar seluruh program pengelolaan sampah dari Pemerintah Pusat bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan langkah agresif untuk menyukseskan Gerakan Inovasi Langsung Aksi Sampah (#GilasSampah) di Bali.

Menurut saya sebagai orang luar yang melihat kenapa Kemendagri menjadikan Bali sebagai role model program gerakan #GilasSampah, karena selain Pulau Dewata tesebut merupakan daerah pariwisata unggulan, Provinsi Bali telah melarang kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan polistirena plastik (styrofoam) sejak 1 Juli 2019 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Selain itu, Bali juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 akhir tahun 2022 nanti.

Karena itu, kementerian yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali dan masyarakat setempat untuk sama-sama menggaungkan program ini jelang KTT G20, Oktober 2022 mendatang.

Menurut pemberitaan, Kemendagri telah membentuk tim pendampingan untuk percepatan penanganan sampah di Bali dalam rangka perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) 2022 di Bali.

Gerakan #GilasSampah akan menghadirkan berbagai pihak dari pemerintah pusat (Kemendagri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian); Pemerintah Provinsi Bali; Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Aparatur Desa dan Kelurahan di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita); pelaku usaha/industri; LSM; asosiasi; akademisi; penggiat seni; pemerhati lingkungan; media; hingga kedutaan besar dan kamar dagang asing.

Saya mengapresiasi tiga tujuan dari gerakan ini, selain literasi-edukasi, ada upaya menghubungkan antarmasyarakat (connecting people), serta aksi dan inovasi (action and innovation).

Kita ketahui bersama, Kemendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah ikut bersinergi dengan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk melaksanakan program ini. Di pasal itu disebutkan, kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Di luar gebrakan dari Kemendagri dengan gerakan #GilasSampah yang inspiratif dan kembali membuka mata kita semua akan pentingnya merawat bumi ini agar tetap lestari dan lingkungannya tetap terjaga hingga kelak anak cucu kita bisa menikmatinya, saya juga mengingatkan peringatan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mereminder ada puluhan ribu ton sampah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik, alat uji, dan botol vaksin selama pandemi COVID-19 dan itu mengancam kesehatan manusia serta lingkungan.

Menurut laporan WHO yang dilansir Reuters (2/2/2022), barang-barang bekas yang sebagian dapat menularkan virus corona itu berpotensi menimbulkan luka bakar, luka tertusuk jarum suntik, dan kuman penyakit terhadap para petugas kesehatan.

Diperkirakan sekitar 87 ribu ton alat pelindung diri (APD), atau setara dengan berat beberapa ratus paus biru, telah dipesan melalui portal Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga November 2021. Sebagian besar APD diperkirakan berakhir sebagai limbah setelah menangani COVID-19.

Dan untuk itu diharapkan seluruh pemangku kebijakan di daerah, bisa membuat regulasi yang tegas dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan mengubah sampah yang dihasilkan menjadi barang bernilai ekonomi atau mengubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan.

Regulasi persampahan ini penting diterapkan di daerah. Para kepala daerah sejak berkampanye mencalonkan diri, seharusnya berkomitmen terhadap lingkungan. Selain itu, strategi menanamkan budaya pengelolaan sampah juga harus dilakukan sejak dini. Misalnya melalui pendidikan dasar kepada murid dan siswa tentang memungut sampah atau membersihkan lingkungan secara sederhana. Kebiasaan yang didapat dari siswa akan berkelanjutan dan memudahkan dalam pengelolaan sampah selanjutnya.

Berbagai macam cara dapat kita lakukan untuk mengolah sampah rumah tangga kita menjadi berbagai barang bernilai. Mulailah dari memisahkan sampah-sampah yang kita hasilkan di rumah tangga setiap harinya. Setelah kita pisahkan antara sampah organik dan anorganik, kita bisa mengolah sampah untuk kemudian didaur ulang sesuai dengan karakteristik sampah tersebut.

Yuk kita mulai dari langkah kecil dan mulai dari diri sendiri. Tentu kita tidak mau nantinya bumi tempat kita tinggal ini menjadi pulau atau lautan sampah yang tidak dapat lagi terbendung bahkan tidak bisa tertangani sehingga nanti anak cucu kita yang akan menderita karena bumi sudah tidak baik-baik lagi.

Setelah berhasil mengelola sampah di rumah tangga kita, jangan lupa untuk menularkannya ke lingkungan sekitar agar mereka bisa mengelola sampahnya secara mandiri.

Diketahui, gerakan #GilasSampah yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri dan Mendagri sendiri selama ini mengutus dua Staf Khususnya: Irjen. Pol. Bapak Sang Made Mahendra Jaya dan Bapak Kastorius Sinaga serta Dirjen Bina Bangda Bapak Teguh Setyabudi untuk turun langsung ke Bali, mengawal program ini agar bisa melibatkan banyak stakeholders dan menggerakkan Pemda serta masyarakat untuk mendukung #GilasSampah.

Bahkan, menurut rencana, Pak Mendagri Tito Karnavian akan hadir di Pantai Kuta pada acara puncak peluncuran GILAsSAMPAH (Gerakan Inovasi Langsung Tuntaskan Sampah) pada 17 April mendatang.

Gerakan #GILAsSAMPAH adalah salah satu aksi yang diharapkan memberikan edukasi dan membangun kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk pengelolaan sampah yang inovatif. Aksi utama GILAsSAMPAH pada 17 April mendatang adalah membersihkan pantai secara massal di Pantai Kuta, dengan diikuti ribuan relawan.

Peluncuran GILAsSAMPAH dilanjutkan dengan penyelenggaraan Indonesia International Waste Expo (IIWAS) di Park Mall 23 Kuta, Bali, dua hari berikutnya. Ekspo ini merupakan kolaborasi Kemendagri dengan Trisenses Bali 2022 dan Pemerintah Daerah Bali. IIWAS meliputi ekspo solusi dan teknologi pengolahan sampah, pameran dunia usaha berbasis pengolahan sampah, industri pengolahan sampah, talkshow (podcast corner), fashion show dan seni pertunjukan.

Selain melibatkan 10 Kementerian/Lembaga, kegiatan ini juga menampilkan karya-karya dan partisipasi LSM, komunitas, relawan pencinta LH, serta masyarakat desa/banjar. Kegiatan kunci lainnya adalah Rakor Kesepakatan Kawasan Sarbagita untuk smartcity dan aspek pengolahan sampah berkelanjutan. Rakor akan diadakan di Royal Tulip Hotel, Bali.

Atas inisiatif luar biasa tersebut, kita patut mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen Pemerintah dalam hal ini Kemendagri bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda lainnya atas keberpihakan terhadap masa depan kelestarian bumi kita dengan kampanye gerakan #GILAsSAMPAH. (Prabu)

JIB | JAKARTA,- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik. Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.

“Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil,” kata Puan di Jakarta, Kamis (14/4/2021).

Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencakan kenaikan harga energi.

“Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat. Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” kata Puan.

DPR RI, kata Puan, memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022 sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi.

“Kita tidak mau APBN bleeding, tapi juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus benar-benar berhati-hati,” kata Puan.

Di sisi lain, kata Puan, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca-Covid 19 yang sudah dianggarkan.

“Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,” kata Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Ia mengatakan, masyarakat harus mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah.

“Karena kenaikan harga BBM, gas, serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” tutup Puan. (Prabu)