Tuesday, February 24, 2026
Home Blog Page 169

Fasilitasi Pemda Lakukan Percepatan PBG, Kemendagri dan Kementerian PUPR Buka Desk SIMBG

0



JIB | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara “Desk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)” bagi pemerintah daerah (Pemda). Agenda ini dilaksanakan untuk mendukung kemudahan dan percepatan dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah.

Dalam pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan, PBG merupakan hal yang sangat penting. Sebab, PBG merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk di dalamnya penerbitan PBG dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui SIMBG,” kata Teguh, Senin (14/3/2022).

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBG menjadi salah satu jenis retribusi yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sayangnya, saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum memberikan pelayanan PBG melalui aplikasi SIMBG. Beberapa penyebabnya di antaranya karena retribusi masih nol rupiah dan proses penyesuaian pada retribusi PBG memerlukan waktu yang panjang.

“Oleh karena itu sebagai upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan PBG di daerah, Mendagri bersama Menkeu (Menteri Keuangan), Menteri PUPR dan Menteri Investasi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang percepatan pelaksanaan retribusi PBG pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu,” tuturnya.

Teguh mengungkapkan, diharapkan dengan adanya desk ini percepatan pelayanan PBG melalui SIMBG dapat dilakukan. Dalam skala besar, hal ini dapat mendorong efek ganda (multiplier effect), seperti menyerap tenaga kerja skala besar, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, hingga percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Sesuai jadwal, keseluruhan agenda ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 25 Maret 2022 melalui aplikasi video conference. Desk dibagi dalam beberapa breakout rooms pada aplikasi Zoom meeting sesuai dengan bahasan yang menjadi ruang lingkup kerja peserta. Agenda ini diikuti oleh para perangkat daerah terpilih (prioritas) dan diisi oleh berbagai narasumber dari lintas kementerian/lembaga terkait.

“Kurang lebih selama 10 hari akan dilakukan head to head, coaching terhadap 101 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang menjadi prioritas pelayanan PBG. Jadi daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang terpilih, dan ini mestinya bisa dioptimalkan. Sehingga pelayanan PBG di tempat Bapak dan Ibu bisa dilakukan percepatan,” ujarnya.

Dalam kegiatan pembukaan tersebut juga hadir Kepala Subdikrektorat (Kasubdit) Bangunan Gedung dan Rumah Negara Kementerian PUPR Luciana Angelin Narua. Ia mengungkapkan, status pemanfaatan PBG dari data SIMBG per tanggal 11 Maret 2022 di 509 kabupaten/kota menunjukkan ada sebanyak 35.816 permohonan PBG. Dari jumlah itu, 27.691 di antaranya di dinas teknis, 1.470 di dinas perizinan, 6.452 telah terbit, dan 203 ditolak.

“Untuk percepatan lainnya ini sudah ada koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti misalnya ada permasalahan-permasalahan terutama terkait retribusi, kemudian terkait pelayanan ini kami berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya,” tandas Luciana. (AS)

Kemendagri Gandeng Pusdikintelkam Polri Gelar Diklat Dasar Intelijen

0




JIB | JAKARTA,- Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan (Pusdik Intelkam) Porli mengelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuan dari diklat ini untuk meningkatkan para kemampuan ASN dalam menjalankan tugas.

Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Imran, berharap kepada para peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini Tahun Anggaran 2022 agar dapat dengan baik mengikuti kegiatan ini.

“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN),” ujar Imran dalam sambutannya di Hotel Sutanraja Soreang, Bandung, Minggu (13/3/2022)

Menurut Imran, kegiatan ini haruslah dipandang sebagai proses awal ASN dalam memberdayakan dan meningkatkan kemampuan serta potensi diri sendiri. Sehingga nantinya ASN siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Ia menjelaskan ada beberapa variabel agar tuntutan dan harapan masyarakat itu terpenuhi. Diantaranya, tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas, output kerja yang memuaskan, tuntutan menemukan solusi terbaik, strategis dan aktual sebagai respons atas kebijakan dan permasalahan yang muncul.

Kemudian, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di berbagai lapisan penugasan, tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap berbagai keadaan, serta tuntutan kondisi prima para ASN untuk mengabdi sesuai dengan kompetensinya.

“Terkait hal tersebut, tentunya Saudara/i harus memiliki kemampuan beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme dan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masing-masing.” tutur Imran.

Imran berharap, Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini ini merupakan entry-point untuk membangun intelijen pemerintah daerah yang handal serta mampu mengakselerasi tugas sebagai penyelenggara pemerintahan. (AS)

Pelaku Begal Dengan Cara Hipnotis Bawa Kabur Sepeda Motor Seorang Anak Usia 14 Tahun

0




JIB | Kabupaten Bekasi – Nasib sial menimpa seorang anak, Andra Wibowo (14) warga Kp.Cilangkara RT 06 RW 03 Desa Cilangkara, Kabupaten Bekasi. Andra menjadi korban kejahatan hipnotis saat sedang mengendarai motor di Jalan Cibenda didepan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatussibyan, Cibenda, Minggu (13/03/2022) pukul 15.00 WIB . Akibat tindak kejahatan tersebut, korban yang bernama Andra harus merelakan motor diambil si penghipnotis.

“Waktu itu saya mau ke toko sol sepatu, tiba-tiba ada dua orang berboncengan motor Vario, salah seorang pengendara motor turun mendekati saya bertanya -tanya,” ujar Andra kepada media Jurnal Indonesia Baru , Minggu (13/03/2022).

Saat sedang melayani pertanyaan salah satu si pengendara motor, Andra menceritakan pundaknya ditepuk. .

Andra mengaku sempat mengenali ciri-ciri pelaku hipnotis yang membawa motor dan yang menepuk dirinya.

“Yang di motor usianya sudah tua, sementara yang menepuk dirinya mengenakan jaket berwarna cokelat, wajahnya ada bekas berjerawat,” tuturnya.

Akibat kejadian tersebut, Andra kehilangan motor Yamaha N-Max warna hitam bernopol B 4496 FSE.

Atas insiden itu, keluarga korban membuat laporan ke Mapolsek Serang Baru atas peristiwa pembegalan dengan modus itu. Laporan aduan Nomor: LP/B/85/III/SPKT/Polsek Serang Baru/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya

“Saya sudah melaporkan kejadian yang menimpa anak saya ke kantor Polsek Serang Baru, mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap,” harapnya. (Wati/Dede)

DPAC Pejuang Siliwangi Tambun Utara Adakan Santunan Anak Yatim-piatu, Didampingi Ketua DPC PSI Kabupaten Bekasi

0

JIB | Tambun Utara, – Ketua DPAC Tambun Utara Tohahid di damping ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia DPC Kabupaten Bekasi Budiawan adakan santunan anak yatim piatu di kediaman Ketua DPAC Tambun Utara Tohahid pada hari Minggu (13/03/2022), acara santunan anak yatim tersebut adalah salah program Pejuang Siliwangi Indonesia DPC Kabupaten Bekasi.

Ketua DPAC Pejuang Siliwangi Indonesia Tambun Utara Tohahid mengatakan Alhamdulillah acara santunan anak yatim-piatu berjalan lancar penuh dengan khidmat, dan tidak kendala apapun, bukan hanya itu kita sebagai manusia harus berbagi dan harus mengeluarkan sedikit harta kita kepada anak yatim-piatu, dengan memberikan sedikit harta kita maka kita sudah meringankan beban orang lain.

“Semoga apa yang kita berikan untuk santuan anak yatim-piatu bisa bermanfaat untuk mereka dan kedepanya kita bisa berbagi lagi, bukan hanya anak yatim-piatu saja tetapi kaum dhuafa, fakir miskin dan lain sebagianya” Jelanya.

Masih kata Tohahid, dengan acara ini, semoga keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia DPAC Tambun Utara selalu di berikan kesehatan, dan acara ini bisa menjadi contoh bagi yang lainnya.

Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia DPC Kabupaten Bekasi Budiawan menjelaskan Kegitan santunan anak yatim piatu yang di lalukan ketua DPAC Tambun Utara, dan ini adalah salah satu untuk memotivasi kepada DPAC–DPAC yang ada di Kabupaten Bekasi, agar kita serlalu berbagi kepada yang membutuhkan seperti santunan anak yatim piatu, kaum dhuafa dan kegiatan lain yang bisa manfaat bagi orang banyak.


“Saya berharap kegiatan ini bisa memberikan yang terbaik untuk temen-temen Pejuang Siliwangi Indonesia yang ada di wilayah kabupaten Bekasi” ujar, ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia DPC Kabupaten Bekasi Budiawan kepada wartawan Jurnal Indonesia Baru di sela sela kegitan. (AS)

Masyarakat Semakin Percaya Terhadap Polda Sultra,  HMI Cabang Kendari : Kita Dukung

0



Pengurus  Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kendari apresiasi institusi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang mengalami peningkatan kepercayaan oleh Masyarakat Sulawesi Tenggara 

Hal ini di karenakan komitmen Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara yang memeriksa oknum kepolisian berinisial SM karena di duga melakukan pemerasan kepada seorang Warga

“Tentu Kita dukung apa yang telah dicapai oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan langkah ini membuat Masyarakat yakin akan POLRI PRESISI yang penindakanya tidak hanya ke masyarakat juga kedalam internal Polri itu sendiri,”  kata Formatuer HMI Cabang Enggi Indra Syahputra, Jumat(11/03/2022) di Kendari.

Ia juga mengatakan apresiasinya kepada Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto yang telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik itu di buktikan dengan semakin membaiknya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat juga terpenting bisa membawa rasa aman bagi seluruh masyarakat sulawesi tenggara.

“Alhamdulilah saat ini kita melihat komitmen serta konsistensi kinerja sudah dirasa sangat baik jangan ada lagi ruang pemisah penindakan hukum serta keadilan hukum antara aparat dan masyarakat.

Kedepan kita harapkan agar program PRESISI POLRI semakin di pahami secara baik oleh masyarakat tentunya hal ini akan terjadi bila ada kerja sama baik dari seluruh masyarakat,” ungkapnya. (AS)

Mayat Terapung Hebohkan Warga Segartanjung

0


JIB | Karawang, – Warga Dusun Segartanjung RT 10 A/03 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, dihebohkan penemuan mayat jenis kelamin laki – laki dengan kondisinya terapung disungai Citarum, Jum’at (11/03/22).

Dikatakan, Edi” warga sekitar dengan ditemukannya mayat yang terapung diperairan sungai Citarum, dirinya hendak melintas menggunakan jasa perahu eretan yang setiap harinya selalu digunakan masyarakat sekitar untuk melintas dalam menjalani aktivitasnya.

“Pada saat itu secara tidak senghaja hendak menumpang perahu melihat langsung ada mayat mengambang di air yang letaknya tidak jauh dari tempat penyebrangan perahu yang selalu kita gunakan untuk melintas,” terangnya.

Lanjutnya mengatakan, setelah diketahui bahwa mayat yang terapung di sungai Citarum dirinya langsung melaporkan kepada pihak aparatur desa setempat untuk selanjutnya agar ditindak lanjut oleh pihak yang berwenang.

“Mayat yang terapung nampak kondisinya sudah membengkak, dan mayat tersebut berjenis kelamin laki – laki yang usianya kisaran kurang lebih antara 35 – 40 tahun,” jelasnya.

Dengan adanya laporan dari masyarakat dengan ditemukannya mayat berjenis kelamin laki – laki dengan kondisi terapung disungai citarum, Pihak Kepolisian Sektor Batujaya langsung melihat Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Saat ini mayat tersebut sudah dibawa pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi,” pungkasnya.(Sule/Ey)

Hadiri Rakor KPK, Plt. Bupati Bekasi Tekankan Komitmen Antisipasi Tindak Korupsi

0

JIB | BANDUNG – Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA. Supratman, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat. Acara berlangsung di Aula Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (10/3).

Dalam wawancara terpisah, Plt. Bupati Bekasi menyampaikan bahwa, rapat kali ini menekankan pada komitmen para Kepala Daerah untuk mengantisipasi tindakan korupsi dimasing-masing wilayah.

“Hari ini kita baru saja selesai mengikuti rapat pemberantasan korupsi, kali ini yang ditekankan yaitu sejauh mana Kepala Daerah dapat mengantisipasi tindakan korupsi diwilayah masing-masing,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah di era masa transisi pandemi, dirinya akan melakukan berbagai upaya dengan mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Tentu saja, hal-hal yang sekiranya bisa kami akan lakukan. Kita gali potensi-potensi ekonomi, seiring dengan menurunnya Covid-19,” katanya.

Kemudian, agenda dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah yang diberikan atas aset Pemerintah Daerah dan penandatanganan pakta integritas. Dalam hal ini, Plt. Bupati Bekasi menerima langsung penyerahan sertifikat RSUD Cabangbungin yang diberikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat.

“Tadi juga sudah diserahkan dan diterima aset Pemda yang berupa sertifikat terkait RSUD Cabangbungin, kedepan semoga semua aset Pemda akan disertifikasikan.” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap Kepala Daerah dapat mengevaluasi mengenai indeks kesehatan, indeks pangan termasuk indeks pemberantasan korupsi diwilayah daerah tersebut, untuk kedepannya Pemerintah Daerah lebih baik lagi. Serta dapat menyiapkan perbaikan-perbaikan terkait tindak pemberantasan korupsi karena itulah yang akan dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kepala Daerah semoga dapat mengevaluasi terkait indeks-indeks berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Serta perlu dipersiapkan perbaikan-perbaikan untuk menindak hal tersebut, karena itulah yang akan dinilai oleh KPK.” tuturnya. (Prabu)

MUI DKI Jakarta Mendukung TNI & Polri Halau Paham Intoleransi dan Radikalisme

0

JIB | Jakarta, – MUI DKI Jakarta mendukung penuh upaya TNI – Polri dalam menghalau sebaran paham-paham intoleransi dan radikalisme dikalangan Mubaligh atau Da’i.

Diketahui bahwa dalam organisasi ulama ini banyak tokoh-tokoh dari lintas Ormas Islam Indonesia dan salah satu misi MUI adalah mengembangkan ajaran Islam yang Rahmatan lil’alamin.

“Kami dari MUI dalam setiap kegiatan keagamaan tentunya mengajak dan menghimbau untuk mengutamakan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini bersama masyarakat untuk bersama sama menangkal adanya segala bentuk tindakan intoleransi dan radikalisme, karna Agama Islam tidak pernah mengajarkan dan membenarkan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan”. Ujar KH. Yusuf Aman Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta. Sabtu, 12/02/2022

Pemerintah Indonesia sangat serius pada urusan kerukunan umat beragama. Kampanye soal moderasi beragama diharapkan menjadi pilar dan alat pemersatu bangsa agar tidak mudah terkontaminasi oleh paham-paham intoleransi dan radikalisme.

MUI Daerah tentu sangat mematuhi MUI Pusat, oleh karenanya perlu menjalin silaturahmi antar Instrumen Pemerintah dengan MUI Daerah.

Memiliki Da’i Kamtibmas di tingkat Polsek dan Polres diharapkan mampu menangkal paham intoleransi dan radikalisme.

“Tahun ini merupakan tahun toleransi, maka kami dari MUI DKI Jakarta akan berkordinasi dengan bidang dakwah yang mengisi tausyiah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia”. Ujar KH. Yusuf sebagai penutup. (AS)

Wakil Ketua DPRD Bekasi Ingin Marjuki Jadi Bupati Defenitif

0






JIB | Kabupaten Bekasi- Genap sudah empat bulan Akhmad Marjuki bertatus Plt Bupati Bekasi, namun belum ada tanda-tanda pengangkatan menjadi bupati defenitif oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Wakil Ketua DPRD Bekasi, M Nuh menilai, saat ini posisi Marjuki masih ‘abu-abu’ dan kewenangannya sangatlah terbatas. Padahal, Kabupaten Bekasi perlu pemimimpin defenitif untuk mengoptimasi seluruh proses dan rencanan pembangunan daerah.

“Imbas dari lambannya proses pendefinitifan plt ini adalah terhambatnya percepatan pembangunan Bekasi untuk masyarakat. Karena kewenangan plt itu terbatas dalam menentukan kebijakan. Jadi yang paling dirugikan dalam kondisi ini adalah masyarakat kita,” kata M. Nuh.

Politisi dari Partai PKS ini menuturkan, dalam empat bulan terakhir banyak gagasan yang diinisiasi oleh Marjuki dan terbilang bagus. Namun, banyak di antaranya terhambat karena posisi Marjuki masih berstatus plt.

“Sebenarnya, program yang diusulkan oleh plt saya lihat sudah bagus. Tapi, karena beberapa hal program tersebut harus dipending,”kata dia.

“Artinya keinginan untuk membangun Bekasi dari plt Bupati Ahmad Marzuki itu sudah ada. Baik dari program pembangunan, merajut dan merangkul tokoh – tokoh Bekasi kemudian menjalin komunikasi dengan ASN dan lainnya di kabupaten Bekasi merupakan terobosan bagus yang dilakukannya,” sambungnya.

Nuh mewanti-wanti, jangan sampai, akibat masih dibuat abu-abunya status Marjuki, berakibat fatal, bahkan kejadian seperti tahun 2021 bisa terulang lagi.

“Saya berharap pembangunan di Bekasi jangan seperti tahun 2021. Mungkin alasannya karena covid. Antara APBD murni dan ABT yang tidak disetujui. Waktunya, waktu APBD pelaksanaannya ko di ABT ini kan lucu juga dan kurang bagus,” kata dia.

Padahal, kata Nuh, saat ini masyarakat menunggu gebrakan dan teroboasan yang lebih dari Marjuki. Hanya saja saja, kata dia, lagi-lagi gerak Marjuki sangat terbatas manakala statusnya masih sebagai pelaksana tugas, bukan sebagai bupati defenitif.

“Jangan sampai ada terawangan paling pembangunan ini setelah plt yang sekarang diganti dengan plt yang baru. Lamanya masa jabatan plt ini juga dikhawatirkan menjadi peluang bagi ASN menjadi tidak taat,” kata dia.

Sementara itu, percepatan pembangunan di mata Nuhi, dapat dilakukan melalui pemanfaatan CSR dari banyaknya perusahaan di Bekasi.

“Untuk percepatan pembangunan. Kan banyak hal yang bisa optimalkan seperti pemanfaatan dana CSR. Dewan baru saja mberikan masukan – masukan terkait rencana pembangunan daerah apa si yg bisa disegerakan. Ya, tentunya pengelolaan CSR yang dimaksimalkan. Ini kan ekonomi masyarakat tidak jalan karena covid. Jadi perlu ada sumber dana baru diluar pendapatan daerah yang terhambat,” pungkasnya. (Adv).

Aneng Winengsih SH, MH Dampingi Kasus Pengeroyokan 3 Wartawan

0


JIB | Karawang, – Kasus pengeroyokan yang dilakukan oknum aparat Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, terhadap 3 Orang Wartawan kini diambil alih Polres Karawang untuk ditindak lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Saat ditemui seusai pemeriksaan, Daman Huri, salah satu korban pengeroyokan mengatakan hari ini, dirinya beserta kedua rekan yang lainnya kembali dimintai keterangan oleh penyidik Polres Karawang.

“tadi saya dan kedua rekan saya kembali di BAP oleh penyidik Polres Karawang,” ujar Daman huri kepada awak media, Rabu (09/03/2022) petang.

Selanjutnya, kuasa hukum dari ketiga wartawan korban pengeroyokan, Aneng Winengsih SH, MH membenarkan soal pemeriksaan kembali oleh penyidik terhadap ketiga kliennya tersebut.

“Tadi saya mendampingi klien untuk melakukan BAP di Polres Karawang terkait permasalahan yg menimpa klien saya. Dugaan tindak pidana pengoroyokan pasal 170 KUHP,” jelasnya.

Mengenai perkembangan perkara, lanjut Aneng, sudah naik statusnya ke tahap penyidikan.

“Dari penyelidikan ke penyidikan, selain dari pihak klien saya, juga sudah di periksa 6 orang saksi yang pada saat itu berada di TKP,” bebernya.

Aneng memberikan apresiasi terhadap tindakan cepat serta kepedulian Polres Karawang dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Aldi Subartono, SH, S.IK, MH.

“Untuk selanjutnya kami menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Yang pasti kita disini saling kooperatif apabila ada penemuan bukti atau saksi baru maka kita saling koordinasi,” katanya

Ditegaskan olehnya, selain pelaku, tokoh intelektual dibalik pengeroyokan ketiga wartawan tersebut agar dapat diungkap dengan segera dan ditangkap oleh pihak kepolisian demi terciptanya rasa keadilan ditengah masyarakat.

“Besar harapan kami, pelaku dan siapapun tokoh intelektual di dalam perkara ini dapat segera terungkap,” pungkasnya.(Sule/Ey)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -