JIB | JAKARTA,- PERNAH melihat orang naik motor pagi-pagi buta atau tengah malam, tiba-tiba melipir di pinggir jalan, di sampingnya ada kali. Dengan entengnya dia lempar bungkusan kresek berukuran sedang berisi sampah rumahan ke kali tersebut. Atau banyak juga yang membuang sampah sembarangan dengan meletakkannya begitu saja di pinggir jalan raya atau di sekitar truk sampah milik Pemda.

Potret kebiasaan buruk yang dilakukan oleh warga baik itu di perkampungan kota atau di daerah pesisir yang membuang sampah tidak pada tempatnya bukan hanya merugikan lingkungan, namun juga berbahaya bagi kesehatan warga dan keberlanjutan ekosistem hewan serta lingkungan hidup.

Tengok saja, keberadaan berbagai macam tumpukan sampah yang dihasilkan rumah tangga juga berbahaya bagi hewan peliharaan seperti kambing, ayam, kucing maupun burung merpati yang memakan kotoran tersebut. Sering kita lihat ternak kambing, sapi atau kerbau dibiarkan mencari makan di tumpukan sampah rumah tangga yang didominasi plastik, logam dan benda berbahaya lainnya yang mengandung bahan-bahan anorganik dan berpotensi bersifat sebagai racun yang tentu bisa mengganggu kehidupan satwa liar. Tidak hanya dijadikan makanan, keberadaan sampah-sampah itu juga bisa menjeratnya.

Karena mereka tidak bisa menyelamatkan tubuhnya sendiri, sehingga banyak peristiwa satwa mati lantaran memakan sampah plastik.

Masih banyak dari kita belum sadar bahaya sampah seperti sedotan plastik dan kantong kresek yang pernah viral menyiksa seekor penyu karena hidungnya kemasukan sedotan plastik.
Video seekor penyu yang viral di tahun 2015 tersebut mungkin akan membuat anda bersumpah untuk tidak membuang sedotan plastik sembarangan. Mirisnya, meskipun Pemda atau Pemerintah Pusat memiliki regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan plastik untuk rumah tangga, namun masih saja banyak UMKM kuliner yang menggunakan plastik, sedotan, styrofoam yang biasa digunakan pedagang untuk jualan bubur ayam, nasi goreng, dsb. Kita semua mafhum bahaya benda-benda yang tidak bisa hancur, didaur ulang atau terurai seperti plastik. Namun, kita masih saja tanpa berdosa menggunakannya sehari-hari.

Bayangkan, 1 rumah saja dalam sehari bisa menghasilkan sampah rumah tangga bisa puluhan kilogram. Taruhlah 1 keluarga 1 hari 1 kantong kresek besar berisi sampah jajanan yang dibungkus styrofoam seperti saat membeli bubur ayam di pagi hari untuk 5 orang, di siang harinya ada sampah hasil belanja sayur dan potongan ayam atau daging yang dibersihkan, malamnya makanan sisa, nasi dan sayur yang tidak habis juga jadi sampah. Semua terbuang di 1 kresek. Belum sampah mainan anak, plastik jajanan bocah, sampah bekas botol sabun, shampo yang semuanya berbahan material tidak bisa terurai. Itu baru 1 rumah. Kalau 1 RT ada 150 keluarga dimana 1 keluarga minimal ada 3-5 orang. Tidak bisa terbayangkan dalam sehari di 1 wilayah perkotaan atau perkampungan berapa ton sampah yang dihasilkan?

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Sebanyak 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan. Lalu, 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya. Ada 7,29% sampah yang berasal dari perniagaan. Sebanyak 5,25% sampah dari fasilitas publik. Sementara, 3,22% sampah berasal dari perkantoran. Berdasarkan jenisnya, 39,8% sampah yang dihasilkan masyarakat berupa sisa makanan. Sampah plastik berada di urutan berikutnya karena memiliki proporsi sebesar 17%.

Sebanyak 14,01% sampah berupa kayu atau ranting. Sampah berupa kertas atau karton mencapai 12,02%. Lalu, 6,94% sampah berupa jenis lainnya. Sebanyak 3,34% sampah berjenis logam. Ada 2,69% sampah berjenis kain. Kemudian, sampah yang berupa kaca dan karet atau kulit masing-masing sebesar 2,29% dan 1,95%. Adapun, 55,87% sampah berhasil dikelola sepanjang tahun lalu. Sisanya sebanyak 44,13% sampah masih tersisa karena belum dikelola.

Melihat itu, agar seluruh program pengelolaan sampah dari Pemerintah Pusat bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan langkah agresif untuk menyukseskan Gerakan Inovasi Langsung Aksi Sampah (#GilasSampah) di Bali.

Menurut saya sebagai orang luar yang melihat kenapa Kemendagri menjadikan Bali sebagai role model program gerakan #GilasSampah, karena selain Pulau Dewata tesebut merupakan daerah pariwisata unggulan, Provinsi Bali telah melarang kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan polistirena plastik (styrofoam) sejak 1 Juli 2019 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Selain itu, Bali juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 akhir tahun 2022 nanti.

Karena itu, kementerian yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali dan masyarakat setempat untuk sama-sama menggaungkan program ini jelang KTT G20, Oktober 2022 mendatang.

Menurut pemberitaan, Kemendagri telah membentuk tim pendampingan untuk percepatan penanganan sampah di Bali dalam rangka perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) 2022 di Bali.

Gerakan #GilasSampah akan menghadirkan berbagai pihak dari pemerintah pusat (Kemendagri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian); Pemerintah Provinsi Bali; Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Aparatur Desa dan Kelurahan di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita); pelaku usaha/industri; LSM; asosiasi; akademisi; penggiat seni; pemerhati lingkungan; media; hingga kedutaan besar dan kamar dagang asing.

Saya mengapresiasi tiga tujuan dari gerakan ini, selain literasi-edukasi, ada upaya menghubungkan antarmasyarakat (connecting people), serta aksi dan inovasi (action and innovation).

Kita ketahui bersama, Kemendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah ikut bersinergi dengan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk melaksanakan program ini. Di pasal itu disebutkan, kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Di luar gebrakan dari Kemendagri dengan gerakan #GilasSampah yang inspiratif dan kembali membuka mata kita semua akan pentingnya merawat bumi ini agar tetap lestari dan lingkungannya tetap terjaga hingga kelak anak cucu kita bisa menikmatinya, saya juga mengingatkan peringatan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mereminder ada puluhan ribu ton sampah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik, alat uji, dan botol vaksin selama pandemi COVID-19 dan itu mengancam kesehatan manusia serta lingkungan.

Menurut laporan WHO yang dilansir Reuters (2/2/2022), barang-barang bekas yang sebagian dapat menularkan virus corona itu berpotensi menimbulkan luka bakar, luka tertusuk jarum suntik, dan kuman penyakit terhadap para petugas kesehatan.

Diperkirakan sekitar 87 ribu ton alat pelindung diri (APD), atau setara dengan berat beberapa ratus paus biru, telah dipesan melalui portal Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga November 2021. Sebagian besar APD diperkirakan berakhir sebagai limbah setelah menangani COVID-19.

Dan untuk itu diharapkan seluruh pemangku kebijakan di daerah, bisa membuat regulasi yang tegas dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan mengubah sampah yang dihasilkan menjadi barang bernilai ekonomi atau mengubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan.

Regulasi persampahan ini penting diterapkan di daerah. Para kepala daerah sejak berkampanye mencalonkan diri, seharusnya berkomitmen terhadap lingkungan. Selain itu, strategi menanamkan budaya pengelolaan sampah juga harus dilakukan sejak dini. Misalnya melalui pendidikan dasar kepada murid dan siswa tentang memungut sampah atau membersihkan lingkungan secara sederhana. Kebiasaan yang didapat dari siswa akan berkelanjutan dan memudahkan dalam pengelolaan sampah selanjutnya.

Berbagai macam cara dapat kita lakukan untuk mengolah sampah rumah tangga kita menjadi berbagai barang bernilai. Mulailah dari memisahkan sampah-sampah yang kita hasilkan di rumah tangga setiap harinya. Setelah kita pisahkan antara sampah organik dan anorganik, kita bisa mengolah sampah untuk kemudian didaur ulang sesuai dengan karakteristik sampah tersebut.

Yuk kita mulai dari langkah kecil dan mulai dari diri sendiri. Tentu kita tidak mau nantinya bumi tempat kita tinggal ini menjadi pulau atau lautan sampah yang tidak dapat lagi terbendung bahkan tidak bisa tertangani sehingga nanti anak cucu kita yang akan menderita karena bumi sudah tidak baik-baik lagi.

Setelah berhasil mengelola sampah di rumah tangga kita, jangan lupa untuk menularkannya ke lingkungan sekitar agar mereka bisa mengelola sampahnya secara mandiri.

Diketahui, gerakan #GilasSampah yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri dan Mendagri sendiri selama ini mengutus dua Staf Khususnya: Irjen. Pol. Bapak Sang Made Mahendra Jaya dan Bapak Kastorius Sinaga serta Dirjen Bina Bangda Bapak Teguh Setyabudi untuk turun langsung ke Bali, mengawal program ini agar bisa melibatkan banyak stakeholders dan menggerakkan Pemda serta masyarakat untuk mendukung #GilasSampah.

Bahkan, menurut rencana, Pak Mendagri Tito Karnavian akan hadir di Pantai Kuta pada acara puncak peluncuran GILAsSAMPAH (Gerakan Inovasi Langsung Tuntaskan Sampah) pada 17 April mendatang.

Gerakan #GILAsSAMPAH adalah salah satu aksi yang diharapkan memberikan edukasi dan membangun kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk pengelolaan sampah yang inovatif. Aksi utama GILAsSAMPAH pada 17 April mendatang adalah membersihkan pantai secara massal di Pantai Kuta, dengan diikuti ribuan relawan.

Peluncuran GILAsSAMPAH dilanjutkan dengan penyelenggaraan Indonesia International Waste Expo (IIWAS) di Park Mall 23 Kuta, Bali, dua hari berikutnya. Ekspo ini merupakan kolaborasi Kemendagri dengan Trisenses Bali 2022 dan Pemerintah Daerah Bali. IIWAS meliputi ekspo solusi dan teknologi pengolahan sampah, pameran dunia usaha berbasis pengolahan sampah, industri pengolahan sampah, talkshow (podcast corner), fashion show dan seni pertunjukan.

Selain melibatkan 10 Kementerian/Lembaga, kegiatan ini juga menampilkan karya-karya dan partisipasi LSM, komunitas, relawan pencinta LH, serta masyarakat desa/banjar. Kegiatan kunci lainnya adalah Rakor Kesepakatan Kawasan Sarbagita untuk smartcity dan aspek pengolahan sampah berkelanjutan. Rakor akan diadakan di Royal Tulip Hotel, Bali.

Atas inisiatif luar biasa tersebut, kita patut mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen Pemerintah dalam hal ini Kemendagri bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda lainnya atas keberpihakan terhadap masa depan kelestarian bumi kita dengan kampanye gerakan #GILAsSAMPAH. (Prabu)

JIB | JAKARTA,- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik. Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.

“Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil,” kata Puan di Jakarta, Kamis (14/4/2021).

Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencakan kenaikan harga energi.

“Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat. Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” kata Puan.

DPR RI, kata Puan, memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022 sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi.

“Kita tidak mau APBN bleeding, tapi juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus benar-benar berhati-hati,” kata Puan.

Di sisi lain, kata Puan, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca-Covid 19 yang sudah dianggarkan.

“Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,” kata Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Ia mengatakan, masyarakat harus mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah.

“Karena kenaikan harga BBM, gas, serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” tutup Puan. (Prabu)

JIB | Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, usai pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang berlangsung Selasa kemarin. Tindak lanjut itu ditandai dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/4/2022).

“Kita ingin mem-follow up apa yang tadi, yang kemarin sudah ada pelantikan. Inilah komisioner KPU-Bawaslu yang mengeksekusi (Pemilu) 2024. Kalau kemarin kan rapat terakhir 24 Januari 2022, kita sudah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 Pemilu, 27 November Pilkada,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan.

Mendagri menjelaskan, masa jabatan anggota KPU periode 2017-2022 telah berakhir pada tanggal 11 April lalu. Sebelumnya, mereka telah membuat rencana terkait teknis tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2024. Rencana tersebut kemudian akan dieksekusi oleh anggota KPU yang belum lama dilantik.

Mendagri mengapresiasi kinerja anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik karena langsung mengikuti rapat untuk membahas hal yang lebih teknis terkait persiapan Pemilu 2024. Hal ini, kata Mendagri, menunjukkan konsistensi semua pihak yang terlibat dalam menindaklanjuti pelaksanaan Pemilu yang sudah ditetapkan waktunya.

“Nah yang KPU ini begitu dilantik saya lihat bagus ya, DPR juga saya lihat bagus, karena begitu dilantik kemarin langsung hari ini sebelum reses Jumat, hari ini langsung dilaksanakan rapat untuk pembahasan yang lebih teknis,” tuturnya. (Prabu)

JIB | JAKARTA,- Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan mengapresiasi Polri yang mengamankan aksi dari BEM SI secara humanis sehingga aksi tersebut berjalan aman dan damai.

“Saya menyaksikan dari media sosial maupun info dari kawan-kawan Mahasiswa di Lapangan, aksi berjalan dengan damai, aspirasi mahasiswa pun diterima dengan baik oleh Pimpinan DPR RI”

Fauzan melanjutkan, “Aksi Mahasiswa ini harus di pandang sebagai refleksi dari kegelisahan suara masyarakat, karena sejatinya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat”

Selain itu, Mantan Koordinator BEM SI Jawa Barat ini juga mengatakan aksi dari BEM SI menandakan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada Rakyat.

Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Nasional Prodewa ini mengapresiasi Kapolri yang Berani naik Mobil Komando Mahasiswa.

“Kami apresiasi dan Respect kepada Bapak Kapolri, yang dengan berani nya naik diatas mobil Komando Mahasiswa kemudian mengatakan “Suara Mahasiswa adalah Suara Demokrasi dan Suara Rakyat” tentu ini menandakan aparat kita tidak alergi dengan Demonstrasi dan Kritikan juga merupakan angin segar untuk demokrasi Indonesia” Sambut Fauzan (Red)

JIB | JAKARTA – Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia, Luthfi menyebutkan aksi yang dilakukan hari ini (11/4/22) berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Alhamdulillah aksi hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mulai aksi pukul 12.00 dan bubar pada pukul 15.30 WIB” Ujar Luthfi

Aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) ini merupakan lanjutan dari aksi BEM SI pada 28 Maret 2022 lalu. Yang intinya menolak wacana penundaan Pemilu atau amandemen Pemilu, Mengkaji Ulang UU IKN dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Aspirasi BEM SI ini diterima langsung oleh Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco , Rahmat Gobel dan Lodewijk di dampingi Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam orasi di depan pimpinan DPR dan Kapolri, Koordinator Pusat BEM SI mengungkapkan bahwa Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat .

“Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat , kami meminta pimpinan DPR disini mengawakili suara Rakyat bukan Suara Partai Politik” Tegas Kahar

Setelah aspirasi diterima dengan baik massa dari BEM SI membubarkan diri lalu kemudian mulai muncul keributan dan kerusuhan.

Luthfi menyebut kerusuhan itu bukan terjadi oleh massa BEM SI , tetapi oleh oknum Provokator dan Penyusup.

“Kerusuhan itu bukan oleh kami dari BEM SI, aksi kami damai dan sudah tersampaikan aspirasinya dengan baik, Setelah kami bubar baru mulai berdatangan oknum provokator dan penyusup” Tegas Luthfi

Aksi ini berjalan dengan baik dan damai karena mendapatkan pengawalan yang ketat oleh aparat Kepolisian. Sehingga aspirasi BEM SI dapat tersampaikan dengan baik kepada Pimpinan DPR.

Luthfi melanjutkan, bahwa mereka akan terus mengawal semua tuntutan ini sampai tuntas. (RED)

JIB | Dumai – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel The Zuri, Dumai, Riau, Jum’at 8 April 2022. Acara ini dihelat dalam rangka menyosialisasikan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan pentingnya pelaksanaan FGD ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih baik.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi (pemerintah daerah), agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” kata Fatoni dalam sambutannta.

Fatoni menjelaskan pentingnya sosialisasi Sistem dan Prosedur (Sisdur) pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri nomor 77 Tahun 2020 yakni Pelaksanaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).

Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mampu mengelolanya secara dinamis.

“Instrumen fiskal pusat dan daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penyelenggaraan negara dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola secara prudent, berkualitas, transparan, serta akuntabel. Saya ingin orientasi dari pengelolaan daerah adalah betul-betul memperbaiki birokrasi,” lanjut Fatoni.

Pada kesempatan yang sama, Fatoni juga menyambut baik insiatif Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah.

“Transformasi digital penting bagi tata kelola keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah lebih responsif, transparan, efisien dan akuntabel,” demikian Fatoni.

Adapun dalam acara FGD ini dihadiri Walikota Dumai, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Ketua DPRD, Kepala OPD Kota Dumai, Staff Ahli, Asisten dan pejabat terkait dilingkungqn Pemerintah Kota Dumai. (Prabu)