JIB | Kabupaten Bekasi – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didampingi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jababeka Convention Center (JCC) Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Kamis (17/2/2022) pagi.

Dalam peninjauannya tersebut, Kapolri juga melakukan video conference dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan terkait akselerasi vaksinasi di Indonesia.

Kapolri melaporkan pihaknya menyasar 10 ribu masyarakat khususnya lansia dan disabilitas untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 baik dosis pertama, kedua maupun booster khususnya di gerai vaksinasi di JCC Cikarang, Kabupaten Bekasi.

“Untuk kegiatan yang ada di Jababeka Convention Center, hari ini total sasaran kurang lebih 10 ribu orang yang kita prioritaskan untuk lansia, kaum disabilitas, anak-anak hingga masyarakat umum,” kata Kapolri dalam video conference bersama Presiden Joko Widodo, Kamis (17/2/2022).

Sebanyak, 100 tenaga vaksinator yang terdiri dari 34 vaksinator Polri, 4 vaksinator dari TNI, 50 vaksinator dari Dinas Kesehatan, dan 12 relawan dikerahkan untuk membantu kegiatan vaksinasi ini.

Lebih lanjut, Kapolri kemudian memaparkan capaian vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah mencapai 88,50 persen untuk vaksin dosis pertama. Kemudian dosis kedua mencapai 72,64 persen serta dosis ketiga yakni 2,62 persen.

Mantan Kabareskrim Polri itu menegaskan, capaian vaksinasi di Kabupaten Bekasi dan wilayah lainnya di Indonesia akan terus dikejar hingga 100 persen melalui sejumlah strategi yang telah disusun.

“Terkait dengan capaian tersebut, kami terus mendorong seluruh jajaran dan para satuan kerja agar melakukan percepatan vaksin sampai 100 persen untuk dosis pertama, kedua dan ketiga dengan prioritas lansia,”

Kapolri berharap, melalui strategi percepatan vaksinasi seperti door to door bisa meningkatkan akselerasi vaksinasi nasional agar masyarakat semakin terlindungi dari bahaya penyebaran virus Covid-19.

“Jika semuanya dilakukan dengan baik, maka ini bisa menjadi cara atau pencegahan terjadinya transisi penularan virus Covid-19 khususnya varian baru yakni Omicron,” tukas Jenderal Polisi Sigit.(Wati)

JIB | Kupang – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menyoroti permasalahan dana pemerintah daerah (Pemda) yang tersimpan di Bank dan menumpuk hingga akhir tahun.

Fatoni menerangkan, dana Pemda yang ditempatkan di Bank bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. “Dana milik Pemda yang ada di Bank adalah uang kas yang penempatannya pada rekening Kas Umum Daerah dan ditempatkan pada BPD atau Bank Persepsi. Jadi bukan uang Pemda yang diambil dan kemudian disimpan di Bank untuk dapat keuntungan,” tegasnya secara daring saat menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2022 di Kupang, Rabu (16/2/2022).

Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring dan luring, dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Provinsi NTT, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerqh (BPKAD) provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntasi pada BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penempatan uang kas pada Bank umum tidak boleh mengganggu likuiditas daerah. “Dana tersebut tidak boleh mengganggu likuiditas. Sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk kebutuhan pengeluaran daerah, antara lain untuk pembiayaan pembangunan, pengeluaran rutin, biaya pelayanan dan keperluan lainnya,” tegas Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga menyampaikan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting, dan perlu dilakukan secara periodik. Paling tidak dilakukan selama 3 kali dalam satu tahun. “Rapat koordinasi semacam ini harus dimanfaatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk duduk bersama mencari solusi atas sejumlah permasalahan yang ada, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (Prabu)

JIB | Balikpapan – Indonesian Youth Community Network (IYCN) mengelar Seminar Nasional yang bertemakan “Membangun Indonesia Dari Nusantara” bertempat di Ballroom, Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (15/2/22).

Ketua Umum IYCN, Fadli Rumakefing menuturkan beberapa poin di antara pasal – pasal penting pada UU IKN yang menyebutkan bahwa berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional (Pasal 5 UU IKN).
Selain daripada itu disebutkan juga dalam Pasal 8 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara, Ujarnya.

Pasang surut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mulai dari kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo telah melahirkan satu produk hukum yang menjadi kerangka acuan penyelenggaraan IKN.
Diharapkan dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) yang di berinama Nusantara ini dapat merumuskan pembangunan Indonesia yang berkeadilan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya mengeser mindset Jawa sentris menjadi Indonesia sentris tetapi juga pembangunan dari Jawa sentris menjadi pembangunan Indonesia sentris, Tutur Fadli dalam penyampaian sambutannya.

Muhammad Fadli Hanafi dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini dilandasi beberapa tujuan utama sejak digulirkannya pada tahun 2019 yang lalu diantaranya mencakup;

a). mengurangi beban Provinsi DKI Jakarta dan wilayah penyangganya di Jabotabek; b). mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; c). mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris; d). memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila; e). meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif; dan memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Diakhir pemaparan materinya Muhammad Fadli Hanafi yang juga Sekretaris Jenderal IYCN memberikan beberapa poin rekomendasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara diantaranya:

a). Tinjauan pada tepat/tidaknya timing pemindahan IKN didasarkan pada analisis historis jangka panjang; b). Investasi besar jangka panjang harus lebih dialokasikan pada tantangan utama berupa melambatnya kinerja sector bernilai tambah (manufaktur), menurunnya employment rate, tingginya potensi dependency ratio, “pekerjaan rumah” atas peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong peningkatan kinerja UMKM (penciptaan ekosistem bisnis), c). optimisasi penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dalam jangka panjang, Tegasnya. (Prabu)

JIB | Jakarta – Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menggelar Pembekalan Kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19, Selasa (8/2/2022).

“Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kader tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masa pandemi covid-19 untuk disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Safriati Safrizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

Selain itu, lanjut Safriati, kegiatan ini juga untuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan guna mencegah 
penyebaran Covid-19 dan juga meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 secara nasional.

“Kegiatan ini merupakan keberlanjutan program pelatihan kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19 tahap pertama yang sudah dilaksanakan pada 26 November 2020 kepada 16 Provinsi yang terdiri dari 30 
Kab/Kota yang pada tahun 2020 melaksanakan Pilkada dimana daerah tersebut tinggi risiko penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Dijelaskan Safriati, Kader PKK pro sehat kendali Covid-19 yang telah terverifikasi pada aplikasi BLC di tahap 1 berjumlah 1.171 Kader PKK dengan jumlah laporan 4.257, dan masyarakat yang telah teredukasi sebanyak 59.721 orang.

“Peserta yang terdaftar dalam pembekalan secara daring sebanyak 13.632 orang yang merupakan Kader PKK Duta Perubahan PHBS,” imbuhnya.

Pada kesempatan pembekalan ini, dikatakan Safriati, diberikan apresiasi kepada peserta yang hadir berupa doorprise yaitu 13 Piagam Penghargaan; 3 Plakat Penghargaan,  3 Antropometri Set, 70  Rompi logo PKK dan Satgas,  Hadiah Uang tunai total senilai Rp 8.000.000 kepada 10 kader terbaik, 10 Kaos dan 20 Voucher Belanja masing-masing senilai Rp 100.000.

Turut hadir dalam kegiatan pembekalan selain Ketua Bidang Kesehatan Keluarga & Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizial ZA, Wakil Ketua Pokja IV Rully Andianto Harsono, Ketua Satgas Covid-19 Nasional Letjen TNI Suharyanto, Tim Satgas Covid-19 Nita Lusaid,  Tim Satgas Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi, Direktur PT. Borimex Jaya Sentosa Sujanto, Tim PT. Borimex Jaya Sentosa Setjo, Subdit Fasilitasi PKK, Sekretariat Fasilitasi PKK dan Tim Pokja IV TP PKK Pusat.

Selain itu, menurut rencana Bidang 4 Pokja 4 TP PKK Pusat akan melaksanakan Pantau Vaksinasi Anak dan Booster hari Rabu (9/2/ 2022) di 2 Lokasi, yaitu
Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

“Kegiatan dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan dengan membawa untuk masing-masing lokasi
dibagikan 1500 masker PKK dan 50 botol handsanitizer 1000 ml. Serta healthy kit mini berisi masker kain 3 lapis dan handsanitizer 30 ml sejumlah 100 paket.
Semua bantuan sudah dipersiapkan dan sudah ada di gedung  PKK,” urai Safriati.

“Kegiatan Pantau Bersama Vaksinasi dan Booster untuk tanggal 11 Feb 2022 di 2 lokasi sudah kami koordinasikan dengan PKK DKI sesuai arahan Ibu Ketua Umum TP PKK Pusat sesuai Prokes dan berlangsung dalam waktu tidak terlalu lama, untuk menghindari kerumunan,” tambah Safriati. (Prabu).