JIB | KABUPATEN BEKASI,- Kecamatan Bojongmangu menggelar acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bojongmangu Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di aula Kecamatan Bojongmangu, Desa Bojongmangu, Kecamatan Kabupaten Bekasi, pada Senin (7/02/22) pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapeda, Dewan dapil 1, Camat Bojongmangu, Kepala Desa sekecamatan Bojongmangu, Danramil 09/Cibarusah, Polsek Cibarusah yang diwakili oleh WakaPolsek, Ketua BPD sekecamatan Bojongmangu dan Ketua RT/RW sekecamatan Bojongmangu.
Dalam sambutannya, Camat Bojongmangu Agung Suganda menyampaikan, tema Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 adalah pemantapan ketahanan ekonomi daerah yang berdaya saing, melalui percepatan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas menuju Bekasi bangkit dan sejahtera.
“sehingga perekonomian masyarakat Bojongmangu bisa terbantu dari segala bidang, baik itu bidang pertanian, bidang perternakan, bidang pendidikan, bidang keagamaan, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Bojongmangu pun tumbuh pesat tidak ada lagi warga yang tidak mampu” jelasnya.
Masih Kata Agung. Mudah-mudahan dengan adanya Musrenbang yang dihadiri oleh pejabat daerah Kabupaten Bekasi, apa yang kita harapkan dapat terealisasi dalam semua bidang di Kecamatan Bojongmangu ini, sehingga masyarakat Bojongmangu bisa tumbuh pesat perekonomiannya.” (Wat/End)
JIB | Sambas – Untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan kunjungan ke lokasi pengembangan ekonomi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Jumat (4/2/2022).
Hasil peninjauan ini dilaporkan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (Deputi II) Paulus Waterpauw, kepada Kepala BNPP yang notabene Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. “Peninjauan Lokasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim PKPD dan Tim PRKP Kedeputian II,” lapor Paulus.
Tim yang dimaksud Paulus tersebut, adalah Tim BNPP yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Potensi Kawasan Perbatasan Darat (PKPD) Asnil dan Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) Suroyo, beserta jajaran di bawah Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
Tim tersebut menemukan sejumlah kendala yang menghambat pengembangan agrikultur, perikanan, dan industri di kecamatan perbatasan di Kabupaten Sambas.
Di Kecamatan Tebas dan Salatiga, petani padi hibrida dan padi rawa kesulitan mempertahankan keberlanjutan produksi beras karena kurangnya dukungan pupuk bersubsidi dan rendahnya harga gabah kering, terutama saat panen raya berlangsung. Selain itu, sedikitnya permintaan beras premium dan timpangnya bantuan untuk padi hibrida membuat petani enggan melanjutkan budidaya tanaman ini.
“Untuk padi hibrida, cuma ada bantuan benih saja. Jadi, diminta harus disamakan dengan padi rawa. Harus ada (bantuan) penunjang yang lainnya,” tutur Asdep PKPD Asnil.
Pertanian serupa di Kecamatan Sejangkung juga menghadapi kendala sarana dan prasarana, yakni kurangnya unit traktor untuk mengolah lahan dan mesin perontok padi untuk memproses hasil panen. Saat ini, hanya terdapat satu unit traktor yang digunakan oleh sembilan kelompok tani. Sementara itu, mereka juga tidak memiliki mesin perontok padi sehingga proses pascapanen dilakukan secara manual.
Di Kecamatan Tekarang dan Sebawi, pengembangan kawasan sentra produksi tanaman jeruk yang menerapkan teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (Bujangseta) terkendala oleh susahnya pengaturan waktu panen, rendahnya kemampuan petani, masalah produksi pascapanen, kondisi alam yang tidak menentu, hama penyakit, mahalnya sarana produksi, sulitnya akses permodalan, serta buruknya akses jalan usaha tani.
Sementara itu, pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada di Kecamatan Galing terkendala oleh infrastruktur jalan yang belum memadai. Akses menuju lokasi bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.
Begitu juga dengan industri kemasan lada di Kecamatan Sejangkung. Akses ke lokasi masih berupa jalan desa sehingga perlu ada peningkatan agar dapat dilalui kendaraan logistik. Selain itu, kawasan ini juga belum terjangkau oleh jaringan internet.
Tim BNPP juga sempat meninjau pembangunan jalan nasional ruas Tebas-Jembatan Sambas Besar yang menjadi akses utama Pusat Pariwisata Temajuk.
“Diharapkan ke depan, Pusat Pariwisata Temajuk akan lebih cepat berkembang dengan dibangunnya jembatan dan jalan ini,” ungkap Asnil.
Selain meninjau pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2021, tim turut berkunjung ke Desa Pemangkat Kota di Kecamatan Pemangkat untuk melihat potensi budidaya ikan tangkap darat. Di lokasi tersebut, kurangnya jumlah ekskavator menjadi kendala yang menghambat pengembangan tambak seluas 850 hektare. (Prabu)
JIB | Kabupaten Bekasi,- Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui UPT Puskesmas Karang Satria bertempat di Kantor RW 08 Perumahan Taman Kintamani Desa Jejalenjaya Tambun Utara telah sukses melakukan kegiatan lounching terbentuknya Posyandu Remaja Kintamani. (5/1)
Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Ibu Aulia mewakili Kasie Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat, Camat Tambun Utara Bapak Najamuddin, Lurah Desa Jejalenjaya Bapak Kumpul, Bimaspol, Babinsa Jejalenjaya, RS Kartika Husada Tambun Selatan, dan Pemerhati Anak Kabupaten Bekasi M.Rojak.
Sebelum acara simbolis peresmian terbentuknya Posyandu Remaja Kintamani, UPT Puskesmas Karang Satria menghadirkan tokoh Pemerhati Anak, M.Rojak, mantan Anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) 2017-2019 sebagai narasumber dialog interaktif bersama warga perumahan Taman Kintamani, Jejalenjaya Tambun Utara.
“Saya sangat mengapresiasi terbentuknya Posyandu Remaja Kintamani yang di inisiasi ibu Susi selaku Kepala UPT Puskesmas Karang Satria beserta tim, Posyandu Remaja merupakan bagian program Pemerintah dilingkungan Dinas Kesehatan sangat perlu mendapat perhatian dan dukungan kita bersama segenap lapisan masyarakat.” Ujarnya M.Rojak
Ditambahkan lebih lanjut, M.Rojak menyampaikan, ” bahwa upaya bentuk perlindungan anak perlu pelibatan peran serta masyarakat secara aktif karena jelas disebutkan dalam Undangan- undangan Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 72 ayat 1-2. Bahwa perlindungan anak dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Kehadirannya Posyandu Remaja dilingkungan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab setiap orang secara bersama-sama/kelompok untuk memastikan tumbuh kembang Remaja baik secara fisik dan mental.”
Penyebaran informasi seputar kesehatan masyarakat sangat penting utamanya dilingkungan terdekat yaitu keluarga.
“Perkara kesehatan, zaman dahulu orang tua sangat proaktif datang ke Posyandu membawa balita diperiksa fisiknya dengan diberikan imunisasi dan ditimbang secara rutin. Saat anak beranjak remaja kebanyakan orang tua saat ini melihat tumbuh kembang anak hanya secara fisik tapi kurang perhatian pada mentalnya. Orang tua tidak boleh abai pada perkara kesehatan mental remaja karena persoalan munculnya beberapa kasus kekerasan anak remaja timbul akibat kurangnya pengetahuan terhadap aspek kesehatan mental. Melahirkan generasi sehat secara fisik memang penting tetapi jauh lebih penting lagi juga secara mental.” Tegas Rojak, dalam paparannya.
Pemerintah Kecamatan Tambun Utara melalui Camat Bapak Najamuddin meminta kepada instansi pemerintah Desa Jejalenjaya untuk bersama-sama masyarakat agar merumuskan program pemberdayaan masyarakat lebih besar sekala prioritas posting anggaran kearah pemberdayaan masyarakat untuk dimasukkan kedalam rancangan APBD kedepannya.
“Saya selaku Camat Tambun Utara pastinya akan selalu medukung untuk merekomendasikan segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu oleh pemerintah desa dan Puskesmas Jejalenjaya, terlebih Posyandu Remaja ini sangat penting karena menyangkut kebaikan masa depan generasi kita. Kalau tidak ada program buat Posyandu Remaja saya akan coret, saya pastikan posyandu remaja mendapatkan dukungan yang bersumber dari APBD”, ujarnya Najamuddin, disambut tepuk tangan riuh oleh warga sekitarnya.
Dijelaskan Kepala UPT Puskesmas Karang Satria Ibu Susi, bahwa Tujuan Posyandu Remaja dibentuk untuk, Pertama, Memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Kedua, Memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan NAPZA bagi remaja. Ketiga, Menciptakan wadah generasi muda dimasing-masing desa sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya gaya hidup sehat. (Prabu)
JIB | Kabupaten Bekasi,- Sebuah dump truck terperosok dan terguling di Jalan Raya Pegadungan, Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi pada sore ini. Dump truck berplat nomor B 9167 FYU itu penuh dengan muatan tanah, tidak jauh dari lokasi proyek tersebut, jaraknya sekitar 300 meter dari kejadian. Sabtu (5/02/2022).
Dump Truck tersebut mengalami kecelakaan diduga akibat menghindari kendaraan mobil lainnya, sehingga mobil damp truck tersebut tidak dapat menghindari, akibat longsor yang berbulan – bulan belum diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi
“Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Pegadungan terjadi sekitar pukul 15.15 WIB, mobil tersebut berpapasan dengan mobil lainnya dan tidak bisa menghindari lubang bekas longsor yang sampai saat ini belum juga diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga mobil tersebut terperosok dan terguling” jelas, Suherman warga setempat saat di wawancarai melalui handphone.
Masih kata Suherman, dalam kecelakaan tersebut selang beberapa menit datang Babinsa setempat dibantu Lantas Polsek Cikarang Timur untuk mengurai kemacetan.
“Namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Petugas Lantas Polsek Cikarang Timur mendatangi tempat kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan yang sebenarnya”. Ujarnya
Lanjut Suherman, dengan adanya kejadian tersebut para pengusaha atau pemilik gudang yang ada di jalan tersebut akan patungan untuk merapikan dan memperbaiki tempat longsor tersebut. (Wati)
JIB | CIKARANG PUSAT – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki melantik Drs. Dedy Supriyadi, MM sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (31/01/22).
Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi, pimpinan perangkat daerah dan para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Bekasi berharap dengan dilantiknya Dedy Supriyadi sebagai Sekda yang baru, dapat memacu kinerja para perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Saya berharap, gunakan semua potensi yang ada, untuk mencapai pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” kata Marjuki.
Plt Bupati Bekasi juga berharap, Sekda yang baru dapat mendorong perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi agar dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik.
“Apalagi para perangkat daerah sudah sepakat bahwa untuk merealisasikan anggaran di tahun 2022 ini sudah menandatangani fakta integritas, minimal bisa merealisasikan anggaran 30 persen di semester pertama,” tandasnya.
Plt Bupati Bekasi meminta fakta integritas tersebut, bukan hanya ditanda-tangan saja, tapi harus bisa dikejar oleh seluruh perangkat daerah untuk dapat merealisasikannya.
Akhmad Marjuki juga menyampaikan terimakasih kepada Pj Sekda sebelumnya, Herman Hanapi atas dedikasi dan pengabdiannya, yang sudah bekerja secara maksimal, di tengah banyaknya kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan, dalam waktu dekat, saya ingin dan akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, agar kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dapat lebih maksimal lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bekasi yang baru, Dedy Supriyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, mengucapkan terimakasih kepada Plt Bupati Bekasi, Gubernur dan Mendagri atas amanah yang diberikan.
“Pak Bupati menginstruksikan dan memberi arahan kepada saya selaku Sekda yang baru, untuk melakukan terobosan, inovasi dan langkah-langkah penting dan strategis untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” kata Dedy.
Terkait dengan kekosongan beberapa kepala perangkat daerah, Dedy mengatakan, harus dilakukan sesegera mungkin, bersama tim evaluasi kinerja agar pengisian jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Saya juga mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk bahu-membahu membangun Kabupaten Bekasi. Sebagai ASN, kami adalah pelayan masyarakat yang tidak minta dilayani tapi tugas kami adalah melayani,” tutupnya (End).
JIB | Kabupaten Bekasi – Ditengah guyuran hujan yang melanda sebagian besar wilayah Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, tidak menyurutkan semangat para advokat yang tergabung di Forum Advokat Kabupaten Bekasi (FAKB) untuk melaksanakan kegiatan Bakti Sosial sumbangan sembako bagi masyarakat yang terdampak banjir rob, Sabtu (05/02/2022).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forum Advokat Kabupaten Bekasi Ulung Purnama, SH.,MH., Sekjen Deni Wijaya, SH, Dewan Penasehat H.Deddy Rohendi, SH., MH., Adv Sairan Nurdiansyah, SH., Adv Libet Astoyo, SH., Adv Sepriyanto, SH., Nawawi Hendrawan, SH. dan beberapa paralegal yang tergabung di KBH Wibawa Mukti diantaranya H.Aena Johan dan H.Cacu Suhendar.
Dalam kesempatan itu Forum Advokat Kabupaten Bekasi berkunjung ke kediaman Pak Darman Ketua Pokdarwis Citra Alam Bahari yang juga mantan Kepala Desa Pantai Mekar.
Sambutan hangat dari warga masyarakat sangat luar biasa dengan adanya kegiatan bakti sosial pembagian sembako. Ketua Forum Advokat Kabupaten Bekasi , Ulung Purnama, SH.,MH., menyampaikan, “Saya berterima kasih kepada Pak Darman Ketua Pokdarwis Citra Alam Bahari yang juga mantan kepala desa Pantai Mekar yang sudah menerima rombongan kami, bakti sosial dalam bentuk bantuan sembako yang kami berikan merupakan bentuk kepedulian para advokat yang tergabung di Forum Advokat Kabupaten Bekasi, semoga bermanfaat untuk masyarakat muara gembong”.
Pak Darman saat diwawancarai oleh awak media, mengatakan “Kehadiran para Advokat yang tergabung di Forum Advokat Kabupaten Bekasi sangat membantu dan membawa nilai positif untuk masyarakat. Banjir rob menjadi kendala saat ini bagi masyarakat Muara Gembong yang sebagian besar bekerja sebagai petani tambak dan nelayan”.
“Saya berharap perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Bekasi untuk sama-sama melihat dan membantu masyarakat muara gembong dalam mengatasi persoalan banjir rob yang sangat berdampak terhadap perekonomian. Dan perlu diketahui bahwa potensi wisata, pertanian tambak di Muara Gembong sangat luar biasa, namun perlu perhatian serius dari pemerintah untuk mengembangkan itu semua”, paparnya.
Perwakilan masyarakat yang juga penggiat Pramuka peduli Muara Gembong, Zainul AS (Acong) juga menyampaikan, “Terima kasih kami perwakilan masyarakat Desa Pantai Mekar dan juga Pantai Bahagia kepada Forum Advokat Kabupaten Bekasi yang sudah jauh – jauh datang ke wilayah kami dalam kegiatan bakti sosial sumbangan sembako pada hari ini”.
“Yang dibutuhkan masyarakat muara gembong yang terdampak banjir rob adalah penanggulangan abrasi laut. Akibat adanya banjir rob saat ini warga membutuhkan bahan sembako untuk kelangsungan hidup karena warga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya untuk menopang ekonomi keluarga, dengan hadirnya Forum Advokat Kabupaten Bekasi menjadi pemicu lembaga-lembaga swadaya masyarakat lain ataupun pemerintah untuk hadir memberikan bantuan kepada masyarakat Muara Gembong terdampak banjir rob”, tutupnya. (Red – )
JIB | Kabupaten Bekasi – Polsek Cibarusah Polres Metro Bekasi menggelar Press Release terkait dua kasus yakni tindak pidana Narkotika dan tindak pidana penganiayaan berat di aula Mako Polsek Cibarusah,Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, Kamis (3/02/2022) pukul 10.00 WIB.
Tindak pidana yang pertama yakni tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh pelaku A (21 tahun) laki-laki,pelaku yang beralamat di Kampung Pilar RT 001/005 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ini masih berstatus seorang pelajar.
Barang bukti yang diamankan oleh anggota Polsek Cibarusah adalah:
1. Satu buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu. 2. Satu buah senjata tajam jenis clurit bergagang terbungkus kain. 3. Satu buah tas punggung berwarna hitam. 4. Satu buah topi warna putih bertuliskan “DIESEL” 5. Satu buah topi warna biru bertuliskan “BCWR” 6. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi B 4183 FEF. 7. Satu buah baju sekolah pramuka. 8. Satu pasang sepatu warna biru.
Akibat dari kejahatan yang dilakukannya, pelaku terancam dengan pasal 351 ayat (2) KUHP.
Tindak pidana yang kedua yakni dua orang tersangka berinisial DCW (22 tahun) laki-laki,beralamat Kampung Gardu RT 001/001 Desa Sukamulya Sukatani, dan MA (27 tahun) laki-laki yang beralamat di Kampung Blokang RT 003/002 Desa Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.
Keduanya tertangkap tangan sedang mengambil paket serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu di pom bensin wilayah Kalimalang,pada hari Kamis (11/11/2021) sekitar jam 17.00 WIB.
Barang bukti yang berhasil diamankan Polisi yaitu:
1. Satu buah plastik kecil bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Sabu dengan berat 0,46 gram. 2. Satu unit handphone merk Samsung warna biru. 3. Satu buah masker warna hitam. 4. Satu buah kemeja warna biru. 5. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna merah, dengan nomor polisi B 3659 FPT berikut kunci kontak. 6. Dua botol plastik kemasan air mineral yang berisi urine.
Kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dua pelaku tersebut akan terancam hukuman sebagaimana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Subs pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Kapolsek Cibarusah, AKP Josman Harganya, SH mengatakan, akan terus konsisten memberantas peredaran narkotika serta berusaha memaksimalkan tugas pokok kepolisian yakni terkhusus memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Cibarusah.
“Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten pada program saya yakni memberantas peredaran narkotika di wilayah kita kabupaten Bekasi khusuenya Cibarusah, kemudian kami juga selaku penegak hukum juga memaksimalkan tugas pokok kami yakni memberi aman dan nyaman kepada masyarakat kita” pungkas Kapolsek. (Wati/End)
JIB | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memacu kepala daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi kreatif dalam meningkatkan laju vaksinasi Covid-19. Di tengah situasi saat ini, Mendagri mengingatkan agar kepala daerah tidak lengah, apalagi masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada varian Omicron.
“Perlu ada terobosan-terobosan kreatif dalam rangka mempercepat vaksinasi. Belajar dari pengalaman daerah-daerah lain yang sudah sukses,” ungkap Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2/2022).
Mendagri menjelaskan, ada sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi. Pertama, pemerintah daerah menerapkan pemberian vaksinasi berbasis pada administrasi pemerintahan, seperti yang dilakukan Pemerintah Bali melalui kampung dan DKI Jakarta lewat Rukun Warga (RW).
Kedua, pemerintah daerah membangun pusat vaksinasi seperti di lapangan, mal, komunitas, dan sebagainya yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, pemberian vaksinasi dilakukan dengan berbasis mobile, yakni aktif mendatangi masyarakat. Cara ini biasanya diterapkan bagi daerah-daerah yang sukar dijangkau, atau masyarakatnya enggan ke tempat pusat vaksinasi.
Keempat, pemberian vaksinasi dilakukan dari rumah ke rumah dengan menargetkan masyarakat lanjut usia (lansia). Upaya proaktif ini penting karena mereka termasuk kelompok rentan terhadap ancaman Covid-19.
Di antara strategi itu, lanjut Mendagri, ada pula pemerintah daerah yang melakukan berbagai terobosan kreatif lainnya. Langkah itu, misalnya, dengan memberikan sembako, bantuan sosial, hingga menyediakan doorprize bagi masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi. Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi.
Di lain sisi, Mendagri bersyukur, meski bukan negara produsen vaksin, kebutuhan vaksinasi di Indonesia relatif terpenuhi. Dirinya mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan vaksinasi tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung dengan mempercepat penyuntikan vaksin kepada masyarakat agar ketersediaan vaksin dapat dimanfaatkan.
Mendagri berharap, dengan berbagai upaya meningkatkan laju vaksinasi tersebut, pembentukan kekebalan tubuh di masyarakat akan semakin cepat terwujud. Dengan demikian, keberadaan varian Omicron pun dapat teratasi. Selain itu, Mendagri meminta agar kepala daerah tetap mengampanyekan penerapan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker kepada masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus pandemi. Misalnya, dengan mempersiapkan fasilitas kesehatan, baik sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan obat-obatan maupun tenaga kesehatan. Dengan begitu, penanganan terhadap lonjakan kasus tersebut dapat dipersiapkan dengan lebih baik. (Prabu)
JIB | KABUPATEN BEKASI, – Gerakan Masyarakat Indonesia (GMI) lantang memberikan isyarat terhadap Prananto diakhir masa jabatannya tahun 2022 ini sebagai Direktur Utama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).
Ketua umum GMI, Riden Bahrudin, Rabu (2/2/2022) menegaskan, Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marzuki tidak memperpanjang Prananto pada periode selanjutnya.
“Prananto gagal membina karyawannya karena tidak mengikuti anjuran pemerintah dalam penerapan prokes pandemi covid 19. Gatering BBWM di Pengalengan kemarin itu contoh nyata tidak adanya komunikasi yang baik dari Prananto sebagai pucuk pimpinan di BBWM sehingga muncul di media-media,” tegasnya.
Dijelaskan Riden, sebagai Dirut BUMD-nya Pemkab Bekasi seharusnya Prananto dan jajaran sampai di manager paling bawah menjaga komunikasi dengan wartawan dan stakholder lainnya. Sehingga tidak berlarut-larut menjadi bola liar.
“Dirut BBWM sampai senior manager dibawahnya ini saya kira tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, juga gak pernah bergaul nongkrong di warung kopi. Jadi gaya sosial pergaulannya kaku kaya kanebo kering. Untuk itu kami sangat berharap Plt Bupati Bekasi tidak perpanjang posisi Prananto sebagai Dirut untuk periode selanjutnya karena tidak bisa menjalin komunikasi dengan pihak eksternal secara luwes,” tegasnya.
JIB, Bekasi |Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.
Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep
hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.
Kebijakan pembangunan perdesaan di Jawa Barat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar. (2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar. Serta (4) Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.
Berkaitan dengan uraian diatas, dapat diketahui bahwa proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.
Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.
Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep- konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan.
Pemerintah provinsi Jawa Barat telah menargetkan di tahun 2022 ini tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. Saat ini di Jawa Barat masih ada 18 desa tertinggal. Ke 18 desa tertinggal, tersebar di 3 kabupaten yakni kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan kabupaten Karawang. “Paling banyak di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi pada acara Ngabejaan Desa (Ngawangkong bareng jeung wartawan Desa), di kantor DPMD jalan Soekarno Hatta Bandung, Senin (20/12/2021).
Dicky menerangkan pada tahun 2018, di Jawa Barat terdapat 929 desa tertinggal. Jumlah ini terus menurun hingga ahir tahun 2021 tersisa 18. Desa berstatus berkembang juga menurun, karena naik status menjadi desa maju dan desa mandiri. Saat ini terdapat 3.656 desa berkembang, 1.232 desa maju dan 98 desa mandiri di Jawa Barat.
Terus berkurangnya jumlah desa tertinggal ini, merupakan bukti baiknya indeks desa membangun (IDM) di Jawa Barat. Ini terlihat dari perbaikan pada aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial, yang merupakan hal penting untuk perbaikan status desa.
Penilaian status desa ini dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tiap tahun sekali dengan melihat Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengacu pada tiga indikator, yaitu Indikator Ketahanan Sosial, Indikator Ketahanan Ekonomi dan Indikator Ketahanan Ekologi.
Capaian ini tak lepas dari sejumlah terobosan melalui program strategis yang telah dilaksanakan secara sinergis dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Terobosan yang dilakukan seperti Kotak Literasi Cerdas (Kolecer), penyaluran kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), Satu Desa Satu Perusahaan (One Village One Company/ OVOC), dan Satu Pesantren Satu Produk (One Pesantren One Product/ OPOP). Lainnya seperti Kampung Caang, yakni program listrik ke daerah terpencil, kendaraan multiguna lewat program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara), pembangunan Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Desa Digital, Jalan Mulus Desa (Jamu), rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), serta penyaluran tenaga pendamping BUMDes melalui Program Patriot Desa.
Ada beberapa fenomena disamping prestasi dari sebuah pembangunan desa. Pada dasarnya pembangunan desa yang mengedepankan pertumbuhan akan menimbulkan
kesenjangan wilayah tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akan menyebabkan ketimpangan yang semakin dalam antara wilayah maju dan wilayah tertinggal.
Desa-desa di Jawa Barat terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, namun belum merata. Kondisi belum meratanya pertumbuhan ekonomi desa menjadi pekerjaan rumah untuk mencapai visi dan misi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan hasil pembangunan harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
Faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa di Provinsi Jawa Barat terdiri dari kondisi geografi (letak/jarak, aksesibilitas, dan bencana alam), kualitas sumberdaya manusia, dan kegiatan perekonomian. Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa/rumahtangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang. Penguasaan aset tertinggi yaitu aset alam dan sosial. Arahan pembangunan yang sesuai adalah memperbaiki aksesibilitas (jalan) kemudian peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar mampu mengembangkan potensi wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta memperbaiki pola pemanfaatan lahan sebagai upaya meminimalisir bencana alam (longsor).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya secara rutin melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah, menganalisis ketimpangan pembangunan desa, menganalisis faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa, dan memberi arahan pengembangan desa tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.
Penelitian yang cocok digunakan misalnya menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif dan deskripsi yang berbasis pada data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh desa di Provinsi Jawa Barat untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan pembangunan, sedangkan untuk menganalisis faktor penyebab ketertinggalan desa menggunakan sampel desa tertinggal dengan teknik sampel purposive. Sementara itu, sampel responden ditentukan dengan teknik sampel kuota untuk menganalisis kepemilikan aset rumahtangga miskin. Tingkat perkembangan wilayah dianalisis menggunakan analisis faktor, dengan ketentuan desa yang memiliki skor faktor yang tinggi termasuk desa maju, dan seterusnya. Analisis jarak ekonomi wilayah digunakan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan. Faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa dianalisis melalui regresi linier berganda, didukung dengan penjelasan indikator desa tertinggal menurut KNPDT serta kepemilikan aset dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan. (red)
