JIB | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,- Tahun ini, PGRI berulang tahun ke-76. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, hari lahir PGRI ditetapkan pada 25 November 2021.

Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah.

Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.

Namun hal yang sangat disayangkan dari memperingati hari guru ini adalah masih adanya sekolah yang memanfaatkan momentum berharga ini dengan cara melakukan pengutipan kepada siswa-siswi yang belajar di sekolahnya, seperti yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yang melakukan pengutipan sebesar Rp6.000′- kepada setiap siswa-siswinya.

Hal senada juga diungkapkan beberapa orangtua siswa yang anaknya sekolah di SMP Negeri 1 Batang Onang yang namanya tidak mau disebutkan, yang mana mereka mengatakan kepada wartawan Jurnal Indonesia Baru bahwa anak mereka meminta uang sebesar Rp 6.000,- yang wajib diserahkan sebelum hari H. Mereka jungan mengatakan kalau mereka sangat keberatan dengan adanya pengutipan tersebut, apalagi di saat kondisi ekonomi masih dalam keadaan sulit saat pandemi ini.

Siswa-siswi SMP Negeri 1 Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 335 orang, yang terdiri dari 171 orang siswa laki-laki dan 164 orang siswi perempuan. Wartawan Jurnal Indonesia Baru sangat berharap agar pihak penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Polres Tapanuli Selatan melakukan penyidikan dan pemeriksaan terkait dugaan pungli ini. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial lainnya, Pemerintahan Desa (Pemdes) Desa Cibarusah Kota menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para Kader Posyandu se Desa Cibarusah Kota.

Kegiatan Bimtek Peningkatan Kader Posyandu Desa Cibarusah Kota dihadiri perwakilan dari Kecamatan Cibarusah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) H. Wawan , Kepala Desa Cibarusah Kota Iwan Setiawan , Ketua BPD Cibarusah Kota Eko Suwanto , petugas dari Puskesmas Cibarusah Nia Pungkas Wati, S.Gz dan para kader Posyandu Cibarusah Kota.

Bimtek diikuti sekitar 100 orang kader tersebut dipandu oleh Ketua Forum Posyandu Nita Rahmawati Ibu Kades Desa Cibarusah Kota , digelar di Rumah makan Tiara, Desa Sindangmulya , Kecamatan Cibarusah , Kabupaten Bekasi , Jumat (24/12/2021).

Dalam sambutannya Kepala Desa Cibarusah Kota mengucapkan terima kasih kepada para kader Posyandu Cibarusah Kota, yang telah menghadiri giat Bimtek.

“Saya atas nama Pemerintah Desa Cibarusah Kota, mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Kecamatan, Ketua BPD, Narasumber dan para kader Posyandu Cibarusah Kota, saya berharap kegiatan ini ada manfaatnya dan dapat meningkatkan SDM para kader Posyandu ,” kata Iwan.

Dalam kesempatan yang sama Kasi PMD, H. Wawan, memaparkan, peran kader posyandu sangat penting bagi kelancaran pelayanan kesehatan secara cepat dan akurat kepada masyarakat.

“Bimbingan teknis menjadi salah satu kegiatan untuk peningkatan kemampuan para kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Dijelaskannya, Bimtek yang digelar ini merupakan kegiatan penyegaran bagi para kader dalam melaksanakan tugas di posyandu, khususnya dalam hal manajemen kegiatan.

“Diharapkan pasca kegiatan, para kader posyandu bekerja dengan hati, secara sukarela dan ikhlas,” tandas H. Wawan selaku Kasi PMD Cibarusah.

Sementara itu Ketua BPD Cibarusah Kota Eko Suwanto berharap, bagi para kader Posyandu setelah diberikan atau mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas kader ini dapat lebih memajukan dalam pembangunan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

Kegiatan Bimtek Posyandu mendapatkan dukungan penuh dari BPD Cibarusah Kota sebagai salah satu bentuk sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa.

“Kader – kader Posyandu diharapkan bekerja dengan ikhlas dengan tujuan ibadah, agar makin maju membangun kesehatan masyarakat dan di bidang kegiatan sosial lainnya, kami sebagai BPD sangat mendukung dan selalu monitoring serta mengawasi setiap kegiatan yang ada di pemerintahan desa ,” pungkas Eko. (WW/End)

JIB | JAKARTA,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengeluhkan tindakan aparat penegak hukum yang menghapus mural berisi kritikan di suatu daerah. Menurut Jokowi, itu urusan kecil tidak perlu direspon berlebihan. Jokowi juga mengatakan, tidak perlu bertindak berlebihan dalam menanggapi kritik atau orang mengeritik. Dirinya sudah biasa dikritik atau mendapat kritikan dari publik.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dihimbau untuk tidak merespon kritik terhadap pemerintah secara berlebihan. Namun ada batasan dalam kritik dan mengkeritik. Jikalau menganggu ketertiban umum, aparat penegak hukum silahkan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pejabat publik pun diharapkan meneladani apa yang diujarkan oleh Presiden Jokowi. Tidak perlu berlebihan merespon kritik atau orang yang mengeritik.

Jokowi mengatakan, kita telah menyatakan diri sebagai Negara Demokrasi, jadi hormatilah kebebasan berpendapat. Termasuk kritik dari publik. Kritik tersebut, baiknya dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi dan melakukan perbaikan ke depan. Agar pemerintah bisa terus berbenah diri, dan menjadi lebih baik ke depannya.

Namun satu hal yang perlu ditekankan. Kritik itu sangat jauh berbeda dengan menghina. Mengkeritik lebih difokuskan kepada bagaimana jalannya sebuah sistem atau manajemen dalam pemerintahan. Sementara hinaan, itu cenderung menyasar kepada pribadi atau golongan. Tujuan dari menghina adalah merendahkan pribadi, golongan ataupun kelompok tertentu. Dengan menjadikan SARA sebagai sasaran hinaan. Jikalau sifatnya hinaan, jelas harus ditindak tegas. Apalagi hinaan itu menyasar SARA yang berpotensi menimbulkan perpecahan sesama anak Bangsa Indonesia.

Namun, jikalau sekadar kritik, baiknya ditanggapi dengan santai dan tidak perlu dibesar-besarkan jika tak menganggu ketertiban umum. Tirulah sikap Presiden Jokowi dalam merespon kritik yang dilontarkan publik kepada Beliau. Ingat, Negara Demokrasi membuka ruang bagi kebebasan berpendapat. Akan tetapi, jangan kebablasan dan berujung pada saling hina.

Mari jaga Kebhinekaan dan Keutuhan Bangsa dan Negara. (AS)

JIB | JAWA BARAT,- Perkembangan layanan digital di semua sektor kehidupan, mendapat respons positif dari masyarakat. Tak terkecuali inovasi layanan perbankan yang kini berlomba, menawarkan sejumlah fitur online bagi nasabah. Demi memudahkan transaksi keuangan, sekaligus meningkatkan brand perusahaan perbankan tersebut.

“Namun demikian, masyarakat mesti waspada. Terhadap kemungkinan penyalahgunaan sistem online, yang mudah terjadi di era digitalisasi perbankan dewasa ini,” kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, Kamis (9/13/2021).

Terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan nasabah agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bank bjb. Pertama, adalah dengan memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh terkait bank bjb, berasal dari channel komunikasi resmi perusahaan.

Channel komunikasi resmi bank bjb selain call center bjb Call 14049 adalah :

-Email Resmi untuk informasi dan Pengaduan Nasabah bank bjb yakni bjbcare@bankbjb.co.id

-Akun media sosial resmi bank bjb yakni Instagram @bankbjb, Twitter @infobankbjb, dan Facebook bank bjb. Akun media sosial bank bjb Official adalah akun verified yang bercentang biru.

-Website Resmi bank bjb https://www.bankbjb.co.id

Kedua, nasabah juga diimbau untuk tidak pernah memberikan informasi data rahasia kepada siapapun. Hal tersebut meliputi Nomor PIN (Personal Identification Number), User ID, Kode OTP (One Time Password), User ID, Kode Akses dan informasi juga nomor, Card Verification Value (CVV), hingga tanggal kadaluarsa (expire date) kartu kepada pihak manapun. Pihak bank bjb tidak pernah meminta informasi data tersebut melalui sarana media elektronik yang tidak aman.

Widi mencontohkan di antara penyalahgunaan sistem online yang marak menyerang dunia perbankan adalah Phising dan Skimming. Phising merupakan aksi penipuan yang dilakukan pihak tertentu. Lewat upaya mencuri informasi rahasia seorang nasabah, dengan mengincar user-id, PIN, OTP, data kartu kredit dan informasi sensitif lainnya.

“Modus mereka bisa dengan membuat situs palsu yang memiliki tampilan mirip dengan situs resmi bank,” ujar Widi.

Atau, lanjut dia, Phising dikerjakan dengan pura-pura mengaku petugas bank/institusi tertentu. Kemudian meminta data nasabah (username dan password atau user id dan lainnya) dengan modus yang mengaku sebagai call center bank bjb untuk menelepon nasabah, dan kemudian melancarkan aksi penipuan.

Widi mengungkapkan pengamanan terhadap aksi Phising bisa ditempuh di antaranya melalui menjaga kerahasiaan data pribadi.

“Tidak sembarangan membuka email dan link email yang tidak jelas pengirimnya. Atau bisa dengan rutin mengubah password secara berkala, dengan memakai password kombinasi huruf, angka dan karakter,” paparnya.

Kewaspadaan nasabah, sambung Widi, juga mesti ditingkatkan atas Skimming. Yaitu metode membaca data magnetik yang terdapat pada Kartu Debit atau Kartu Kredit secara ilegal.

“Modus lainnya yang sering terjadi adalah Skimming data lewat pengintipan data nasabah di mesin ATM, melalui kamera tersembunyi yang dipasang pelaku,” ujarnya.

Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai antisipasi Skimming yakni, mengutamakan menuggunakan ATM bank bjb, mengganti PIN ATM secara berkala. Menutup tombol pinpad dengan tangan, saat anda memasukkan PIN ATM.

“Penting diingat pula, jangan sampai mudah memberikan PIN ATM kepada pihak lain, yang mengaku sebagai petugas bank,” tutur Widi.

bank bjb, lanjut dia, sejauh ini telah berupaya memberikan informasi dan wawasan guna meningkatkan kewaspadaan nasabah atas setiap penipuan online. “Tentu saja layanan digital telah memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap produk dan program perbankan yang ada. Namun begitu, kehati-hatian dalam setiap aktivitas transaksi mutlak dijalankan demi keamanan bersama,” pesannya. (Prabu)

JIB |Banda Aceh- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh penuhi target vaksinasi dosis pertama sebesar 70 persen. Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (14/12/2021). Dalam kegiatan itu hadir Gubernur Aceh dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Aceh.

Mendagri menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menargetkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama sebesar 70 persen hingga akhir Desember 2021. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan peran Pemda agar mampu meningkatkan capaian vaksinasinya.

“Karena itulah kami berkunjung ke Aceh, tujuannya untuk itu (mempercepat vaksinasi),” ujarnya. Nantinya, lanjut Mendagri, pada awal Januari 2022 akan dilakukan evaluasi daerah mana saja yang berhasil memenuhi target vaksinasi.

Mendagri merupakan salah satu pihak yang ditugaskan Presiden untuk mendorong Pemda mempercepat vaksinasi. Selain Mendagri, Presiden juga menugaskan Menteri Kesehatan (Menkes), Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi.

Percepatan dan pemerataan vaksinasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanganan Covid-19. Selain terus memastikan pasokan vaksin memadai, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan serta memeratakan capaiannya agar memenuhi target.

Diketahui, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang perlu meningkatkan capaian vaksinasinya agar sesuai target. Mendagri mengatakan, upaya percepatan itu tidak hanya mengandalkan Pemerintah Provinsi, tapi juga perlu peran dari kabupaten/kota dan seluruh pihak terkait.

Selain mendorong capaian vaksinasi, kunjungan Mendagri ke Provinsi Aceh untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi, sekaligus menemukan solusi penanganannya. Dengan upaya itu, diharapkan laju vaksinasi di daerah tersebut kian meningkat dan berhasil mencapai target.

Lebih jauh Mendagri menjelaskan, meski kondisi pandemi Indonesia dinilai membaik, tetapi semua pihak diimbau agar tidak lengah. Vaksinasi harus tetap dipercepat untuk membentuk kekebalan kelompok. Selain berguna untuk melindungi masyarakat dari ancaman pandemi, angka capaian vaksinasi juga menjadi indikator dalam memberikan rekomendasi bagi pelaku perjalanan yang hendak menuju suatu daerah.

Apabila capaian vaksinasinya tinggi, maka daerah tersebut disarankan untuk dikunjungi oleh pelaku perjalanan. Begitu pula sebaliknya, apabila angka vakisnasinya rendah, maka WHO tidak menyarankan daerah tersebut untuk dikunjungi.

Selain Provinsi Aceh, sebelumnya Mendagri juga telah mengunjungi beberapa daerah yang capaian vaksinasinya masih terbilang rendah. Mendagri masih akan mengunjungi beberapa daerah lainnya, untuk mendorong tercapainya target vaksinasi di wilayahnya. (red)