JIB | Kabupaten Bekasi- Menyikapi soal rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tentang pengumuman meninggalnya Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja serta persetujuan untuk diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi Asep Saepullah menilai ada poin yang janggal dalam paripurna tersebut salah satunya tentang persetujuan DPRD terkait pengesahan pengangkatan Wakil Bupati terpilih sisa masa jabatan 2017-2022 Akhmad Marjuki untuk segera ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dilakukan pengambilan sumpah janji serta pelantikannya.

Diketahui pada tanggal 18 Maret 2020, adanya proses pemilihan wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

“Mengingat proses kekosongan Wakil Bupati waktu itu, rekomendasi DPP Partai Golkar, PAN dan Nasdem mengusung dua nama Tuty Nurcholifah Yasin dan Dahim Arisi, terkecuali Partai Hanura yang berbeda,” ucapnya, (22/7).

Kata Asep, dari Partai Hanura sendiri yang mengusung Tuty Nurcholifah Yasin dan Akhmad Marjuki. Artinya dua nama calon Wabup Bekasi dari partai koalisi belum terpenuhi.

“Terlebih pada tanggal 18 Agustus 2020 ada rapat gabungan di Hotel Borobudur Jakarta yang isinya Konsolidasi dari Partai Politik Pengusung untuk mengajukan dua nama calon Wakil Bupati selama 7 Hari Kerja dan disepakati bersama paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 lalu,” kata dia.

Tetapi hal demikian belum ada hasil yang jelas hingga saat ini, oleh sebab itu perlu kita pertanyakan DPRD Kabupaten Bekasi tetap bersikukuh ingin mendorong H. Akhmad Marzuki untuk jadi Wabup ada apa?.

“Tidak hanya itu, banyak kejanggalan saat pemilihan Wabup Bekasi berlangsung waktu itu. Pertanyaan saya hanya satu ada apa dengan DPRD Kabupaten?,” Pungkasnya (Red).

JIB | Kabupaten Bekasi- Kementrian Dalam Negeri menetapkan Dani Ramdan sebagai pejabat Bupati Bekasi pada selasa (21/7). Dani dipilih berdasarkan usulan Gubernur Jawabarat, Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Gubernur Jawabarat memberikan tiga nama calon Pj Bupati Bekasi, yakni Dr. H. Dani Ramdan, MT yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi Jabar, Ir. A Koswara, MP Kepala Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jabar, Dr. Drs H Raden Iip Hidayat, M.Pd sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar.

Melalui surat keputusan Kemendagri Nomor 131.32-1374 tahun 2021 Dani resmi mengemban amanah menjadi Pj Bupati Bekasi.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi, semoga bisa mengemban amanah sesuai harapan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucap Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah. (Bis)

JIB | JAKARTA,- Upaya Pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah penerapan PPKM Darurat dari 3 – 20 Juli 2021. Sekitar 17 hari sudah PPKM Darurat diterapkan, tetapi nampaknya belum berjalan dengan efektif. Banyak pihak menuding dan memojokan Pemerintah, bahkan ada yang menghasut masyarakat untuk ramai-ramai menolal PPKM Darurat.

Padahal keberhasilan PPKM Darurat dalam menekan laju penyebaran COVID-19 bukan hanya memerlukan peran serta pemerintah, melainkan diperlukan juga dukungan dari masyarakat. Mungkin jika ada gotong-royong antara pemerintah dan masyarakat, ambulan yang suaranya nyaring terdengar di ruas-ruas jalan hampir tiap jam, tak perlu lagi kita dengar.

Ya suara ambulan mungkin tak bisa kita jadikan ukuran keberhasilan PPKM Darurat. Belum tentu juga ambulan membawa pasien atau sekalipun membawa pasien atau mayat, belum tentu juga itu pasien atau mayat korban COVID-19. Namun disadari atau tidak, intensitas suara ambulan berbanding lurus dengan melonjaknya pasien baru COVID-19. Ditambah lagi, sempat terujar dari mulut Deddy Corbuzer dalam podcastnya bahwa kita korban meninggal COVID-19 saat ini bukan lagi orang yang tidak kuta kenal, tetapi mereka yang kita kenal bahkan dekat.

Cukup sudah kita termakan hoax dan provokasi sesaat untuk melawan PPKM Darurat Pertama yang habis masa berlakunya 20 Juli 2021. Cukup sudah kita abai pada prokes pencegahan COVID-19. Abainya kita, sikap melawan kita, membuat Bangsa kita semakin terpuruk!

Indonesia memecahkan rekor korban COVID-19 mengalahkan India. Indonesia jadi sorotan dunia, dan ditakuti menjadi tempat penyebaran COVID-19 termasif. Hari Kamis, 15 Juli 2021 kita memecahkan rekor baru penambahan pasien COVID-19, menembus angka 50.000 jiwa. Apakah kita mau kondisi negara kita seperti ini terus? Apakah kita mau ada saudara sauadari kita nafasnya tersengal-sengal karena terpapar virus COVID-19? Apakah kita rela melihat ambulan berbaris panjang mengantarkan mayat korban pasien COVID-19 yang mungkin di antaranya ada mayar orang yang kita kenal?

Tentu saja, kita tak menginginkan hal-hal itu terjadi. Oleh karena itu untuk kembali menunjukan upaya konkret pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah akan memperpanjang masa PPKM Darurat. Tolong, jangab kembali melakukan kebodohan dengan pelanggaran, tidak nurut dan melawan PPKM Darurat yang diterapkan. Stop penyebaran COVID-19 dengan bergotong-royong bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

PPKM Darurat mungkin bukan satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tetapi satu-satunya jalan yang harus kita lakukan bersama untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Lindungi diri, dan lindungi keluarga, kerabat, sahabat dan sesama anak Bangsa Indonesia. (Red)

JIB | JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah dilakukan di seluruh wilayah.

Sigit mengungkapkan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat. Khususnya, warga yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19.

“Sejak periode 3 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 475.420 paket sembako dan 2.471.217 Kg beras,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Kemudian, sepanjang tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

“Akselerasi penyaluran bantuan sosial kami lakukan di seluruh Indonesia atau 34 provinsi. Baik wilayah yang menerapkan PPKM Darurat ataupun PPKM Mikro,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, Pemerintah melalui TNI dan Polri juga telah menggelontorkan bantuan sosial PPKM Darurat dengan menyasar para masyarakat yang memang membutuhkan. Selain itu, vaksinasi nasional untuk menuju Herd Immunity terus dilakukan.

Sebab itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya dari tinggal atas hingga level bawah untuk terus melakukan percepatan distribusi bantuan sosial PPKM Darurat kepada masyarakat.

Ia juga meminta untuk jajaran TNI-Polri melakukan mapping dalam penyaluran bansos tersebut. Sigit berharap tak ada lagi wilayah yang melaporkan adanya saluran bantuan sosial tersebut terhambat.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa apabila stok bansosnya habis. Sebab itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang.

“Masyarakat tetap tenang dan jangan khawatir, apabila bantuan yang diberikan habis, segera melapor. Nanti jajaran TNI dan Polri ataupun Kementerian Sosial akan memberikan lagi bantuan sosial tersebut,” ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menjelaskan, penerapan protokol kesehatan, merupakan kunci untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di tatanan masyarakat. Karena itu, Sigit menegaskan pentingnya untuk terus melaksanakan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

“Semua ini dilakukan untuk sama-sama menjaga kesehatan untuk keluarga, diri sendiri dan orang lain,” ujar Sigit.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam program vaksinasi nasional maupun mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat.

“Saya mengajak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP, Ormas, tokoh agama, ulama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama dan bergandengan tangan untuk membantu masyarakat Indonesia dan mewujudkan target dari Pemerintah Indonesia,” ucap Sigit.

Sementara itu, demi meringankan beban dan keterbatasan masyarakat di tengah PPKM Darurat ini, Polri juga mengirimkan hewan kurban se-Indonesia, khususnya di permukiman masyarakat yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini.

“Semoga semua yang kita lakukan di Idul Adha ini menjadi ladang amal dan ibadah untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bersama keluarga, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menerapkan 5M, dan tetap di rumah saja, agar Pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia,” tutup Sigit. (Red)

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Disaat pemerintah pusat maupun daerah menggencarkan pemberlakuan PPKM Darurat, ternyata masih saja pelaku usaha yang tetap ngotot membandel dengan buka meski ada larangan.


Navigasi Caffe yang terletak di ruko Simprug Garden, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.


Puluhan petugas Polsek Cikarang Timur bertindak tegas dengan melakukan pembubaran . Pasalnya di Cafe tersebut bisa jadi tempat berkerumunnya warga yang menyebabkan penyebaran Covid 19.


Kapolsek Cikarang Timur Kompol J Sitorus mengatakan, pembubaran dilakukan berdasarkan SE Bupati Bekasi tentang PPKM Darurat di Kabupaten Bekasi.


“Tidak ada kata kompromi, cafe, warung, toko yang nekat buka melebihi aturan langsung diimbau tutup. Malam ini ada cafe yang kita imbau untuk tutup. Jika tetap membandel membuka di luar jam pembatasan, akan kami panggil secara tegas,” kata Kompol J Sitorus dalam keterangannya, Senin (19/072021).


Menurutnya, kegiatan pembubaran saat penerapan PPKM Darurat bukan menjadi salah satu alasan pihaknya, pembubaran kerumunan terpaksa dilakukan dikarenakan di saat ini adalah malam takbir Idul Adha.


“Karna tak patuh akan protokol kesehatan. Terlebih ini masih dalam masa penerapan PPKM Darurat dan malam takbir Idul Adha, “ucap dia.


Dia menyebut, Navigasi Cafe sudah berulang kali dilakukan imbauan oleh pihaknya untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.


“Anggota kami langsung membubarkan pelanggan yang masih ngeyel, dan meminta pemilik caffe segera menutup cafenya tersebut, “katanya.


Ia juga menambahkan, pihaknya siap menyukseskan PPKM Darurat agar angka positif Covid-19 di Cikarang Timur segera menurun. 


Termasuk kegiatan pembubaran kerumunan ataupun penutupan Cafe yang melebihi jam operasional.


“Polisi siap mendukung penuh upaya penegakan aturan,” tandasnya.(Aang).