JIB | Kabupaten Bekasi- Terkait anggaran Covid 19 yang tidak transparan penggunaanya, Ketua DPC Lembaga Pemberantas Korupsi, Asep Saepullah menduga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mengkorupsi dana tersebut.

Pasalnya, dalam struktur organisasi pada lampiran surat keputusan Bupati Nomor 440/Kep.93.Dinkes/2020 pada tanggal 18 Maret 2020, tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 BPBD Kabupaten Bekasi menjabat sebagai sekertaris.

“Oleh karena itu kami menduga BPBD Kabupaten Bekasi mengetahui penggunaan anggarannya,” tegasnya.

Kata Asep, dalam suatu organisasi sekertaris adalah motor penggerak lembaga tersebut, dan patut kita duga Kepala BPBD yang korupsi anggaran Covid.

“Maka dari itu kami medesak Komisi Pemberantas Korupsi agar segera memeriksa BPBD,” pintanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah pertanyakan transparanan anggaran Covid 19 yang digolontorkan oleh pemerintah pusat.

Diketahui anggaran mencapai kurang lebih Rp. 240 Miliar itu tidak transparan, artinya pemerintah sudah kangkangi undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Bisa dilihat untuk web resmi perincian anggaran Covid 19 saja tidak ada. Padahal dalam dana itu sudah dianggarkan untuk pembuatan web,” ucapnya.

Ia menduga anggaran Covid 19 di Kabupaten Bekasi dikorupsi, sebab hingga saat ini belum ada laporan realisasi anggaran yang dicantumkan dalam web resmi Covid 19 Kabupaten Bekasi.

“Dari sini kita bisa menduga bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata dia.

Menurut Asep dalam undang-undang tersebut menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap penegak hukum memeriksa anggaran Covid 19 Kabupaten Bekasi yang diduga bocor untuk kepentingan pribadi,” tegas Asep.

Kita mendesak para penguasa hukum agar segera menindaklanjuti kebocoran anggaran Covid 19 di Kabupaten Bekasi sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

“Maka jika tetap didiamkan hal ini dapat merugikan uang negara,” tandasnya (red).

JIB | Jakarta – Ketua Umum Organisasi Pers Sindikat Wartawan Indonesia (SWI), Dedik Sugianto dinyatakan lulus menjadi Asesor Kompetensi (Askom) Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP-RI) untuk Profesi Wartawan. Minggu (18/4/2021).

Dedik bersama beberapa peserta lainnya dinyatakan lulus menjadi Asesor untuk profesi wartawan setelah mengikuti serangkaian kegiatan latihan dan ujian yang ditempuh selama 5 hari, mulai tanggal 14-18 April 2021 yang diselenggarakan secara mandiri oleh LSP Pers Indonesia bersama BNSP-RI di Jakarta.

“Di Indonesia telah ada Asesor Kompetensi BNSP-RI untuk profesi wartawan. Dan itu suatu perkembangan positif untuk kehidupan Pers di Indonesia. Dengan kehadiran asesor kompetensi untuk Profesi wartawan, diharapkan kualitas wartawan lebih meningkat,” ujar Dedik, Minggu (18/4/2021).

Menurut Dedik, setiap orang yang menyatakan dirinya kompeten dalam profesinya diharapkan mengikuti uji kompetensi di BNSP, karena BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil, dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.

“Kedepan, secara umum, saya menghimbau semua wartawan bisa mengikuti uji kompetensi wartawan di LSP yang terverifikasi di BNSP. Dan khusus untuk anggota SWI di seluruh Indonesia, diharuskan mengikuti uji kompetensi wartawan di LSP yang berafiliasi dengan lembaga negara yang mengurus profesi yakni BNSP. Agar bisa paham dan mempunyai kompetensi yang mempunyai standarisasi,” pungkas Dedik. (Prabu)

JIB | Jakarta –Keberhasilan Polda Metro dibawah Irjen Pol Fadil Imran dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya dibawah komando Kombes Tubagus Ade Hidayat dalam mengungkap mafia tanah membuahkan hasil.

Sebagai wujud keseriusan Polri dalam upaya menindak secara hukum para pelaku praktik mafia tanah kasus ditangani langsung oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Hasilnya Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap 11 pelaku mafia sertifikat tanah yang baru-baru ini merugikan ibunda Dino Patti Djalal.

Pelaku atas nama FK,LM,Ar ,Ag ,NK dengan total 11 pelaku, saat ini berkas Perkara sudah Dinyatakan lengkap P21 oleh Kejati DKI dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan DKI hari ini senin tanggal 12 Maret 2021 .

Mengenai kasus ini sendiri Kepala Sub Direktorat Harta dan Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dwiasi Wiyatputera menerangkan bahwa mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 3,4,5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi sejak bulan April 2019 di Jakarta Selatan.

“Kasus terungkap pada bulan Januari 2021, saat kuasa hukum Fredy Kusnadi datang ke rumah pelapor, Yurmisnawita, untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 8516 / Cilandak Barat milik pelapor menjadi miliki Fredy Kusnadi” ujar Dwiasi Wiyatputera.

Yang menarik dalam kasus ini bahwa Yurmisnawita tidak pernah menjual rumah tersebut

Pelapor kemudian meminta tolong sepupunya, yakni Dino Patti Djalal untuk mengecek ke sertifikat ke kantor BPN Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Yurmisnawita memang dipercayakan oleh pemilik asli rumah tersebut, Zurni Hasyim Djalal (Ibu dari Dito Patti Djalal), untuk mengurus proses jual beli rumah ataupun sewa rumah, dikarenakan kesibukan Zurni yang sering ke luar negeri.

Kronologis kasus ini bermula pada tahun 2019, rumah tersebut sempat akan dijual kepada orang yang mengaku bernama Lina. Saat itu, Lina menghubungi Yurmisnawita dengan membawa calon pembeli bernama Fredy Kusnadi.

Dalam proses tersebut, Lina memaksa pelapor untuk menerima penawaran pembelian rumah, namun pelapor menolaknya karena pelapor tidak mau menjual rumah tanpa ada persetujuan dari pemilik asli rumah tersebut, yakni Zurni Hasyim Djalal.

Sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terdapat hasil apapun.

Kepala Sub Direktorat Harta dan Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan hasil penyidikan , didapatkan bahwa benar Zurni Hasyim Djalal adalah pemilik tanah dan bangunan berupa rumah di Cilandak Barat berdasarkan SHM no. 8516 atas nama Yurmisnawita.

Lalu lanjutnya adalah benar juga bahwa sertifikat tanah tersebut telah balik nama atas nama Fredy Kusnadi dari hasil pengecekan ke BPN.

AKBP Dwiasi juga mengungkapkan pelapor maupun pemilik sertifikat asli tidak tahu kalau surat tersebut dipalsukan, dan telah ditemukan bukti yang cukup dan Sudah 15 Tsk ditetapkan sebagai Tsk dengan dasar 3 Laporan Polisi dan diproses menjadi 15 berkas perkara .untuk tsk yang sudah didalam LP 3 orang yaitu tersangka utama yaitu kelompok Arnold Siahaya, Dedi Rusmanto, Ferry, dan kawan-kawan .

“Saat ini sudah menjalani putusan pidana terkait mafia properti yg diungkap oleh Subdit 2 harda pada tahun 2019 di lapas Cipinang” ungkap Dwiasi.

” Sedangkan untuk Seluruhnya Tsk Dalam keadaan sehat untuk diserahkan ke pihak kejaksaan sesuai protokol kesehatan, petugas juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan yang bersangkutan bebas dari COVID-19 sebelum dilanjutkan proses penyidikannya tegas AKBP Dwiasi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. (Red)

JIB | Majalaya, – Saat ini kita masih menghadapi tantangan yang mengharuskan beradaptasi dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Corona Virus Disease-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan (droplet) dari penderita yang bersin atau batuk dan kontak erat dengan penderita atau kontak dengan permukaan dan benda yang terkontaminasi. Covid-19 masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut lewat tangan yang terkontaminasi virus.

Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga masyarakat harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan.

Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (new normal) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Apalagi menjelang liburan mudik lebaran 2021.

Ruslan Efendy Lintas Alumni My One mengatakan Apalagi hari ini mendekati Bulan puasa, seharusnya kita khusu untuk berpuasa dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Majalaya tradisi mudik tidak bisa di hilangkan.

“Diharapkan masyarakat Majalaya seharusnya jangan mudik agar bisa mencegah dan memutuskan mata rantai Virus Corona -19, agar selalu tetap di rumah.”menurut pandangan Lintas Alumni My One Ruslan Efendy.

Hal ini menurutnya sesuai dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah membuat Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011. yang mengatur upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS di seluruh Indonesia dengan mengacu kepada pola manajemen PHBS, mulai dari tahap pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan serta pemantauan dan penilaian. Upaya tersebut dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi
kesehatannya sehingga masyarakat sadar, mau, dan mampu secara mandiri ikut aktif
dalam meningkatkan status kesehatannya.

“Dan Masyarakat Majalaya memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang.” Ucapnya.

Lanjut, Ruslan Efendy. Masyarakat Majalaya atau masyarakat luasnya harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat Majalaya serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.

“Peran masyarakat Majalaya untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19, (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan melalui perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat Majalaya dan masyarakat lainnya.” Tutupnya.

Adapun kegiatan perlindungan (protect) antara lain yaitu :

1. Dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar

2. Penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum.

3. Pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan.

4. Peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.

Ada empat pesan protokol kesehatan secara umum untuk mencegah covid-19 yang disampaikan saat sosialisasi meliputi 4 M :
Memakai masker dengan benar. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand saniter. Menjaga jarak minimal 1 meter. Menghindari kerumunan.