JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih awal.

Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan pencapaian target dan menghindari keterlambatan pendistribusian SPPT kepada Wajib Pajak. Bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kamis (23/1).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju dalam sambutannya mengatakan dirinya mengapresiasi kerja Bapenda Kabupaten Bekasi dengan melakukan cetak massal SPPT, PBB-P2 lebih awal.

Dengan dicetaknya lebih awal, Uju berharap penyampaian atau pendistribusiannya kepada wajib pajak lebih cepat dan tepat.

“Setelah ditetapkan SPPT segera di distribusikan dan pastikan itu sampai ke wajib pajak, kalau ada SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak agar segera dikembalikan,” singkatnya

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi menjelaskan Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
Dimana Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan,” katanya.

Menurut dia, PAD juga dapat menunjang untuk pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. PBB-P2 Kabupaten Bekasi rnempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah kurang lebih sebesar 20%.

Herman memaparkan, target PBB-P2 tahun 2020 adalah sebesar Rp.553.186.313.757. Potensi PBB-P2 tahun 2020 mengalami kenaikan Sebesar Rp. 78.121.565.733, atau setara mengalami kenaikan15,53% dari tahun 2019 sehingga menjadi RP. 581.248.982.629. Sehingga dengan jumlah total SPPT sebanyak 1.025.820 lembar, dijadwalkan selesai pada akhir bulan Februari.

“Artinya dalam setiap tahun wajib pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Herman menambahkan, setelah dicetak nanti semuanya akan dibagikan kepada seluruh Objek Pajak (OP) yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi

“Teknisnya bisa disalurkan langsung tim pendapatan atau melalui camat, desa dan kelurahan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak di wilayah masing-masing,” tutupnya.

Sebagai tanda dimulainya cetak masal SPPT PBB P-2, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi bersama Kepala Bapenda didampingi seluruh Pejabat Struktural di lingkup Bapenda melaksanakan percetakan secara simbolis SPPT PBB P2 dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng.

Biro Kab Bekasi : Endang

JIB|Kabupaten Bekasi,- Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi menggelar giat Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2021, giat tersebut di laksanakan pada Rabu (22/01/2020) di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Selatan.

Acara tersebut di hadiri oleh H. Uju Sekda Kabupaten Bekasi dan jajaran, H. Dodo Hendra Kartika Camat Cikarang Selatan beserta Muspika Cikarang Selatan, H. Holik Kodratulloh DPRD Kabupaten Bekasi dari partai Gerindra, H. Sunandar DPRD Kabupaten Bekasi dari partai Golkar, H. Cecep Noor DPRD Kabupaten Bekasi dari partai PPP, Budiyanto DPRD Kabupatem Bekasi dari partai PKS, Edi Junaedi DPRD Kabupaten Bekasi dari partai Demokrat, H. Ade Komara DPRD Kabupaten Bekasi dari partai PDIP, Polsek Ciksel, Koramil Cikarang Selatan, Kepala Desa se-Ciksel, Komunitas #Esa_Asa_Kita Korcam Ciksel dan Kordes, Karang Taruna Kecamatan Ciksel dan Desa, Kader TP PKK Ciksel, Tokoh muda Ciksel dan Tokoh Masyarakat Ciksel serta tamu undangan.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan Cikarang Selatan Tahun Anggaran 2021 dan sebelum rapat tersebut di mulai terlebih dahulu di lakukan tari topeng oleh siswi sekolah setempat.

H. Uju di dalam rapat Musrembang tersebut dalam sambutannya dan secara garis besar menyimpulkan percepatan pembangunan di segala sektor di tiap Desa terutama di wilayah Pemda Kabupaten Bekasi, agar lebih merata dan benar-benar di rasakan oleh Masyarakat maka di perlukan komunikasi dan kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder Muspika Cikarang Selatan dan hal tersebut agar peningkatan kualitas SDM,pelayanan publik dan infrastruktur terintegrasi yang berwawasan lingkungan serta setiap pembangunan di Desa lebih ke skala prioritas di dalam pembangunannya.

“Sehingga delapan program prioritas yang di canangkan Bupati Bekasi bisa berjalan dengan baik dan semoga untuk Anggaran yang di butuhkan oleh Kecamatan Cikarang Selatan di Anggaran Tahun 2021 bisa terealisasi untuk infrastruktur di tujuh Desa yang berada di Kecamatan Cikarang Selatan” Bebernya.

Sambung Uju, setelah Musrenbang di Cikarang Selatan selasai di lanjutkan kembali Musrenbang di Kecamatan Setu yang di laksanakan di Aula Kantor PAUD SKB Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir acara.

Di tempat sama, Camat Cikarang Selatan, Dodo Hendra Rosika memfokuskan pada normalisasi kali Cikadu. Hal itu menjadi prioritas karena wilayah Cikarang Selatan, terdampak banjir pada malam pergantian tahun yang lalu.

“Kemarin terjadi banjir yang cukup besar. Sehingga memutus jalur transportasi. Solusinya, kami usulkan prioritas utama yaitu normalisasi kali. Saat ini, kondisinya jembatan penghubung itu masih gorong-gorong,” jelasnya.

Begitu juga Imam Santoso Plt Camat Setu saat di konfirmasi awak media online jurnalindonesiabaru.com perihal Musrembang Tingkat Kecamatan mengatakan dari 166 usulan tidak mungkin terpenuhi maka dari itu kita perlu usulan dari reka-rekan di Desa dan BPD agar untuk skala prioritas yang paling di utamakan untuk infrastruktur adalah bagi Desa yang masuk kedalam perbatasan.

“Dan untuk pembangunan yang belum terakomodir di Tahun 2019, barangkali bisa kita akomodir di Tahun berikutnya, kan setiap Anggaran Kecamatan yang di ajukan di lihat dulu dari pagu APBD Pemda, setempat dan berapa pagu Anggaran yang di butuhkan untuk tiap Kecamatan yang sangat di butuhkan untuk berbagai infrastruktur di Desa dan jelas perencanaan penggunaan Anggaran harus sangat jelas peruntukannya.” Tegasnya.

Imam menambahkan untuk Kecamatan Setu di dalam pembangunan infrastruktur baik jalan, drainase, jembatan dan bangunan yang lain, untuk lebih mengutamakan skala prioritas yang betul-betul harus di bangun pungkasnya.

Demikian dengan Dewan DPRD Kabupaten Bekasi yang hadir tersebut menyarankan agar di dalam pembangunan lebih mengedepankan azas keadilan dan merata agar pembangunan bisa terasa langsung oleh Masyarakat pungkasnya.(Dedi/Endang)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya longsor yang semakin meluas di Kp.Cilodong rt 02/04 Desa Ridomanah Kec.Cibarusah Kab.Bekasi. Pemerintahan Desa Ridomanah melakukan pengerjaan tanggul. Rabu, (22/01/2020)

Dalam pengerjaan tanggul tersebut pemerintah Desa bersama-sama gotong royong di bantu masyarakat setempat berikut Bhimaspol dan Bhabinsa.

Sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu telah terjadi longsor yang mengakibatkan sembilan rumah warga di Kp.Cilodong di mana rumah warga di Kp tersebut kebetulan dekat dengan bantaran kali Cipamingkis

“Guna untuk mengantisipasi terjadinya longsor kembali kita (Pemerintahan Desa Ridomanah) di bantu Bhimapol (Polsek Cibarusah) dan Bhabinsa (Koramil 09 Cibarusah) melakukan perbaikan pengerjaan tanggul tersebut secara bergotong-royong,” ucap Oden Kepala Desa Ridomanah saat di tanya awak media online jurnalnalindonesiabaru.com

Sambungnya. Saya sebagai Kepala Desa Ridomanah sangat mengucapkan terimakasikasih atas apa yang di lakukan oleh aparat Desa Ridomanah serta masyarakat, Bhabinsa, Bhimaspol, untuk bergotong-royong dalam mengerjakan perbaikan tanggul.

“Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan tanggul dapat mengantisipasi longsor dan tidak meluas lebih lebar karena di daerah tersebut sangat rawan longsor.” pungkas Oden

(Dedi/Endang)

JIB | Karang Bahagia- Siapa yang tidak kenal dengan Wira Hadikusuma calon Kepala Desa (Kades) Desa Karang rahayu Kecamatan Karang Bahagia mudah dan energik, di senengi masyarakat dan mudah bergaul.

Niat mencalonkan diri sebagai Kepala desa Karang Rahayu karena dorongan masyarakat dan restu dari kedua orang tua, untuk merubah tatanan pemerintahan Desa yang dinamis, dari segala aspek Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Budaya dan lainnya demi masyarakat yang Madani.

Wira Hadikusuma calon Kepala Desa Karang Rahayu memaparkan Wilayah Desa Karang Rahayu harus kita rubah tatanan pemerintahan yang pleksibel jangan monoton, sesuai dengan perdes maupun undang-undang yang berlaku. Agar masyarakat bisa membaca perkembangan pola hidup bermasyarakat yang dinamis dan penuh rasa nyaman dan tanggung jawab dalam bermasyarakat.

“Semua ini saya serahkan kepada masyarakat Karang Rahayu, karena siapa yang layak dan pantas menjadi seorang Pemimpin untuk membangun di wilayah dan mensejahterakan masyarakat, itu hanya masyarakat yang tau” bebernya.

Masih kata Wira, saya memohon Do’a dan dukungan dari masyarakat Karang Rahayu semoga di kancah pemilihan kepala ini Allah SWT meridhoi niat kami, dan bisa memimpin Desa tercinta ini.

Satu hal yang harus di ketahui pemimpin itu bisa menyelesaikan masalah bukan memperkeruh permasalahan, dan harus loyalitas kepada masyarakat dan Mengingatkan antara pimpinan dengan masyarakat. (Obet)

JIB | Kabupaten Bekasi- Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta segera menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019, dapat berjalan selesai tepat waktu.

Demikian dikatakan, Sekretaris Daerah (Sekda), Uju saat membuka rapat persiapan penyusunan dan pengisian data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (21/1).

“Kita semua agar jangan lagi ada yang terlambat mengisi laporan. Jika dalam pengisian ada yang kurang datanya, tetaplah kita berkoordinasi. Karena meskipun di provinsi bisa selesai 100%, tetapi ada daerah yang belum, maka akan mempengaruhi dalam penilaian,”kata Uju

Hal ini diharuskan karena mengacu pada, Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2019.

Dimana regulasi itu dijelaskan bahwa, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan, yang telah dilakukan kepada DPRD dan pemerintah pusat setelah masa pelaksanaan anggaran berakhir.

Dalam penyusunan laporan ini, sambung Uju, sangat perlu adanya koordinasi dan komunikasi. Apalagi saat ini teknologi informasi sangat mendukung efektivitas untuk berhubungan antar daerah. Sehingga tidak ada alasan susahnya berkomunikasi.

Kemudian, dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, setiap Perangkat Daerah dapat menyampaikan data kegiatan. Diantaranya, mencakup laporan atas pencapaian program kegiatan yang menjadi urusan wajib, dan pilihan yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Selain itu, laporan realisasi program kegiatan, laporan kegiatan non pelayanan dasar, dan laporan lainnya sebagaimana yang diatur dalam aturan yang berlaku.

“Sesuai dengan ketentuan, bahwa ini (red: LPPD) harus dibuat selesai dan disampaikan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, saya harapkan laporan gubernur ini dapat selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang baik, serta berkomitmen dengan kelengkapan data dan menjaga validitas laporan yang dibuat,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Daerah 1 Juhandi, dalam laporannya menjelaskan kegiatan rapat penyusunan LPPD Tahun 2019 dilaksanakan untuk mensosialisasikan. Agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“LPPD memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang termuat dalam kesesuaian materi,” ujarnya.

Juhandi menambahkan, penyusunan LPPD sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah data dan dokumen pendukung wajib diferivikasi dan di reviu oleh Inspektorat.

“Seluruh elemen data kinerja Tahun 2019 harus bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah. Sedangkan capaian kinerja makro dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan sumber data lainnya,” bebernya.

Juhandi juga menyampaikan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar capaian kinerja dan dokumen data dukung IKK agar dapat disampaikan ke Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bekasi selaku tim penyusunan LPPD Tahun 2019 paling lambat 28 Februari 2020.

Biro Kab Bekasi : Endang

JIB | Kabupaten Bekasi,-Pemerintahan Desa Cibarusah menggelar giat pelatihan kader pos yandu. Dalam pelatihan tersebut mengambil tema “Optimalisasi Peran Kader Untuk Mengsukseskan Revitalisasi Pos Yandu Jawa Barat”.

Kegiatan tersebut di laksanakan di Aula Rumah Makan Tiara, Warung Bambu, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.Selasa, (21/01/2020).

Dalam acara kegiatan pelatihan di hadiri oleh Iwan Setiawan Kepala Desa Cibarusah Kota, Nia Rachmawati (Ibu Lurah Desa Cibarusah Kota) Ketua PKK dan para kader pos yandu Desa Cibarusah Kota, Bidan Puskesmas Cibarusah di antarany Dioh,Weni dan Nia, Jajaran Kebidanan Puskesmas Cibarusah, para bidan Desa, staf Desa Cibarusah Kota dan tamu undangan.

Iwan Setiawan Kepala Desa Cibarusah Kota dalam sambutannya mengatakan.

“Terimakasih kepada seluruh ibu-ibu PKK Desa Cibarusah Kota dan para para kader pos yandu Cibarusah yang selalu berperan dalam berbagai hal penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta balita di Desa Cibarusah Kota, saya ucapkan atas segala dedikasinya,” ucapnya

Menurut Iwan mudah-mudahan saya akan membantu mengalokasikan anggaran untuk seragam para kader pos yandu Cibarusah Kota dan semoga hal tersebut bisa terealisasikan.

“Untuk lebih jelasnya akan di terangkan oleh narasumber dari kebidanan Puskesmas Cibarusah.” pungkasnya.

(Dedi/Endang)