JIB |Kabupaten Bekasi- Hari ini tanggal (05/09/2019) adalah hari yang sangat berharga dan istimewa bagi para Dewan Kabupaten Bekasi yang di lantik menjadi Dewan depinitif. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji, sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kabupaten Bekasi masa bakti 2019-2024.
Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dilantik, 29 diantaranya wajah baru, dan begronnya dari kalangan kepala desa sebelumnya.
Anggota Dewan Baru tersebut diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, I Putu Gede Astawa di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, plaza pemda Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kamis (05/09/2019).
Adapun 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut adalah dari Fraksi Gerindra memiliki kursi terbanyak 11 kursi, disusul Fraksi PKS 10 kursi, lalu Fraksi PDI Perjuangan 7 kursi, Fraksi Golkar 7 kursi, Fraksi Demokrat 6 kursi, Fraksi PAN 3 kursi, Fraksi PPP 2 kursi, Fraksi Perindo 1 kursi, Fraksi NasDem 1 kursi, Fraksi PKB 1 kursi, dan Fraksi PBB 1 kursi.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang di lantik periode masa jabatan dari tahun 2019 s/d 2024 yaitu :
Daerah Pemilihan I.
1. Ade Kuswara Kunang (PDI Perjuangan).
2. BN Holik Qodratullah (Partai Gerindra).
3. Samuel Maruli Partai (PDI Perjuangan).
4. Sunandar (Partai Golkar).
5. Anden (Partai Gerindra).
6. Bodin (Partai Gerindra).
7. Budianto (Partai PKS).
8. Fatmah Hanum (Partai PKS).
9. Edi Junaedi (Partai Demokrat).
10. Cecep Noor (Partai PPP).
Daeran Pemilihan II.
1. Ayub Rohadi (Partai PKS).
2. Kardin (Partai Golkar).
3. Lydia Fransisca (Partai Gerindra).
4. Iin Farihin (Partai PBB).
5. Tata Saputra (Partai PDI Perjuangan).
6. Jampang Hendra Atmaja (Partai Demokrat).
7. Rusdi Haryadi (Partai PKS).
Daerah Pemilihan III.
1. Mustakim (Partai Demokrat).
2. Mohamad Nuh (Partai PKS).
3. Soleman (Partai PDI Perjuangan).
4. Helmi (Partai Gerindra).
5. Jamil (Partai PAN).
6. Marico (Partai Golkar).
7. Ahmad Zamroni (Partai Gerindra).
8. M. Nurhadi (Partai PKS).
Daerah Pemilihan IV.
1. Yoyoh Masruroh (Partai Golkar).
2. Angganita (Partai Demokrat).
3. Mustaqim Marzuki (Partai PKS).
4. Abdul Rosid (Partai PDI Perjuangan).
5. Suryo Pranoto (Partai PAN).
6. Ani Rukmini (Partai PKS).
7. Budiono (Partai Perindo).
8. Bhakti Sakti (Partai Gerindra).
9. Wardja Miharja (Partai NasDem).
10. Repsih Munggawati (Partai Gerindra).
Daerah Pemilihan V.
1. Novy Yasin (Partai Golkar).
2. Martina Ningsih (Partai PDI Perjuangan).
3. Uryan Riyana (Partai PKS).
4. Sukarlinan (Partai Demokrat).
5. Husni Tamrin (Partai Gerindra).
6. Junawan (Partai PPP).
7. Faizal Rizal Ramadhan (Partai PAN).
Daerah Pemilihan VI.
1. Mia El-Dabo (Partai Demokrat).
2. Asep Surya Atmaja (Partai Golkar).
3. Nyumarno (Partai PDI Perjuangan).
4. Sarim Saefudin (Partai Golkar).
5. Imam Hambali (Partai PKS).
6. Aria Dwi Nugraha (Partai Gerindra).
7. H.Danto (Partai Gerindra).
8. Hendra Cipta Dinata (Partai PKB).
Semoga dalam mengemban amanat rakyat para anggota dewan Kabupaten yang sudah di lantik bisa menjaga dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat bekasi dalam 5 tahun kedepan.
Dan ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi anggota dewan yang baru dalam menjalankan tugasnya, yang sebelumnya ramai di perbincangkan oleh masyarakat terkait kasus Maikarta.
Oleh sebab itu dalam menjalankan amanat rakyat bagi para anggota dewan baru harus matang dalam mengambil keputusan apapun tentang Kabupaten Bekasi. (Endang/ Frans)

JIB|Kabupaten Bekasi,- Kecamatan Cibarusah adakan rapat minggon Tingkat Kecamatan Cibarusah pada Rabu (04/09/19) bertempat di Aula Kecamatan Cibarusah rapat tersebut di hadiri oleh Enop Can SH MSi, Kapolsek Cibarusah yang di wakili oleh Iptu Kadarusman SH, Kapten ZNI Sunu Wardoyo Koramil 09 Cibarusah, Dedi Restandi Kasie BPMPD Kabupaten Bekasi, Ilham dan Pupu Pendamping Desa Abu Bakar Kepala Desa Cibarusah Jaya, Iwan Setiawan Kepala Desa Cibarusah Kota, Selpi Indriani Kepala Desa Sindang Mulya, Komarudin Kepala Desa Ridogalih, Oden Kepala Desa Ridomanah, staf Desa se Kecamatan Cibarusah dan tamu undangan.

Dalam rapat tersebut pupu pendamping Desa memaparkan semua peraturan desa serta peraturan yang lainnya yang berhubungan pembangunan Desa dan penggunaan anggaran Desa agar tertib administrasi.

“Karena hal tersebut harus di lakukan agar setiap pengajuan untuk infrastruktur di Desa bisa lebih cepat terealisasi, dan pendamping Desa memberitahukan pada para Kepala Desa se Kecamatan dalam waktu dekat insfektorat akan berkunjung ke tiap Desa” jelas, pupu dari pendamping Desa.

Hal yang sama Camat Cibarusah Enop Can dalam sambutannya mengatakan mengucapkan terimakasih pada Kasie BPMPD Kabupaten Bekasi, Polsek Cibarusah, Koramil 09 Cibarusah Kepala Desa se-Kecamatan Cibarusah, staf Desa serta para tamu undangan yang telah menghadiri kegiatan ini.

“Mengenai jembatan Cipamingkis sebetulnya sudah di realisasikan untuk pembangunannya tapi berhubung ada kendala dalam masalah struktur tanah di jembatan tersebut terdekteksi adanya muara lumpur yang di perkirakan berkedalaman sekitar 50 meter.” Jelasnya.

Masih kata Enop Can. Jadi bukannya tidak akan di bangun jembatan tersebut tetapi Pemda Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR, dan di bantu para tekhnisi jembatan dalam pembangunannya di perlukan analisa yang sangat akurat ataupun tepat agar di dalam pembangunannya nanti jembatan Cipamingkis yang menghubungkan dua Desa antara Cibarusah Kota dan Sirnajati serta yang lainnya.

“Kenapa pembangunan jembatan tersebut di perlukan analisa dan segala macam penelitian karena agar dalam pembangunannya nanti, jembatan tersebut bisa bertahan lama dan kontruksinya pun harus kokoh serta berstandar yang baik dan berkualitas. dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat jembatan tersebut sudah terealisasi untuk di bangun.” Harapnya.

Enop Can menambahkan mungkin untuk para Kepala Desa, Sekdes serta staf Desa untuk lebih jelasnya mengenai perdes, BUMdes serta yang lainnya silakan tanya ke Kasie BPMPD dan pendamping Desa karena mereka berada di tengah-tengah kita pungkasnya.(Dedi/Endang)

JIB | Kabupaten Bekasi – Pemerintahan Desa Lambang Jaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang di pimpin oleh Kimblan Syahroni. Di duga tidak mengakui keabsahan tiga surat yang notabennya dari negara: 1. surat keterangan waris, 2. Putusan pengadilan cikarang, 3.Akte notaris yg dikeluarkan dan ditanda tangani pejabat negara terkait sengketa sebidang tanah dengan luas 1700 m2 sesuai putusan pengadilan, tanah Ibu Naya yang sudah di putuskan pengadilan, Selasa 4/9/2019.

Kuasa Hukum ibu Naya Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE, ketika saat bertemu dan berdialog dengan Kades Lambang Jaya diduga Kades kurang terbuka (diduga tidak mengindahkan uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terkait administrasi Desa dimana pasal 3 berbunyi guna mewujudkan penyelenggaraan negara yg baik, yaitu yg transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pasalnya ketika di pertanyakan surat tanah leter C nya Kades berkilah kesana kemari.

Karena titik permasalahan tersebut semuanya ada di leter C dan riwayat tanah, dan ini harus ada keterbukaan informasi public dari kepala Desa lambang jaya. Agar permasalahan tersebut bisa di selesaikan dengna baik oleh kepala Desa Lambang Jaya Kimblan Syahroni.

Hingga geram kuasa hukum ibu Naya mengatakan kepada Jurnal Indonesia Baru, bahwa pertemuan kami dengan kepala Lambang Jaya dan di saksikan oleh wartawan dan LSM, untuk melihat langsung kinerja Kades Lambang Jaya yang kurang koperatif terhadap lawyer atau pun media dan LSM.

“Hal inilah yang juga akan disampaikan lawyer dan lsm secara langsung kepada Bupati Bekasi. Eka Supria Atmaja. Menurut bapak Kimblan bahwa informasi leter C ada di Desa Tambun Selatan dan sudah ketemu dengan kepala Desa bahwa leter C ada di Desa Lambang Jaya, karena itu semua ada di buku induk untuk membongkar kasus ini [mafia tanah], yang ada di Desa Lambang Jaya dan saya menduga ada oknum pemerintah yg berseragam yang sengaja membekingi sehingga tidak terungkapnya kasus ini yang telah mulai pelaporannya ke Polres kab. Bekasi sejak 2014 hingga kini belum tuntas ,belum ada kepastian hukum terkait kasus ini sesuai uud ‘ 45 pasal 28d. dan kuasa hukum telah menyanpaikan langsung kepada Kasat Reskrim dan Kasat meminta waktu lagi untuk pasti akan memberikan kepastian hukum terkait kasus ini, hal inilah yang disampaikan kuasa hukum dan para ahli waris yang sedikit membuat lega.” Ungkapnya.

Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE menegeskan bahwa kepala Desa Lambang Jaya yang di pimpin oleh Bapak Kimblan Syahroni wajib memperlihat leter C dan riwayat tanah, bapak jangan keluar dari Undang-undang yang berlaku, karena kemarin hari jumat tanggal 30 agustus 2019, kita tidak di berikan informasi seterang -terangnya, padahal dalam UU KIP no 14 tahun 2008, pelaksanaan Pemerintahan yang baik adalah transfaran, jujur dan terang dengan cara Keterbukaan Informasi Publik, tapi bapak Kimblan tidak melaksanakan itu. Pasal 12 adalah pemohon informasi publik adalah warga Negara dan badan hukum Indonesia.

“Kami menduga sebagai Lawyer bapak Kimblan tidak mendukung untuk pelaksanaan perwujudan penyelenggaran yang baik, apa buktinya, beliau menghalangi-halangi kami sebagai kuasa hukum dari ibu Naya untuk informasi yang terang dan jelas” sesalnya.

Masih kata Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE, seandainya tidak ada itikad baik kami akan sampaikan permasalahan ini kepada Bupati Bekasi dan apabila Bupati tidak bisa mengambil tindakan kepada kepala Desa Lambang Jaya, saya akan menyampai kepada KPK untuk di periksa kantor Desa Lambang Jaya karena di duga kepala Desa menghalangi kami dan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Tempat yang sama kepala Desa Lambang Jaya Kimblan Syahroni saat di wawancarai oleh Jurnal Indonesia Baru mengatakan Di saat saya serah terima pada tahun 2012 (dua periode) sampai sekarang, di saat saya serah terima itu adalah buku kohir dan buku riwayat tanah, itu adalah bukan pada pemerintahan saya menjabat, pada waktu itu, saya terbuka apa adanya dan saya hanya punya buku kohir, buku Leter C saya akan buat berita acaranya kepada kades senior buku poto copyan berdasarkan itu.

“Riwayat tanah itu dari si A dan si B itu artinya lurah sebelum saya, bisa menunjukan riwayat tanah ahli waris dan para ahli waris bisa kita kumpulin di Desa dan para ahli waris, apa yang kurang barulah kita buat, barulah dari pengakuan beberapa ahli waris, saya hanya mengetahui. Menerangan masalah tanah kan saya tidak tahu, kalau perlu bapak saya undang” Jelasnya.

“Masih kata Kimblan nanti kita undang semuanya, seperti ahli waris, Naya dan anak-anaknya di undang begitu bapak jemar kita undang, Desa dan sekdes hanya mediator dan keputusannya A dan B kita buat berita acara kesepakatan kan gitu, selesai masalah, jangan bukanya dalam arti KPK, kejaksaan dan pengadilan segala apapun, kalau memang salah kita ikutin, jangankan perbuatan saya perbuatan masyarakat kita wajib menghadiri panggilan. (Red)