JIB | Bekasi- Pasca di vonisnya Bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin, diangkatnya Bupati Bekasi secara definitif, otomatis posisi wakil Bupati Bekasi Kabupaten Bekasi.

Sehingga kosong kursi wakil Bupati, oleh sebab Aliansi Pengusaha Muda Bekasi (APMB), siaap mendukung penuh Calon Wakil Bupat Bekasi H. Juhandi MS.I, untuk Masuk di bursa Cawabup Bekasi sisa jabatan 2018-2022.

“Mendukung dan merekomendasikan bursa pencalonan wakil Bupati Bekasi dari kalangan birokrat yaitu Drs. H Juhandi MS.I, menjadi Wakil Bupati Bekasi mendampingi Bupati Bekasi H. Eka Supriadi Atmaja SH.” Jelas, Ketua Aliansi Pengusaha Muda Bekasi Ade Efendy Zarkasih (Founder zarkasy preneur), kepada Jurnal Indonesia Baru.

Ade Efendy memaparkan Ada beberapa faktor yang membuat saya yakin beliau adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi wakil bupati bekasi antara lain :

1. Sebagai putra daerah asli Bekasi yang mengerti aspirasi masyarakat juga menginginkan perbaikan di kabupaten Bekasi soal tata kelola urusan publik, fasilitas publik maupun indeks pembangunan manusia.

2. Diterima aparatur dan masyarakat juga tokoh2 masyarakat Kabupaten Bekasi.

3. Mengerti tata kelola sistem pemerintahan dengan baik.

4. Mengerti dan siap secara fisik juga mental untuk meyusun dan menindaklanjuti strategi dan taktik (strategis dan administrasi), untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten Bekasi seluruhnya.

5. Mapan secara usia terutama dalam segi visi dan semangat bekerja (intelektual, integritas dan kapabilitas).

6. Figur yang relatif dekat dengan masyarakat dan aparatur .

“Dengan demikian bukan hanya negosiasi di tingkat elit, tetapi juga bukan mustahil dalam waktu dekat ini akan terjadi sirkulasi elit politik di salah satu Kabupaten Bekasi di provinsi jawa barat, saya berharap proses ini berjalan tertib , jujur dan signigikan bagi kemajuan Kabupaten Bekasi.” Ungkapnya.

Masih kata Ade, semoga Allah SWT, meridhoi langkah-langkah baik beliau dan menjadi wakil Bupati Kabupaten Bekasi,
Aamiin Ya Allah Ya mujibassailiin. (Andre)

JIB | BEKASI – Satu Minggu pasca dilantik, Rabu (12/06/2019) lalu, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmadja, akan melakukan rotasi mutasi dan melantik pejabat eselon II (dua).

Diketahui, Eka dilantik berdasarkan SK Mendagri No.131.32.-1192 Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019.

Berdasarkan informasi terkait, Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja SH akan melakukan rotasi mutasi dan melantik berdasarkan undangan yang beredar di medsos, bernomor 005./2091-BKPPD, bersifat penting, perihal: Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Dengan Demikian berikut nama-nama Eselon II (dua) yang dirotasi-mutasi dan dilantik.

Nama-nama pejabat eselon II yang bakal dirotasi mutasi ialah:

1. Kepala Bapenda Juhadi menjadi Asda I

2. Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Herman Hanafi menjadi Kepala Bapenda,

3. Kepala Kesbangpol Ahmad Kosasih menjadi Setwan DPRD Kabupaten Bekasi,

4. Kepala BPMPD Aat Baehaty menjadi Kepala Kesbangpol,

5. Kepala Dinas Pendidikan MA Supratman menjadi Kepala Inspektorat,

6. Kepala Inspektorat Darmizon menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

7. Asda I Carwinda menjadi Kepala Dinas Pendidikan,

8. Kepala Dinas Pariwisata Sutia Resmulyana menjadi Kepala BPKAD,

9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nani menjadi Kepala Dinas Pertanian,

10. Asda II Slamet Supriyadi menjadi Kepala Bappeda,

11. Kepala Bappeda Yuliadi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ida Farida menjadi Kepala BPMPD,

13. Kepala Disdukcapil Alisyahbana menjadi Kepala BKPPD,

14. Kepala Satpol PP Hudaya menjadi Kepala Disdukcapil,

15. Staf Ahli Farid Setiawan menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,

16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Encep S Jaya menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM,

17. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Entah Ismanto menjadi Asda II, dan

18. Kepala BPKAD Effendi menjadi Kepala BPMPTSP.

Pelantikan itu sendiri akan dilksanakan esok, Rabu (19/06/2019), di ruang rapat Bupati. (red)

JIB | Kabupaten Bekasi- Hari ini Cawabup Bekasi Juhandi dari Birokrat mendaftarkan diri di panggung bursa pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi, setelah kemarin beberapa Cawabup mencalonkan seperti H. Amin Fauzi, Muhtadi Sabirin dan Hj. Siti Qomariah, di Kantor DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Ruko Central Niaga Square Blok 8C No 3 dan 5, jln Citanduy raya Desa simpangan Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi. Selasa (18/06/2019).

Juhandi kepada media online Jurnal Indonesia Baru mengatakan alhamdulillah dengan melangkah mengucapkan Bismillah, hari ini saya sudah mendapatarkan diri sebagai cawabup Bekasi karena saya memiliki misi dan visi menata Bekasi lebih baik mendampingi Bupati Bekasi, dalam pemerintahan Bekasi terlaksana Aman Sejahtera masyarakat Bekasi.

“Dan saya sebagai putra asli Bekasi dan juga sebagai birokrat berkewajiban menata roda pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk lebih baik lagi, oleh karenanya Bekasi butuh perubahan secara menyeluruh agar masyarakat Bekasi sejahtera sesuai dengan slogan pak Bupati Bekasi yaitu “Bekasi Baru Bekasi Bersih” mohon do’a dan restu dari semua masyarakat Kabupaten Bekasi”. Jelas Juhandi kepada Jurnal Indonesia Baru di Kantor DPD Golkar saat setelah Daptar Cawabup.

Dia (Juhandi) juga, berharap Bekasi kedepan lebih baik dari segi pengawasan Infrastruktur, pendidikan, kesehatan Ketenagakerjaan dan lain sebagainya, demi pembangunan Bekasi lebih baik.

“Intinya satu kita harus banyak komunikasi berbagai stakeholder untuk Bekasi, kerena dengan berkomunikasi kita lebih mudah dalam menata tatanan pemerintahan Kabupaten Bekasi” Ungkapnya.

Dan alhamdulillah dukungan Birokrat kita sudah minta ijin dan minta arahanya khususnya pimpinan kita dan kita juga sudah berkoordinasi kepada bapak Bupati untuk Cawabup Bekasi, intinya Do’a dan dukungan kepada semua pihak-pihak agar bisa mendampingi Bupati Bekasi. (Andri)

JIB | Kabupaten Bekasi- Setelah pasca pelantikan Bupati Bekasi Definitif H. Eka supria Atmaja SH pada 12 Juni 2019 lalu, kini ramai di perbincangan oleh kalangan partai, Birokrat dan masyarakat Bekasi. Senin (17/06/2019).

Apalagi hari ini telah di buka pendaftaran Calon Wakil Bupati, di Kantor DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Ruko Central Niaga Square Blok 8C No 3 dan 5, jln Citanduy raya Desa simpangan-cikarang utara.

Pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi yang akan mendampingi Bupati Bekasi agar selaras dan satu tujuan misi dan visi bisa membangun Bekasi dari segi Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan sebagainya.

Oleh sebab itu pemilihan Cawabup Bekasi tersebut banyak menuai kontroversi oleh berbagai golongan, seperti partai Golkar, partai pengusung, Birokrat, lembaga swasta, Ormas, LSM dan Kalangan wartawan.

Terkait bursa Cawabup Bekasi sisa masa bakti tahun 2018 s/d 2022, untuk mendampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja SH. Harus siap menjalankan Roda pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Asep Saepullah S.Pd.I Ketua Lembaga Pebrantas Korupsi DPC Kabupaten Bekasi angkat Bicara. “Saya berpikir untuk mendampingi Bupati Bekasi. Seorang calon wakil bupati harus Kredibilitas dan loyalitas terhadap semua elemen agar bisa apa yang di maksud” Jelasnya Asep yang biasa di panggil Ayung kepada media online Jurnal Indonesia Baru di Kantornya. Senin (17/06/2019).

Menurut pandangan saya Calon Wakil Bupati (Cawabup). Bekasi harus mempunyai jiwa dan pemikiran tersebut, yaitu ” I AM ELITE ” :

1. Inovatif artinya harus mempunyai perubahan, dan berinovasi agar mempunyai ide ide baru untuk perkembangan sebuah tatanan Pemerintahan dan tidak keluar dari koridor misi dan visi.

2. Acccotable artinya bertanggung jawab secara individu di dalam pemerintahan, agar bisa mengoreksi diri kita demi kemajuan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

3. Mastery artinya kita harus menguasai materi, wawasan dan keahlian agar tatanan pemerintahan bisa terarah.

4. Excellence artinya keunggulan dan berkualitas agar yang kita lakukan terbaik buat pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan kebersamaan dan itu yang Anda bisa.

5. Leadership artinya kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan untuk mengolah dan menjalankan roda pemerintahan agar terarah sesuai dengan konsep awal.

6. Integrity artinya kejujuran dan ketulusan untuk mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan masyarakat Bekasi secara konsisten kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika.

7. Teamwork artinya berkerja secara tim (Setakeholder), jangan sendiri sendiri, harus kita ciptakan tim di dalam pemerintahan yang kuat dan bersama membangun menuju tujuan di maksud.

8. Ethusiasm artinya antusias dan semangat untuk berpikir positif dan berinovasi tinggi, mengembangkan Bekasi.

“Kalau itu sudah ada di dalam jiwa para Calon Wakil Bupati Insya Allah Bekasi akan maju pesat sesuai harapan masyarakat. ” Ungkapnya.

Terlepas dari itu, Ayung memaparkan banyak pase-pase yang harus di lewati oleh seorang Cawabup untuk mendapatkan kursi Cawabup Bekasi dan itu tidak segampang yang kita bayangkan, karena harus banyak tingkat-tingakan yang di penuhi, seperti partai Golkar, partai pengusung, tiket DPD Provinsi, rekomendasi DPP dan yang lainnya.

“Setelah itu, baru mengajukan Para kandidat Calon Wakil Bupati Bekasi ke KPUD Kabupaten dan harus merangkul minimal 28 Dewan dan Ketua partai untuk mendukung Kandidat para cawabup, Finishing atau final adalah paripurna untuk Wakil Bupati Bekasi” tutupnya. (*)

Penulis: Andri Yanto

JIB | Kabupaten Karawang- Akhirnya tekait aliran uang haram untuk jual beli suara oleh oknum komisioner KPUD Karawang dan 12 PKK. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karawang, mengakui adanya aliran uang haram dari salah satu caleg DPR RI Partai Perindo Engkus Kusnaya Budi Santoso. Senin (17/06/2019).
Demgan demikian Komisioner KPUD Karawang hari ini senin 17/6/2019 telah mengumpulkan 12 PPK yang menerima aliran uang haram untuk jual beli suara.

Setelah di mintai keterangan oleh ketua KPUD Karawang Miftah Farid, dari 12 PPK hanya 10 PPK yang hadir mengakui telah menerima aliran uang salah satu caleg.

Sementara 2 PPK yaitu Kecamatan Karawang Barat dan Telukjambe Barat tidak hadir ketika dimintai keterangan oleh Komisiiner KPUD Karawang. Karena tidak jelas keberadaannya.

Ketua KPUD Kabupaten Karawang Miftah Farid kepada awak media di kantor, senin (17/06/2019), mengatakan Kami baru saja mendapatkan pandangan atau imformasi dari 10 PPK, dalam rangka pengumpulan informasi. Ya itu terjadi memang ada aliran dana yang masuk dari caleg, dan rekan rekan betul mengakui.

“Setelah saya komfirmasi, PPK mengakui bahwa uang yang di terima tidak 100% hanya 60% dan itu sudah di kembalikan separuhnya, oleh Caleg tersebut” Ungkapnya.
Masih kata Miftah, hasil dari informasi ini, permasalahan akan dibawa ke KPUD Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Karena bukan wewenang saya tetapi wewenang KPU Jabar.

Ketika ditanya apakah KPUD Karawang akan bersih bersih ketika ada persoalan ini. “Nanti kita lihat hasilnya setelah kita kaji proses bersama pimpinan Jawa Barat, ” Jelas Miftah.

Sementara itu soal oknum Komisioner yang menerima Aliran uang haram tersebut, Miftah menjelaskan bukan kewenangan KPUD Karawang tetapi kewenagan KPU Provinsi untuk melakukan pemanggilan kepada para oknum PPK dan Komisionernya. (Red)