JIB | Pebayuran, Bekasi- Kekosongan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017 – 2022. Selama 35 Bulan 10 hari menjadi daya tarik tersendiri bagi para tokoh daerah.Karena berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang lebih mengejawantahkan pelaksanaan tentang Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2014.

Menyebutkan bahwa Pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Kabupaten berdasarkan Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung.

“Jangan lupa, berdasarkan Undang-undang tersebut. Yang mengusulkan ke DPRD adalah Bupati.” Ujar Cucung Wahyudi, Politisi dari Partai Gerindra Kabupaten Bekasi. Senin, 24 Juni 2019.

Menurut Cucung, berdasarkan Undang-undang tersebut, Bupati Bekasi sebaiknya terlibat atau dilibatkan dalam proses penjaringan Calon Wakil Bupati Bekasi yang dilaksanakan BAPPILU DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.

“Setidaknya, Bupati yang menyeleksi para calon cawabup sebelum diserahkan ke DPRD.” Jelasnya.

Seperti diketahui, saat ini yang baru mendaftarkan diri menjadi cawabup baru 9 orang dari unsur Partai dan Birokrat. Dan belum terjadi penambahan. Meskipun pendaftaran diperpanjang hingga 2 Juli.

“Saya berharap, yang menjadi Wakil Bupati Bekasi adalah orang Bekasi bukan dari luar Bekasi.” Ujar Cucung tegas.

Cucung juga. Tidak punya jiwa Patriotisme sama sekali jika orang yang lahir di Bekasi malah membela orang dari luar Kabupaten Bekasi menjadi Calon Wakil Bupati Bekasi. (Endang)

JIB | Cikarang Barat, Bekasi- Semakin gencar isu Calon Wakil Bupati (Cawabup). Titipan menambah semakin panasnya persaingan memperebutkan kursi Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017 – 2022.

Membuat Ketua Barisan Inti Neneng – Eka (BINEKA) pada pilkada 2017 lalu, angkat bicara.
“Ini Bekasi. Jangan di cederai demokrasi di Kabupaten Bekasi dengan cawabup titipan.” Ujar Ebong Hermawan kepada Jurnal Indonesia Baru saat ditemui dikediamannya. Senin, (24/06/2019).

Ebong juga, bicara mekanisme yang dijalankan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi sudah benar. Dengan melakukan penjaringan calon Wakil Bupati. Yang akan diserahkan ke DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk mendapatkan rekomendasi DPP Partai Golkar.

“Seyognya, sebelum mendapatkan rekomendasi DPP yang akan diserahkan ke DPRD. Calon Wabup juga diperkenalkan kepada Bupati terlebih dahulu agar Bupati Tahu siapa yang pantas untuk menata Bekasi.” Jelasnya.

Masih kata Ebong, pelantikan Anggota DPRD Periode 2019 – 2024. Akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2019. Jika pemeilihan Cawabup dilakukan oleh DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya. Hal ini bisa dipertanyakan sebabnya. Karena terkesan tergesa-gesa mendapatkan Wakil Bupati yang handal.

“Ahmad Budiarta mengatakan, Pengumuman Cawabup akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli. Apakah Calon tersebut secara keseluruhan atau sudah ada 2 calon Wabup ? Dan Apakah ke 2 calon wabup itu sudah disetujui oleh Bupati ?” Kata Ebong sambil mengutip pernyataan Ahmad Budiarta, sekretaris BAPPILU Partai Golkar.

Lanjutnya. Jika mengacu pada tanggal 3 Juli, katakanlah membutuhkan waktu selama 1 bulan untuk mendapatkan kepastian rekom cawabup yang akan dipilih oleh DPRD. Otomatis di terima pada tanggal 3 Agustus. Secara logika, tidak mungkin dilakukan pemilihan Cawabup pada tanggal 4 Agustus. Mengingat pada tanggal 5 Agustus, sudah dilantik anggota DPRD yang baru.

“Kalau tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin pemilihan Cawabup, dilakukan oleh anggota DPRD periode 2014 – 2019.” Tutupnya. (Endang)

JIB | Bekasi- Seluruh masyarakat Bekasi baik Lembaga, Birokrat, LSM, Ormas, Tokoh-tokoh Bekasi, melek akan pencalonan wakil Bupati Bekasi yang di gadang-gadang dari luar Bekasi yaitu daerah Karawang yaitu Ahmad Marzuki, untuk masuk di bursa Cawabup Bupati masa periode 2018-2022.

Lagi-lagi Organisasi masyarakat atau di sebut Ormas yaitu Ormas Putra Pejuang Singa Bekasi besutan Herman, menolak keras dengan adanya cawabup Bekasi dari luar Kabupaten Bekasi.

“Saya selaku sekertaris putra pejuang singa bekasi menolak calon wakil Bupati Kabupaten Bekasi yang bukan dari pribumi bekasi” Jelas Agustin kepada Jurnal Indonesia Baru. Sabtu (22/06/2019).

Lanjut, Agustin yang biasa di panggil Agay. Bisa berpotensi kepada kurangnya pemahaman masalah yang ada d Kabupaten Bekasi, tapi harus, memajukan roda pemerintahan Bekasi, dan bukan itu saja tapi paham tentang Bekasi, paham tentang kebutuhan orang Bekasi, paham tentang geografis Bekasi, dan paham tentang kultur Bekasi, itulah yang perlu di pahaminya.

“Dan perlu di pahami oleh masyarakat Bekasi, dan sadar apabila Cawabup Bupati dari luar Bekasi dan tidak pahami tentang Bekasi akan membawa beban masyarakat Bekasi” Tegasnya.

Masih kata Agay, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bekasi agar berpikir dewasa, dan berpikir kedepan untuk Bekasi.