JIB | Jakarta- Tugas-tugas kepolisian sebagaimana dimanatkan oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidaklah mudah, bahkan seiring dengan perkembangan zaman tugas tersebut pasti akan bertambah berat. Kompleksitas persoalan akan terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Bukan sekedar kompleksitas dari dimensi persoalannya saja, tetapi juga dari sisi resiko pekerjaan. Dengan kata lain bahwa tugas – tugas kepolisian itu beresiko tinggi, oleh karena itu perlu memikirkan masalah keselamatan personil Polri dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut. Dalam terminologi internasional sering diistilahkan, “safety in high risk environments”. Kajian tentang hal ini serta upaya untuk meminimalisir resikonya diberikan dalam bentuk pelatihan “ Police Human Factor”.

Polisi saat ini dan seterusnya tidak bisa lagi bekerja hanya dengan bermodalkan keberanian dan nekat saja, tetapi harus berfikir rasional dan “dimanusiakan”, ini sesuai dengan prinsip – prinsip Human Engineering. Setiap anggota Polri pasti memiliki keluarga, oleh karena itu ada kewajiban moral dari institusi maupun negara agar mampu menjamin keselamatan personil Polri dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Literatur internasional yang membahas hal ini, dengan mudah bisa kita temukan dari hasil karya Jack Colwell dengan judul “Why Human Factors in Law Enforcement?” yang terbit pada 27 Juli 2015. Lalu James Reason, membuat karya tentang “Human Error : Models and Management”. Paul R. Howe, menerbitkan karya “Using Special Operations Principles to Succeed in Law Enforcement, Business, and War” pada tahun 2011. Nicole Lamond and Drew Dawson menerbitkan karya “Quantifying the Performance Impairment Associated With Fatigue ” tahun 1999. Jeanne B. Stinchcomb menerbitkan karya “Searching for Stress in All the Wrong Places: Combating Chronic Organizational Stressors in Policing ” tahun 2004. Kevin Gilmartin menerbitkan karya “Hypervigilance : A Learned Perceptual Set and Its Consequences on Police Stress ” – A Guide for Law Enforcement Officers. Alexis Artwohl and Loren W. Christiansen, menerbitkan karya “What Cops Need to Know to Mentally and Physically Prepare for and Survive a Gunfight” tahun 1997. Dan banyak lagi literatur lain yang menjadi referensi pelatihan – pelatihan Police Human Factor di seluruh dunia.

Namun demikian perlu juga diketahui bahwa pelatihan tentang Human Factor ini dimulai pertama kali dilakukan dan diwajibkan di AS untuk industri penerbangan baik “Human Factor in Aviation Operation” maupun “Human Factor in Aviation Maintenance” karena ada perbedaan karakteristik lingkungan di atas udara dan di darat, sebagaimana dijelaskan dalam U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration, Flight Standards Service, Risk Management Handbook, FAA-H-8083-2 yang diterbitkan di Washington, DC pada tahun 2009. Kenapa ? karena industri penerbangan merupakan industri yang beresiko tinggi, maka aspek keselamatan harus benar – benar diperhatikan. No compromise in safety.

Beranjak dari realitas ini dimana Polisi pun karena bekerja di lingkungan yang sifatnya beresiko tinggi, maka aspek keselamatannya harus benar – benar diperhatikan. Bahkan dari beberapa referensi yang disampaikan di atas, dijelaskan bahwa Pilot dan Polisi itu memiliki beberapa kesamaan dalam hal, (1) concern with safety and security, (2) operate in hazardous environments, (3) need to make critical decisions quickly, (4) work in uncomfortable and dangerous working conditions, (5) must assess and manage threats constantly, (6) must remain calm and professional in the face of adversity, (7) work shifts and deal with fatigue and stress, (8) have little or no margin for error, (9) interdependence between groups, (10) multi-cultural mix in teams which must work together effectively, (11) must be seen as strong, fair, trustworthy dan (12) in control by the general public. Dari 12 kesamaan antara tugas Pilot dan Polisi ini maka Pelatihan Police Human Factor menjadi sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya human error di lingkungan kerjanya baik saat mengikuti pendidikan maupun melaksanakan tugas – tugas operasi kepolisian.

Adapun yang menjadi subjek bahasan dalam pelatihan – pelatihan internasional mengenai Police Human Factor ini, biasanya meliputi Personality and Behaviour, Communication, Conformity and Assertiveness, Decision Making, Judgment, Management of Fatigue and Stress, Situational Awareness, Leadership, Teamwork, The Learning Process, Complacency and Routines, Cultural and Gender Aspects, Threat and Error Management, Management of resources/ Commodities, dan SOP Compliance. Kesemua subjek ini intinya mengajarkan bagaimana interaksi manusia di lingkungan kerja, mulai dari pemahaman terhadap pengetahuan dan prosedur, lalu interaksi manusia dengan peralatan, senjata, kendaraan, dan peralatan lainnya baik alpalkam maupun almatsus, terus interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan terakhir interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Juga dijelaskan masalah keterbatasan manusia (performance limitations) yang menggali manusia dari aspek keterbatasan fisik maupun psikis.

Setelah mengikuti standar pelatihan selama 3 hari ini, umumnya diakhiri dengan ujian. Persyaratan yang berhak mengikuti ujian menurut standar internasionalnya 90% kehadiran. Dan standar kelulusan dengannilai minimal 80. Artinya nilai 79 saja bisa dinyatakan tidak lulus. Bagi yang lulus ujian biasanya diberi sertifikat “Certificate of Successfully Pased”, dan bagi yang tidak lulus diberi sertifikat “Certificate of Attendance”. Jika ini bisa mulai diterapkan dan dilakukan maka kemungkinan terjadinya human error bisa diminimalisir. Dan perlu diketahui bahwa dari berbagai riset yang sudah dilakukan di berbagai negara, ternyata sekitar 80% accident dan Incident diakibatkan oleh human error. Oleh karena itu ketika kita fokus pada faktor keselamatan, maka Police Human Factor perlu segera disosialisasikan. (Red)

JIB | Cibarusah, Bekasi- Musrebang Desa Ridomanah yang di selenggarakan di aula, pada hari Jum’at (11/01/19), di hadiri seluruh Staff desa dan tim monitoring baik dari Kecamatan, Kabupaten dan tokoh masyarakat.

Kepala desa Ridomanah Oden saat memberikan keterangan terkait Musrenbang Desa mengatakan saya sangat berharap dengan adanya Musrenbang ini bisa membawa aspirasi yang di ajukan oleh masyrakat.

“Aspirasi tersebut di salurkan lewat Musrenbang ini, sehingga bila nanti terealisasi bisa membantu meningkatkan perekonomian desa yang produktif dan berkembang untuk masyarakat” Ujar, Oden Kepala Desa Ridomanah kepada wartawan Jurnalindonesiabaru.com di tempat.

Ditempat yang sama ketua BPD Ridomanah Yasin menjelaskan tentang Prioritas yang di butuhkan sarana dan prasarana air bersih, jalan lingkungan, dan MCK, di mana lingkungan dan kondisi alamnya bila musim kemarau sangat susah mendapatkan air bersih.

“Sehingga warga harus mencari air bersih dan mencari sumber mata air ke sungai-sungai terdekat, sampai berkilo-berkilo jarak tempuh mendapatkan air bersih, saya berharap dengan adanya Musrenbang ini, semua pengajuan dapat terealisasi” terangnya.

Di lain hal H. Kodir sebagai tokoh masyarakat mengatakan dengan adanya prioritas pengajuan yang sangat di butuhkan bisa mengurangi keterbatasan kebutuhan masyarakat, contohnya bila air bersih mudah di dapatkan masyarakat bisa sedikit sejahtera, sarana jalan di bangun bisa memudahkan transaksi ekonomi. (dede)

JIB | Cikarang Utara, Bekasi-Telah terjadi lakalantas dijalan lemah abang-pasir gombong pagi ini sekitar jam 7:45 WIB, Jum’at (11/01/2029), Motor Honda Vario di tabrak mobil Box Hingga tewas,

Korban laki-laki, bernama Indra Kamisdal beralamat jalan pulo utama kampung kelapa dua RT 001/009 Kelurahan Pedurenan Mustika jaya-Bekasi, meninggal dunia di tempat kejadian,

Beberapa menit kemudian pihak korban ditangani oleh pihak Lakalantas dan di bawah langsung kerumah sakit terdekat guna pemeriksaan korban lebih lanjut, menunggu keluarga korban.

Dengan demikian mobil box yang menabrak korban di amankan polisi dengan dibantu masyarakat setempat.

Menurut Agay saksi mata mengatakan korban dari arah pasir gombong menuju arah lemah Abang tertabrak mobil dibelakang dan terjatuh, ketika jatuh korban, mobil dari arah berlawanan menabrak korban dan terlindas mobil box hingga terseret beberapa meter.(Samit)

JIB | Bekasi- Kuliner legenda Medan merupakan salah satu usaha kuliner asli bercita rasa Indonesia (nusantara).

Dengan menu utama MIE AJ (ayam jamur), juga tersedia menu andalan lain seperti mie pangsit bakso, bebek mercon, dan berbagai jenis minuman segar buah buahan lainnya.

Menu tersebut dipersiapkan untuk memenuhi selera keluarga dan kalangan milineal yang suka dengan makanan ringan di Kabupaten Bekasi.

Grand Opening tanggal 9/1/2019 kemaren merupakan pembukaan cabang yang ke 7 di luar Kota Medan sebagai pusat. Setelah hampir 30 tahun, berkiprah di dunia kuliner, dengan berbagai cabangnya, satu hal yang tidak pernah berubah adalah rasa dan kualitasnya.

Sebagaimana dikemukakan Punny selaku owner dari cabang ke 7 ini, yang juga Pengurus Alisa Khadijah ICMI Kabupaten Bekasi.

“Bahwa prinsip usaha ini adalah “Halalan Thoyyibah”, dengan cara menseleksi bahan bahan yang berkualitas baik, halal, dan tidak mengandung penyakit. Bahkan untuk mendukung kegiatan usaha ini bersifat syar’i, maka manajemen dan karyawan kita upayakan untuk menjalankan ibadah wajib maupun sunnah, baca alquran, serta juga menyisihkan sebagian hasil usaha dan gaji untuk kegiatan ibadah,”ucapnya.

Konsep usaha kuliner halalan thoyyibah ini menurut Sri Sugiarti, S.Ip, yang juga Ketua Alisa ICMI Kabupaten Bekasi perlu dikembangkan di Kabupaten Bekasi, karena banyak makanan siap saji sekarang tidak lagi memperhatikan thoyyibahnya, kecuali enaknya saja.

“Makanan siap saji sekarang lebih hanya sebagai makanan jungfoot, yaitu kurang memperhatikan prinsip thoyyibahnya dan sehatnya bagi tubuh” Jelasnya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Caleg DPRD Jabar No. Urut 3 dari Partai Hanura wilayah pemilihan Kab.Bekasi. “Ke depan kita upayakan Kabupaten Bekasi dapat menjadi daerah destinasi wisata industri, pendidikan serta kuliner, yang mampu menyediakan seluruh jenis makanan tradisional asli nusantara.

“Artinya, sebagai daerah Industri dengan kunjungan pemilik industri di daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli masyarakat Kabupaten Bekasi,”harap Sri Sugiarti kepada JIB.

Lanjutnya, kita memang mesti mendorong pemerintah agar kuliner tradisional yang di sediakan oleh pengusaha kuliner d Kabupaten Bekasi perlu di bantu memasarkannya ke berbagai kalangan, khusunya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi.

“Menurut saya itu yang paling penting sekarang dilakukan agar roda perekonomian Kabupaten Bekasi bergerak tumbuh dengan optimis,” Tutupnya (Endang)

JIB | Bekasi- Kapolsek Cikarang Pusat AKP Somantri bersama Ketua MOI DPC Kabupaten Bekasi, Bhabinkamtibmas, Ketua RT dan perangkat desa telah meninjau langsung rumah warga yang layak mendapat bantuan Kapolres.

“Kondisi nenek Maryati memang sangat memprihatinkan, semoga adanya bantuan dari pak Kapolres dapat mengurangi bebannya,” ucap Kapolsek.

Secara pribadi, Kapolsek mengapresiasi kinerja Bhabinkamtibmas Desa Hegarmukti Brigadir Eka Agung yang berhasil melaksanakan salah satu program kerja Polres Metro Bekasi, yaitu DDS (Door to Door System), dimana setiap anggota Bhabinkamtibmas Desa setempat diwajibkan berkunjung ke setiap warga di wilayah desa binaannya.

“Sehingga dengan demikian setiap anggota Bhabinkamtibmas dapat mengetahui setiap kaadaan dan perkembangan situasi di wilayah desa,” ucapnya.

Brigadir Eka Agung, lanjut Kapolsek, dinilai sebagai salah satu Bhabinkamtibmas yang sukses melaksanakan DDS karena berkat keuletannya menemukan seorang ibu berusia sekitar 60 tahun yang tinggal menyendiri di rumahnya berukuran 2 x 3 M2 di wilayah RT. 01/01, Desa Hegarmukti.

“Yang memprihatinkan, tempat tinggal si nenek itu rupanya Bekasi MCK warga yang tidak terpakai,” ucapnya.

MCK tersebut, tadinya merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk warga sekitar. Namun karena tidak difungsikan warga, oleh nenek Maryati dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.

“Selama ini ibu Maryati hidup dari belas kasihan warga sekitar,” terang Kapolsek.

Tempat terpisah Ketua MOI Kabupaten Bekasi Doni Ardon mengatakan kepada Media jurnalindonesiabaru.com kami sangat mengapresiasikan kinerja Kepolisian Metro Bekasi kepada warga miskin atau kurang perhatian dari pemerintah kabupaten Bekasi.

“Oleh Sebab Itu kami berserta Kapolsek Cikarang Pusat akan terus menggalakan program kerja polres metro Bekasi melalui DDS (Door to Door System) kepada masyarakat yang kurang mampu” Ujarnya.

Doni dalam dekat ini akan berkoordinasi kepada Dinas terkait yang ada di kabupaten Bekasi, agar bersama sama untuk mengentaskan kemiskinan atau setidaknya masyarakat miskin atau kurang mampu berkurang. (Andre)

JIB | BEKASI- Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Candra Sukma Kumara, SIK., M.H kembali menggelar kegiatan bhakti sosial terhadap masyarakat tidak mampu.

Kali ini Kapolres mengunjungi nenek sebatang kara yang mendiami WC umum sebagai tempat tinggal di wilayah Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kamis (10/01/2019).

Nenek sebatang kara yang mendiami bekas MCK sebagai tempat tinggal, bernama Maryati (70 tahun) itu oleh Kapolres diberikan santunan berupa bahan sembako dan uang tunai serta sebelumnya mendapat pemeriksaan kesehatan dari dr Frinda Barus.

”Kita lihat sendiri bahwa kondisi nenek Maryati selama ini sungguh memprihatinkan, tinggal di bekas WC umum yang sudah lama tidak dipergunakan warga,” ucapnya.

Untuk itu perlu baginya untuk meringankan beban nenek tersebut.

Rencananya, Kapolres juga akan melakukan koordinasi terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mengenai banyaknya masyarakat tidak mampu yang belum memperoleh perhatian pemerintah.

“Perlu ada langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meringankan beban masyarakat. Tapi yang terpenting langkah awal dulu lah, seperti kegiatan sosial yang kita lakukan saat ini, bayangkan kalau kebanyakan koordinasi terus tapi tidak ada action, kan kasihan,” ucapnya.

Kapolres mengatakan bahwa kegiatan sosial yang dilakukannya selama ini untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat demi terciptanya suasana aman dan damai di Kabupaten Bekasi.

”Sinergitas Polri dan TNI sebisa mungkin bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan cara turun langsung kesini saya bisa melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat,” jelas Kapolres.

Sebelumnya, Kapolsek Cikarang Pusat AKP Somantri bersama Bhabinkamtibmas, Ketua RT dan perangkat desa telah meninjau langsung rumah warga yang layak mendapat bantuan Kapolres.

“Kondisi nenek Maryati memang sangat memprihatinkan, semoga adanya bantuan dari pak Kapolres dapat mengurangi bebannya,” ucap Kapolsek.

Secara pribadi, Kapolsek mengapresiasi kinerja Bhabinkamtibmas Desa Hegarmukti Brigadir Eka Agung yang berhasil melaksanakan salah satu program kerja Polres Metro Bekasi, yaitu DDS (Door to Door System), dimana setiap anggota Bhabinkamtibmas Desa setempat diwajibkan berkunjung ke setiap warga di wilayah desa binaannya.

“Sehingga dengan demikian setiap anggota Bhabinkamtibmas dapat mengetahui setiap kaadaan dan perkembangan situasi di wilayah desa,” ucapnya.

Brigadir Eka Agung, lanjut Kapolsek, dinilai sebagai salah satu Bhabinkamtibmas yang sukses melaksanakan DDS karena berkat keuletannya menemukan seorang ibu berusia sekitar 60 tahun yang tinggal menyendiri di rumahnya berukuran 2 x 3 M2 di wilayah RT. 01/01, Desa Hegarmukti.

“Yang memprihatinkan, tempat tinggal si nenek itu rupanya Bekasi MCK warga yang tidak terpakai,” ucapnya.

MCK tersebut, tadinya merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk warga sekitar. Namun karena tidak difungsikan warga, oleh nenek Maryati dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.

“Selama ini ibu Maryati hidup dari belas kasihan warga sekitar,” terang Kapolsek. (Endang)

JIB | PEBAYURAN, BEKASI- Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). yang mengangkat tema “Pengembangan Infrastruktur Beritegrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik” dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan, Kamis (10/01/2019).

Acara dihadiri jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Pebayuran serta seluruh ketua Rukun Tetangga(RT) Ketua Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda tidak luput hadir pula dalam acara dari tim Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di Kelurahan Kertasari.

Selain itu hadir juga perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan tim monitoring dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan musrembang tingkat Kecamatan Pebayuran, yang di hadiri oleh tim monitoring Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya berharap dari hasil pembahasan tadi agar segera tercapai, pembahasan tersebut, yang di prioritaskan pembangunan untuk sarana ibadah,”ungkap Yuyun Wahyudi Kurniawan Lurah Kertasari Kepada Jurnalindonesiabaru.com.

adapun tambahan, masih kata Yuyun, pembahasan tadi itu, untuk sarana pendidikan mulai dari Pendididkan Anak Usia Dini (PAUD) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Dan mungkin juga kita laksanakan jalan lingkungan (JALING) yang mudah-mudahan apa yang di butuhkan dan di targetkan bisa rampung ditahun 2019-2020,” Jelasnya

Masih kata Yuyun,. Selain dibutuhkan pembangunan fisik warga juga mengusulkan adanya penambahan tenaga pengajar untuk sekolah, karena di sekolah-sekolah yang ada masih kekurangan tenaga pengajar (Guru) seperti untuk sekolah Pendidikan Usia Dini (Paud) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), demi meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

“Di tahun 2019 ini kami harap usulan dapat masuk dalam skala prioritas,” pungkasnya.

Yuyun juga, tentang musrenbang ini semua berasal dari usulan warga. Untuk itu kami sangat berharap di tahun 2019 ini semua dapat realisasi (Endang/marsin)

JIB | KABUPATEN KUNINGAN – Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mencium adanya dugaan Korupsi Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Kramat Mulya, Kecamatan Kramat Mulya, Tahun anggaran 2015/ 2016.

Berdasarkan informasi warga dan hasil Investigasi Tim Lembaga KPK, Senin (7/1/ 2019) kemarin, serta adanya laporan kepada Lembaga KPK, yang di wakili para ketua Rukun Tetangga (RT), tentang adanya dugaan penyalah gunaan terhadap Dana Desa.

Dikatakan Ketua Lembaga KPK Kabupaten Kuningan, kami sedang mendalami laporan warga dan hasil investigasi, untuk segera menyusun dan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (KEJARI) dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polres Kuningan, bila data data yang kami miliki sudah valid,

Toto Bahtiar, Kepala Departemen Pengawas Dinas DPMPD, Lembaga KPK, kepada awak Media Senin kemarin (7/1/2019), beberapa kasus dugaan penyimpangan Dana Desa, yang kami dapat dilapangan, seperti adanya proyek pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT) yang berada di wilayah Rt 08/ Rw 03 Blok Puhun Desa Kramat Mulya, anggaran 2015 yang di kerjakan pada tahun 2016.

“Selain Volume, Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, telah terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran, diketahui pekerjaan tersebut menelan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-” Jelasnya.

Toto juga, memaparkan tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Parkiran, menurut informasi dari narasumber pada tahun 2018 dikelola/ dikontrak sama pihak ketiga dengan nilai Rp. 356 Juta, tapi tidak ada keterbukaan kepada warga, kemana dan diperuntukan untuk apa dana tersebut, yang harusnya dana tersebut masuk dalam anggaran Pendapatan Dana Desa.

“Pembangunan Posyandu yang tidak tepat pada penempatanya, karena Posyandu tersebut dibangun persis di area Tempat Pemakaman Umum (TPU), saat ini bangunan tersebut menjadi bangunan kosong tidak bertuan, hingga membuat kontroversi warga desa, hanya buang buang anggaran” Sesalnya.

Sewa menyewa Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa (TKD), tidak melalui musyawarah desa, sehingga keberadaan pengelolaan bengkok saat ini, di kelola oleh orang luar dari desa, dan anggarannyapun tidak jelas untuk apa.

Masih kata Toto, Bantuan sumur bor dari BKP atau Bantuan Keuangan Provisi, pada tahun 2016 tidak bisa diraskan manfaatnya oleh warga, karena penempatanya tidak tepat, sehingga tidak tepat sasara(sumber media FBN/Andre)

JIB | Probolinggo – Desa Gemito Kecamatan Sumber adalah desa yang ada di lereng pegunungan Argopuro memang masih banyak akses jalan yang perlu dapat perhatian dari pemerintah Daerah Kabupten Probolinggo, Rabu (09/01/2019).

Hal ini masih banyak jalan-jalan desa yang tidak layak dilewati pengguna jalan, Desa yang mengalir ke desa Gemito masih belum cukup untuk membangun sarana dan prasarana utamanya jalan didesa.

Dengan semangat gotong royong masyarakat Gemito bersama Kepala Desa tersebut bergotong royong membangun jalan sepanjang 300 meter lebar 1 meter demi lancarnya akses jalan dua desa tersebut.

Menurut Agung sebagai kepala desa harus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun dengan cara gotong royong, sebenarnya jalan sepanjang 300 meter tersebut hanya diperuntukan pengendara motor dan pejalan kaki saja, karena kalau musim hujan seperti saat ini kondisi jalan sangat licin sehingga membahayakan pengguna jalan utamaya anak-anak sekolah.

“Sebenarnya jalan tersebut bukan kewenagan desa Gemito, namun seharusnya desa Tukul yang berkewajiban membangun jalan tersebut karena berada di wilayah desa Tukul
Numun karena tidak adanya kepedulian dari desa Tukul sehingga Kepala Desa Gemito bersama msyarakat dengan semangat memperbaiki jalan tersebut” Jelas Kepala Desa Gemito Agung kepada media online jurnalindonesiabaru.com di lokasi.

Masih kata Agung, Dengan dibangunnya jalan tersebut diharapkan bisa meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan di Desa Tukul dan Desa Gemito serta desa lain disekitarnya.

“Terkait dengan pembangunan jalan tersebut pihak kepala Desa Gemito sudah kordinasi dengan pihak pihak terkait untuk memperlancar akses jalan” Tutupnya (angs)