JIB | Kabupaten Bekasi- Organisasi Masyarakat XTC PAC Kedungwaringin ikut serta mengawal pelaksanaan vaksinasi di Desa Karang Harum, Kecamatan Kedungwaringin.

Turut hadir dalam acara tersebut, Camat Kedungwaringin, Kepala Desa Karangharum, serta Mupika setempat, Sabtu (14/8).

“Kami bangga dengan peran aktif anggota XTC membantu pemerintah dalam program vaksinasi sebagai upaya penanganan Pandemi Covid-19,” ucap Human Indra Gunawan.

Laki-lagi yang disapa akrab Gangga itu berharap XTC Kedungwaringin terus mengawal program pemerintah untuk mewujudkan herd immunity alias kekebalan komunal.

“Vaksinasi kurang lebih 250 vaksin untuk tahap ini,” ungakapnya.

Menurutnya ada dua hal yang perlu dijaga yakni keselamatan rakyat dan perekonomian.

Keduanya bisa berjalan lantaran persoalan kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan.

“Dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dari paparan virus Corona kuncinya dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan ketat dan pengaturan mekanisme salah satunya dengan vaksinasia secara masif,” tuturnya..

Hal senada dikatakan Penasehat XTC Kabupaten Bekasi, Yusup vaksinasi ini adalah salah satu program utama Satgas Covid 19 Kabupaten Bekasi.

Dalam upaya mencegah wabah coronavirus disease 2019, oleh sebab itu pihaknya terus mengawal kegiatan vaksinasi.

“Pemerintah sedang gencar mengadakan vaksinasi setiap hari untuk masyarakat,” ungkapnya.

Kita berharap anggota XTC dapat berperan serta dalam mengawal program-program pemerintah sehingga mewujudkan Kabupaten Bekasi lebih baik.

“Saya harap begitu juga pada pemerintah agar mendukung dan mensuport kegiatan kami dalam pengawalan,” pungkasnya (Aang)

JIB | Kabupeten Bekasi- Anggaran pembuatan Bansos berstiker Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menuai pertanyaan masyarakat.

Seperti yang dikatakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Melody Sinaga kita perlu memahami terlebih dahulu tugas prioritas Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan selama satu bulan kedepan sesuai instruksi Kemendagri.

“Terkait pencitraan penyaluran Bansos yang ada tempelan striker Pj Bupati Bekasi, saya pikir terlalu dini jika diartikan demikian” ucap Melody (11/8).

Ditanya mengenai anggaran pembuatan stiker Pj Bupati Bekasi yang diduga memakai dana APBD, ia menyebutkan hal tersebut harus dilakukan melalui identifikasi terlebih dahulu.

“Soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Pj Bupati Bekasi yaitu saat pembagian sembako karena terjadi kerumunan massa,” sebutnya.

menurutnya, secara aturan jelas salah karena hal itu dilakukan pada tengah-tengah pemberlakuan PPKM Darurat.

Juru Bicara Satgas Covid 19 harus memberikan penjelasan kepada publik jangan hanya diam ketika ada pertanyaan.

“Jadi bukan malah diam kalau ada yg mengkonfirmasi” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi, Asep Saepullah menduga pembuatan stiker bergambarkan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memakai dana APBD Kabupaten Bekasi yang dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Dimana ekonomi masyarakat sedang menurun akibat pandemi Covid 19 terlebih PPKM Darurat kembali diberlakukan.

Hal tersebut tidak mengurangi niatan Pj Bupati Bekasi melakukan pencitraan dengan menggunakan uang rakyat.

“Sangat miris ketika kepala daerah hanya mementingkan kedudukan pribadi, padahal banyak PR yang lebih penting untuk segara diselesaikan,” ucapnya, senin (9/8).

Diketahui, penyaluran Bansos bagi warga terdampak Covid 19 itu hasil dari bentuk kepedulian Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dalam surat perintah Bupati Bekasi Nomor 800/189/Tapem juga tidak disebutkan anggaran bahkan pembagian sembako memakai stiker Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan.

“Lebih parahnya lagi dalam pembagian paket sembako itu terlihat berkerumunan massa serta tidak ada batas jarak yang harus dibatasi,” kata dia.

Padahal, kata Asep, Satgas Covid 19 Kabupaten Bekasi tengah gencar melakukan sosialisasi gerakan Bekasi Berantas Pandemi (Berani) namun slogan itu dinilai hanya omong kosong.

“Dengan slogan itu mestinya Pj Bupati Bekasi sebagai kepala daerah memberikan contoh baik kepada masyarakat, bukan malah mengundang kerumunan yang akan membuat klaster baru Covid 19,” tandasnya. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi- Petani Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Syarif keluhkan kinerja baik Pemerintah Pusat maupun Kabupaten Bekasi soal pembangunan tanggul Citarum yang terletak di Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pembayuran.

Diketahui, tanggul tersebut sempat jebol lantaran banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi beberapa bulan lalu yang mengakibatkan 35 rumah warga sekitar rusak.

“Hingga saat ini kami belum juga mendapat kepastian kapan proyek itu selesai. Apa mesti jebol lagi yang ke dua kalinya?,” Keluh Syarif, (11/8).

Laki-laki yang dikenal sebagai aktivis dan juga politisi itu menyebutkan pemerintah tak serius urus tanggul Citarum, padahal Peresiden Jokowi dan Mentri PUPR bahkan dari pihak Provinsi Jawabarat sudah meninjau langsung lokasi tanggul tersebut.

“Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan jangan tidur ditengah keresahan warga babakan banten, karena tanggul masih rawan longsor,” sebutnya.

Mengingat Pj Bupati Bekasi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawabarat tentunya ia mengetahui kondisi tanggul tersebut.

“Oleh sebab itu, kami meminta Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Bekasi segera mengambil tindakan tepat agar warga Kecamatan Pebayuran tidak lagi diselimuti keresahan,” kata dia.

Syarif menjelaskan, sudah hampir satu tahun tanggul babakan banten ini tak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Pusat. Apalagi Pemkab Bekasi yang terkesan cuek akan hal ini.

“Pj Bupati Bekasi jangan cuek dan asik wara wiri, kami hanya minta kepastian kapan pembangunan ini terealisasi,” tandasnya (as/sri).