JIB | KABUPATEN BEKASI, – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi meraih penghargaan Reformasi birokrasi terbaik tingkat Kabupaten Bekasi untuk tata kelola pemerintahan. Penghargaan tersebut diberikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan kepada Kepala Bappeda H. Dedi Supriyadi saat saat penyampaian hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (PMPPRB) di Command Center, Gedung Diskominfosantik, Jum’at (30/07/21).

Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi menyampaikan kiat trik pencapaian terbaiknya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah kerja perangkat daerah, yaitu dengan membuka masukan dan akses perbaikan pelayanan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kita memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian nilai RB pada area ke-6 dari 8 area yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Target kita mempertajam keterkaitan dimaksud agar program dan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bekasi,” terang Dedi.

Untuk mewujudkan itu semua, Bappeda memberi peran tim monitoring dan evaluasi dan mengevaluasinya setiap triwulan sekali melalui bantuan aplikasi SIMPPD (Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah).

Selain itu, Bappeda Kabupaten Bekasi juga menetapkan target Indikator Kinerja Individu (IKI) pada setiap jenjang jabatan (JPT, Administrator dan Pengawas) serta pelaksana.

“Untuk menetapkan target IKI tersebut dan dalam hal sinkronisasi target Renstra Perangkat Daerah, kami berkolaborasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ,” jelasnya.

Selanjutnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan area ke 8 (delapan) pada penyelenggaraan reformasi birokrasi, Bappeda Kabupaten Bekasi berkontribusi dalam merencanakan kebutuhan pelayanan publik berupa alokasi anggaran.

“Khususnya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, seperti DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSUD, mulai dari kebutuhan penyusunan regulasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan SDM Aparatur penyelenggara pelayanan, tindak lanjut pengaduan pelayanan serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa digitalisasi layanan publik dalam menghadapi pandemik Covid-19 dan era Dynamic Government,” tutupnya (Aang)

JIB | Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi, Asep Saepullah anggap Juru Bicara Satgas Covid 19 Kabupaten Bekasi diduga mandul atau tidak bisa membuahkan hasil ketika Pj Bupati Bekasi mengundang kerumunan massa beberapa hari lalu.

Asep menyebutkan, kerumunan massa ditimbulkan lantaran Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid 19, senin (2/8).

“Sehingga hal itu terkesan Jubir Covid 19 Kabupaten Bekasi tutup mata, ketika Pj Bupati Bekasi menyalahi aturan PPKM Dadurat sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya ia meminta keterangan Jubir Satgas Covid 19 melalui via Whatsapp terkait kerumunan massa tersebut namun tidak ada jawaban. Artinya Satgas Covid 19 tebang pilih ketika menegakan peraturan.

“Dalam undang-undang No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan dengan jelas,” ujarnya.

Oleh sebab itu pihaknya mendesak Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Covid 19 melakukan tindakan tegas sesuai peraturan dan undang-undang bahkan instruksi Presiden Republik Indonesia.

“Kami mendesak dengan tegas agar hal ini dapat ditindaklanjuti Tim Gakkumdu Covid 19 dan saya berharap penegak hukum tidak tebang pilih dalam menegakan hukum, jangan tajam kebawah muntul ke atas” pungkasnya.

Asep juga, terkait permasalahan ini kami terus berkoordinasi kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi (DPP LPK). (Red)

JIB | Jakarta- Kordinator Nasional (Kornas) Relawan Barisan Airlangga Hartarto (BARA) bertekad memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Tekad tersebut diungkapkan Deklarator BARA, Efendy saat deklarasi pengukuhan perwakilan BARA se-Indonesia, di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (31/7/21). Berbagai spanduk bergambar Airlangga Hartarto terpasang di acara tersebut.

“Organisasi Relawan Kornas BARA mendukung penuh Bapak Ir. H. Airlangga Hartarto dalam pemilihan Presiden 2024. Kami memiliki 20 perwakilan di provinsi seluruh Indonesia dan siap menggalang dukungan di sejumlah daerah,” kata Efendy Pulungan kepada wartawan.

Efendy mengatakan, pihaknya bertekad bulat menjadi relawan untuk mendukung Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024.

“Kami siap mewakafkan jiwa kami untuk menjadi relawan BARA, sekaligus memenangkan Bapak Airlangga Hartarto menjadi presiden pada Pilpres 2024,” kata Efendy , yang juga pendiri Kornas BARA, saat membacakan Visi dan Misi BARA pada acara deklarasi.

Efendy menuturkan, Kornas BARA akan fokus menggalang dukungan untuk Airlangga Hartarto di sejumlah daerah kabupaten/kota se-Indonesia. Dia juga optimis gerakan Kornas BARA mampu memenangkan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024.

Alasannya, kata dia, karena penggerak Kornas BARA banyak diisi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda.

Senada dengan Efendy , Didit yang ikut membacakan visi dan misi Kornas BARA, berjanji mengembangkan dukungan untuk Airlangga Hartarto di berbagai daerah.Pihaknya bergerak secara independen serta tidak terlibat politik dan berharap Airlangga Hartarto bisa memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat.

“Saya yakin Bapak Ir. H. Airlangga Hartarto dapat meneruskan program Presinden Joko Widodo yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Didit memastikan hadirnya Kornas BARA untuk membantu pemerintah dan masyarakat karena diketahui saat ini pihaknya sangat prihatin dengan kondisi sekarang serta berharap Kornas BARA dapat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program kerja pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Semoga ke depan kita bisa kembali hidup normal dan ekonomi masyarakat semakin meningkat,” harap Didit.

Sementara itu, Ketua Korwil BARA Provinsi Jawa Barat, Endang Kosasih mengungkapkan keyakinannya atas dukungan masyarakat Jawa Barat terhadap Airlangga Hartarto untuk menjadi presiden 2024, semakin besar.

“Yang kami rasakan, sampai hari ini dukungan terhadap Bapak Airlangga Hartarto, terus bertambah. Banyak masyarakat Jawa Barat yang ingin bergabung dengan BARA,” ujarnya.

Atas besarnya, keinginan masyarakat Jawa Barat, yang ingin bergabung dengan BARA, Endang optimis perolehan suara Airlangga Hartarto di Provinsi Jawa Barat, cukup signifikan.

“Insya Allah, Bapak Airlangga Hartarto bisa meraih suara signifikan di Provinsi Jawa Barat. Untuk mengegolkan perolehan suara itu, tentu kami harus bekerja keras,” kata Endang Rante, panggilan akrabnya. (Ang)

JIB | Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi, Asep Saepullah menilai Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan terlalu Euforia dan seremonial ditengah suhu politik di Kabupaten Bekasi.

Padahal menurut Asep, masih banyak PR penting yang perlu Pj Bupati lakukan seperti kekosongan jabatan pada dinas.

Tetapi malah sebaliknya, Pj Bupati Bekasi malah membuat seremonial seperti pembagian sembako yang ditempelkan sticker dirinya.

“Bantuan yang disalurkan ke masyarakat itu merupakan anggaran Pemerintah yang notabene adalah uang masyarakat yang dikelola Pemerintah untuk kepentingan masyarakat, bukan anggaran pribadi Bupati,” ucapnya.

Belum lagi, kata Asep, biaya pembuatan sticker diduga menggunakan anggaran APBD karena Bansos yang disalurkan ke masyarakat itu ribuan paket sembako.

“Daripada anggaran untuk pembuatan sticker bergambar Pj Bupati Bekasi lebih baik dana itu dibuat untuk kepentingan masyarakat bekasi bukan untuk pribdi,” kesalnya.

Dia mengatakan, penyaluran Bansos ini jangan sampai menimbulkan kesan politik dibalik kegiatan kemanusiaan mestinya hal demikian tidak boleh terjadi.

“Tentunya penyaluran Bansos itu mengundang kerumunan massa ditengah berjalannya program ‘Berani’ (Bekasi Berantas Pandemi),” kata dia.

Sedangkan, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan sendiri menghimbau agar pemerintah dan masyarakat bersatu dalam melawan Covid 19 dengan gerakan Berani (Bekasi Berantas Pandemi) tetapi slogan itu malah dilanggar oleh dirinya sendiri. (RED)

JIB | KAB. BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), mendampingi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam lawatannya ke PT. Kimia Farma Plant di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Kamis (29/7/2021).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi PT. Kimia Farma yang mampu memproduksi obat terapi jenis obat Favifirafir untuk mengatasi Covid-19.

Dengan kapasitas produksi sebanyak dua juta perhari, kata Sufmi, maka ketersediaan obat untuk Covid-19 tersebut bisa dikatakan aman.

“Ini kabar yang menggembirakan khususnya untuk rakyat Indonesia, semoga pabrik ini dapat meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan,” ujar Sufmi.

Selain itu, lanjutnya, saat ini sedang dilakukan uji klinis tahap tiga jenis obat yang sama sebagai antivirus yang diberi nama Monufirovir. Di mana, jenis obat ini rencananya akan diproduksi massal pada Oktober mendatang.

“Ini sebuah terobosan yang bagus, dengan hadirnya Monufirovir, diharapkan obat antivirus dapat terpenuhi,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jabar, Syahrir, mengatakan bahwa pihaknya mendorong industri obat untuk meningkatkan kapasitas produksi obat antivirus tersebut.

Pasalnya, imbuh Syahrir, angka Covid-19 di wilayah Jabar terus mengalami kenaikan. Sehingga kebutuhan obat tersebut sangat tinggi.

“Kami sangat mendukung sekaligus mendorong untuk ketersediaan obat antivirus yang di produksi Kimia Farma. Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan obat di Jawa Barat,” kata SyahrirD saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dia menambahkan, dengan peningkatan kapasitas produksi tersebut, dirinya berharap Pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat dapat tertangani dengan baik.

Diketahui, sebelumnya, di pasaran sempat terjadi kelangkaan obat antivirus Covid-19 tersebut. Direktur PT. Kimia Farma, Verdi Budi Dramo, mengatakan, hal ini terjadi lantaran, PT. Kimia Farma hanya memproduksi 250 ribu tablet per hari.

“Kapasitas produksi sebelumnya hanya 250 ribu tablet per hari. Kapasitas produksi itulah yang kemudian menyebabkan kelangkaan obat tersebut di pasaran,” terang Verdi.

“Untuk itu, saat ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan obat antivirus di Indonesia,” tutupnya.

Biro Bandung

JIB | Kabupaten Bekasi- Mengingat pesatnya informasi modern, Pimpinan Redaksi Media Online Jurnal Indonesia Baru, Asep Saepullah dan Beksi Indonesia News, Yusup ikuti Webinar diskusi media seri kedua road to AJLK 2021 dengan tema ‘Pemberantasan Korupsi Sektor Usaha Baik Praktik Dan Tantangannya’.

Diketahui, turut hadir dalam zoom webinar tersebut yakni, Pimpinan Redaksi Katadata Yura Syharul, Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminudin dan Jaksa Penuntut Umum KPK, Lie Putra Setiawan.

“Hal ini sangat membantu sebab dalam webinar ini yang paling saya ada sesi tanya jawab dengan Komisi Pemberantas Korupsi,” ucap Asep Saepullah, Kami (29/7).

Lebih menariknya lagi, kata Asep, dalam webinar tersebut membahas terkait kasus suap izin Meikarta sebesar 10,5 Miliar.

“Ada sebuah Apartemen yang sudah dibangun dan sudah hampir laku terjual izinnya baru diurus kemudian ketangkap ini kan luar biasa,” ucap salah satu Founder dan Senior Advisor SustaIN, Dwi Siska Susanti.

Menurutnya, pengusaha itu dikejar-kejar sebagai wajib pajak dan pelaku usaha sendiri harus menyumbangkan kontribusi untuk negara.

“Tapi justru oknum dari pajaknya yang membuat pelaku usaha pusing karna pemerasan dan sebagainya,” ujarnya.

Dilangsir dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/1/2019).

Kelima anggota DPRD tersebut yaitu Abdul Rosid Sargan, H. Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno.

Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis.

Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Asep Buchori.

Asep akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

KPK pun menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka. Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (Red)