JIB | Kabupaten Bekasi- Mengingat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi terkait pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi yang digelar pada (18/03/2020) besok.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah kecam Panlih diduga hanya gerogoti anggaran. Da ketika saya hubungi bagian humas DPRD, melalui Whatsapp tidak ada yang berani menjawab terkait hal anggaran. Ada apakah ini, mana yang di sebut transparan.

Pasalnya, sedangkan Panlih pertama ditahun 2019 saja sedang dalam proses, sekarang sudah ada Panlih yang ke dua belum ada fik dari partai pengusung sudah melakukan tahapan begitu elegan dan sangat berani berinisiatif seperti itu.

“Karena kedudukan Wakil Bupati bukan Wakil Bupati Panlih, Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mencakup semua rakyat bekasi,” ucap dia.

Kata dia, tahapan undang-undang sudah jelas, terpenting lagi legalnya dan landasan hukum perlu ada.

“Akan tetapi amanat ketentuan perlu diingat, dua Cawabup tersebut harus diusung oleh partai pengusung, partai kalau dalam satu partai berbeda maka syarat tidak memenuhi untuk dilanjutkan ke arah pemilihan,” kata dia.

Mengenai salah satu partai yang menggugat karena tidak sesuai rekom. “Kalau disalip begitu saja tanpa diajak bicara untuk kesatuan sepakat artinya partai tersebut di Marzinalisasi,” kata dia.

“Mestinya partai itu diberi kesempatan untuk bicara dan diajak duduk bersama untuk Kabupaten Bekasi, karena bagaimana pun partai tersebut mempunyai hak politik sebagai salah satu partai pengusung dan Bekasi bukan milik 3 partai itu,” ungkapnya.

Menurut dia, Panlih itu kan panitia sementara dibentuk karena kebutuhan sebaiknya Panlih jangan Offside dan jangan tabrak undang-undang.

Ketika nanti Panlih tetap terus berjalan melanggar undang-undang Nomer 10 Tahun 2016 dan sangsi hukum pidana sudah jelas.

“Kalau bicara undang-undang peraturan yang mencakup tata cara Cawabup yang kita bahas,” ujarnya.

Bupati Bekasi sendiri mempunyai hak priogratif meskipun DPRD mendesak kalau bupatinya tidak satu kemistri, yang mau jadi wakil siapa? Tentunya hal itu harus bisa memahami harapan rakyat bekasi.

“Tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi jadi pemimpin mah juga harus memikirkan golongan serta rakyatnya. Intinya Panlih harus sadar diri dan jangan tabrak peraturan,” tandasnya (Bis).

JIB | Kabupaten Bekasi,- Persiapan Pemilihan Calon Wakil Bupati besok Oleh (Panlih) Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati yang akan di gelar pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 menjadi perbincangan masyarakat bekasi, dari berbagai kalangan tokoh dan pengamat mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda-beda soal di gelarnya Pemilihan Wakil Bupati besok, Hal inipun Salah Satu Ketua Fraksi Partai Golkar dr. Asep Surya Atmaja angkat bicara. Selasa (17/03/2020).

“Kalau menurut saya Tindakan Panlih ini sudah INKONSTITUSIONAL, kalau kita mengacu kepada UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 72 di situ sudah di jelaskan kalau memang harus dua nama yang sama dan melalui Bupati, sekarang kita melihat Nasdem masih satu nama hanya H. Rohim” Ucapanya.

Lanjut, asep Lalu kita lihat Golkar juga berubah dan yang paling jelas kita melihat Nasdem ja baru satu nama, inikan harusnya dua nama dan itupun harus melalui Bupati, kenapa Panlih kekeh melanjutkan dan menetapkan Apakah itu tidak melanggar UU sedangkan negara kita ini di balut dengan UU yang berlaku.

“Sekarang kita lihat dari team ferivikasi, apakah ibu tuti yasin Apakah sudah memberikan persyaratan, Tenyata belum..? kenapa belum memberikan persyaratan Karena Partai Kami juga sedang mengeluarkan Rekom baru, jadi ibu Tuti belum memberikan persyaratan, Lalu Kenapa PANLIH menetapkan” Jelasnya.

Jadi saya berharap Panlih ini jangan terlalu memaksakan karena ini ada 3 Juta rakyat yang melihat, Kalau saya sebagai Ketua Fraksi Ruhnya lurus-lurus saja, saya pingin adanya wakil Bupati, kata sapa saya tidak mendukung adanya pemilihan wakil Bupati, kita pasti dukung, tetapi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kita adalah bangsa indonesia yang di situ harus menaati peraturan dan ada tatanan hukum itu yang saya harapkan dari Panlih.

“Jangan Panlih berjalan sendiri tanpa melihat kiri dan kanan juga tanpa melihat UU, lalu Panlih mau “berdalih” katanya sudah membuat tahapan, Tahapan apa, Tahapan ferivikasi, jelas jelas Tuty Yasin belum menyerahkan persyaratannya, Gimana itu” Tandasnya.

Dengan demikian Asep juga menyayangkan kinerja panlih yang begitu kekeh untuk itu, ingat ini hajat negara dan ini bukan Dagelan, kalau Panlih tetap kekeh menggelar kami Fraksi P-Golkar dipastikan tidak akan ikut, karena kita tetap berdasarkan UU Nomor 10 pastinya harus dua nama, dan juga Panlih harusnya melihat dong, Dari provinsi sudah keluar surat untuk di tunda, Berdasarkan tiga tadi UU Nomor 10 pasal 176 ayat 2 Tatertib tahun 2019 Nomor 2 semua ada tiga, dan provinsi menegaskan harus di tunda, Tapi kenapa Panlih tidak menaati aturan yang ada.

“Panlih itu sipatnya pasif dia hanya pasilitator, dengan adanya hajat seperti ini sebenarnya yang harus patut maju kedepan itu adalah partai koalisi dong, Panlih harus menunggu, dikala partai kami masih gonjang-ganjing Partai kami soal rekomendasi, Kenapa Panlih harus menetapkan, Kan rekom akan ada muncul yang baru, ternyata rekom yang baru keluarnya sama tanggal 9, dan Panlih tidak menggubris rekom yang baru dari partai kami, tutupnya.

Kabiro Kabupaten Bekasi : Endang

JIB | BANDUNG – Rapat Kerja Daerah ke-3 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat dibuka Ketua Umum SMSI, Firdaus, Selasa (17/3/2020).

Acara yang digelar di Hotel Prama Grand Preanger Jalan AsiA Afrika, Kota Bandung tidak saja dihadiri oleh anggota dan pengurus SMSI tingkat kabupaten/kota se-Jabar, melainkan juga pengurus dan anggota SMSI pusat serta perwakilan Dewan Pers.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat, Hardiyansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakerda tersebut merupakan bagian dari program kerja rutin organisasi dan menciptakan perusahaan media siber yang profesional dan beritegritas juga untuk membantu perusahaan-perusahaan media siber menjadi perusahaan yang profesional dengan kualitas jurnalistik yang baik.

“Rapat kerja daerah ini sebagai upaya konsolidasi anggota dan pengurus SMSI di Jabar, serta untuk menyusun program-progam yang akan dilaksanakan selama setahun ke depan,” kata Andhy-sapaan akrab Hardiyansyah.

Rakerda ini, lanjut dia, juga merupakan syukuran karena SMSI meraih pengharhaan MURI pada awal Maret 2020.

“Alhamdulillah, SMSI Jawa barat sebagai penyumbang terbanyak dan tercepat rilis berita yang dikirimkan SMSI Pusat,” ucapnya.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, dalam sambutannya menyampaikan harapan SMSI mampu mengkonsolidasikan kekuatan anak bangsa.

“Kita harus berani melompat, SMSI Jawa Barat harus profesional, karyawanaanya harus digaji agar mereka patuh dan mudah dikontrol,” harapnya.

Hal terpenting lainnya, tinggal kepintaran dari Redaktur dalam mengolah berita. “Jangan cuma bisa copy paste,” tegas Firdaus.

Media online, kata dia, bisa saja mati, tapi yang namanya penulis tidak akan bisa mati. Alasannya, seorang penulis bisa membuat sebuah narasi yang diperlukan dan itu yang bisa jadi modal utamanya.

Kegiatan Rakerda ke-3 SMSI Jabar ini terlaksana atas dukungan yang diberikan oleh para sponsor, diantaranya bank BJB, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bank BJB Syariah dan PT. Pos Indonesia.

Terpisah, ketua SMSI Bekasi Raya Doni ardon mengaku bangga hadir dalam Rakerda SMSI Jawa Barat. Dirinya hadir bersama 11 pengurus SMSI Bekasi raya lainnya.

“Alhamdulillah lengkap, sekretaris dan bendahara serta pengurus lainnya, termasuk penasehat kami bang Melody sinaga juga hadir,” ucapnya. (***) SMSI Provinsi Jawa Barat dibuka Ketua Umum*

BANDUNG – Rapat Kerja Daerah ke-3 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat dibuka Ketua Umum SMSI, Firdaus, Selasa (17/3/2020).

Acara yang digelar di Hotel Prama Grand Preanger Jalan AsiA Afrika, Kota Bandung tidak saja dihadiri oleh anggota dan pengurus SMSI tingkat kabupaten/kota se-Jabar, melainkan juga pengurus dan anggota SMSI pusat serta perwakilan Dewan Pers.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat, Hardiyansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakerda tersebut merupakan bagian dari program kerja rutin organisasi dan menciptakan perusahaan media siber yang profesional dan beritegritas juga untuk membantu perusahaan-perusahaan media siber menjadi perusahaan yang profesional dengan kualitas jurnalistik yang baik.

“Rapat kerja daerah ini sebagai upaya konsolidasi anggota dan pengurus SMSI di Jabar, serta untuk menyusun program-progam yang akan dilaksanakan selama setahun ke depan,” kata Andhy-sapaan akrab Hardiyansyah.

Rakerda ini, lanjut dia, juga merupakan syukuran karena SMSI meraih pengharhaan MURI pada awal Maret 2020.

“Alhamdulillah, SMSI Jawa barat sebagai penyumbang terbanyak dan tercepat rilis berita yang dikirimkan SMSI Pusat,” ucapnya.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, dalam sambutannya menyampaikan harapan SMSI mampu mengkonsolidasikan kekuatan anak bangsa.

“Kita harus berani melompat, SMSI Jawa Barat harus profesional, karyawanaanya harus digaji agar mereka patuh dan mudah dikontrol,” harapnya.

Hal terpenting lainnya, tinggal kepintaran dari Redaktur dalam mengolah berita. “Jangan cuma bisa copy paste,” tegas Firdaus.

Media online, kata dia, bisa saja mati, tapi yang namanya penulis tidak akan bisa mati. Alasannya, seorang penulis bisa membuat sebuah narasi yang diperlukan dan itu yang bisa jadi modal utamanya.

Kegiatan Rakerda ke-3 SMSI Jabar ini terlaksana atas dukungan yang diberikan oleh para sponsor, diantaranya bank BJB, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bank BJB Syariah dan PT. Pos Indonesia.

Terpisah, ketua SMSI Bekasi Raya Doni ardon mengaku bangga hadir dalam Rakerda SMSI Jawa Barat. Dirinya hadir bersama 11 pengurus SMSI Bekasi raya lainnya.

“Alhamdulillah lengkap, sekretaris dan bendahara serta pengurus lainnya, termasuk penasehat kami bang Melody sinaga juga hadir,” ucapnya. (SP)