JIB | Kabupaten Bekasi- Bangunan Gedung Rawat Inap Puskemas Karang Bahagia, yang berada di lingkungan Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sangat memprihatikan.

Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi H. Danto dari Fraksi Gerinda Dapil 6 pernah meninjau langsung usai menghadiri Musrembang Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Pada hari Rabu, (05/02/2020) lalu, Dewan Danto langsung bergegas melihat ke Gedung Rawat Inap Puskesmas Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia, melihat kondisinya.

Menurut Dewan H. Danto dalam permasalahan gagalnya pembangunan gedung Rawat Inap tersebut, dirinya mendorong agar Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk menindak lanjuti adanya kegagalan pada pembangunan tersebut.

Bukan hanya Dewan saja tetapi Juga Dari Tim Investigasi LSM Kampak Mas RI dan Laskar NKRI terjun langsung ke lokasi dan berkeliling memeriksa dan mengamati keadaan bangunan tersebut.

Dalam investigasi yang di lakukan oleh LSM Kampak Mas RI dan Laskar NKRI di temukan beberapa item yang rusak berat sepeti tiang penyanggah yang retak besar sampai kurang lebih 10cm. Plapon yang bocor, saluran air yang rusak, plapon ruangan dalem yang ambrol, dinding tembok yang retak dari dinding depan, samping dan belakang.

Gedung Rawat Inap Puskesmas Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi pengerjaannya tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Bekasi, Tahun Anggaran 2018, pemenang tender PT. Timbang Cipta Laksana yang bealamat di Ruko Kantor Royal Palace Jl. Prof. Dr. Soefomo SH, No 178A – C.23 , Kel. Menteng dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Dengan pagu anggaran senilai 2.998.680.000, 00. (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dealapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Ketua Kampak Mas RI Bahyudin mengatakan kepada awak media seharus nya pihak dinas terkait terutama PPK, Pengawas, dan konsultan bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan.

“Serta lebih maksimal dalam pengawasan.
Ini sangat merugikan Masyarakat karena Gedung Rawat Inap tersebut sampai saat ini belum bisa di gunakan, dari sejak di bangun.” Tegasnya.

Di kantor DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Bekasi ketua A. Gasim mengamini pernyataan Ketua Kampak Mas RI, bahwa kerusakan Gedung Rawat Inap tersebut sudah jelas tanggung jawab Dinas terkait dan kontraktor.

“Saya berharap dengan adanya temuan ini, pihaknya berharap agar para pemangku kebijakan, segera menindaklanjuti hal tersebut” Tutupnya. (Red)

JIB | BEKASI – Kepanitiaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 Tahun 2020 tingkat Bekasi Raya, telah secara resmi dibubarkan, Jumat (21/2) siang.

Pembubaran tersebut bertempat di Rumah Makan Alam Sari, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.

Hadir dalam acara itu, sejumlah pengelola media, pengurus organisasi pers dan wartawan yang terlibat dalam kepanitiaan HPN Bekasi Raya tahun 2020.

Hadir pula beberapa perumus destinasi wisata Situ yang menjadi pendukung utama HPN Bekasi Raya dan inspirasi dalam penentuan tema perayaan HPN Bekasi Raya tahun 2020.

Ketua Panitia HPN Bekasi Raya, Doni Ardon mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda Kabupaten dan Kota Bekasi yang telah hadir dan mensukseskan hari jadi pers nasional yang ke 74 tahun 2020.

“Dukungan itu tidak selalu berupa materi, tapi motivasi, saran dan masukan yang membangun sangat berarti bagi kami, khususnya dalam perbaikan kinerja dan profesi,” terang Doni Ardon.

“Tak lupa pula, saya ucapkan terimakasih kepada semua rekan pers Bekasi Raya yang telah hadir dan rekan pers lainnya yang berasal dari luar Bekasi, seperti Karawang, Subang, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Bandung, Bogor, Cianjur dan Banten,” ucap Doni singkat.

Rapat pembubaran panitia HPN Bekasi Raya berlangsung dengan suasana santai penuh keakraban dan diselingi senda gurau sambil membahas strategi peningkatan kesejahteraan pers ke depannya.

“Insya Allah perhelatan HPN Bekasi Raya tahun mendatang akan lebih baik dan tentunya dengan perencanaan yang lebih matang,” ujarnya.

Dalam rapat itu, masing-masing seksi menyampaikan laporan dan evaluasi di hadapan Ketua Panitia dan pengurus organisasi yang hadir.

Laporan lisan disampaikan koordinator seksi humas, Sardi, koordinator seksi acara Reyhan, koordinator seksi dana Asep Saepulloh dan koordinator seksi perlengkapan Udin Pepeng.

Adapun laporan tertulis disampaikan sekretaris panitia HPN Bekasi Raya, Suryono kepada perwakilan organisasi pers melalui penyerahan Laporan HPN Bekasi Raya tahun 2020 secara simbolis oleh Humas panitia, Sardi kepada Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Kab. Bekasi, Ray dan Ketua Perkumpulan Wartawan Bekasi Independen (PWBI), Wawan Irawan.

Secara terpisah, Ketua PWI Bekasi Raya, Melodi Sinaga menyampaikan apresiasi atas perhelatan Hari Pers Nasional ke- 74 tingkat Bekasi Raya.

“Saya melihat acaranya sukses dan antusias teman-teman pers untuk hadir pun sungguh luar biasa, saya pikir dalam pelaksanaannya di tahun mendatang akan lebih baik dan melalui perencanaan yang lebih matang,” terang Melodi melalui telepon selulernya, Jumat (21/02/2020) malam.

Tentunya, lanjut dia, tiada gading yang tak retak. “Artinya, dalam setiap hal apapun pasti ada kekurangan”.

Namun, kekurangan itu tertutup oleh semangat yang diperlihatkan panitia dan dengan kehadiran sebanyak lebih 600 profesi pers serta unsur Forkominpo (Forum Komunikasi dan Informasi) Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi secara lengkap.

Biro Bekasi : Endang

JIB | CIKARANG UTARA- Kegiatan Acara Bimtek tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri HPS, di Hotel Holiday in Jababeka Cikarang utara Kabupaten Bekasi, yang dilaksanakan dari tanggal 19-21 Pebruari, selama 3 hari oleh pemerintahan Kabupaten Bekasi melalui Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Jasa langsung di pimpinan oleh Drs H. Beni Saputra Selaku Kabag.

Dengan demikian acara Bimbingan teknis Memuat cerita tentang memperkirakan harga, dikalkulasikan secara keahlian, dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beni Saputra menjelaskan Perencanaan pengadaan penetapan berdasarkan penyusunan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi evaluasi Kecukupan dana, persiapan pengadaan menjadi bagian dari perangkat evaluasi sesuai fungsi HPS (Hasil Perkiraan Sendiri), pemilihan penyedia bukan sebagai dasar menentukan besaran kerugian negara.

“Kewenangan Penetapan yaitu Pihak yang memiliki tugas dan kewenangan penetapan HPS adalah PPK,. PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan, Tim Teknis, Konsultan Perencana, Ahli dan/atau Tim Pendukung.” Ujar, Beni.

Beni juga menyimpulkan Adapun waktu Penyusunan Penyusunan HPS dilakukan pada tahapan Persiapan Pengadaan. Dan tahapan pengadaan (Penyediaan) meliputi, serah terima dan pembayaran, kontrak, pemilihan penyedia, persiapan pengadaan dan perencanaan pengadaan.

“Tantangan seperti Penyusunan dan penetapan (tidak memahami esensi kebutuhan barang/jasa), Proses Kerja (tidak memiliki kecukupan waktu dan dukungan tata kerja), Ketersediaan Informasi (Terbatasnya informasi dalam proses pengumpulan dan kalkulasi), Kepentingan Lain (Perhitungan HPS disertai pertimbangan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan).” Jelasnya.

Sambung Beni Saputra yang biasa di sebut Bang Ben. Proses tersebut ada 4 yaitu :1. Pahami esensi kebutuhan atas spesifikasi (mutu, jumlah, tempat, waktu, tingkat layanan.2. Kuasai informasi pasar dan dapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.3. Gunakan pendapat Ahli bila tidak menguasai.4. Kalkulasikan dengan tepat. Setiap perhitungan disertai justifikasi yang jelas.

“Kewenangan penetapan salah satunya Pihak yang memiliki tugas dan kewenangan penetapan Spesifikasi Teknis adalah PPK, dan PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan, Tim Teknis, Konsultan Perencana, Ahli dan/atau Tim Pendukung.” Ujaranya.

Adapun waktu Penyusunan Penyusunan Spesifikasi Teknis / KAK dilakukan pada Tahapan Perencanaan Pengadaan, Beni Saputra memperjelas yaitu Cara menyusun spesifikasi mutu berbagai macam cara menyusun spesifikasi MUTU barang/jasa : Merek, Spesifikasi teknik, Standarisasi, Spesifikasi komposisi, Sampel dan Spesifikasi fungsi dan kinerja.

Tempat terpisah Yayan selaku panitia acara Bimtek kepada awak media mengatakan Bahwa penyusunan HPS ini merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Komintmen (PPK) didalam persiapan pengadaan barang/jasa agar yang dihasilkan sesuai dan tepat, sehingga manfaat dari aspek kualitas, kuantitasnya dapat tercapai. Demi Bekasi Baru Bekasi Bersih.

“Berdasarkan peraturan presiden (Pepres) No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan acuan didalam proses pengadaan barang/jasa sehingga didalam penyusunannya HPS Benar-benar mengikuti dan mengacu pada ketentuan dan kaidah yang berlaku.” Ucap yayan.

Bukan hanya itu Yayan juga dalam Perencanaan pengadaan melalui swakelola itu juga diatur oleh Peraturan Presiden 16 pasal 18 ayat 5 tentang peraturan LKPP pasal 17 ayat 2, 3 tentang
Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi kegiatan : A.Penetapan tipe swakelola, B. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK. Dan C. Penyusunan perkiraan biaya/RAB.

“Dengan adanya Pejabat Pembuat komitmen (PPK) harus dibekali dengan wawasan dan pengetahuan yang mumpuni didalam menyusun spesifikasi dan HPS. Agar proses pengadaan barang/jasa yang dihasilkan benar2 berkualitas, efektif dan efisien. Sesuai engan harapan pemerintahyan kabvupaten bekasi an masyarakat emi pembangunan yang merata” Tutupnya.

Perlu di ketahui dalam menyususn spesifikasi teknis adalah :1. Spesifikasi teknis tidak disusun sejak perencanaan.2. Penetapan spesifikasi teknistanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.3. Spesifikasi teknis diskriminatifuntuk pengadaan yang dilakukan dengan tender/ seleksi.4. Spesifikasi teknis sudah melibatkan vendor yang akan melaksanakan, padahal bukan kontrak terintegrasi.5. Spesifikasi teknis menyalin sama persis dengan produk atau merk tertentu, sehingga merugikan pihak lain dalamproses kompetisi tender/seleksi.6. Spesifikasi teknis disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi pihak yang menetapkan Spesifikasi teknis tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan.7. Menambahkan persyaratan yang tidak sesuai peraturan 8. Untuk pengadaan Jasa Konstruksi, penambahan persyaratan selain di peraturan yang tidak disertai persetujuan Pejabat Tinggi Madya.9. Spesifikasi teknis yang dibuattidak didasari identifikasi ketersediaan pasar dan pelaku usaha.10. Spesifikasi teknis yang ditetapkan tidakdapat diukur dengan jelas capaiannya.11. Untuk pengadaan Jasa Konstruksi, kesalahan dalam penetapan peralatan utama, personel manajerila, dan bahan bangunan konstruksi.

Dan larangannya adalah fiktif mark-up rekayasa negatif tanpa dasar/justifikasi :1. HPS disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi pihak yang menetapkan HPS tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan.2. Penetapan HPS tanpa justifikasi teknis perhitungan yang akurat.3. Menambah kalkulasi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pembiaran diskon, penambahan keuntungan yang seharusnya tidak perlu ditambahkan, penambahan untuk praktik gratifikasi dan penggelapan.4. Sumber informasi HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan.5. Penyusunan HPS tidak didokumentasikan 6. Masa berlaku penetapan HPS kadaluarsa.7. Pada pekerjaan konstruksi HPS belum memperhitungkan Biaya K3.8. Pada pengadaan jasa konsultansi konstruksi, HPS belum memperhitungkan Biaya Remunerasi minimal.

(Biro Bekasi : Endang)