JIB | Indramayu, – Kurangnya pengawasan pembangunan proyek rabat beton tahun anggaran 2019 tahap II (Dua) Desa Lajer Kecamatan Tukdana, kabupaten indramayu, Provinsi Jawa Barat, terkesan dikerjakan dengan asal-asalan bahkan dikerjakan dengan kualitas rendahan dan asal jadi hingga bangunan tersebut yang belum lama dikerjakan sudah rusak dan mengelupas. Sabtu, (26/10/2019)

Sa’at awak media kroscek ke lokasi tersebut pada hari selasa 08/10/2019 terlihat proyek rabat beton tahap dua yang anggarannya dari dana desa jelas nampak dibeberapa blok atau gang sudah pada mengelupas atau rapuh, pertama digang TARPIN RUMINAH SUKABAKTI Dengan volume P.78M- L.2.20M- T.0.12 jumlah biaya Rp 25.695.000,. – Gg MUKMIN (SUKABAKTI). Volume P.50M.-L.2 M- T.0.12. Dengan biaya Rp 15.437.000,- Gg DASKIM (SUKABAKTI). Volume. P.26 M- L.3 M- T.012. dengan biaya Rp 11.855.000,- Gg RADI-DURMA (SUKABAKTI. volume P.68M- L.2M- T. 0.12. dengan biaya Rp 20.797.000,- Gg KUWU SUJONO (SUKABAKTI) Dengan volume P.82M- L.2M- T. 0.12. Dengan biaya 24.897.000,-

Menurut keterangan dari warga di setempat mengatakan. Saya sebagai masyarakat Desa Lajer sangat senang karena jalannya sudah di cor, tapi yang saya tidak senang kenapa cor baru berapa minggu atau bulan sudah pada hancur mengelupas. Watue pada kewalik nyrembul metu kabeh lan awue ngebul yang kalau di artikan ke dalam bahasa Indonesia Batunya pada terbalik dan pada keluar serta abunya bikin polusi belum lagi kalau ditimpa saat musim hujan kena angin dan panas aja sudah pada rapuh dan hancur.

Lebih lanjut masih katanya. “Terus terang saya percaya sama orang nomer satu didesa Lajer kami sangat percaya pembangunannya merata, tapi pembangunannya jangan asal-asalan dan tidak berpikir kedepannya serta cara kerjanyapun tidak transparan. Saya minta ke pihak terkait sidak langsung kelapangan jangan cuma duduk dikursi aja,” tandasnya

Haji Dulkarim sebagai tim monitoring kecamatan tukdana untuk pembangunan Dana Desa rabat beton, saat awak media sambangi dikantornya di hari selasa tanggal 08/10/2019 pukul 09.00 WIB ia menjelaskan.

“Sebelumnya kuwu lajer sujono sa’at media klarifikasi proyek rabat beton dari dana desa memakai mollen biasa tanpa redhimic menurutnya Tidak jadi masalah mau pakai mobil cor redhimic atau pakai molen biasa yang penting hasilnya terbukti dan terlihat ada, walaupun pakai molen biasa masyarakat sangat senang karena semua masyarakat Desa Lajer ikut semua bekerja ikut makan jadi nggak sia-sia, kalau masalah hasil bagus dan jelek tidak ngaruh yang penting ada hasilnya ada pekerjaannya, Kalau masalah kualitas itu tidak jdi masalah mau kekuatannya lama atau enggak itu gak penting yang dilaksanakan.” Tegas kuwu lajer sujono. (Dre)

JIB | Kab Indramayu,- Jalan poros penghubung dua kecamatan yang berada di kabupaten Indramayu belum mendapatkan sentuhan dari pihak pemerintah Kabupaten, pasalnya jalan penghubung kedua kecamatan Sliyeg dan Juntinyuat (Jalan Bebas Pindang) terlihat memprihatinkan apalagi disaat musim tanam dan musim panen yang memang jalan itu merupakan kawasan pertanian. Sabtu, (26/10/2019)

Pemkab sendiri sebelumnya telah melakukan perbaikan di ruas jalan tersebut, hanya saja bukan di cor melainan dengan mengaspal. Padahal jalan beton atau cor dinilai lebih efisien dari pada jalan aspal yang beresiko lebih cepat rusak.

Dari pantauan media online jurnalindonesibaru.com memang kondisi jalan tersebut tidak rata dan berbatu sehingga menyulitkan bagi para pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat, untuk melintasi jalan dan kondisi jalannya juga kurang lebar jadi ketika berpapasan sangat menyulitkan pengendara satu sama lainnya.

Saat di konfirmasi warga setempat yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan. “Sebenarnya proses sudah sampe LPSE tapi jadwalnya simpangsiur ada yang bilang akhir tahun ada juga yang bilang pada tahun 2020,” ucapnya

imbuhnya “Kalau angin surga pernah kami dengarkan. Namun kenyataanya sudah mau akhir tahun 2019 belum ada tanda-tanda jalan ini akan diperbaiki (Belum ada kejelasan),”

“Jadi saya berharap jalan tersebut agar dapat segera diperbaiki sehingga mempermudah untuk para pengguna jalan dan petani.” Tandasnya. (Andri)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Untuk menciptakan Kabupaten Bekasi lebih baik. Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja di bawah kepemimpinannya sederet program di gagas antara lain layanan publik (Gercep) Gerai cepat pelayanan publik. Sabtu, (25/10/2019)

Gercep merupakan layanan publik Dukcapil untuk membuat berbagai administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, berkat kerjasama dengan pihak pengelola Sentra Grosir Cikarang (SGC) Gercep kini hadir di tempat tersebut untuk melayani keperluan masyarakat dalam melayani pembuatan KTP Elektronik (Kartu Tanda Penduduk), KIA (Kartu Indentitas Anak), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 Tahun, serta pembuatan akta kematian tidak lebih 1 Tahun.

Tujuan untuk mendekatkan lokasi pelayanan kepada masyarakat melalui program Gercep dengan penyediaan berbagai jenis layanan dalam satu tempat sehingga lebih terjangkau untuk masyarakat untuk mengurus dan memudahkan pelayanan dalam pembuatan berbagai hal tersebut dan pembuatan administrasi tersebut gratis tanpa di pungut biaya.

Adapun layanan publik Dukcapil Pemda Kabupaten Bekasi melalui Gercep tersebut mulai beroperasi pada hari Senin s/d Jum’at pukul 09.00 s/d 15.30 WIB sedang untuk hari Sabtu di buka pada pukul 09.00 s/d 13.00 WIB, bertempat di lantai 2 (Dua) di SGC Cikarang.

Diharapkan untuk Masyarakat Cikarang dan sekitarnya bagi yang ingin membuat administrasi Dukcapil agar mempersiapkan persyaratan yang di perlukan. (Dedi/Dre/Endang)

JIB | JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Media Online Indonesia (DPP MOI) mendukung upaya verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers dan Kemenkominfo. Keseriusan itu dibuktikan dengan dibentuknya tim Pendataan dan Verifikasi Anggota Media Online Indonesia (MOI) di
seluruh Indonesia yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar menjadi anggota
Media Online Indonesia (MOI).

“Saya telah memfasilitasi pembentukkan tim khusus untuk melakukan verifikasi dan monitoring media-media online, khususnya media yang tergabung dalam keanggotaan MOI,” ungkap Ketua Umum DPP MOI, Rudi Sembiring Meliala didampingi Sekjen Jusuf Rizal di Jakarta, Kamis (24/10/2019) siang.

Menurut dia, DPP MOI akan merekrut media-media online yang sekiranya bisa menjadi rujukan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.

“Verifikasi dimulai dengan mengecek keberadaan badan hukum media
yang tergabung secara online melalui info keanggotaan MOI, alamat URL, keberadaan kantor, jumlah karyawan, reporter, nomor kontak pemilik media hingga status NPWP dan
identitas pemilik perusahaan seperti KTP dan sebagainya”.

“Kami ingin media yang tergabung dalam keanggotaan MOI bukanlah media abal abal, apalagi media penyebar hoax,” terang Rudi.

Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, DPP MOI telah menunjuk ketua DPC MOI Bekasi Raya, Doni Ardon sebagai Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi Media Online.

“Alasan menunjuk Doni ardon.., dari sisi keilmuan jurnalistik dan penguasaan teknologi informasi, dia kan ahlinya dan punya banyak inovasi, termasuk prestasi. Tata kelola organisasi, peningkatan kualitas man power dan cara kerjanya juga cepat, terukur dan tepat mengenai sasaran.. ya lebih _kapabel_ lah, itu kan sangat erat kaitannya dengan pengembangan dan pengendalian media online. Jadi, kami menunjuk Pak Doni,” tambah Sekjen DPP MOI Jusuf Rizal.

Jusuf juga menyampaikan bahwa Doni Ardon bukanlah orang baru dalam pergaulan media. Doni dikenal karena kemampuan jurnalistiknya dan gebrakan organisasi yang dia pimpin, prestasinya juga cukup membanggakan, mulai tingkat daerah, nasional hingga internasional, seperti penghargaan jurnalistik yang diperoleh dari Wakil Kepala Kepolisian Jepang Komjen Pol Jepang Harry Hiroto Yamazaki.

“Saya yakin dengan kemampuan Doni Ardon, untuk itu selamat bertugas pak Don,” tutur Jusuf Rizal.

Secara terpisah, ketua harian DPP MOI, Siruaya Utamawan melalui telepon seluler mengakui bahwa Program pendataan dan verifikasi media online menjadi salah satu ujung tombak DPP MOI dalam mengenali mana media yang dikelola secara bertanggungjawab dan mana media yang dikelola dengan tujuan praktis tertentu tanpa melandaskan pada fungsi pers sebagaimana mestinya.

“Berkembangnya isu hoax yang memicu konflik sosial secara horizontal maupun vertikal bahkan berkembang pada isu SARA, tentunya sangat merugikan semua pihak, baik publik, pemerintah bahkan Pers sekalipun,” terang Siruaya.

Adapun verifikasi keanggotaan anggota MOI merupakan salah satu wujud pembuktian dukungan secara organisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan Pers sesuai amanat UU Pers nomor 40 tahun 1999.

“Sebagai tindak lanjut verifikasi keanggotaan MOI tersebut, selanjutnya Tim yang dipimpin pak Doni dapat memfasilitas pendaftaran ke Dewan Pers,” jelas Siruaya mengakhiri pembicaraan. (Red)