JIB | Kabupaten Bekasi- Dinamika kehidupan Bekasi begitu komplek dari kesenjangan baik kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan Ketenagakerjaan, khusunya di bidang pembangunan Inprastuktur yang sudah di eksekusi tetapi tidak merata ini yang berdampak kepada kemajuan perekonomian di wilayah Bekasi.

DS hadir untuk itu, artinya kami hadir Bekasi nyaman, dengan gerakan DS Bekasi nyaman, tetapi semua itu harus di dukung penuh oleh semua kalangan maupun elemen agar sesuai konsep-konsep misi dan visi Bupati dengan menciptakan kemaslahatan bagi rakyat Bekasi.

Program yang ada kita jalankan, di tambah 5 Program DS jika menjadi Wakil Bupati Bekasi ya itu :

1. Tidak macet

2. Tidak becek

3. Tidak kumuh

4. Tidak gelap

5. Tidak santai

1.Tidak macet artinya, kami Akan berkoordinasi kesemua elemen, khusunya Dinas Perhubungan, kepolisian dan peran masyarakat agar sadar hukum dan mentaati peraturan undang-undang lalulintas, agar terlihat di setiap prapatan jalan seperti lemah abang, lampu merah cikarang, cibitung, tambun, jababeka, pasar serang, cibarusah dan lainnya agar tertata rapi sehingga budaya macet setidaknya berkurang, di Sisi lain di berikan pemahaman dan bersosialisasi dengan lapisan masyarakat, tentang bagaimana cara mengatasi kemacetan lalulintas pertama lampu pengatur lalulintas, jalan layang, jalan searah dan sistem buka tutup, lingkaran di tengah persimpangan dan simpang susan.

2. Tidak Becek artinya semua ini harus ikut berperan untuk Bekasi sadar akan lingkungan di wilayah masing-masing agar jalan tidak becek, baik dari segi infrastuktur, drainase dan lain-lain agar bisa tertata dengan baik rapi itu perlu sigap Dinas terkait ketika ada permaslahan di bawah langsung respon, cepat di tangani agar satu permasalahan bisa di atasi (selesaikan), dan permasalahan yang lain ditangani, tidak bertumpuk-tumpuk.

3. Tidak Kumuh adalah merupakan masalah konpleks yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di kabupaten Bekasi, tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola sehingga rawan penyakit dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhan masyarakat Bekasi DS hadir untuk itu.

Adapun kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai dan DS bisa mengatasi itu akan tetapi DS tidak sendiri, harus semua steakholder yang bisa mengatasi semua permasalahan (bersatu kita tegu bercarai kita runtuh).

4. Tidak gelap artinya DS bagaimana caranya untuk penerangan di segala pelosok wilayah yang ada di kabupaten Bekasi karena Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan erat dengan produktivitas manusia.

Maka DS sudah mengonsep semua untuk penerangan wilayah berdasarkan wilayah masing-masing dengan pencahayaan alami, pencahayaan buatan, pencahayaan merata, pencahayaan terarah, pencahayaan setempat, pencahayaan langsung, pencahayaan semu langsung, pencahayaan difus, pencahayaan semi tidak langsung, dan ini kalau sudah menjadi wakil bupati akan DS terapkan sehingga wilayah Bekasi merata akan penerangan jalan baik di Kota maupun di perdesaan wilayah kabupaten Bekasi.

Dan 5. Tidak santai kenapa saya konsep tidak santai kita masyarakat Bekasi jangan berleha-leha dan santai masih banyak yang harus kita kerjakan untuk pembangunan Bekasi dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, jangan sampai ketinggalan oleh kota-kota maju, Bekasi adalah Mesin Dollar kalau kita tidak bisa mengelolahnya akan tergerus, oleh sebab itu kenapa saya punya konsep Tidak santai kita harus giat bekerja, belajar agar bisa membangun Bekasi. terakhir “Tanamkan Bekerja dan Belajar”.

Inilah sekelumit konsep-konsep yang DS buat agar masyarakat Bekasi bisa tergugah, demi kemajuan, kemaslahatan pembangunan Bekasi yang merata sesuai slogan Bekasi Baru Bekasi Bersih. (*)

JIB | Kabupaten Indramayu- Memasuki tahun ajaran baru 2019 Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali melakukan gebrakan dalam dunia pendidikan. Langkah tegas tersebut berupa kebijakan setiap siswa SD yang melanjutkan ke SMP/MTs harus melampirakan ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).

Dalam surat edaran Nomor 421/1529/Kesra tanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, dan Ketua FKDT Kabupaten Indramayu tersebut, kebijakan itu merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2012 tentang wajib belajar diniyah takmiliyah dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 tahun 2018 tentang bantuan operasional pendidikan diniyah takmiliyah.

Bupati Indramayu H. Supendi menjelaskan, dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa setiap calon siswa yang akan masuk ke jenjang SMP/MTs harus melampirkan ijazah DTA pada saat pendaftaran.

Namun demikian, lanjut Supendi, apabila ijazah DTA belum jadi maka bisa dilampirkan surat keterangan dari DTA setempat. Sedangkan jika calon siswa baru tidak menyertakan ijazah maka siswa yang bersangkutan harus siap mengikuti belajar di DTA sampai selesai. Sementara bagi SMP yang dikelola oleh yayasan non muslim maka bisa menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

“Masuk SMP harus melampirkan ijazah DTA, jika belum jadi maka harus ada surat keterangan dari DTA setempat. Namun jika tidak menyertakan, maka siswa tersebut harus siap mengikuti dan belajar DTA sampai selesai, ” tegas Supendi.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP, Supardo mengatakan, pihaknya sudah meneruskan surat edaran bupati tersebut dan dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pedaftaran peserta didik baru (PPDB).

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kekurangan, dan hal ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi setelah proses PPDB selesai.

“Ini kebijakan yang sangat bagus untuk menguatkan visi Indramayu Remaja di tengah-tengah anak kita. Kita sudah laksanakan dalam proses PPDB ini, meskipun masih ada kekurangan di lapangan. Setelah selesai kita evaluasi kekurangannya, ” tegas Supardo. (Dre)

JIB | Bekasi- Calon wakil Bupati Bekasi Drs. Dadan Setiawan MM, dari kalangan Birokrat yang biasa di panggil DS, dekat dengan kalangan atas hingga kalangan bawah, bergaulpun tidak memandang kaya atau miskin dimata DS semuanya sama, mempunyai Kredibilitas dan loyalitas kepada siapapun dan memahami dinamika wilayah Bekasi maupun handal dalam tatanan pemerintahan.

Niat DS mencalonkan diri menjadi cawabup yang adalah pertama adalah filosofis hidup untuk kemaslahatan masyarakat, tentunya di pikiran DS tidak ada untuk mengejar pangkat, jabatan, dan kekayaan, tapi bagaimana ingin menginfrosasikan, mengeksekusikan pengetahuan dan pengalaman yang di miliki DS lalu eksperien yang di alami bisa di kembangkan untuk kemaslahatan masyarakat Bekasi, semua lapisan, karena saya tidak melihat dari strata kedudukan orang semua adalah rakyat Bekasi.

“Melihat potensi-potensi yang ada di kabupaten Bekasi, selama ini hanya di kembangkan dalam konotasi kepentingan pribadi bukan kepentingan umum, tapi kita bagaimana mengoperasikan atau mengakselerasikan pembangunan untuk semua, ngiblat kepada hati rakyat, sehingga kita kalau sebagai wakil satu paket kepada Bupati Bekasi.” Jelas Dadan biasa di panggil DS kamis (20/06/2019).

Masih kata DS, wakil adalah menerjemahkan setiap-setiap kebijakan sebagai terjemah karena posisi kita adalah wakil dan jangan mendahului Bupati, yang ngiblat kepada kepentingan rakyat mengwujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih yang artinya Hijrah, setahu saya Rosul berhasil karena Hijrah artinya pemerintah jangan stag harus mendraiver semua lapisan (steakholder), pengusaha wiraswasta, wartawan, ASN, LSM, ormas, Ulamanya dan tokoh-tokoh masyarakat yang belum sejahtera kita angkat untuk kemaslahatan dunia wal akhirat.

“Bupati adalah jabatan terhormat dan wakil adalah menerjemahkan dan mentransfermasi dari Bupati jangan overlod karena masing-masing punya porsinya dan sudah di lindungi Undang-undang.” Ungkapnya.

Lanjut DS, dan harus kita wujudkan bersama misi dan visi Bekasi. Masyarakat, akademik, LSM, Ormas dan sebagainya agar berkontribusi, tidak hanya pandai mengkritik tapi semua bekerja, semua masyarakat kita ajak, karena hidup itu enak, jangan saling menjelekkan dan menyalahi.

“Selama ini Bekasi, pembangunan infrastruktur sudah tereksekusi tetapi Bekasi belum ada yang brendit contohnya Pondok pesantren termegah se-Asia, kenapa tidak, ngga haram kok, kita punya CBL yang buat bisa mandi atau kemaslahatan dengan botnya, kenapa tidak yang penting maslahat buat masyarakat kita siap lilahi ta ala.”Tutup (Sep)

JIB | Bekasi- Sejak Pemilu reformasi 1999, Memilih Kepala Daerah secara langsung pertama kali dalam Pilkada pertama, 2007, berlanjut 2012 hingga 2017, kenapa Kemajuan Bekasi masih sangat tertinggal, dengan tingkat daya saing dan capaian yang masih jauh dari harapan ? Tragisnya, malah berujung runtuhnya wibawa, nama baik dan harga diri Bekasi dg kasus Mega Korupsi yang menimpa pucuk
Pemerintahan.

Bekasi telah kehilangan banyak kekayaan alamnya, tanah, minyak, gas, lahan pertanian, perkebunan, terutama sumber daya manusia pribumi yang tersisih secara ekonomi, sosial dan politik, maupun kebudayaan dan tradisinya.

Kapan Bekasi akan melahirkan pemimpin yang terbaik dan berkemajuan, berdaya saing tinggi dan unggul ?

Moga ada momentum dan kesadaran baru bersama, lahirnya Pemimpin yang BERSIH, PROFESIONAL, Berwawasan dan pengalaman global dan nasional, mampu mengembalikan marwah, wibawa dan kehormatan daerah, mampu melakukan terobosan dan solusi cepat mengatasi pengangguran, kesenjangan sosial ekonomi, ketidakdilan kawasan, dan peningkatan kualitas SDM yang unggul, untuk menghadirkan kemashlahatan terbaik bagi setiap warga dan kemajuan daerahnya.

Sepanjang budaya korupsi dan transaksional di lingkungan elit pemimpin dan dilengkapi budaya korupsi berjamaah, apapun tujuan dan target pembangunan yang diharapkan pasti akan gagal.

Moga masih ada harapan dan kesempatan yang dimanfaatkan bagi perubahan terbaik di Bekasi.

Kunci perubahan terbaik di Bekasi dengan hadirnya Pemimin terbaik dan teladan, bukan karena uang, money politic atau transaksional. (*)