JIB| Cikarang timur, Bekasi-Musrenbang Desa merupakan rapat tahunan para pemangku kepentingan (stackholder desa) untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKPDes), tahun anggaran yang di rencanakan dengan berpedoman kepada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Dasar hukum Musrenbang Desa kepergiaan Mentri dalam negeri No:050-187/KEP/BANGDA/2007 Tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Dengan demikian Musrenbang acara hari ini di laksanakan di Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang timur kabupaten Bekasi yang di hadiri dari muspika kecamatan, jajaran Desa, toko masyarakat tokoh agama dan tokoh pemuda, Selasa (14/01/2019).

Kepala desa Karang Sari Bao Umbara mengatakandengan adanya Musrenbang ini aspirasi toko masyarakat, untuk pembangunan desa karang sari tahu 2020 Kuta menyampaikan kepada masyarakat jgan tumpang tindih anggaran ADD dan Banprof tumpang tindih dan dalam pengawasan pembangunan tonh diawasi oleh masyarakat dan di rawat pemeliharaan.

“Dengan adanya realitas kepada masyarakat dan berterima kasih kepada pemerintah dangan pembangunan dan infrastruktur yang ada di desa Karang sari” Harapannya.

Masih kata Umbara, Dan yang paling utama adalah jalan utama playangan sampai patobor Sekitar 3.5 Km dan patobor dan ranggong genteng sekitar 1.5KM di realisasikan di 2020.

H Sudin Samsudin Kasie Ekbang kecamatan Cikarang timur mengatakan kita Sesuai dengan Tema pengembangan Infrastruktur yang Terintegrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik jadi menyarankan kepada masyarakat agar mengusulkan infrastruktur yg peritas dan pemerintah membangun dan ada perawatan masyarakat antusias membantu.

“Harapan hasil Musrenbang 2019 yg di laksanakan di tahn2020 terkaper dan terealisasi sehingga dengan. Adanya Musrenbang harus terealisasikan dan masyarakat menikmati nya” Tutupnya (Red)

JIB | KAB. CIANJUR – Sebagai bentuk keprihatinan terhadap banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas, Wakil Gubernur Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar dan Polres Cianjur menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di Hotel Delaga Biru, Jl. Raya Cipendawa, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Minggu (13/1/19).
Sosialisasi ini dihadiri ratusan masyarakat pengemudi dan komunitas atau ormas kepemudaan, seperti Paguyuban Motor Ojek Cianjur (PMOC), Pasgar (Paguyuban Silaturahmi Garut), dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur.

Sementara narasumber pada acara sosialisasi ini yaitu Kepala Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat Diding dan Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Cianjur Ipda Jaelani.

“Sosialisasi ini kami gelar atas keprihatinan kami dari Pemdaprov Jawa Barat, karena terus adanya korban kecelakaan lalu lintas,” ujar Uu dalam arahannya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat meminimalkan angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Data menunjukkan kecelakaan lalu lintas yang di Indonesia sekitar 60% diantaranya terjadi pada kendaraan roda dua, 18% mobil pribadi, 11% angkutan barang, 8% angkutan penumpang, dan 1% kendaraan tidak bermotor.

Untuk itu, pada kesempatan ini Uu mengajak masyarakat mentaati semua peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

“Apa yang disampaikan Dishub dan kepolisian tadi harus menjadi ilmu dan informasi,” ujar Uu.

“Mari kita laksanakan, kita lakukan, bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk pribadi kita. Kita selamat kita untung, kita celaka kita yang rugi,” tukasnya.

Secara keseluruhan angka kecelakaan terus menurun, namun kecelakaan pada kendaraan roda dua trennya terus meningkat. (Asep)

JIB | Bekasi- Kepala Desa Hegarmukti Ajo Subarjo serius menggarap sektor pariwisata guna memajukan pembangunan dan perekonomian desa. Salah satu langkah yang ditempuh Ajo Subarjo adalah menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Pariwisata, Camat Cikarang Pusat, BPD, Karang Taruna dan Bumdes Hegarmukti Lestari guna membahas konsep pariwisata, Senin (14/01/2019).

“Selaku pengelolanya kami menugaskan Bumdes Hegarmukti Lestari untuk membuat langkah langkah yang strategis” terang Ajo Subarjo.

Tugas Bumdes ini, kata dia, adalah merumuskan konsep pembangunan dan desain arsitektur yang akan digunakan. “Tentunya konsep tersebut tidak boleh bertentangan dengan alam sekitar dan harus ramah lingkungan,” saran dia.

Diakui Ajo Subarjo bahwa rencana pengembangan sektor kepariwisataan tersebut bertujuan menjadikan Hegarmukti sebagai Desa Wisata unggulan di Kabupaten Bekasi.

Dalam rangka percepatan pengembangan wisata Hegarmukti, Bumdes Hegarmukti Lestari bersama Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan Juru Situ Rawabinong telah mendatangi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

Sekretaris Bumdes Hegarmukti Lestari Doni Ardon memaparkan rencana strategis pengembangan pariwisata Desa Hegarmukti di hadapan pejabat BBWS Ciliwung Cisadane dan pengelola Kota Deltamas

“Kedatangan kami ke BBWS ini untuk memperoleh ijin dan informasi terkait pemanfaatan Rawabinong sebagai objek wisata,” ucap Sekretaris Bumdes Hegarmukti Lestari, Doni Ardon.

Menurut dia, hasil dari pertemuan tersebut sangatlah positif. “Kebetulan, pihak Deltamas juga hadir, jadi pas momennya karena tadinya kita berencana menemui pengelola Deltamas terkait penataan sektor pariwisata di Desa Hegarmukti ini,” kata Doni Ardon.

Dalam kesempatan itu, Sihar Simajuntak, Anggia dan Susan dari BBWS Ciliwung Cisadane menyatakan tidak keberatan dengan rencana Pemerintah Desa Hegarmukti memanfaatkan potensi Rawabinong sebagai objek pariwisata.

“Selama tidak mengganggu fungsi Rawa Binong sebagai pengendalian banjir kami tidak keberatan dan akan memberikan ijin,” ucap Anggia.

Adapun pihak Deltamas juga setuju menjadikan lokasi sekiataran Rawabinong sebagai objek wisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

“Konsepnya kami tunggu kang Don,” ucap Nandang, perwakilan pengelola Kota Deltamas. (Endang)

JIB| Indramayu- Tidak di gurbris , Masyarakat akan melakukan Demo susulan besar besaran kurang lebih 5000-8000 warga mereka akan memprotes Pemerintah kabupaten Indramayu (Pemkab Indramayu) yang selama ini tidak memprioritaskan pembangunan jalan karena selama ini kondisinya begitu memprihatinkan, Jum’at kemarin, (09/01/2019).

Lantaran tidak dan sabar dan merasa geram selama puluhan tahun jalan di kecamatan Pasekan kabupaten indramayu rusak parah, terutama di Desa Karanganyar dan Desa Pabean Ilir, warga beramai ramai menanam pohon pisang sebagai bentuk protes terhadap keprihatinan.

Meskipun beberapa waktu lalu sudah melakukan bentuk protes sampai terjadi kericuhan ,Rupanya masyarakat Kecamatan Pasekan merasa kurang Puas, Maka dari itu dalam waktu dekat Masyarakat akan mengadakaan Demo susulan membawa masyarakat Aksi lebih besar lagi sekitar 5000 lebih Masyarakat yang akan di turunkan ke Jalan menuntut kembali agar Pemkab Indramayu bertanggung jawab dengan masalah tersebut.

Dalam Aksi pertama Bupati Indramayu belum bisa audiensi dengan warga Kecamatan pasekan, maka dari itu Demo susulan dengan masa lebih besar menjadi tuntutan supaya adanya sikap penanganan serius,
Rencana Demo susulan Di Aminkan Tokoh masyarakat H.Juhadi saat di hubungi via telpon sumber (awak media)
Menurutnya dalam rencana Aksi susulan akan di lakukan Dua hari kedepan yaitu rabu 16/01/2019 , dalam Aksi yang kedua ini tutntutannya adalah percepatan realisasi ,

” Sekitar 5000 masyarakat siap Aksi dan kami menuntut di percepatnya realisasi ” Jelas Juhdi.

Perlu di ketahui dalam Aksi yang pertama Jumat (09/0/2019) kemarin, di sambut baik oleh DPRD Indramayu melalui ketua Komisi lV H. Muhemin dalam kesempatanya muhaemin berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemkab Indramayu, namun sayang sampai dengan saat ini belum ada kabar kelanjutanya.

Saat di hubungi lewat sambungan telpon Minggu (13/0 1/2019), oleh awak media, muhaemin Mengharapkan Masyarakat kecamatan Pasekan tidak perlu mengerahkan Masa kembali Tuntutanya terpenuhi, pasalnya apa yang menjadi tuntutan sudah di anggarkan di angaran tahun 2019 senilai 15 milyar,

” Dalam mengeluarkan anggaran semua ada Aturanya, sekarang tinggal Actionnya saja yaitu menunggu Proses lelang tentinya membutuhkan waktu, jadi saya minta kesabaran dari semua pihak Masyarakat kecamatan Pasekan ” Tutup Muhaemin (Andre)

JIB | Bandung- Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil hari ini (14/1) menjadi Pembina Apel di Halaman Belakang Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Menyinggung terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), Ridwan Kamil ingin Bappeda Provinsi Jabar dapat menjadi ‘motor’ bagi 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan tujuan mendapatkan nilai A untuk LKIP. Rencana Aksi Daerah menjadi poin yang dibahas secara mendalam yang berkaitan dengan PR Bappeda Provinsi Jawa Barat.

“Bappeda harus menjadi ‘otak’ bagi Kabupaten Kota di Jawa Barat dan Perangkat Daerah (PD) lain di Jawa Barat. Tetapi sebelum mengontrol PD dan Kabupaten/Kota lain juga harus di kontrol intern Bappeda-nya,” ungkap Gubernur dalam Apel.

Ridwan Kamil juga berharap ASN di Bappeda Provinsi Jawa Barat dapat bekerja maksimal untuk menyelesaikan PR dan bekerja sama demi mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin. (Marsin/Endang)

JIB | Jakarta –Berubahnya peradaban tatanan dunia memiliki kompleksitas yang sangat serius, terutama terkait dengan perkembangan percepatan teknologi yang sudah ultra cepat, sementara realitas intelektual mayoritas masyarakat belum siap dan belum mampu mengimbanginya. Model berfikir analog faktanya semakin tergerus dengan model berfikir digital yang lebih memanjakan umat manusia dengan segala kemudahannya bagi yang bisa mengikutinya. Sementara di sudut lain fakta juga bicara bahwa masih banyak masyarakat yang belum tentu bisa mengambangi perubahan ini. Apalagi dikaitkan dengan Revolusi industri 4.0 yang terus menggempur berbagai lini kehidupan secara masif memaksa untuk berubah.Tentu di dalam praktiknya bukan hanya bicara dari aspek penggunaan dan manfaatnya semata, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas terkait sistem keamanan melawan ancaman internal dan eksternal di dunia siber. Lihat saja data yang pernah disampaikan oleh Ponemon Institute yang merelease informasi bahwa rata-rata kerugian akibat pelanggaran data secara global pada tahun 2018 mencapai 3,86 juta dolar, danmemiliki kecenderungan untuk terus meningkat. Bahkan Breach Level Index, menyampaikan ada 945 pelanggaran data publik yang menyebabkan kerugian 4,5 miliar USD.Ada tiga tantangan utama yang akan di hadapi berbagai perusahaan ke depan, yaitu Target Serangan, Ransomware yang telah dielaborasi dengan botnet dan cryptoJacking, serta kualitas SDM. Kesalahan yang dilakukan oleh SDM ini, biasanya terkait dengan salah copy file, salah kirim file, meninggalkan komputer dalam keadaan terbuka saat tidak dipakai, dan lain-lain. Ada juga kebocoran data yang dilakukan karena faktor kesengajaan yang dilatarbelakangi motif finansial/ ekonomi, spionase dan persaingan bisnis.Semakin tingginya serangan siber ini mendorong tatanan masyarakat dunia untuk membuat kesepakatan model konvensi Jenewa yang menjadi dasar terbentuknya badan keamanan PBB. Dengan adanya Konvensi Jenewa Digital ini bertujuan untuk melindungi warga sipil di internet, dan berisi tentang Perjanjian untuk tidak saling menyerang lewat perang siber. Hal ini didasari oleh suatu fakta saat ini bahwa serangan siber yang disponsori oleh negara semakin gencar. Oleh karena itu mulai saat ini banyak negara yang meningkatkan investasi pertahanannya di bidang siber. Bahkan sudah ada yang mengembangkan senjata software untuk menyerang, spionase dan kontra spionase, serta sistem umun pamungkas dalam sistem keamanan nasional-nya.Untuk merespon hal ini, Indonesia sudah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan payung hukum Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 2017. Lalu ada perubahan menjadi Perpres No. 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 2017. Merujuk pasal 3 dijelaskan bahwa tugas BSSN adalah melakukan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persadian, penapisan, diplomasi siber, manajemen krisis, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.Kejahatan siber (cyber crime) merupakan salah satu bentuk masalah hukum di ruang siber. Bentuk dan modusnya bisa bermacam – macam seperti penipuan baik di bidang finansial, transaksi online, investasi bodong online dan pencurian data. Ada juga tindak kejahatan seperti kekerasan seksual anak secara online, judi online, pornografi online, ransomware, dan sebagainya. Tentu semua masalah ini harus ditangani dengan baik, dan di saat yang bersamaan juga harus bisa dicegah. Belum lagi masalah berita hoax, hate speech dan cyber terorism.Kondisi di atas menunjukkan bahwa literasi digital menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jika kita merujuk pada ketahanan Amerika dalam membangun sistem keamanan siber masa depan, kita bisa melihat kurikulum yang dikembangkan oleh University of San Diego, AS dimulai dari mata kuliah dasar seperti Foundations of Cyber Security, Applied Cryptography, Secure Systems Architecture, Cyber Security Risk Management, Cyber Security Operational Policy, Management and Cyber Security, Secure Software Design and Development, Network Visualization and Vulnerability Detection, Cyber Intelligence, Cyber Incident Response and Computer Network Forensics, sampai pada Cyber Security Operations and Leadership Capstone. Ada juga bidang tambahan yang mengambil konsentrasi engineering, dengan tambahan materi Secure Network Engineering, Trusted Systems Design, Development and Analysis, Secure Systems Engineering, dan Digital Forensics and Incident Response.Semoga literasi di atas bisa menjadi rujukan bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem keamanan siber, mengimbangi zaman dan mencegah kemungkinan kejahatan berbasis siber ini. Faktanya tentu tidak mudah karena masyarakat kita juga sangat heterogen dalam segala hal. Tapi paling tidak melalui tulisan singkat ini, diharapkan setidaknya bisa membantu dalam menambah wawasan, kewaspadaan dan kehati – hatian semua masyarakat terhadap kemungkinan menjadi korban berbagai kejahatan siber dengan segala bentuk dan modusnya. (Andre)

JIB | Cianjur- Plt Bupati H. Herman Suherman menghadiri kegiatan Deklarasi Damai dalam rangka Mewujudkan Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk di Kabupaten Cianjur di Aula Hotel Yasmin Cipanas Cianjur. Sabtu (12/01/19).

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kepolian Daerah Jawa Barat Inspektur Jendral Polisi Drs. Agung Budi Maryono, M.Si, Wakapolda Jawa Barat Brigadir Jendral Polisi Drs. Supratman, Para Pejabat di lingkungan Polda Jawa Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, Ketua KPU Cianjur, Ketua Panwaslu Cianjur, Wakil Ketua MUI Cianjur, Para Ketua Partai Politik, Para Ketua Ormas sekabupaten Cianjur dan Para tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut disepakati dan ditandatangani deklarasi damai pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 di Kabupaten Cianjur dari semua unsur yang terlibat, diantaranya KPU, Bawaslu, Para Ketua Partai Politik dan Kepolisian.

Dalam sambutannya Plt Bupati H. Herman Suherman menyampaikan, dalam setiap menyelenggarakan pemilu baik kepala daerah, DPR, DPD, DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di perlukan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga masyarakat yang berhak memilih, dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan aman tenang tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Sukses pemilihan umum menjadi tanggung jawab bersama oleh karena itu Plt Bupati mengajak ke seluruh elemen masyarakat dan semua pihak yang terkait untuk mengawal pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Cianjur agar berlangsung dengan damai, demokratis, jujur, tanpa tekanan, aman, damai dan kondusif, untuk itu masyarakat dan pemerintah Kabupaten Cianjur siap mensukseskan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Plt Bupati pun berharap semua pihak yang terkait di Kabupaten Cianjur tentunya telah membuat langkah-langkah stategis untuk pelaksanaan tahapan pemilu khususnya dalam penanganan, ketentraman, ketertiban dan keamananan penyelenggaraan Pemilu dengan senantiasa mengedepankan berkoordinasi. (Andre/Huci)