JIB | KABUPATEN BEKASI – Anggota DPR RI Ketua Komisi X Fraksi PKB, H. Syaiful Huda mengadakan Reses III Masa Sidang 2020-2021 Daerah Pemilihan Jawa Barat VII meliputi Purwakarta, Karawang dan Bekasi.

Kali ini Reses dilaksanakan dihadapan para warga nahdliyyin di PCNU Kabupaten Bekasi tepatnya di ruang Aula PCNU Kabupaten Bekasi, Jl. KH. Mas’ud No. 164 Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan membawa tema, Khidmah NU : Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan di Kabupaten Bekasi. Jumat (26/02/2021).

Dalam Reses ini dilaksanakan secara protokol kesehatan, diikuti oleh para pengurus PCNU dan para ketua lembaga diruang aula dan diikuti pula melalui zoom meeting oleh para ketua MWC (Majlis Wakil Cabang) diberbagai kecamatan serta para badan otonom lainnya yang ada dikepengurusan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi.

Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, KH. Komarudin, MM., mengucapkan terimaksihnya atas silaturahmi ke PCNU oleh Kang Huda, anggota dewan DPR RI dari PKB. Kyai Komar berharap, agar kedepan antara NU dan PKB bisa tetap sinergi kedepannya.

“Dengan adanya silaturahmi ini, saya berharap, NU di Kabupaten Bekasi bisa terus bersinergi dengan PKB. Semoga kedepan, PKB bisa semakin besar dan bertambah kursi di parlemen,” tuturnya.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syaiful Huda mengajak kepada warga NU, agar antara NU dan PKB jangan dipisahkan, harus terus selaras dan bersinergi, “ Juz’un min Nahdlatil Ulama,” Kata Kang Huda, sapaan akrabnya.

“PKB harus mengabdi untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. NU memang bukan partai politik, tapi warga NU partai politiknya adalah PKB, jangan sampai NU terpisah dari perjuangan politik PKB,” ujarnya.

Masih kata kang Huda, “Kalo ada yang mengatakan, NU jangan berpolitik..!, saya meyakini, berarti ada orang yang ingin memanfaatkan warga NU untuk berpolitik ke partai yang lain,” ungkapnya.Kang Huda juga menyampaikan, bahwa dirinya kini sedang memperjuangkan nasib para guru honorer, salah satunya adalah peluang pengangkatan guru honorer menjadi status P3K sebanyak satu juta orang.

“Insya Alloh hal ini akan terus saya perjuangkan, termasuk beasiswa – beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi. Satu kecamatan, satu kader nahdlatul ulama lulusan SLTA, agar kuliah mendapat beasiswa sampai lulus S.1, bahkan sampai S.2 dan S.3. Tahun ini kita sudah mengusahakan memberikan beasiswa kepada kader nahdlatul ulama seluruh Indonesia sebanyak 3500 orang,” terang kang Huda.

Kang Huda juga menegaskan bahwa dirinya akan terus berkomitmen dan memperjuangkan hal – hal yang sifatnya menjadi kebutuhan masyarakat banyak, sesuai kapasitasnya di komisi X, yaitu bidang pendidikan, olahraga dan sejarah. (Obet)

JIB | KABUPATEN BEKASI – Dampak jebolnya tanggul sungai Citarum di Babakan Banten, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran yang saat ini sedang di perbaiki oleh petugas dari pemerintah berdampak merambah ke lokasi kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.

Dari data kepolisian Polres Metro Kabupaten Bekasi, para korban banjir akibat tanggul jebol di kecamatan Pebayuran, sebanyak 13.777 warga mengungsi ditempat – tempat pengungsian yang terpisah pisah. Namun ada juga warga yang tetap bertahan di rumahnya dalam keadaan seisi rumah seluruhnya tergenang air, mereka lebih memilih bertahan di rumahnya karena bingung harus mengungsi kemana dan tidak adanya alat untuk proses evakuasi karena sulitnya akses untuk dijangkau kecuali dengan perahu karet. Seperti yang dialami oleh warga Kampung Cap Jaya, Desa Setiajaya dan Kampung Cabang Dua, Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin.

Tak jarang para korban banjir yang akses lokasinya sulit terjangkau, sering terlupakan dan terlewati dari bantuan – bantuan yang datang karena sulitnya akses dan minim alat transportasi air untuk menuju lokasi korban banjir yang terisolir. Sehingga ada sebagian posko bantuan banjir yang menumpuk berbagai logistik bantuan banjir yang tidak tersalurkan.

Dalam hal ini, NU Kabupaten Bekasi sejak awal adanya musibah banjir yang melanda di Kabupaten Bekasi sudah mengintruksikan dan melaksanakan agar segenap lembaga dan organisasi badan otonom yang ada seperti Gerakan Pemuda Ansor dan Banser serta lainnya selain membuat posko – posko bantuan banjir di tempat – tempat strategis juga selalu memperhatikan kepada korban banjir yang jarang dijamah dan dibantu karena sulitnya akses menuju lokasi.

Setiap hari, siang dan malam NU dengan menggunakan sarana satu perahu karet milik Lazisnu bahkan ada yang hanya menggunakan ban dalam mobil yang di pompa angin, bahkan hanya menggunakan ember besar bak mandi, selalu berusaha mendatangi titik – titik lokasi banjir yang terisolir yang jarang terjamah oleh petugas pemerintah.

Dalam hal ini, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Bekasi, KH. Abdul Azis dengan menggunakan perahu karet menyusuri para warga korban banjir yang ada di sekitar Kp.Cap Jaya, Desa Setiajaya dan Kp. Cabang Dua, Desa Lenggah sari, Kecamatan Cabangbungin untuk memberikan bantuan berupa sembako, makanan siap saji, air mineral dan kebutuhan lainnya yang sangat urgent. Kamis (25/02/2021).

Kya Azis mengatakan, “kami hanya berbuat semampu kami. Kami bersama Lazisnu (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama) akan selalu bergerak demi kemanusiaan,” ujar Kyai Azis.

“kami akan selalu kroscek titik – titik para korban banjir yang jarang terjamah oleh para donatur lain, apa saja yang menjadi kebutuhan urgent mereka, kami akan konsolidasikan dengan Lazisnu yang nantinya akan segera dikirim,” terangnya. (SP)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Sesuatu yang wajib bagi para pengusaha untuk membuat Perijinan IMB agar jelas legalitas nya demi usaha yang akan dijalankan

Oleh sebab itu, peruntukan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB memiliki banyak ragam, seperti IMB rumah tinggal atau IMB bagi tempat usaha (komersial).

Bagi tempat usaha, syarat yang diberikan berbeda dengan pengurusan IMB rumah tinggal. Aturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dan Penegak Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2014 serta izin Mendirikan Bangunan No. 10 Tahun 2013.

Merujuk pada PP tersebut, definisi bangunan untuk fungsi usaha adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

Tempat kegiatan usaha tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukannya. Jika terjadi alih fungsi dari bangunan yang ada, maka wajib hukumnya si pemilik mengubah IMB-nya. Hal ini PT Winsa Anugerah Propertydo sudah melakukan untuk prosesnya.

Adapun bangunan rumah yang luasnya sektar 72 M2 yang sudah memilki IMB dan di lantai bawah di peruntukan untuk kantor PT. Winsa Anugerah Propertyndo yang bergerak di bidang property di karenakan meyalai aturan dan peruntukan, maka pihak pemilik merubahkan dengan perijinan IMB untuk perkantoran.

Dengan demkian pemilik PT Winsa Anugerah Propertyndo secepatnya mengurus perijinan IMB demi legalitas perusahan sesuai dengan aturan yang berlaku, adapun hal tersebut pihaknya sudah menyiapkan dokumen dokumen karena wajb mengubahnya yang tadinya rumah menjadi kantor hal ini sudah d lakukan sesuai dengan pungsinya.

“Ya karena kami sudah membuat perijinan IMB Rumah, sebagian kita gunakan untuk usaha perkantoran, kita wajib mengubah dokumen perijinan alih fungsi sesuai peruntukannya, dan sudah kami lakukan dengan bukti kertas untuk proses perijinan IMB Perkantoran” ucapnya kepada awak media, di kantornya. Rabu 24/02/2020).

Fajar selaku pemilik mengatakan, sebagai warga Negara yang baik dan taat aturan, hal tersebut sudah kami lakukan tentang proses perijinan IMB perkantoran, adapun dokumennya pun sudah kami serahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

“Maka kami sebagai pemohon masalah perijinan mekanismenya sudah kami jalankan dan sedang dalam proses untuk di jadikan peryaratan perijinan IMB Perkantoran dan ini menjadi persyaratan mutlak. Sekali lagi sudah kami jalankan” ujarnya.

Hal tersebut membuat dirinya sangat berterima kasih kepada media, SAT PP kabupaten Bekasi dan masyarakat yang sudah mengingatkan usahanya di bidang property.

“Demi kebaikan bersama sebagai manusia yang bermasyarakat dan demi kebaikan konsumen agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan sekali lagi apabila kami sebagai pemilik PT Winsa Anugerah Propertyndo menyalahi aturan tersebut sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sudah di ingat untuk menjadi warga Negara yang taat akan aturannya.” Tutupnya. (Toy)

JIB | Pematangsiantar,- Kunjungan Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi (DPP LPK), ke daerah Kota Pematangsiantar hari ini, Rabu tanggal 24 februari 2021, Ronald Harahap menyoroti persoalan lingkungan hidup di kota pematangsiantar. (24/02/2020).

Sekjen DPP LPK Ronald Harahap mengatakan masih banyak bangunan di kota Pematangsiantar yang belum mengantongi Izin Lingkungan bahkan Izin Mendirikan Bangunan.

“Dan ini saya menduga bisa keluar tanpa ada document dasar dari badan lingkungan hidup berupa rekomendasi izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup.” Ucap. Ronald Harahap Sekjen DPP LPK kepada media Jurnal Indonesia Baru.

Lanjut, Ronald hal ini yang menjadi pekerjaan rumah untuk LPK DPC kota Pematangsiantar, agar buat koreksi untuk dinas itu sendiri, dan bisa merugikan pendapatan Negara oleh segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab denga hal itu.

“Adapun terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan atau di sebut IMB, saya selaku Sekjen DPP LPK akan meminta audensi ke dinas Perizinan dan Tarukim Kota Pematangsiantar.” Jelasnya.

Saya selaku Sekjen DPP LPK, akan mempertanyakan langsung hal ini kepada dinas Peizinan dan dinas Tarukim kota pematangsiantar. Agar pelaku atau pembuatan ijin IMB taat dengan aturan-aturan yang berlaku di kota Pematangsiantar sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Red)

kata sekjen DPP LPK dengan tegas.