LAN KAB BEKASI WARNAI RAPAT MINGGON KECAMATAN BOJONG MANGU

23 September 2020

JIB | Bekasi,- Kecamatan Bojong mangu adalah kecamatan di ujung wilayah selatan Kabupaten Bekasi, setelah itu masuk kepada wilayah perbatasan Kabupaten Bogor.

Bukan rahasia lagi, wilayah ujung selatan Kabupaten Bekasi ini di kenal cukup marak peredaran narkoba, sehingga kehadiran Lembaga Anti Narkotika Kab Bekasi memberikan secercah harapan bagi anak anak negeri, untuk teredukasi akan bahaya narkotika, khususnya di kalangan remaja dan generasi milenial, di wilayah bojong mangu.

Dalam sambutannya, Camat Bojong mangu, H Agung Suganda S.Pd , MM mengatakan sangat senang dan bangga dapat kunjungan dari Lembaga Anti Narkotika Kab Bekasi, untuk memberikan dukungan dan suport agar perlahan namum pasti, wilayah bojongmangu bisa bersih dari pengaruh bahaya narkoba.

” Luar biasa, kunjungan sahabat lama saya, Edi YP yang kini menjadi ketua LAN Kab Bekasi, dan berkenan hadir dalam rapat minggon, agar memberikan pengarahan akan bahaya narkoba, sehingga lewat kesempatan tersebut, aparat Desa dan kecamatan yang hadir dapat memperhatikan dan memberikan sosialisasi ke tingkat RT, akan bahaya Narkotika, ” Ujar H Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Rabu (23/9/2020) Edi YP juga menambahkan bahwa kalau sampai saat ini, Pak Agung menjadi camat dan kita semua dapat menjadi pejabat, karena sejak muda sudah menjauhi narkoba, sehingga hari ini dapat mencapai cita cita, nah bayangkan 30 tahun lagi, Indonesia seperti apa, jika generasi penerus rusak karena narkoba,” Ujar Edi YP.

Lanjut juga acara testimoni dari Kang Endang ketua rehabilitasi LAN Kab Bekasi mengatakan bahwa sebagai pengguna narkoba selama 30 tahun, telah menimbulkan berbagai penderitaan demi penderitaan, bahkan bukan hanya dirinya, keluargapun hancur karena narkoba, namun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa terlepas dari narkoba, dan kini menjadi penggiat anti narkoba.

‘ Say no to drugs, jauhi narkoba, jangan coba – coba, ” Ujar Endang.

(Ded)

Paguyuban Warga Ciherang Wadas Akan Duduki Kantor Bupati

Asep Saepullah

23 September 2020

JIB | KARAWANG – Pasca batalnya konsultasi publik sebagai tahapan awal pembahasan Addendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) kawasan industri Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE), berkaitan dengan pembangunan hunian elite Rolling Hills yang berlokasi di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Respon dan reaksi publik nyaris tak terdengar.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Paguyuban Putra Ciherang Desa Wadas, Arifin, mengatakan, anggapan tersebut salah besar kalau masyarakat sudah tidak mempersoalkan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung.

“Kami warga Dusun Ciherang, Desa Wadas akan terus mempersoalkannya, sebelum adanya solusi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, maupun dari KJIE sendiri,” ujarnya kepada awak media, Selasa (22/9) malam.

Bahkan menurutnya, permasalahan tersebut sudah disampaikan dalam beberapa kali dalam forum rapat, mulai tingkat desa, kecamatan, bahkan Pemerintah Kabupaten (pemkab), sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

“Kami selaku pihak yang terdampak langsung, hanya meminta agar diselesaikannya persoalan yang selama ini kami tanggung dampaknya,” ungkap Arifin.

Lanjutnya, permasalahan dan dampak lainnya pastinya akan ada, yakni dengan datangnya musim penghujan dengan intensitas serta volume hujan yang tinggi. Ketika sesekali turun hujan beberapa waktu lalu, warga sudah harus menanggung dampaknya lagi. Dari mulai persoalan banjir, sampai jebolnya tanggul Cikalapa.

“Bagaimana bila musim penghujan tiba, pastinya dampak tersebut sangat dirasakan sekali. Dan hal ini tidak terbayangkan bagaimana jadinya,” jelasnya.

Kembali ditegaskan, selama belum ada solusi untuk mengatasi dampak lingkungan. Mau beribu kali melakukan rapat addendum amdal pun, tetap warga akan merasakan dampaknya. Dan warga akan tetap melakukan penolakan terhadap pengesahan Addendum Amdal tersebut.

“Bila perlu kami akan duduki kantor Bupati Karawang, sebagai bentuk protes terhadap Bupati dan meminta agar jangan dulu menandatangani Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), sebelum persoalan dampaknya dapat diatasi, dan saya yakin Bupati akan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya, dari pada mengedepankan kepentingan investor atau pengusaha,” tegas Arifin.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sundawani Karawang, H. Ranzes Iman yang juga warga Desa Wadas mengatakan, apa yang disampaikan Ketua Paguyuban Putra Ciherang, benar adanya. Sejak batalnya rapat konsultasi publik Addendum Amdal kawasan industri KJIE, tidak tinggal diam. Melalui keterangan pers nya kepada sejumlah media massa, dirinya mempertanyakan perihal tidak hadirnya pihak KJIE selaku pemrakarsa rapat tersebut.

“Padahal di kesempatan forum rapat tersebut, baik jajaran DPD Paguyuban Sundawani Karawang maupun masyarakat lingkungan, sudah mempersiapkan diri, waktu serta pemikiran untuk menyampaikan banyak persoalan yang selama ini menimpa masyarakat. Tapi sayangnya, pemrakarsa malah membatalkan agenda rapat tersebut,” sesalnya.

Bahkan ketika rapat dilaksanakan, lanjut H. Renzes, dan hasilnya Pemkab Karawang dan pihak kawasan tidak memberikan kepastian soal penanganan dampak lingkungan sebagaimana yang sudah pernah disepakati, maka tetap akan ada penolakan tanpa adanya argumentasi.

“Yang kami khawatirkan, bukan persoalan satu atau dua tahun saja dampaknya. Bila SKKLH tetap dikeluarkan tanpa adanya langkah jelas dalam mengatasi dampak lingkungan, masyarakat akan tetap menanggung dampak lingkungan untuk selamanya, khususnya warga Desa Wadas,” pungkasnya. (Supri)

Dampak Drainase Ditutup Pemborong, Kantor PWI Bekasi Kebanjiran

Asep Saepullah

22 September 2020

JIB | Kota Bekasi, – Penutupan drainase di Jalan Rawa Tembaga 3 oleh pemborong pembangunan kantor Kemenag Kota Bekasi menyebabkan banjir di beberapa kantor yang ada di jalan tersebut salah satunya kantor PWI Bekasi.

Penutupan drainase dilakukan sudah sejak sebulan lalu. Kendati sering dikritik tidak ada itikad baik dari pemborong membuka saluran yang menyumbat laju air terlebih di musim penghujan saat ini.

Wakil Ketua PWI Bekasi, Sarigokma Siregar mengatakan, pemborong sudah keterlaluan dan terlalu gegabah saat akan melaksanakan kegiatan proyek.

“Ini pemborong sudah keterlaluan. Seharusnya tidak mesti menutup drainase saat melaksanakan kegiatan proyek,” katanya, Rabu (08/01/2020) saat bertemu di lokasi proyek.

Sarigokma sengaja mendatangi lokasi menyatakan protes kepada pengawas proyek dan konsultan pengawas, Dwi dan meminta agar segera dilakukan normalisasi drainase tersebut.

Saat itu Dwi menjanjikan akan segera meminta pemborong melakukan normalisasi drainase yang telah diurug pemborong.

“Secepatnya akan kami minta agar pemborong membongkar kembali urugan yang telah menyumbat drainase,” kata Dwi.

Seperti diketahui, akibat tersumbatnya drainase yang dijadikan akses kendaraan alat berat, saat hujan air tidak dapat mengalir, menyebabkan kantor PWI Bekasi kebanjiran. Air menggenangi seluruh ruangan PWI Bekasi.

“Pemborong terlalu berani. Dekat kantor wartawan saja dia bertindak sewenang-wenang, bagaimana jika pemborong mengerjakan proyek di tempat lain, mungkin akan semakin semena-mena,” tambah Siregar.

Sementara Hendri Seksi Kesejahteraan PWI mengatakan, seharusnya pemborong membuat gorong-gorong atau menggunakan besi plat untuk menutup saluran pembuangan bukan malah mengurug saluran sehingga merugikan pihak lain akibat terdampak banjir.

“Pemborong tidak profesional. Seharusnya saat melakukan pembangunan harus juga memikirkan dampak lingkungan. Bukan semaunya saja, sehingga merugikan pihak lain,” kata Hendri.

Untuk itu dia minta agar pemerintah kota Bekasi mengambil sikap untuk tidak menimbulkan persoalan lain akibat penutupan saluran air tersebut. (Supri/Febri)

Hati-Hati Ada Akun Palsu Atas Nama “EKA SUPRIA ATMAJA” Bupati Bekasi, Meminta Sejumlah Uang

Asep Saepullah

20 September 2020

JIB | KABUPATEN BEKASI – Bupati Kabupaten Bekasi H. Eka Supria Atmaja, SH., melalui akun facebook (fb) resminya dengan nama Bang Eka mengklaripikasi adanya akun palsu dalam fb yang mengatasnamakan dirinya, Eka Supria Atmaja, dengan tampilan foto menggunakan seragam Bupati banyak menyebar beredar sering melakukan penipuan dengan berdalih meminta bantuan sumbangan dana covid-19 untuk Kabupaten Bekasi.

Akun resmi pribadi facebook milik Bupati Eka Supria Atmaja dengan nama ‘Bang Eka’
Hal tersebut secara tegas di jawab oleh Bupati Eka melalui unggahan video dirinya berdurasi 45 detik, menyanggah bahwa akun yang mengatasnamakan dirinya itu adalah palsu dan tidak benar kalau dirinya meminta sumbangan dana covid untuk warga Bekasi.

“Saya mengklaripikasi bahwa ada akun palsu yang mengatasnamakan nama saya, Eka Supria Atmaja. Di akun tersebut bahkan meminta sumbangan dana covid-19 untuk Kabupaten Bekasi yang diminta oleh saya. Dan saya pastikan, akun tersebut adalah akun palsu, dan jangan di konfirmasi atau jangan di layani,” tegas Eka dalam video yang di unggah di akun fb resminya ‘Bang Eka’ sekitar pukul 13.00 WIB. Minggu (20/09/2020).

Akun facebook palsu yang mengatasnamakan Bupati “Eka Supria Atmaja”. Sampai berita ini diterbitkan, unggahan video Bupati ini banyak menuai respon dari pertemanannya sebanyak 330 menyukai, dan 95 berbagai komentar memenuhi dalam kolom akun fb nya. (AS)

Budiyanto : Direksi PDAM TB merupakan WNI yang diangkat dan diberhentikan Bupati Bekasi

Asep Saepullah

20 September 2020

JIB | KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto mengklarifikasi tudingan hoax yang disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang kepada wartawan (baca : http://bekasiekspres.com/2020/09/20/bicara-tanpa-data-budiyanto-dituding-sebar-hoaks_).

Dijelaskan Budiyanto, terkait statementnya tentang komposisi PDAM Tirta Bhagasasi sebesar 85% Pemkab Bekasi dan 15% Pemko Bekasi itu terjadi saat dirinya menjabat anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2009 – 2014.

“Mohon maaf saya tidak menyebutkan tahunnya jadi akhirnya salah penangkapan oleh rekan rekan pers maupun mahasiswa,” ungkap Budi.

Dijelaskannya berdasarkan release dokumen Juli 2016 yang ditandatangani Dirut, Dirum dan Bagian Keuangan PDAM Tirta Bhagasasi, saham dimiliki Pemkab Bekasi senilai Rp. 226 Milyar atau setara 79,46%.

“Adapun Pemkot Bekasi senilai Rp. 58 Milyar atau setara 20,54%,” terangnya.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) itu mengingatkan keberadaan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi nomor 2 tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bekasi.

“Dalam Perda disebutkan bahwa anggota Dewan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bekasi,” jelasnya.

Artinya, pemkab Bekasi sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik kewenangan utama harus berani memutuskan dan konsisten dalam keputusannya mengenai jabatan direksi PDAM TB.

“Karena keputusan yang dikeluarkan Bupati Bekasi nantinya sah secara hukum dan sesuai mekanisme yang normatif,” terang Budiyanto.

Menyinggung adanya pihak-pihak yang tidak setuju atas keputusan Bupati Bekasi mengenai pengangkatan direksi PDAM, itu dikarenakan kuranya pemahaman terhadap kondisi sebenarnya.

“Saya mengira banyak kepentingan di luar kapasitas dan otoritas yang ujung-ujungnya memaksakan kehendak apabila tidak diakomodir.

“Saya sudah membaca hal itu secara gamblang dan detail,” jelas Budiyanto.

Sebelumnya, penolakan pengangkatan kembali Usep Rahman Salim selepas berakhirnya SK pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi pertanggal 18 Agustus 2020, reaksi publik bermunculan.

Publik menolak perpanjangan Usep sebagai Direktur Utama PDAM TB lantaran kinerjanya dianggap _jeblok_.

Ketua Lembaga Rinjanikita, Irham Firdaus kepada wartawan menyampaikan secara terang-terangan penolakannya terhadap Usep sebagai Dirut PDAM TB.

“Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja harus mengganti Usep Rahman Salim sebagai Dirut PDAM dengan segera membentuk Tim Pansel Pemilihan Direksi,” tegasnya.

Irham menilai beberapa indikator buruknya kinerja Dirut PDAM Tirta Bhagasasi adalah belum berhasil memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan besarnya hutang perusahaan yang diperkirakan hampir mencapai Rp120 milar kepada pihak ketiga.

“Kalau ditinjau dari aspek kinerja, Usep seharusnya sudah dievaluasi untuk diganti sejak lama karena kinerja buruknya dalam memimpin perusahaan plat merah ini,” kata Irham.

Selain itu, berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan PP No. 54 Tahun 2018, Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim sudah tidak mungkin untuk diangkat kembali.

Penolakan senada disampaikan Ketua LSM Benteng Bekasi Turangga Cakra Udaksana (baca: politika.co.id › 2020 › Agustus › 15).
LSM Benteng Bekasi bahkan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Usep Rahman Salim.

https://jurnalindonesiabaru.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200919-WA0364.3gp

Terpisah, koordinator Forum Pemuda Bekasi Raya (Fordasi Raya), Dadang Nurmawan menilai jajaran direksi PDAM kepemimpinan Usep sangat tidak pantas diperpanjang lantaran kinerjanya yang jauh dari kata memuaskan.

“Tak henti-hentinya pelanggan dirugikan dengan buruknya pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi, meski mereka sudah dua periode menjabat,” ujarnya.

*Mahasiswa geruduk DPRD*

Belum lama ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi dua warna, PMII dan GMNI menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (18/09/2020).

Mahasiswa menuding pengangkatan Usep oleh Bupati Bekasi sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi mengesampingkan proses mekanisme pengangkatan yang diamanahkan oleh Undang-undang.

Dalam penyampaiannya di hadapan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi demontran menduga adanya operasi senyap untuk mengangkat kembali Usep menjadi Plt. Dirut PDAM Tirta Bhagasasi.

Biro Bekasi : Endang Prabu

Polres Metro Bekasi Bansos Pembagian Air Bersih dan Sembako di Dua Desa, Wilayah Cibarusah

Asep Saepullah

20 September 2020

JIB | Kabupaten Bekasi – Kapolres Metro Bekasi Kombes pol Hendra Gunawan S,IK. M,SI yang di wakilkan kepada Kasat Lantas Polres Metro Bekasi AKBP Ojo Ruslani S.SOS. M.SI, untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ke – 65 tahun 2020 sabtu (19/09/2020) pukul 08.00 WIB, sampai dengan selesai

“Giat bakti sosial oleh Polres Metro Bekasi yang dilaksanan oleh Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, pemberian 100 paket sembako dan air bersih kepada masyarakat Desa Sirnajati dan Ridogalih” ungkap, AKBP Ojo Ruslani S.SOS. M.SI, selaku Kasat Lantas Polres Metro Bekasi yang mewakili Kapolres Metro Bekasi kepada jurnal indonesia baru.

Lanjut, Kasat Lantas Metro Bekasi saat memimpin kegiatan sosial mengatakan bahwa kegiatan Bansos ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian Polisi kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid -19 juga kekeringan karena kemarau di wilayah hukum Polsek Cibarusah Polres Metro Bekasi Kabupaten.

“Kegiatan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memberikan bantuan untuk meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak covid -19 juga kekeringan air bersih” ucap, Ojo Ruslani.

Masih kata, Ojo saya berharap kepada masyarakat Cibarusah agar selalu patuh dan menerapkan 3M yaitu Mencuci tangan, Menggunakan masker dan Menjaga jarak agar kita semua bisa memutus mata rantai Covid -19.

Sementara Kapolsek Cibarusah AKP Sukarman SH melalui Iptu Nabang Supriyono selaku Waka Polsek Cibarusah mengatakan kegiatan sosial ini sangat membantu masyarakat yang dalam kondisi terdampak Covid -19 dan kekeringan air bersih.

“Alhamdulilah kegiatan ini sangat membantu meringankan beban masyarakat wilayah kami” ucap, Iptu Nanang Supriyon. (End)

“Penyebab Banjir, Tidak Ada Kesadaran Masyarakat Membuang Sampah ke Kali” Tumpukan Sampah di Kali Jambe Bekasi Dibersihkan

Asep Saepullah

19 September 2020

JIB | KABUPATEN BEKASI – Kali Jambe yang melintasi perbatasan Kecamatan Tambun Selatan dan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi selama ini ditengarai menjadi penyebab banjir di daerah sekitar. Memasuki musim hujan, puluhan petugas kebersihan pun diterjunkan untuk mengangkut sampah dan tumpukan lumpur di kali tersebut, Sabtu (19/9/2020).

Camat Tambun Selatan Junaefi mengatakan setiap tahun di wilayahnya kerap kebanjiran dengan ketinggian satu sampai satu setengah meter. Setahun bisa dua kali kebanjiran.

“Oleh sebab itu, pihaknya berinisiatif membersihkan kali dari tumpukan sampah dan lumpur. “Ada sekitar 70 orang yang kita libatkan membersihkan kali ini,” ucap Junaefi.

Lebih lanjut Junaefi menyebutkan kalau sampah plastik yang paling banyak terdapat di kali sehingga menghambat aliran sungai.

”Oleh sebab itu saya menghimbau kepada para pedagang dan masyarakat sekitar jangan membuang sampah di kali karena akan berdampak kebanjiran saat musim hujan nanti,” ujarnya lagi.

Sementara terkait mengecilnya kali, Junaefi berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat supaya Kali Jambe dinormalisasi.

“Bahkan saya juga minta kali ini sekalian dibikin banjir kanal (BKT) seperti yang ada di Jakarta,” tutupnya. (Erpan)

Warga Sindang Mulya Sangat Terimakasih Kepada Bupati Bekasi, Program Rutilahu Hampir Selesai.

Asep Saepullah

19 September 2020

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Monitoring dan Evaluasi Rutilahu kabupaten Bekasi melakukan kegiatan Monev di sejumlah pembangunan rutilahu di desa Sindang Mulya kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Adapun program tersebut
pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), di desa Sindang Mulya tahun 2020, sudah hampir selesai dan pada saat ini progresnya sudah mencapai 90% diharapkan dengan adanya program ini masyarakat bisa hidup lebih baik.

Ketua Tim Monev Cecep di dampingi Hadi dan Neneng Selmi mengatakan kami dari Tim monev Bekasi yang di tugaskan di Desa Sindang Mulya pada prinsipnya mengenai bantuan program Rutilahu pembangunannya harus di sesuaikan dengan konsep pembangunan yang sudah di rencanakan sebelumnya.

“Untuk kontruksi pembangunan harus memenuhi standar dan syarat rumah tahan gempa dengan mengutamakan struktur bangunan.” Ucap, Cecep.

Lanjut, Cecep, Alhamdulilah dengan monev ini kami di sambut dengan ramah oleh tim pelaksana dari Desa Sindang Mulya saudara lili dan tim dalan proses pembangunan Rutilahu, adapun keseluruhan ada 25 rumah yang di benahi yang lokasinya bertempat di dusun 1 ada 19 titik dusun 2 ada 1titik dan di dusun 3 ada 5 titik.

Kepala Desa Sindang Mulya R Selpia Indriyani SE mengatakan kami menyambut baik dan mendukung serta mengapresiasi atas bantuan pembangunan Rutilahu di Desa kami.

“Sekali lagi kami bersama jajaran Desa mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi melalui Dinas terkait atas bantuan tersebut mudah-mudahan kedepan jika ada program lagi kita akan ajukan yang belum mendapatkan bantuan” Ungkapnya.

Lanjut, Selpia, Karna masih banyak yang belum tersentuh bantuan, kami berharap untuk kedepannya bisa lebih banyak dapat program Rutilahu.

Sementara di tempat yang sama pelaksana lapangan dari Desa Sindang Mulya lili mengatakan pekerjaan pembangunan sudah hampir 80% dan bahkan 100%.

“Adapun yang belum selesai akan kita selesaikan secepatnya” Tutupnya.( End )

SEKJEN DPP LPK : Geram Dengan Ucapan Seorang Presidium IPW, Dan Harus Dibuktikan Jangan Menimbulkan Permasalahan di Masyarakat

Asep Saepullah

19 September 2020

JIB | Padangsidimpuan,- Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane baru saja mengatakan adanya oknum polisi yang meminta jatah proyek dibeberapa dinas di GBK Padangsidimpuan hingga berujung pemeriksaan.

Dalam ucapannya, menurut Neta pemeriksaan tersebut berujung istri kadis meninggal dunia, Bahkan Neta juga meminta KPK untuk menangkap oknum polisi yang meminta jatah proyek tersebut.

Menyikapi pernyataan kontroversi Neta S Pane itu mengundang kritik dari Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi (DPP LPK) menilai apa yang disampaikan Neta terlalu berlebihan.

“Bung Neta ini terlalu berlebihan, pernyataan tentang istri kadis meninggal dunia karna pemeriksaan polisi harus segera di klarifikasi kebenarannya, sebelum bias ditengah masyarakat,” Jelas Ronal Harahap kepada kepada awak media.

Pihaknya juga menilai apa yang disampaikan Neta agar KPK menangkap oknum polisi yang meminta jatah proyek adalah narasi kegaduhan yang belum bisa dibuktikan.

“Sekelas IPW harusnya berbicara skala makro, mengapa Neta tidak kritik bahwa KPK dinilai lalai deteksi potensi suap Cakada perihal rekomendasi dari parpol untuk 270 daerah dan 9 provinsi se-Indonesia,” tanya Ronald selaku Sekretaris DPP LPK.

Padahal, lanjut Ronald, pencegahan korupsi yang kemudian menghambat pembangunan harus dideteksi dari hulu seperti potensi suap antara Calon Kepala Daerah dengan oknum Pimpinan Partai politik. Sekretaris DPP LPK mendesak Neta S Pane agar segera mengklarifikasi terkait meninggalnya istri kadis karna diperiksa polisi, sebelum berujung informasi bohong dan mengakibatkan terjadinya kecurigaan masyarakat terhadap kepolisian.

“Jika tidak benar, bung Neta harus kooperatif dan siap meminta maaf sebelum terjadi bias dan timbulnya kecurigaan masyarakat kepada institusi kepolisian,” Ucapnya.

Terkait hal, bahwa, Istri Kadis meninggal dunia diduga terkonfirmasi Covid-19 Pada 31 Agustus 2020, puluhan warga silandit, Desa Aek Bayur, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, melakukan aksi penolakan penguburan salah seorang jenazah COVID-19, yang diduga salah seorang istri kadis.

Warga berkumpul di tengah badan jalan untuk melakukan aksi protes penolakan pemakaman jenazah suspek COVID-19, membentangkan spanduk, hingga nekat membakar ban.

Saat itu, masyarakat tetap bertahan dan sepakat menolak jenazah dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 yang berada di dekat dengan lingkungan mereka. Aksi tersebut bisa diredam, setelah Wali Kota Padangsidimpuan, bersama Kapolres dan Dandim 0212/TS, langsung mendatangi dan bertemu dengan masyarakat setempat. (TIM)
(Red/Tim)

Geng Motor Bacok Tukang Parkir

Asep Saepullah

19 September 2020

JIB | BEKASI – Gerombolan geng motor kembali semakin marak beraksi melakukan tindakan brutal membabi buta memangsa setiap orang yang ada sekitaran pinggiran jalan raya yang di lalui oleh mereka.

Hal ini terjadi kepada inisial HS alias Qinoy (25 th) yang tinggal di Kampung Kaum Utara, RT/RW.01/01, Desa Tanjung Sari, Cikarang Utara, seorang juru parkir jalan putaran pengendara sepeda motor arah dari Lemahabang berputar ke arah Karawang di Jalan Raya Jendral Urip Sumoharjo, Lemahabang, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekitar pukul 03.00 WIB dini hari menjelang pagi. Sabtu (19/09/2020).

Korban HS mengalami luka bacok serius dengan senjata tajam pada bagian punggung, sehingga dilarikan ke rumah sakit Annisa sehingga harus dilakukan penanganan serius dan dengan beberapa jahitan.

HS, pemuda yang belum berkeluarga sehari-harinya hanya bekerja serabutan dan keluarga dalam tarap ekonomi menengah ke bawah, saat ini merasa kesulitan dalam biaya pengobatan. Karena dalam hal kejadian seperti ini, pihak BPJS tidak mengcovernya.

“Mana kasus kriminal mah, kaga di cover ama BPJS…! Ini baru obat doang, sembilan ratus. Belum biaya jahitan ama ruangannya…!,” ucap bibinya dalam pesan suara dengan bahasa khas Cikarang.

Keluarga berharap, agar ada perhatian dan bantuan kepada pemerintah untuk meringankan biaya pengobatan kepada saudaranya yang mengalami tindak kriminal oleh gerombolan geng motor tersebut.

Seorang tokoh pemuda disekitar kampung tersebut menyampaikan kepada awak media, agar para gerombolan geng motor yang semakin merajarela ini, berharap kepada para pihak kepolisian agar benar-benar bisa menangkap dan mengamankannya sehingga bisa diberikan efek jera yang maksimal agar suasana aman benar-benar bisa di rasa oleh masyarakat.

“Kalo malem, ada geng motor yang suka bacok siapa aja yang di temuinya di pinggir jalan. Kalo siang, makin rame ada begal motor yang bawa pistol, maen tembak aja. Gimana mau aman negara ini…!,” ucapnya, geram. (Erpan)

1...242243244...518 Page 243 of 518

Stay connected