JIB | Kabupaten Bekasi,- Dari pantauan media online jurnalindonesiabaru.com pada Sabtu (02/05/2020) di Kantor Pemdes Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Bansos berupa paket sembako dari Dinsos Pemkab Bekasi, pendistribusian bansos di terima oleh Pemdes Cibarusah Kota pada Sabtu (02/05/2020) sekitar jam 4 sore. pendistribusian bansos tersebut di lakukan oleh Dinsos Pemkab Bekasi untuk warga yang terdampak covid 19. berikut gugus tugas percepatan penanganan covid 19 di Pemkab Bekasi.

Dalam pendistribusian bansos tersebut yang di salurkan oleh Pemdes Cibarusah Kota di berikan langsung pada masing-masing RT, pendistribusian bansos tersebut turut di pantau langsung oleh Iwan Setiawan Kepala Desa Cibarusah Kota, staf Desa, Petugas PSM Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Cibarusah Kota.

Sesuai dengan data dari Dinsos Kabupaten Bekasi. Pemdes Cibarusah Kota mendapatkan bantuan sebanyak 785 Kepala Keluarga yang terdampak covid 19.

Iwan Setiawan Kades Cibarusah saat di tanya oleh media online jurnalindonesiabaru.com mengenai bantuan tersebut menuturkan,” Kami sebagai Kades Cibarusah Kota sudah melakukan upaya untuk membantu warga Cibarusah Kota yang terdampak covid 19, dengan data yang kami sodorkan ke Dinas terkait katanya.

Namun apa boleh buat, setelah bansos tersebut turun pada hari ini. ternyata Pemdes Cibarusah Kota hanya mendapatkan bantuan sebanyak 785 Kepala Keluarga imbuhnya.

Menurut Iwan,semoga bantuan sosial yang di terima oleh penerima bantuan sosial tersebut dapat bermanfaat.dan kami ucapkan terimakasih pada Dinsos Pemkab Bekasi yang telah mendistribusikan bansos tersebut pada Pemdes Cibarusah Kota pungkasnya. (ded/end).

JIB | KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, meminta para pengusaha untuk tidak menjadikan persoalan pandemi covid 19 ini untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak membayar hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.

Hal itu diungkapkannya saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis di RS Anisa Cikarang bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Jumat (1/5).

Menurut aktivis buruh FSPMI ini,PHK adalah upaya terakhir ketika semua proses sudah dijalankan, apakah proses merumahkan karyawan, pengurangan jam krja, hingga efisiensi gaji-gaji pimpinan petusahaan.

“Jangan ketika beberapa tahun yang lalu mereka (pengusaha) mendapatkan keuntungan, tetapi ketika musibah ini terjadi pengusaha lantas melakukan PHK, rasanya gak fair, hanya karena persoalan sebentar pengusaha melakukan upaya PHK,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, selama pandemi covid 19 ini, serikat pekerja rutin melakukan kampanye virtual untuk menyampaikan isu dalam peringatan mayday ini, diantaranya tolak omnibus law, stop PHK, liburkan buruh serta bayar upah dan THR secara penuh.

“Saat ini sudah banyak buruh yang sudah terpapar covid 19 seperti karyawan PT Denso Indonesia, Sampoerna di Surabaya, Yamaha Jakarta dan beberapa daerah lain. Jika meliburkan karyawan mengganggu ekonomi kami minta untuk diliburkan secara bergilir,” jelasnya.

Serikat pekerja juga terus melakukan konsolidasi untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga sosial distancing, tidak mudik, menjaga kesehatan dengan memakai masker, dan hand sanitizer. Menurutnya semua pihak harus bekerjasama karena ini menyangkut nyawa manusia.

“Pak Presiden juga sudah menyatakan untuk selalu optimis. Beliau menyatakan hanya tiga negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif dalam masa pandemi covid 19 ini yaitu Cina dengan 2 sampai 3 persen, India 1,7 persen dan Indonesia 0,5 persen. Karena itu dibalik semua ini masih ada hikmah dan peluang untuk sesuatu yg lebih baik,” paparnya. (red)

JIB|Kabupaten Bekasi,- Gugus tugas percepatan penanganan covid 19, Kecamatan Cibarusah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan dan kegiatan bansos pada ODP/PDP di Desa Sindangmulya, Wibawamulya, Cibarusah Kota, Cibarusah Jaya, Ridomanah dan Ridogalih.

Serangkaian kegiatan gugus tugas Kecamatan Cibarusah tersebut turut di dukung oleh Muspika Cibarusah, Polsek Cibarusah, Koramil 09 Cibarusah, Puskeamas Cibarusah, Segenap Organisasi dan Masyarakat Cibarusah.

dr.Adi Pranaya Ka UPTD Puskesmas Cibarusah saat di hubungi oleh media online jurnalindonesiabaru.com pada Kamis (30/04/2020) mengenai hal tersebut menuturkan Kami sebagai gugus tugas percepatan penanganan covid 19 di Kecamatan Cibarusah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan pada ODP/PDP dan berikut serangkaian giat bantuan sosial, pemeriksaan (Rapide tes) dan lain-lain.

“Dalam serangkaian giat percepatan penanganan covid 19 di Kecamatan Cibarusah, yang kami lakukan tersebut turut di laporkan pula pada Muspika Cibarusah berikut agar tidak terjadi kepanikan maka kami beritahukan pada Masyarakat Cibarusah mengenai covid 19 dan kalaupun kurang jelas silakan konfirmasi pada kami” katanya.

Adapun serangkaian giat tersebut di dukung pula oleh Puskesmas Cibarusah, Polsek Cibarusah, Koramil 09 Cibarusah, Organisasi dan Masyarakat.

Berikut laporan giat gugus tugas Kecamatan Cibarusah percepatan penanganan covid 19 kamis 30 April 2020 jam 12:30 WIB, jumlah ODP/PDP ada 107 orang, dengan jumlah lulus isolasi 14 hari sudah 62 orang dan yang wafat 1 orang (Rapide tes negatif), 1 PCR positif (sudah isolasi)5 rapid tes positif sudah isolasi dan rencana swab+PCR), hasil swab kontak erat PCR positif di satu Desa yang di lakukan pengambilan swab hari kamis.

Kemudian dari 23 April 2020 sudah ada hasil per 27 April 2020 yaitu semua kontak erat negatif covid 19. Sedangkan untuk 29 April 2020 jam 12:00 WIB pasca pemeriksaan Rapide tes di 2 Desa untuk ODP/PDP di dapatkan 1 rapit tes positif, sudah isolasi mandiri, pelancakan kontak erat dan rencana swab PCR, dan pada 29 April 2020 sekitar jam 16:00 WIB 1 warga PDP meninggal di RS (hasil swab belum ada) saat ini jenazah di persiapkan untuk di makamkan di pemakaman khuksus covid 19 di Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat.

Untuk kontak erat sudah menjadi ODP isolasi mandiri, per 21 April 2020 pada jam 21:00 WIB pasca pemeriksaan Rapide tes di RS hasilnya 1 Rapide tes positif sudah isolasi mandiri berikut sudah di lakukan pelacakan kontak erat dan rencana swab PCR.

Pada 30 April 2020 jam 12:15 WIB pasca pemeriksaan rapid tes di 2 Desa untuk ODP/PDP di dapatkan 1 rapid tes positif dan sudah isolasi mandiri berikut sudah pelacakan kontak erat dan rencana swab PCR. dan dari Enam Desa yang berada di wilayah Kecamatan agar selalu terus melakukan pencegahan covid 19 dan berikut informasi berkelanjutan pada gugus tugas covid 19 Kecamatan Cibarusah dan hal tersebut sekaligus untuk informasi dan komunikasi pada Masyarakat Cibarusah mengenai percepatan penanganan covid 19. (Ded/End)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.6 Tahun 2020. Tentang perubahan peraturan Kemendes No.11 tahun 2019. Tentang prioritas pembangunan dana desa dan peraturan bupati kabupaten bekasi No. 97/Kep. 129.DPMD/2020, Tentang penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19. Kamis, (30/04/2020).

Pemdes Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Bantuan Langsung Tunai tahun 2020. Bertempat di aula gedung pertemuan kantor Desa Nagasari. Acara dihadiri, Darkim Nurseha, SE. M.Si, PJ Kepala desa, Yusup Mulyadi, S.Pd, M.Si, ketua BPD, PKH, PKSK, Bimaspol, Babinsa, serta para RT dan RW.

Dalam acara rapat tersebut dibahas jumlah keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber Dana Desa tahun 2020. Menurut Darkim, dari alokasi dana desa ada sekitar 237 keluarga yang akan menerima bantuan dana tunai selama 3 bulan berturut-turut.

“Untuk bantuan yang lain, dari KKS 146, dari Kabupaten 142. dari provinsi 63, dari Kemensos 7, dari PKH 278, dari BNPT 396, dan ada sisa 464 KK yang belum terdaptar menerima bantuan yang nantinya akan dilakukan verifikasi ulang” Terang, Darkim.

Sementara itu Yusup ketua BPD, menyampaikan harapannya agar dana bantuan bisa tepat sasaran.

“Dana bantuan tunai maupun sembako bisa tepat sasaran, hingga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Nagasari” pungkas Yusup. (Dede)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Sejumlah pasien mengeluhkan pelayanan RSUD Cibitung, ketika mereka harus melakukan medis CT-can dan CT-Thorak. Belum lama ini.

Susanto (56) warga papan mas yang di temui oleh awak media mengatakan dirinya saat itu sedang mengantarkan warganya Budi Susilo yg mengalami jatuh dari ruko lantai 5.

Susanto menuturkan jika dokter yang menangani warganya menyatakan bahwa pasien bersangkutan harus melalui tindakan medis CT-can dan CT-Thorak.

Namun, karena alat yang di maksud sedang rusak pasien di rujuk untuk melakukan CT-Thorax di RS Hermina Grand wisata.

“Kata dokter, alat CT-Scan di RSUD Cibitung sudah lama rusak. Hingga saya harus membawa warga saya ke RS lain,” Kata Susanto.

Akibatnya dirinya harus mengeluarkan biaya lebih yang tentunya amat memberatkan.

“Kasihan kalau ternyata ada pasien yang berasal dari warga yg tidak mampu, pak,” tambahnya.

Direktur RSUD Cibitung, dr Sumarti, yang dihubungi melalui WA membenarkan jika alat CT Scan memang sedang rusak.

“Sudah lama rusaknya, sebelum saya menjabat di RSUD,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakan dr Sumarti, saat ini pihaknya sedang menunggu spare-part guna perbaikan alat dimaksud dari Singapore.

Pada kesempatah terpisah anggota komisi IV DPRD Kab Bekasi, dr. Asep Supri Atmaja dalam komunikasi melalui whatsapp menyatakan akan segera berkomunikasi dengan direktur RSUD Cibitung.

“saya belum bisa komentar, nanti saya segera akan mengkomunikasikan masalah ini ke direktur RSUD Kabupaten Bekasi ya, bang”. (Red)

JIB | Sukabumi, – Disnakertrans Kabupaten Sukabumi berikan informasi terkait data PPTKIS yang ada di Kabupaten Sukabumi, diperoleh informasi bahwa tercatat 92 PPTKIS yang legal, Kamis (30/04/20).

Namun tidak menutup kemungkinan 92 perusahan tersebut dalam pelaksanaanya bisa saja melanggar aturan apabila tidak di awasi.

Bahwa PPTKIS yang illegal masih banyak namun sampai saat ini menjadi kesulitan untuk mengungkap jaringan dan agen – agen nya.

Karena setiap ada kasus, sidak pihak calon TKI dan keluarga selalu tutup mulut tidak mau memberikan informasi terkait PT atau Agen-agen Sponsor yang illegal tersebut.

Sehingga di harapkan ada kerjasama dengan pihak kepolisian (POLRI) untuk menyelidiki dan menindak para pelaku.

Yang rentan dalam pelanggaran kasus ini adalah pemalsuan ID, Umur, dan pemalsual ijin suami serta orang tua.

Jumlah data penempatan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2017 s.d 2019 di Kabupaten. Sukabumi yaitu Tahun 2017 sebanyak 1.928 Tahun 2018 sebanyak 1.818 Tahun 2019 sebanyak 1.799 orang.

Drs. H. Agus Ernawan Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab. Sukabumi menjelaskan dalam memberikan informasi terkait data PPTKIS yang ada di Kab. Sukabumi diperoleh informasi bahwa tercatat 92 PPTKIS yang legal.

“Karena setiap ada kasus dan sidak pihak calon TKI dan keluarga selalu tutup mulut tidak mau memberikan informasi terkait PT/Agen-agen/Sponsor yang illegal tersebut. Saya berharap kita harus bekerjasama dengan dengan pihak kepolisian (POLRI) untuk mengkap kasus ilegal para TKI ilegal dan menindak para pelaku” Ucapnya.

Agus menambahkan yang rentan dalam pelanggaran kasus ini adalah pemalsuan ID, Umur, dan pemalsual ijin suami serta orang tua. Sehingga lolos menjadi TKI Legal.

Irfan Poranika sebagai agen PJTKI perekrutan TKI asal Kabupaten Sukabumi dari PT. Tifar Admanco yang beralamat di Kampung. Marinjung Tengah RT 02/01 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Agen perekrutan TKI asal Kabupaten Sukabumi dari PT. Tifar Admanco memiliki pengaruh terhadap cara pandang yang luas dalam hal mengkoordinir para calon TKI Kab. Sukabumi.

Masih kata Irfan ,Poranika dan kelompoknya sebagai agen PJTKI perekrutan TKI asal Kabupaten Sukabumi bersedia bekerjasama dan bersinergi dengan Polri dan Pemerintah dalam kegiatan mendukung terselenggaranya penyaluran TKI secara legal.

Menjamin buruh migran terhindar dari pelanggaran hak dan perdagangan orang dan mentaati sesuai peraturan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi praktek PJTKI illegal bersedia melaporkan kepada kepolisian serta dalam situasi pandemi ini dapat membantu dan mendukung pemerintah dalam penananganan Covid 19 yang kaitanya dengan pemberangkatan dan pemulangan TKI.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Jawa Barat aman dan kondusif,dengan membentangkan sepanduk “Mendukung Tugas Polri dan Pemerintah Khususnya dalam Penyaluran TKI Secara Legal Serta Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Pandemic Covid 19 guna terciptanya Stabilitas Kamtibmas Di Jawa Barat”.

Kemudian masyarakat setempat juga ikut mendukung dengan Melawan praktek Perdagangan Manusia Berkedok PJTKI Ilegal dan jika ada akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi,-Dalam rangka mengoptimalkan data untuk orang tidak mampu dan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan.yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat berikut agar bansos di rasakan langsung oleh yang berhak dan merata dalam berbagai bantuan sosial baik dari Pemerintah, Gubernur, Pemkab, Desa, PKH dan BPNT.

Maka di perlukan verifikasi, finalisasi data daftar calon yang sangat akurat bagi penerima bantuan sosial, dan hal tersebut di lakukan oleh Pemdes Sindangmulya dengan menggelar “Verifikasi, Finalisasi Daftar Calon Penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2020″ berikut bantuan sosial yang lainnya turut di lakukan verifikasi data.giat tersebut di lakukan pada Rabu (29/04/2020)di Aula Kantor Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Acara giat tersebut turut di hadiri oleh Ace sekdes Sindangmulya mewakili Kades Sindangmulya R Selpia Indriyani SE, staf Desa, Dinsos Kab Bekasi, H Januar kasiepem Kec Cibarusah, Usman Ketua BPD Sindangmulya dan Anggota, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Sindangmulya, RT, RW dan Kadus, Pendamping Desa, PSM Desa, Karang Taruna Sindangmulya dan lain-lain.

R Selpia Indriyani SE Kades Sindangmulya saat di hubungi oleh media online jurnalindonesiabaru.com mengenai hal tersebut mengatakan,”kami sebagai Kepala Desa Sindangmulya sangat mendukung giat Musdes-Sus tersebut dalam rangka melakukan verifikasi,finalisasi daftar calon penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2020 dan berikut bantuan sosial yang lainnya” ujarnya.

Dengan di lakukan Musdes-Sus tersebut oleh Pemdes Sindangmulya dalam verifikasi data, mudah-mudahan apa yang telah di lakukan oleh Pemdes Sindangmulya dalam bantuan sosial baik dari Pemerintah, Gubernur, Pemkab, Desa, PKH dan BPNT tidak ada data double pada penerima bantuan.

Selpia menambahkan, hal tersebut sangat di perlukan agar segala bantuan sosial dapat di rasakan langsung oleh penerima bantuan ataupun warga yang sangat tidak mampu,dalam bansos tersebut sekaligus untuk mendukung Pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan dan berikut bantuan betul-betul merata pada warga yang sangat tidak mampu katanya.

Menurut Selpia semoga dengan di lakukan verifikasi tersebut mengenai data pada warga yang tidak mampu di Pemdes Sindangmulya tidak ada lagi kecemburuan sosial antar warga, karena Musdes verifikasi data untuk penerima bantuan sosial telah di lakukan.

“Semoga bansos pada warga tidak mampu berjalan dengan baik dan bener serta tepat sasaran dan merata” pungkasnya.

Di kesempatan yang lain, Usman Ketua BPD Sindangmulya saat di konfirmasi media online jurnalindonesiabaru.com mengenai hal tersebut menuturkan menuturkan,”Kami sangat mendukung dalam Musdes-Sus tersebut yang di lakukan Pemdes Sindangmulya

“Dalam melakukan verifikasi, finalisasi daftar calon penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2020 dan berikut bantuan sosial yang lainnya” ujarnya.

Menurut Usman kenapa hal tersebut di lakukan karena dalam bantuan sosial ada 6 item yang sangat urgent di antaranya bansos Presiden, Gubernur, Pemkab, Desa, PKH dan BPNT. Musdes-Sus sangat di perlukan agar tidak terjadi double data pada warga penerima bantuan berikut agar tidak terjadi kecemberuan sosial.

“Dan langkah tersebut menurut kami sangat baik agar bantuan tepat sasaran dan merata yang kemudian di rasakan langsung oleh warga yang sangat membutuhkan bantuan. mengenai dana desa untuk saat ini yang paling utama di alokasikan untuk penanggulangan covid 19, Padat Karya dan BLT dan jika alokasi anggaran Desa tersebut tidak cukup di tahap ke I maka bisa di lanjutkan ke tahap ke II” katanya.

Harapan kami ke depan semoga dengan di berikannya bantuan BLT 600 ribu selama tiga bulan pada warga penerima bantuan tersebut dapat bermanfaat, dan berikut melalui verifikasi data dengan sebenar-benarnya pada warga di Sindangmulya.

“Mudah-mudahan berbagai bantuan sosial pada warga tidak mampu berjalan dengan baik dan lancar” pungkasnya. (Ded/End).

JIB|Kabupaten Bekasi,-Akses jalan di Kp Cihoe Desa Ridomanah menuju Desa Medalkrisna mengalami longsor dari pantauan media online jurnalindonesiabaru.com pada Rabu (29/04/2020) di lokasi jalan tersebut mengalami longsor yang cukup lumayan berat yang di mana jalan dalam kondisi belah yang di perkirakan sepanjang 50 meter dan berikut jalan sudah miring ke bawah.

Otomatis warga setempat dan warga yang lainnya terutama yang memakai roda dua maupun roda empat dan sering melintasi jalan tersebut menjadi terganggu.terutama untuk roda empat untuk saat ini tidak bisa melintasi jalan tersebut dan sementara bagi pengendara roda empat, jalan di alihkan ke akses jalan yang lain.karena kondisi jalan tidak memungkinkan untuk di lalui roda empat.

Oden Kepala Desa Ridomanah saat di temui media online jurnalindonesiabaru.com pada Rabu (29/04/2020) di kantornya mengenai hal tersebut mengatakan,”kami sangat berharap agar anda melihat ke lokasi jalan tersebut dan mungkin dengan melihat langsung ke lokasi jalan,dan dengan melihat langsung kondisi yang sebenarnya jalan tersebut ujarnya.

Kata Oden dengan kondisi jalan yang seperti itu,warga setempat dan berikut warga yang lainnya yang sering melintasi jalan tersebut terutama yang memakai roda dua agar berhati-hati.dan untuk roda empat untuk sementara tidak bisa melewati jalan tersebut.dan kami sebagai Kepala Desa di sini sudah memberitahukan pada aparatur Desa Ridomanah agar jalan tersebut di pakai garis pengamanan ataupun memakai tanda pemberitahuan bahwa jalan tersebut dalam kondisi longsor.dan kami sangat berharap agar Dinas terkait untuk secepatnya memperbaiki jalan tersebut karena akses jalan sangat di butuhkan sekali pungkasnya.(Ded/Enda)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Pasca di laporkannya H. Jamaludin HR, ke Polres Metro Bekasi, oleh salah satu warga Kabupaten Bekasi, terkait pencemaran nama baik, kepada salah satu pejabat Legislatif di Kabupaten Bekasi, H. Jamaludin HR, dihadapan awak media di pada hari senin, (27/04/2020), H. Jamaludin HR memberikan keterangan.

Dalam keteranganya H. Jamaludin AR mengatakan jika ramainya pemberitaan mengenai dirinya yang dianggap menghina salah satu pejabat Kabupaten Bekasi, dirinya mengaku hal tersebut hanya spontanitas saja, tidak maksud yang ditujukan kepada salah salah satu pihak ataupun sengaja melakukan penghinaan.

“Saya hanya spontanitas saja dan tidak beniat jauh menghina atau melecehkan melalui kata kepada salahsatu pihak, itu hanya bahasa guyonan, saya tidak menyebutkan nama dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi saya nulis hanya ketua DPRD saja, saya tidak mencaci dan memaki seperti yang di beritakan di media”. Jelasnya Jamal saat Jumpa Pers kediamannya.

Lebih lanjut Jamal mengaku, secara pribadi sudah meminta maaf kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bang Ari melalui Telpon, dan sarankan untuk menghapus coment tersebut, tetapi sudah satu jam tidak bisa di hapus.

“Saya sudah menghubungi Ketua Dewan Melalui Telpon, dan meminta Maaf, dan beliau menyarankan untuk menghapus Chat saya tersebut, namun Chatnya sudah tidak bisa dihapus”. Pungkasnya

H. Jamal menyayangkan jika permasalahan tersebut sampai ada pihak yang mengait-ngaitkan dengan pencalonan dirinya sebagai salah satu. Calon Kepala Desa di Desa Tanjung sari, dan untuk langkah selanjutnya dirinya berencana akan melakukan laporan balik ke pihak Kepolisian, karena menganggap urusan tersebut tidak perlu terlalu melebar hingga menyinggung pencalonannya bahkan sampai dirinya dilaporkan ke Polisi.

“Saya terima jika statment tersebut dipermasalahkan, namun urusan Pribadi saya selalu Calkades tidak usah dibawa-bawa, karena urusan ini sudah melebar dan saya sudah dilaporkan, jadi saya akan melakukan laporan balik ke pihak berwajib”. Tutupnya.

Biro Bekasi : Endang Prabu

JIB | Kabupaten Bekasi,- Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyepakati perpanjangan masa PSBB tahap kedua yang akan dilakukan hingga 14 hari. Hal itu diputuskan usai Bupati Bekasi bersama Forkopimda Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ruang Rapat Bupati, Senin (27/4).

Putusan kesepakatan perpanjangan pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bekasi kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diajukan kepada Kementrian Kesehatan RI.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan berdasarkan pelaksanaan PSBB yang telah berlangsung sejak 15 April 2020, bahwa jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi mengalami pergerakan yang stagnan meskipun demikian hingga saat ini masih ada penambahan jumlah kasus Positif sehingga perpanjangan PSBB perlu dilakukan.

“Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi terkait Covid-19 kita flat, artinya kecenderungannya menurun. Ini merupakan hasil kerja keras bersama. Tetapi kita lihat ini belum permanen. Jadi karena belum permanen kita lanjutkan PSBB selama 14 hari,”ucapnya.

Ia juga menyampaikan, menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, saat ini jumlah pasien Covid-19 baik Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif memiliki kecenderungan yang menurun. Atau turun kurang lebih 13% pada saat sebelum masa PSBB berlangsung.

“Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan, penerapannya masih sama dengan PSBB tahap pertama. Beberapa titik cek point juga tetap kita siapkan,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, beberapa masalah yang timbul selama masa PSBB, diantaranya, banyaknya masyarakat yang masih beraktifitas di luar rumah dengan alasan bekerja, rendahnya kesadaran menggunakan masker, dan pelaku usaha non vital yang tetap membuka usahanya.

“Ini harus kita galakan terus. Tadi saya sempat berdiskusi terkait dengan SGC ini kan pusat ekonomi yang ada di Cikarang. Karena memang yang berdagang di Cikarang merupakan penduduk lokal. Kita carikan solusi, terkait pusat-pusat ekonomi. Itu nanti akan kita upayakan bagaimana caranya yang menjadi pusat ekonomi yang menjadi pergerakan di masyarakat,” ujarnya.

Perihal bantuan sosial kepada warga yang terdampak, Bupati Eka menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini telah mendistribusikan sebanyak 12.000 paket bantuan untuk 4 kecamatan diantaranya Kecamatan Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Selatan dan Muaragembong.

“Terkait dengan bantuan. Kita sudah memberikan bantuan 4 kecamatan yang sudah di distribusi. Sebanyak 12.000 paket bantuan telah didistribusikan. Di tiga Kecamatan yang berada di zona merah, yakni Cibitung, Cikarang Barat, dan Cikarang Selatan. Dan 1 wilayah di Kecamatan Muaragembong yang paling terdampak ekonominya,” pungkasnya.

Dirinya juga menekankan, kepada masyarakat yang belum terdata untuk menerima bantuan Pemerintah Daerah, dapat menghubungi call center 112.

“Kita juga akan terus memberikan bantuan. Dan kepada masyarakat yang belum terdata menghungi call center kita di 112. Kalau memang ada yang belum terdata, silahkan hubungi call center kita di 112,” singkatnya.

Diakhir, Eka berharap agar pelaksanaan PSBB pada tahap kedua, dapat dilakukan secara maksimal. Sehingga pemutusan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi dapat berhasil dan berjalan dengan baik. (ADV)

Biro Kab Bekasi : Endang Prabu