JIB | Sumatera Utara- Kasus terbunuhnya dua wartawan dari Koran Mingguan Pindo Merdeka, yaitu korban bernama R. Sianipar dan Maratus P. siregar di Temukan tewas tak bernyawa. Kamis (31/10/2019).

Sedangkan korban R Sianipar ditemukan sekitar 200 meter dari mayat Maratus P. Siregar. R Sianipar ditemukan tidak bernyawa di parit belakang kontainer PT SAB/KSU Amalia, di dusun Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.

Disejumlah bagian tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka bacokan di kepala, di punggung dan paha sebelah kanan. Oleh petugas, dibantu warga sekitar, jenazah kedua korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Sei Berombang.

Diperoleh keterangan kedua korban bekerja sebagai wartawan di Mingguan Pindo Merdeka. Kedua korban inipun dikenal sebagai relawan sosial.

Dengan demikian terus mengundang reaksi keras dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembang Pembrantas Korupsi Muhammad Bahri Harahap.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Muhammad Bahri Harahap, SE mengutuk keras dan mendesak Kapolri serta Kapolda Sumut, untuk mengusut tuntas serta menyeret dalang dan pelaku pembunuhan terhadap dua pekerja pers tersebut.

“Siapapun pelaku dan aktor dibalik kasus pembunuhan dua wartawan tersebut, harus dihukum berat. Karena bagaimanapun kekerasan terhadap pers tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran berat,” tegasnya, Jumat sore (1/11/2019).

Dikatakan MB Harahap merujuk amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan dalam bertugas menjalankan profesinya dilindungi undang-undang. Maka lanjut dia, polisi mulai dari tingkat Polsek hingga Polda dan Polri, wajib melindungi wartawan dari kejahatan.

“Pers bekerja dilindungi undang- undang, dan apabila masyarakat tidak puas terhadap pemberitaan wartawan, bisa menyanggahnya melalui ketentuan hak jawab sebagaimana diatur UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers,” jelasnya.

MB Harahap Juga berharap, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, memberikan perhatian khusus dengan membentuk tim, untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut sehingga, kasus kematian dua wartawan ini bisa segera terungkap.

Tim Penasehat LPK mengingatkan, kasus pembunuhan ini sebagai bukti bahwa wartawan dalam bertugas, penuh resiko dan ancaman bahaya. Karena itu lanjut MB Harahap, secara khusus meminta agar wartawan dalam bertugas lebih memperhatikan keselamatan jiwanya, dari pada liputan berita.

“Wartawan saat memilih profesi menjadi wartawan, benar-benar serius menjalani profesi mulia ini, tanpa diembeli kepentingan pribadi apalagi sebagai LSM (lembaga swadaya masyarakat),” tandasnya. (Red)

JIB | Karawang, – Dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang diserap tahap 3 Tahun 2019, Pemerintahan Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, prioritaskan pembangunan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, Senin (04/11/19).

Dikatakan, Sahata, selaku Kepala Desa Tambaksumur, dirinya dalam menggunakan Dana Desa tahap 3 Tahun 2019 diperuntukkan pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) saluran tersier di Dusun Jatimekar RT 007/003.

“Tujuan pembangunan tersebut agar air mengalir dapat di gunakan untuk mengairi sawah para petani, sehingga hasil panen padinya dapat meningkat karena tidak lagi kekurangan air,” katanya.

Lanjutnya, mengatakan dengan pagu anggaran yang ada pihaknya bekerjasama dengan Dinas PUPR untuk menentukan berapa meter TPT yang harus dibangun di saluran tersier di Dusun Jatimekar Desa Tambaksumur.

“Selain kita gunakan membangun TPT, kita juga merealisasikan sebagian Dana Desa tahap 3 Tahun 2019 untuk pembangunan jalan lingkungan (jaling) di Dusun Saca RT 015/007 Desa Tambaksumur,” ujarnya.

Menurutnya pembangunan tersebut dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat sekitar, terutama dalam penggunaan tenaga kerja. Sesuai tujuan dari digelontorkannya Dana Desa kepada masing – masing Desa wilayah Kabupaten Karawang.

“Dengan mengutamakan dalam pengerjaannya masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pastinya dalam pengerjaannya kita berdayakan masyarakat setempat, sesuai Nawacita Pak Jokowi,” pungkasnya.(M. Amir/Ey)

JIB | Karawang, – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sumur Gede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, merasa kecewa terhadap Pemerintah Desa Sumur Gede, karena dalam penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 untuk pembangunan Turap Penahanan Tanah (TPT) diduga mengurangi kualitas dan kuantitas dan terindikasi asal jadi, Minggu (03/11/19).

Menurut salah seorang pekerja dilokasi, dirinya selaku pekerja hanya menjalankan tugas sesuai poksinya. Adapun mengenai pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) letaknya di Jalan Usaha Tani (JUT) Bengkok Dusun IV RT 003/004 Desa Sumur Gede yang ia kerjakan dengan volume panjang 500 x 0,3 x 0,8 m, dan menyerap anggaran sebesar Rp.197.836.500,-.

Dikatan, Engkos selaku anggota LPM Desa Sumurgede, dirinya merasa kecewa dengan adanya pembangunan TPT di Jalan Usaha Tani (JUT) Bengkok Dusun IV RT 003/004 dikelola Pemdes Sumur Gede dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Sedangkan realisasi pembangunan tersebut dengan dibiayai Dana Desa tahun 2019 yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa.

“Pekerjaan TPT di JUT Bengkok kurang cocok dihati, karena seharusnya terlebih dahulu lakukan pembedungan sampai kering saluran airnya dan jangan langsung dibuat pasangan TPT. Selain itu pasangan TPT tidak dilakukan penggalian terlebih dahulu, langsung pasang dan timbun batu kali. Bahkan bambu dan terpal yang berfungsi sebagai bendungan juga tidak dipakai para pekerja,” ujarnya.

Lanjutnya, mengatakan dalam pengawasan realisasi pembangunan di Desanya, sangat disayangkan sebagian anggota LPM tidak tampak hadir dilokasi pembangunan untuk ikut pengawasan selama proses pengerjaan pembangunan TPT. Selain itu menurutnya para pekerja adalah orang dari luar Desa Sumur Gede.

“Padahal kan aturannya pekerja proyek orang desa sendiri, ini ternyata malah orang luar desa,” ucapnya.

Engkos juga mengaku sangat kesal dengan pihak Pemerintah Desa yang tidak memberi tahu mengenai pekerjaan proyek di Desanya yang menjadi tanggungjawab LPM. Selain itu Pemdes Sumur Gede dalam mealisasikan pembangunan dengan dibiayai Dana Desa tahun 2019 yang seharusnya dikerjakan secara maksimal.

“Proyek TPT tersebut sebenarnya adalah pegangan saya sebagai koordinator lapangan proyek Dana Desa selama satu tahun sebenarnya. Anehnya saya tidak diberi tahu kapan mulainya pekerjaan proyek, atau saya hanya dianggap boneka oleh Pemdes,” pungkasnya.(Sule/Ey)

JIB | Karawang, – Profesionalitas pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang, kembali tercoreng dan menjadi perhatian publik. Setelah kasus korupsi milyaran rupiah yang melibatkan mantan petinggi perusahaan tak kunjung selesai. Persoalan baru yang melibatkan karyawan level dibawahnya pun kini mulai menyeruak, dengan ditemukannya sambungan ilegal dalam penyaluran air bersih kepada masyarakat, Minggu (03/11/19).

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, diketahui salah seorang oknum karyawan PDAM Tirta Tarum Cabang Rengasdengklok, bernama Wahyu, nekad memasang sambungan air bersih milik perusahaanya tanpa melalui prosedur (ilegal). Pasalnya dalam proses pemasangan sambungan air pelanggan diduga oknum tersebut tidak memasang alat pengukur resmi dari PDAM (polos). Padahal pelanggan sudah membayar untuk biaya pemasangan dan selanjutnya membayar tagihan bulanan kepada oknum tersebut.

“Saat pasang saya membayar kepada pak Wahyu sebesar 500 ribu rupiah, selanjutnya saya juga membayar tagihan sebanyak 2 kali kepada beliau, yang pertama 400 ribuan kemudian yang kedua 300 ribuan tanpa kwitansi atau bukti apapun,” ungkap Kumis, warga Dusun Karanganyar, Desa Kutakarya, Kutawaluya, saat dimintai keterangan, Minggu (03/11/19).

Dikatakannya, dia sudah cukup lama menikmati air bersih dari PDAM Tirtatarum Cabang Rengasdengklok, karena dirinya sudah 2 kali melakukan pembayaran kepada oknum tersebut. Setiap tagihan yang dibayar menurutnya untuk jangka waktu 6 bulan, sehingga lebih dari 1 tahun dia menikmati air PDAM tersebut.

“Saya tidak tahu ini pemasangan ilegal pak, karena saya tahunya dia orang PDAM saya gak ngerti aturan pak, mau dipasang atau diputus lagi juga tidak apa-apa,” keluhnya.

Tidak hanya nekad melakukan pemasangan ilegal, sebelumnya tak jauh dari lokasi tersebut, salah seorang pelanggan juga mengeluhkan kelakuan oknum tersebut. Pasalnya tanpa sepengetahuan dia, meteran air yang terpasang di salah satu kontrakan miliknya dicabut dan dipindahkan ke pelanggan lain.

“Memang awalnya saya nunggak bayar, ketika mencoba melunasi ke kantor ternyata tagihan saya sudah lunas dan berjalan lancar, sementara kenyataannya meteran saya dipindahkan ke orang lain,” ungkap Beni W, salah seorang pelanggan PDAM.

Sementara itu, Kepala Cabang PDAM Tirta Tarum Rengasdengklok, Dian Asih, ketika hendak di konfirmasi sedang tidak ada di kantor. Tetapi melalui layanan pesan Whatt App (WA) dia mengatakan pihaknya akan segera menertibkan saluran ilegal tersebut. Sementara sanksi bagi oknum pelaku, dirinya mengaku bukan ranah dia, melainkan ranah PDAM Tirta Tarum Karawang.

“Sudah kita tutup dan tertibkan pak, untuk sanksi oknum itu merupakan ranah pusat,” pungkasnya.(Sule/Ey)

JIB|Kabupaten Bekasi,- Pekerjaan Jaling (Jalan lingkungan) yang berlokasi di Kampung Gempol Rt 02/07 Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, nampak terlihat ada suatu kejanggalan. Sabtu, (02/11/2019)

Dari pantauan wartawan media online jurnalindonesiabaru.com jalan lingkungan itu terlihat sedang dalam pengerjaan, namun dalam pengerjaannya dilokasi tersebut diduga tidak terlihat adanya pengawas dari Dinas terkait maupun konsultan yang mengawasinya.

Endang selaku pemerhati lingkungan dari LSM GEMPAL yang saat itu berada dilokasi tersebut mengatakan kepada wartawan media online jurnalidonesiabaru.com menuturkan.

“Pekerjaan yang dikerjakan pada siang hari di lokasi Kampung Gempol, Rt 02/07 Desa Ridogalih nampak terlihat adanya suatu keanehan, dalam pekerjaan jaling itu di duga ada lubang yang sepertinya entah untuk apa lubang tersebut dan yang lebih anehnya lagi lubang tersebut tepat berada di tiang listrik,” ujarnya

Masih kata Endang. Tidak terlihat adanya Dinas terkait dan Konsultan dilokasi seakan-akan saat dalam pelaksanan pekerjaannya pemborong berani melanggar aturan tidak sesuai bestek/RAB yang mereka kerjakan dalam pelaksanaan kegiatan insfratruktur jalan lingkungan tersebut.

“Jadi kami selaku control sosial menjadi bertanya-tanya, untuk apakah lubang tersebut?,” Pungkasnya. (Dre/Dedi)