JIB | JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali mendapatkan penghargaan di bidang kesehatan. Kali ini, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menganugerahkan Gelar Awya Pariwara kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Gelar ini diberikan kepada daerah yang telah memiliki peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dan atas upaya yang dilakukan terkait pelarangan iklan rokok di luar gedung.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, menerima secara langsung penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek, bertepatan dengan Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2019 bertempat di Gedung Prof. Sujudi, Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta (11/07/2019).

Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam sambutannya mengatakan bahwa kita dan masyarakat seluruh Indonesia dapat mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok, dan kita tidak harus ‘sakit-sakitan’ di hari tua, karena dari dini sudah bisa menjaga kesehatan.

“Usia adalah harapan hidup di Indonesia, jika kita pakai Indeks Pembangunan Manusia, itu meningkat (yakni) 71,4 tahun. Tetapi, usia sehatnya hanya sekitar 62 tahun, berarti kita ‘sakit-sakitan’ selama 8-9 tahun. Sayang betul kalau selama itu kita harus sakit-sakitan. Apakah kita bisa mencegah penyakit jantung? Tentu bisa, dengan mengurangi hipertensi dan lainnya. Hipertensi juga meningkat (menjangkiti) 40% masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Nila juga mengatakan bahwa zat-zat yang terkandung di dalam rokok adalah penyebab penyakit katastropik yang membebani BPJS Kesehatan sekitar 30 persen, dan menjadi sumber defisit terbesar BPJS Kesehatan.

Ditempat yang sama Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan rasa syukurnya telah mendapatkan penghargaan ini, dirinya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendukung program dan kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal pengurangan dampak resiko rokok dan tembakau terhadap masyarakat Bekasi.

“Pelarangan iklan rokok diluar gedung sangat perlu dan penting untuk mencegah munculnya perokok – perokok pemula sehingga anak – anak kita terhindar dari bahaya rokok,” ucap Bupati kepada Jurnal Indonesia Baru.

Hal yang sama di utarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny, larangan iklan rokok di luar gedung itu sudah diterapkan di seluruh Wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Implementasi Larangan Iklan Rokok di luar gedung, meskipun pihaknya tidak memungkiri masih ada iklan rokok yang terpampang di beberapa wilayah, hal itu menurutnya hanya menunggu habisnya masa kontrak izin reklame.

” Untuk Pengajuan Izin baru Iklan Rokok di luar gedung sudah tidak diberikan lagi, sementara yang masih ada hanya menunggu masa berlaku izinnya habis,” Jelasnya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang diperingati tanggal 31 Mei, pada tahun 2019 mengangkat tema tentang “Rokok dan Kesehatan Paru” yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bahaya konsumsi rokok bagi kesehatan, oleh sebab itu sejak dini kita mulai jaga kesehatan dengan tidak merokok. (Red)

JIB | Cikarang, Bekasi,- Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek meresmikan Fasilitas Produksi PT. CKD Otto Pharamaceutical di Cikarang, Jawa Barat (9/7/2019). Fasilitas produksi tersebut, sebagai salah satu industri farmasi yang melakukan pengembangan produk onkologi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal sekaligus ekspor.

”Indonesia pada saat ini sangat membutuhkan industri farmasi terutama yang memproduksi produk onkologi oleh produsen lokal sehingga dapat meminimalisir biaya pengobatan, dan pasien kanker mendapatkan pengobatan yang optimal,” jelas Menkes saat memberikan sambutan pada peresmian PT CKD Otto Cikarang, Jawa Barat. Pada acara ini hadir Kepala Badan POM, perwakilan MUI dan jajaran direksi PT. CKD Otto, Duta Besar Korea Selatan dan perwakilan dari Kementerian perindustrian.

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi penyakit kanker di Indonesia mengalami kenaikan dari 1,4% (RISKESDAS 2013) menjadi 1,8%.

Penyakit kanker membutuhkan penanganan yang intensif. Tetapi sayangnya beberapa obat kanker yang ada pada saat ini masih merupakan obat impor dengan harga yang tinggi. Tingginya harga obat kanker menyebabkan adanya pembebanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia pada saat ini sangat membutuhkan industri farmasi terutama yang memproduksi produk onkologi. Produksi produk onkologi oleh produsen lokal diharapkan dapat meminimalisir biaya pengobatan, sehingga pasien kanker mendapatkan pengobatan yang optimal.

”Saya berharap fasilitas produksi produk onkologi dapat meningkatkan ketersediaan produk onkologi dan mempermudah akses pasien akan pengobatan yang terjangkau, sehingga fasilitas dan kualitas dalam negeri dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tambah Menkes.

PT. CKD Otto Pharmaceuticals merupakan industri farmasi joint venture antara Industri Farmasi Lokal PT. Otto Pharmaceutical dengan Industri Farmasi Korea Selatan Chong Kun Dang Pharmaceuticals yang mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dalam menjamin ketersediaan sediaan farmasi sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam Rangka Jaminan Kesehatan Nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan industri farmasi diharapkan dapat secara mandiri menghasilkan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan untuk kebutuhan nasional dan ekspor serta penguasaan akan teknologi industri farmasi, PT. CKD Otto Pharmaceuticals telah melaksanakan amanat tersebut melalui transfer teknologi dengan Chong Kun Dang Pharmaceuticals dan pengembangan Active Pharmaceutical Ingredient (API).

Sementara itu Presiden Direktur PT CKD OTTO Pharma Baik In Hyun menyampaikan bahwa pada Februari 2019, CKD OTTO Pharma telah menerima sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menjadikan perusahaan farmasi pertama untuk produk onkologi dengan sertifikasi halal di Indonesia.

Selanjutnya Menkes berharap agar di masa medatang PT. CKD Otto Pharmaceutical dapat melakukan riset dan inovasi dalam pengembangan produk onkologi lain sehingga dapat diproduksi di Indonesia dan mengurangi ketergantungan impor.(Dr)

Sum: Depkes.go.id