JIB | Cikarang Timur, Bekasi –

Sehat jasmani adalah komponen utama dalam makna sehat sepenuhnya, berbentuk sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, mata bercahaya, rambut tesisir rapi, kenakan pakaian rapi, berotot, tak gemuk,napas tak bau,selera makan baik, tidur nyenyak, gesit sert semua manfaatkan Fisiologis badan jalan normal.

Dengan demikian kesehatan adalah harga yang paling mahal, dengan sehat merupakan sebuah kondisi yang atau umum dalam sistem koordinasi badan dan jiwa raga manusia atau makhluk hidup lainnya pada rata-rata normal.

Berkaitan dengan badan kesehatan tersebut sering dijuluki sebagai kesehatan jasmani yaitu jika koordinasi organ-organ tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya dalam keadaan yang stabil atau normal. Sementara kesehatan rohani merupakan kesehatan jiwa manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran, apabila seorang tersebut memiliki koordinasi pikiran dan hati yang tenang sekaligus nyaman pada saat itu.

Oleh sebab itu manusia harus sehat jasmani dan rohani dengan cara olah raga yang teratur menurut ahli kesehatan.

Salah satu Kecamatan Cikarang timur setiap hari Jum’at di adakan senam sehat atau Aerobic bersama camat, jajarannya, Ibu ibu PKK dari Desa masing-masing, masyarakat, dan anak anak sekolah, yang di pandu oleh Instruktur Aerobic, dan ini rutin di adakan senam jasmani dan rohani setiap hari Jum’at pagi di mulai dari jam 08.30 WIB. Bertepatan dengan Jum’at bersih.

instruktur Senam Aerobic Bidan Yeni Kurniati mengatakan senam Jum’at ini untuk mngajak ibu-ibu biar aktif sehat dan ada kegiatan di Kecamatan Cikarang timur, dan setiap hari Jumat ini kalau bisa lebih giat lagi demi kesehatan dengan cara senam ini, dan Antusias ibu-ibu untuk senam Jumat.

” Biar sehat selalu demi menjaga stamina badan agar tetap sehat dan terlihat lebih press, bukan itu saja saya mengajak kepada masyarakat Cikarang timur untuk senam jantung sehat karena sehat itu harganya mahal” Ujar saat di Wawancarai oleh Jurnalindonesiabaru.com, Jum’at (05/10/2018).

Tempat yang sama Camat Cikarang Timur Dra. Ani Gustini MM mengatakan acara senam ini untuk menjaga kesehatan kita, yaitu kesehatan jasmani dan rohani dan kita mencoba di jajarannya dan Kedepannya kita akan rekrut dari setiap desa untuk senam sehat jantung dan ini adalah awal semangat kita.

“Harapan saya dengan senam ini agar tetap sehat selalu dan sehat Itu mahal, “Mens sana in corpore sano, artinya Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.” Tutupnya (Red)

JIB | CIKARANG UTARA, BEKASI –
Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 telah memasuki tahapan Kampanye, PPK Cikarang Utara telah mengumumkan 80 calon legislatif (Caleg) untuk bertarung merebut kursi DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

“Cikarang Utara dari dapil enam khususnya Cikarang Utara ada 80 orang dari sekian ratus Caleg yang ada di dapil enam tersebut,” ujar Ketua PPK Mohamad Nazarudin ketika ditemui di acara sosialisasi Deklarasi Damai yang diselenggarakan Oleh PPK Cikarang Utara, Kamis (04/10/2018).

Lanjut dia mengatakan dari 80 caleg tersebut untuk wanitanya ada 24 caleg dan untuk laki-laki 56 caleg. Sehingga menurutnya persaingan untuk merebutkan Kursi di DPRD Kabupaten Bekasi cukup panas di Kecamatan Cikarang Utara.” Untuk wanita ada 24 , untuk laki-laki ada 56 caleg.” Ujarnya

Dia berharap dengan begitu banyaknya minat masyarakat dalam untuk mencalonkan diri sebagai Caleg, dapat memberikan hal-hal dampak yang positif bagi masyarakat dan pemilu nanti dapat berjalan dengan aman dan damai.

” saya sangat bersyukur dengan banyaknya masyarakat yg mendaftarkan diri menjadi caleg khususnya di wilayah Cikarang Utara, harapan saya dengan bersamaan dengan deklarasi damai ini pemilu nanti dapat berjalan dengan aman dan damai,” tutupnya. (M-rul)

JIB | CIKARANG UTARA, BEKASI
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial dan menggandeng pihak Polres Metro Kabupaten Bekasi melaksankan Focus Group Discussion bersama komponen masyarakat tentang perlindungan anak di Aula Kecamatan Cikarang Utara, Kamis (04/10/18).

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Daryono Kepada Jurnalindonesiabaru.com mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Polrestro Kabupaten Bekasi yang bertemakan “Dampak Kekerasan Terhadap Anak” tersebut, sehingga dapat memberikan Ilmu Pengetahuan terhadap masyarakat.

” Acara ini bagus banget, ini inisiasi dari polres. Kalau masalah anak harus melibatkan stecholder terkait, dinas sosialnya ada, polres juga dalam usaha preventif nya,” ucapnya

Kanit Bimas Ipda Sumatri mengatakan, selama ini pihak kepolisian selalu menggalakkan dan mengsosialisasikan tentang bagaimana mencegah preentif bagaimana upaya melindungi dan mencegah kekerasan, prilaku menyimpang terhadap anak baik itu kekerasan fisik atau kekerasan seksual ataupun eksploitasi terhadap anak.

“Kami terus galakkan sosialisasikan terhadap masyarakat apa itu perlindungan terhadap anak,” katanya.

Dalam program ini memang setiap bulan dilakukan focus group diskusion. Dengan sasaranya kekerasan terhadap anak oleh karena itu pihaknya selalu berkoordinasi maka pihaknya mengundang para pengasuh-pengasuh anak.

“Kita kan di bidang preentif jadi kita menyampaikan sebelum sesuatu hal itu terjadi contohnya di Kecamatan Cikarang utara untuk saat ini nanti bisa ke tempat yang lainnya,” katanya (rul/Usan)

JIB | Kabupaten Bekasi.
Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bekasi Julham Harahap, SE turut perihatin melihat pekerjaan Infrastruktur pengecoran Jalan Lingkungan (Jaling) dan Juga pemasangan Yudit serta Bangunan Sekolah yang di alokasikan dari dana APBD Kabupaten Bekasi. Dari ribuan paket pekerjaan Infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi, mulai Jalan Lingkungan dan Jembatan serta Bangunan Sekolah tidak sebanding dengan jumlah pengawasan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan maupun Dinas PUPR, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak maksimal dan juga sering tidak adanya Pengawas dan Konsultan di lokasi kegiatan, Rabu (03/10/2018).

Julham Harahap menjelaksan, bahwa dari ribuan paket yang ada di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR, bahwa Pengawasannya terbatas, bagai mana bisa maksimal dan berjalan dangan baik fungsi Pengawasan jika Konsultan dan Pengawas pada saat pekerjaan di mulai tidak pernah ada.

“Bahwa dengan minimnya Pengawasan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR, maka dapat Saya menduga bahwa Konsultan dan Pengawas hanya sebagai pelengkap penderita, karena banyak papan nama proyek tidak terpasang pada saat kegiatan berjalan serta tidak berani Konsultan dan Pengawas Dinas menegur secara serius kepada pihak Pemborong, agar papa proyek dapat segera di pasang sebagai keterbukaan informasi publik untuk diketahui oleh Masyarakat, karena di dalam Undang -undang No.14 tahun 2008 tentang ( KIP ) bahwa papan nama proyek harus dipasaang dan ditulis Nama CV/PT, Nilai Anggaran serta Panjang dan Lebar kegiatan tersebut,” tegasnya.

“Saya sebagai Ketua Pokja Wartawan Kabupeten Bekasi, mengharapkan kepada teman- teman Wartawan agar dapat memberikan masukan ke pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR, terkait tentang Infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi minimnya Pengawasan, karena kalau kita tidak control kegiatan Infrastruktur tersebut, kemungkinan besar dapat Saya menduga banyak pihak Pemborong yang Bersekongkol dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR, untuk melakukan kecurangan, agar mendapatkan keuntungan besar dari anggaran uang papan proyek yang dialokasikan dari dana APBD, bagi yang tidak memasang dapat diindikasikan sebagai uang Tips untuk Konsultan dan Pengawas,” ungkap Julham. (Red)

JIB | CIKARANG UTARA, BEKASI – Rizka Afriani, SE. adalah sosok seorang wanita yang tidak mengenal kata lelah, beliau juga sangat humoris dan bersahaja dan dekat dengan masyarakat, untuk niat membangun Kabupaten Bekasi dari segi paktor Ekonomi, Kesenjangan Sosial, Infrastruktur dan lainnya oleh sebab itu Rizka Afriani berniat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Partai Demokrat Besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (03/10/2018).

Oleh sebab itu Rizka Afriani SE dengan nomor urut 2 dari Partai Demokrat, mencalonkan diri menjadi Anggota Legeslatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Dapil VI daerah pemilihan yaitu Kecamatan Cikarang Timur, Cikarang Utara dan Karang Bahagia, yang akan di laksanakan pada bulan April 2019 mendatang, masa Periode 2019 s/d 2014, Dengan Motto ” Maju Untuk Berkaya”. Bukan itu saja tapi dia juga sangat Rajin, Inovatif, Zakiyah, Kreatif dan Antusias (RIZKA).

Rizka Afriani SE. Kepada Jurnalindonesiabaru.com mengatakan saya mohon dukungan dan Do’a dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sekitar masyarakat dapil VI, dan kalau bukan dukungan dan Do’a dari semua elemen saya bukan siapa-siapa.

“Dan semua ini tampak seizin kedua orangtua saya tidak akan berhasil karena orang tua adalah senjata yang ampuh dengan ijin dan Do’a kedua orangtua Insya Allah selalu menyertai kami” Imbuhnya.

Masih kata Rizka oleh sebab kami berharap kepada masyarakat dapil VI Kecamatan Cikarang timur, Cikarang Utara dan Karang bahagia marilah kita marilah kita bersama-sama membangun wilayah kita agar lebih maju dan berkembang dari segi Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan pendidikan maupun Infrastruktur yang ada di wilayah kita, tapi semua itu masyarakat yang lebih memahami figur seorang pemimpin yang berwibawa. (Red)

JIB | KECAMATAN TARUMAJAYA, BEKASI –Bertempat digedung Serba guna Kecamatan tarumajaya Kabupaten Bekasi, Ratusan pengurusan dan jajaran LPM Se-Kabupaten Bekasi hadiri pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) DPC Kecamatan Tarumajaya periode 2018-2023, Rabu (03/10/2018).

Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut dari unsur muspika Tarumajaya, Camat Tarumajaya Dwi Sigit Adrian MM, Kapolsek Tarumajaya AKP Agus Rokhmat dan jajaran Koramil Tarumajaya, perwakilan BPD dan Tokoh Masyarakat Tarumajaya.

Ismadi, Ketua DPC LPM Kecamatan Tarumajaya usai di lantik mengatakan, alhamdulillah dalam pelantikan LPM ini berjalan dengan lancar, ini adalah pelantikan pertama DPC LPM yang ada di Kabupaten Bekasi, dalam pelantikan, kita juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu.

“Kita santuni 20 anak yatim piatu, dalam sesi pelantikan yang digelar hari ini, alhamdulillah semua berjalan lancar, “ujarnya.

Menurutnya, Muspika Tarumajaya, yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara DPC LPM yang ada di Kecamatan Tarumajaya.

“Semoga dengan dukungan dari Muspika, LPM Kecamatan Tarumajaya dapat diterima oleh masyarakat, dan tentunya dapat bersinergi, “terangnya.

Ditanya terkait tidak hadirnya Kepala Desa Se-Kecamatan Tarumajaya dalam pelantikan DPC LPM Kecamatan Tarumajaya, dirinya mengatakan, ini adalah Pekerjaan Rumah kami.

“Nanti kami minta Camat Tarumajaya agar bisa memberikan arahan kepada Kepala Desa yang berada diwilayah Kecamatan Tarumajaya Supaya bisa bekerjasama dengan LPM Kecamatan, karena LPM ada bukan hanya ditingkat kecamatan, namun hingga ke tingkat desa, dan tentunya, ini harus didukung oleh kepala desa nya, “ungkapnya.

Sementara ditempat terpisah, Marudin Salah satu anggota LPM Kecamatan Tarumajaya mengucapakan banyak terimakasih untuk para donator, dan beberapa perusahaan yang ada diwilayah Tarumajaya sebagai sponsor acara pelantikan ini, sehingga acara ini bisa berjalan dan terlaksana dengan baik, dan dia (marudin-Red) Sangat menyayangkan tidak ada satupun kepala Desa yang berada diwilayah kecamatan Tarumajaya yang hadir.

“padahal kami undang semua kepala Desa yang ada diwilayah Kecamatan Tarumajaya”ungkapnya dengan nada kesal.(Red)

JIB | CIKARANG PUSAT, BEKASI – Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyampaikan bahwa dirinya sudah menyikapi soal 4 (empat) tuntutan yang diminta para guru honorer yang melakukan demonstrasi pada beberapa hari lalu.

Bahwasannya setelah beberapa hari bertemu dengan para perwakilan guru honorer baik dalam ruangan maupun di lapangan.

“Kalau bicara tentang kesejahteraan justru saya sangat setuju, tapi tidak bicara tentang UMK, karena bekasi ini memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah honorer yang juga luar biasa besarnya,” katanya

Neneng membeberkan, soal permintaan SK yang diminta honorer, yang jelas dirinya sudah melakukan diskusi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) bertemu dengan para deputinya disana. Dan bicara PP 48 Tahun 2018 dimana pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honorer sudah merupakan harga mati yang harus dilaksanakan.

“Kemarin juga sudah pergi ke kemendikbud dan dapat lah “oleh oleh” bahwa Seleksi adalah Harga Mati. kenapa seleksi itu harus harga mati karena bicara tentang generasi muda bangsa ke depan apakah layak untuk di didik atau apakah belum layak jadi pendidik” Jelasnya

Semua itu hal yang sangat penting di dunia pendidikan, ke depan Pemerintah kabupaten bekasi ingin memikiki data yang lebih rill. Kepala sekolah juga tidak akan mudah untuk merekrut, ataupun memecat guru honorer, dan inti semua ini adalah untuk memotret dan mengkaji bersama. (Usan)

JIB | Kedung Waringin, Bekasi –
Gudang pengumpul barang bekas dan pembuatan palet milik salah satu warga Desa kedungwaringin Rt 001/001 Kecamatan Kedung Waringin siang ini ludes di lalap jago merah, Rabu (03/10/2018.

Gudang pengumpul barang bekas dan pembuatan palet yang terletak di sisi jalur jalan negara tepatnya di kampung Babakan RT 001/001 Desa Kedungwaringin kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Jawa Barat ludes di lalap si jago merah.

Menurut Satria Gumilar (23) Saksi mata kepada Jurnalindonesiabaru.com pas lagi nongkrong di tugu perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang tiba-tiba ada gumpalan asap hitam yang mengepul dari belakang gudang” lalu saya dan dua temen saya lari mendekati eh ga taunya ada kebakaran” ungkapknya

“Yang saya tau gudang ini sudah tiga kali kebakaran tapi kali ini kobaran apinya lebih besar Bang” Ucap Gumilang dengan panik.

Sementara ini Empat mobil pemadam kebakaran sedang memadamkan kobaran Api di gudang tersebut, dua unit dari Kabupaten karawang dan dua unit dari kabupaten Bekasi. (M-rul)

JIB | Kedungwaringin, Bekasi – Sangat di sayangkan pekerjaan jalan lingkungan (jaling) di kampung kendayakan RT 001/006 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Bekasi yang di gelontorkan dari pemerintahan Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan pertanahan (DPRKPP).

Saat pengecoran di mulai tidak ada pelaksana, pengawas, PPTK dan konsultan, dan yang lebih parah tidak ada papan proyek di lokasi pengecoran tersebut, dan bukan itu saja bagestingpun sebagian di tanam, sehingga rawan kecurangan, di duga tidak sesuai spesifikasi yang sudah di tentukan di RAB, Selasa malam Rabu, (02/10/2018).

Lembaga Pemberantas Korupsi DPC kabupaten Beserta Tim Investigasi di lokasi sangat menyayangkan Kepada pihak pemborong pekerjaan seperti itu akibat kurang pengawasan dari Dinas terkait sehingga pekerjaan pun di kerjakan asal-asalan seperti tinggi coran 7 sampai 10CM, dan bervariasi dan dan infonya panjang sekitar 115 M, lebarnya 1M, ini sudah di luar RAB yang sudah di tentukan.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi DPC Kabupaten Bekasi Asep Saepullah S.Pdi. mengecam keras kepada pemborong yang mengerjakan pengecoran tersebut, di duga pekerjaan tidak sesuai dengan Spek atau Rencana Anggaran Belanja (RAB).

“Lebih parahnya di lokasi pengecoran tersebut tidak ada pelaksana, pengawas, PPTK, dan konsultan kami menduga banyak sekali sarat penyimpangan” Tegasnya.

Asep juga menyayangkan pengecoran tersebut di duga spesifikasi yang ada Dan ini sudah melangggar UU KIP No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Bukan itu saja di dalam UU No 20 tahun 2001, Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7, (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan” Sesalnya.

Dengan demikian dalam dekat ini kami Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi akan melayang surat Kedinas terkait, Kejaksaan dan Tipikor.(Red)

NB : Bersambung