Pada Pengambilan Nomer Urut, Incumbent Tanjungbaru Siap Patuhi Prokes, Demi Memutuskan Covid -19

3 March 2021

Poto : Incumbent Kades Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur Dudu Sumbali

JIB | Kabupaten Bekasi- Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Bekasi priode 2021-2027, incumbent Kades Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur Dudu Sumbali menghimbau agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid 19.

Hal tersebut ia katakan, mengingat pilkades tahun ini ditengah pandemi Covid 19. Oleh karena itu demi menjaga penyebaran wabah virus berbahaya tersebut kita ingatkan semua pendukung dan simpatisan menjaga Prokes sesuai anjuran pemerintah.

“Tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bekasi sehingga pelaksanaan pilkades berjalan aman dan kondusif,” ucapnya, Selasa (02/03/2021).

Selain itu ia mengimbau kepada para pendukung dan tim sukses tidak ikut mengiring dalam pengambilan nomer urut Calkades pada tanggal 6 Maret 2021 mendatang.

“Saya minta semua pendukung tidak ikut apalagi sampai berkerumunan massa dalam pengambilan nomer pada hari sabtu nanti, mari kita menjaga kondusifitas keamanan baik sebelum, saat dan usai pelaksanaan pilkades,” tegasnya.

Dudu mengaku bahwa dirinya bersama tim sukses siap mendukung apa yang menjadi himbauan pemerintah bersama jajaranya untuk melaksanakan pilkades dengan damai dan tetap menjaga protokol kesehatan karena wabah Covid-19 masih merajalela sesuai arahan panitia Pilkades dan pemerintah. (SP)

Nursin Optimis Menangkan Pilkades Srijaya Kecamatan Tirtajaya Karawang

Asep Saepullah

2 March 2021

JIB | Karawang, – Setelah baku menjadi calon Kepala Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, Nursin, selaku incumbent pada saat pengambilan nomor urut calon Kades yang digelar panitia Pilkades pada Jum’at (26/02/21) dengan mendapatkan no urut (1) satu, optimis dapat menangkan Pilkades yang akan digelar Maret 2021. Sedangkan no urut tersebut sesuai yang dirahapkan, Selasa (02/03/21).

Dengan telah mengikuti pengundian sehingga mendapatkan no urut satu, dirinya optimis menang bertarung dikancah politik dalam pemilihan Pilkades di Desa Srijaya, yang akan digelar Maret 2021, pada prinsipnya akan melanjutkan pembangunan yang tertunda sehingga dapat membangun masyarakat Desa Srijaya adil makmur dan sejahtera.

“Selain itu saya akan bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah, Provinsi maupun Pusat, dan akan lebih ditingkatkan lagi demi terwujudnya infrastruktur pembangunan Desa Srijaya, dan meningkatkan hasil produksi pertanian sebagai sumber daya alam Srijaya,” ucapnya waktu ditemui JIB di kediamannya, Selasa (02/03/21).

Lanjut Nursin, dalam melaksanakan roda Pemerintahan yang jujur transparan yang amanah, meningkatkan kinerja perangkat sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kemudian meningkatkan kapasitas kelembagaan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai bentuk kegiatan dan sebagainya.

“Untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan dalam segi pelayanan terhadap masyarakat Desa Srijaya, akan lebih ditinkatkan sebagai mana mestinya. Hal yang lainnya yaitu program jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang guna memajukan kesejahteraan masyarakat yang mandiri,” ujarnya.

Dirinya meminta kepada semua masyarakat Srijaya ketika dalam pelaksanaan pemungutan suara atau pencoblosan nanti, agar bisa melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar agar terhindar dari Virus Covid-19. Dalam pencegahannya selain mengenakan masker harus bisa mengkombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan, demikian.(Sule/Ey)

Pemusnahan Bersama Bea Cukai Dan Kejaksaan Atas Hasil Penindakan Kepabeanan, Cukai/ Barang Milik Negara Dan Barang Bukti

Asep Saepullah

2 March 2021

JIB | Cikarang Utara,- Bea dan Cukai menyelenggarakan Pemusnahan bersama dengan kejaksaan tinggi Banten atas Barang Milik Negara dan Barang Bukti yang berasal dari penindakan kepabeanan dan cukai di lapangan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) di bawah pengawasan KPU Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok yang berada di Cikarang ,Jawa Barat.
Pemusnahan bersama atas barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai yang di hasilkan pada tahun 2020 hingga awal 2021,di selenggarakan oleh kantor Wilayah DJBC Banten bersama dengan kejaksaan Tinggi Banten ,dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno -Hatta.

Saat memberikan keterangan Pers Kepala Kantor Wilayah Selasa 2/3/21 Mohammad Aflah Farobi mengatakan ” Adapun barang yang akan di musnahkan berupa barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidananya kepabeanan dan cukai yang telah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk di musnahkan yang di kelola Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggerang sebanyak 43.727 botol ( 32.360 liter) minuman mengandung etik alkohol eks impor berbagai merk serta dua unit handphone milik terdakwa dengan nilai barang mencapai RP.19,5 milyar dan kerugian negara mencapai RP.42,1 milyar .” Ujar kepala kantor wilayah.

Masih menurut kepala wilayah , ” terdapat juga barang milik negara yang telah mendapat persetujuan untuk di musnahkan hasil penindakan ke pabean dan cukai periode November 2020 sampai Januari 2021 berupa ,1.168.483 batang rokok, 247 botol minuman beralkohol eks,impor ,dan 127 botol liguid Vape dan di perkiraan barang tersebut RP .1,44 milyar,dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.940 juta.

Yang akan di musnahkan juga berupa barang – barang yang merupakan hasil penindakan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta yang berasal dari barang kiriman dan barang bawaan penumpang, di samping kerugian materiil terdapat kerugian immaterial berupa dampak kerusakan kesehatan masyarakat,dampak gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang dapat diminimalisir,serta dapat memanggil industri dalam negeri.

Penyelesaian kasus rokok minuman beralkohol,dan barang campuran yang di cegah oleh pejabat bea dan cukai yang berasal dari tindakan pindana yang pelakunya tidak dikenal,telah di tetapkan sebagai Bahan Milik Negara (BMN) dan telah di tetapkan peruntukannya untuk di musnahkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan tentang persetujuan pemusnahan barang yang menjadi milik negara,maka bea dan cukai segera melakukan tindak lanjut untuk memusnahkan BMN tersebut,pemusnahan BMN tersebut merupakan bukti komitmen bea dan cukai dalam mengawasi dan menekan peredaran MMEA ilegal .rokok ilegal .dan barang barang lartae ( larangan dan pembatasan ), mengangkan hal yang menjadi potensi penerima keuangan negara.sekalian upaya menjaga iklim usaha dan industri di dalam negeri agar tetap kondusif.

ini merupakan bentuk aksi nyata dukungan terhadap program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN ) dan program gempur rokok ilegal yang terus di gaungkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.Pemusanahan ini menjadi bukti sinergi ,koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kejaksaan .khususnya kejaksaan tinggi Banten beserta jajarannya mulai dari tahap penyidikan ,penuntutan hingga eksekusi atas putusan pengadilan.

untuk penegak hukum yang lebih baik Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan kejaksaan tinggi akan terus bersinergi ,bersama – sama bertekad untuk lebih adaptif,responsif dan peduli pada kondisi bangsa dan negara di tengah perekonomian nasional yang melemah akibat pandemi Covid 19,”pungkasnya (Prabu/Dede))

Musrenbang Dapil II, Ciptakan SDM Berkualitas

Asep Saepullah

1 March 2021

JIB | Karawang, – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Daerah Pemilihan II, yang dihadiri Camat Kutawaluya, Rengasdengklok, Jayakerta, Cilebar, Rawamerta beserta staf dan beberapa Kepala Desa. Musrenbang yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.

Gelaran Musrenbang tersebut yang dipimpin langsung Kepala Dinas Koprasi dan UKM Karawang, dengan bertujuan dapat Meningkatan Daya Saing Daerah Dengan SDM Berkualitas Melalui Kemandirian Ekonomi, Senin (01/03/21).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koprasi dan UKM, Ade Sudiana, menyampaikan tujuan Musrenbang untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat Desa yang menjadi skala pelayanan lintas Desa untuk satu tahun mendatang.

“Kegiatan Musrenbang ini dilaksanakan hendaknya menjadi kesepakatan bersama agar benar – benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya,” ucap Ade Sudiana.

Lanjutnya, mengatakan Musrenbang selain untuk menyusun rencana pembangunan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan secara utuh, dan menyeluruh sehingga tidak ada yang muncul egosektor dan juga egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

“Selain prioritas pembangunan, kita mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga untuk penanganan Covid-19 agar dapat diputus rantai penyebarannya,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Camat Kutawaluya, Rochman, dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang adalah kegiatan rutin tahunan dalam upaya menyusun perencanaan dibidang pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas yang menjadi permasalahan di lingkungan kecamatan.

“Masukan ini penting sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan tiap-tiap desa se-Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten pada tahun berikutnya,” terangnya.(Sule/Ey)

ATASI BANJIR KETUA DEWAN DORONG OPTIMALISASI PROGRAM CITARUM HARUM

Asep Saepullah

1 March 2021

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qodratulloh mendorong optimalisasi realisasi program Citarum Harum untuk mengatasi persoalan banjir di bantaran Kali Citarum.

Hal tersebut disampaikannya usai penyerahan bantuan dari DPP Partai Gerindra di Kampung Cangkring di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi pada Sabtu (27/20/2021).

Pihaknya akan mendorong terus percepatan serta optimalisasi program Citarum Harum untuk mengatasi persoalan bantaran Kali Citarum serta sejumlah kali yang masuk ke Kali Citarum seperti Kali Cibeet dan lainya.

Selain itu ia juga bersama anggota DPR RI dari Dapil 7 Jabar yang meliputi Kabupaten Bekasi dan Karawang akan mendorong ke Kementerian PU agar membangun waduk atau bendungan di hulu Kali Cibeet yang merupakan penyumbang terbesar debit air ke Kali Citarum yang menyebabakan tanggul Kali Citarum di kecamatan Pebayuran jebol.

Dia menegaskan, harus ada solusi tuntas untuk perbaikan Kali Citarum sehingga banjir besar tidak terulang kembali.

Sementara iyu Aster Kodam III/Siliwangi Kol. Inf. Puguh Suwito Tahun 2021, Program Citarum Harum memasuki tahun ke-4, diharapkan setahun sebelum 2025 semua tugas selesai sehingga tidak ada utang pekerjaan.

Namun, katanya pula, ia pun yakin pencapaian di tahun ke-4 ini oleh setiap Sektor rata-rata sudah mencapai 50 Persen, bahkan ada yang sudah mencapai 60 Persen seperti yang disampaikan DLH.

Dengan panjang sungai Citarum 297 KM walau dengan keterbatasan alat, tetap melanjutkan garapannya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (Prabu).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Tidak Peduli PP 53 Tahun 2010

Asep Saepullah

1 March 2021

JIB | Padang Lawas,- Disaat pemerintah sedang gencar-gencarnya memperbaiki kinerja pemerintah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun kita masih banyak juga menemukan PNS yang kurang mematuhi disipilin Pegawai Negeri Sipil tersebut yang mana sudah diterapkan dalam PP 53 tahun 201, bahkan tidak sedikit juga yang mengacuhkan peraturan pemerintah tersebut.

Seperti pada saat kunjungan tim Media Jurnal Indonesia baru bersama Pengurus Lembaga Pemberantas Korupsi ke kantor Kementerian Agama Padang Lawas Utara (Paluta) yang mana kami mendapatkan informasi dari orang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa penerimaan tenaga honorer di Kemenag Paluta tidak memiliki dasar dan atau ketentuan yang jelas, sehingga tenaga honorer di Kemenag Paluta sangat banyak dan sebagian besar adalah keluarga dari Kakan Kemenag Paluta.

Tidak hanya itu, tenaga honorer yang ingin memperpanjang SK tenaga honorernya di lingkungan Kementerian Agama Kab. Paluta juga harus menyetorkan sejumlah uang yang mana paling sedikit 150rb rupiah untuk setiap perpanjangan SK satu orang tenaga honorer, dan bahkan ada juga yang harus menyetorkan sampai dengan 10jt rupiah. Yang mana uang tersebut disetorkan pada orang kepercayaan Kakan Kemenag Paluta

Menurut cerita informan tersebut yang sedang hangat dibicarakan saat ini di kantor Kemenag Paluta adalah biaya rotasi beberapa kepala madrasah yang mana setiap kelapa baru telah menyetorkan uang sejumlah 300jt lebih kepada kakan Kemenag Paluta yang juga melalui orang kepercayaannya.

Padahal lanjutnya di Kemenag Paluta sudah ada tim Badan Pengawas Kinerja (Bapeja) yang tugasnya pokoknya adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS yang berada di lingkungan kerjanya. Dan seharusnya merekalah yang difungsikan oleh Kakan Kemenag Paluta untuk menyeleksi dan atau mengangkat seseorang untuk menjadi Kepala Sekolah di lingkungan Kemenag Paluta, namun Kakan Kemenag Paluta tidak memberdayakan dan atau tidak memfungsikan mereka, sehingga pengangkatan kepala sekolah yang baru terjadi beberapa Minggu yang lalu di lingkungan Kemenag Paluta tidak memiliki dasar dan ketentuan yang jelas

Tim dari media Jurnal Indonesia Baru dan Pengurus Lembaga Pemberantas Korupsi sangat berharap agar Penegak Hukum setempat segera melakukan pemeriksaan terkait banyaknya dugaan gratifikasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut, dan semoga kantor kementerian agama pusat di Jakarta agar mencopot ka.kan Kemenag kab.Paluta dan memberikan jabatan ka.kan kemenag Paluta pada yang ahli di bidangnya (Red)

Muaragembong Masih Terendam Banjir, NU Terus Bergerak Beri Bantuan

Asep Saepullah

28 February 2021

JIB | KABUPATEN BEKASI – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi semenjak musibah banjir melanda kebeberapa wilayah berbagai kecamatan, sejak itu pula NU terus bergerak membantu para korban banjir hingga sekarang walaupun beberapa wilayah lainnya seperti Cikarang Timur, Kedungwaringin, Pebayuran, Setu dan lainnya sudah surut, namun beda dengan kecamatan Cabangbungin dan Muaragembong, saat ini dua kecamatan tersebut masih banyak beberapa desanya yang masih terendam banjir.

Kali ini PCNU Kabupaten Bekasi dipimpin langsung oleh ketuanya, KH. Komarudin bersama lembaga NU lainnya seperti Lazisnu, GP Ansor dan banser serta PMII, mendatangi lagi yang ke sekian kalinya untuk memberikan bantuan ke wilayah kecamatan Muaragembong. Minggu (28/02/2021).

Dari keterangan warga disana, ada beberapa kampung selama 28 hari dari pertama banjir sampai sekarang lokasinya sulit terjangkau sehingga terisolir. Untuk menempuh tempat tersebut harus menggunakan perahu mesin. Warga disana enggan untuk di ungsikan, karena dari penuturan mereka, walaupun mengungsi juga, mereka tetap susah dalam kondisi seperti ini.

H. Komar bersama rombongan, dengan menggunakan perahu membawa barang – barang logistik bantuan berupa makanan siap saji, nasi bungkus, sembako, pakaian layak, yang terkumpul melalui jamaah Masjid Riyadul Jannah Perumahan Taman Sentosa, Cikarang Selatan, mempercayakan NU untuk diserahkan kepada warga korban banjir di Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong.

H. Komar, sapaan akrab ketua PCNU Kabupaten Bekasi ini mengatakan, “Kami akan terus berusaha membantu para warga korban banjir sampai keadaan betul – betul pulih normal kembali,” ujarnya.

“Saya berharap, pemerintah agar memperhatikan juga dengan serius kepada para warga korban banjir yang tempatnya terisolir,” pungkasnya.
Dilain tempat, namun masih sekitar Desa Pantai Harapanjaya, Muaragembong, lembaga NU lainnya dalam hal ini LPBI-NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama) yang diketuai oleh Ahmad Cucung Wahyudi bersama ketua MWC Muaragembong, Kyai Agus, juga melakukan giat pemberian bantuan sosial terdampak banjir ke Kampung Bulak dan Kampung Penombo.

LPBI-NU membawa bantuan yang bersumber dari donatur PUK – MUI (Persatuan Usaha Koprasi – Majlis Ulama Indonesia) dan Paguyuban UMK (Usaha Menengah Kecil) Perum Gramapuri Cikarang, berupa 300 paket sembako dan pakaian layak.

Bantuan diterima langsung oleh tokoh pemuda Kampung Bulak, Desa Pantai Harapanjaya, Ustd Andi Azis. (Obet)

Asan Ucapkan Terima Kasih Kepada BSB Telah Bangun Rulahu

Asep Saepullah

28 February 2021

JIB | Karawang, – Warga Dusun Tengah 1, RT 01/01 Desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, yang dibangun rumahnya ucapkan terima kasih kepada tim Komunitas Medsos (BSB) Berita Sekitar Batujaya, Minggu (28/02/21).

Asan, salah seorang warga Dusun Tengah 1, RT 01/01 Desa Telukbango, mengatakan bahwa dengan dibangunnya rumah layak huni untuk dirinya sangat senang, karena selama ini dirinya sangat mendambakan rumah yang layak huni untuk bisa ditempati sehingga nyaman.

“Dengan dibangunnya rumah layak huni seperti ini, saya ucapkan terima kasih kepada tim Komunitas Medsos (BSB) Berita Sekitar Batujaya,” ucapnya kepada JIB, waktu ditemui di lokasi pembangunan.

Ditempat yang sama, Edi Junaedi selaku Admin Medsos BSB mengatakan, bisa terwujudnya pembangunan rumah layak huni untuk seorang warga Dusun Tengah 1, RT 01/01 Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, dapat bekerja sama dengan beberapa elemen untuk mendapatkan anggaran.

“Untuk biaya pembangunan kita kumpulkan daripada hasil bantuan dari para dermawan, dan kita bersama tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyisihkan sebagian hartanya demi terwujudnya pembangunan ini,” pungkasnya.

Menurutnya, bahwa pembangunan rumah layak huni masih dalam masa pengerjaan, dan saat ini pelaksanaan yang hampir rampung dengan hasil lebih kurang sembilan puluh lima (95) persen, demikian. (Sule/Ey)

Iwan Setiawan Kades Cibarusah Kota Peduli Banjir

Asep Saepullah

27 February 2021

JIB | Kabupaten Bekasi, – Dalam Rangka untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir Pemerintah desa Cibarusah Kota kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi Jawa barat pada tanggal 27 Februari 2021 melaksanakan Giat baksos di dua tempat kecamatan Cabang Bungin dan kecamatan Pabayuran,kegiatan dipimpin langsung oleh kepala desa Cibarusah kota Iwan Setiawan beserta tim relawan peduli bencana banjir di dampingi Babinsa,Bimaspol Cibarusah kota juga beberapa stap desa diantaranya sekdes,PKK,Ibu majelis taklim,dan masyarakat Cibarusah Kota.

Kepala desa Cibarusah Kota Iwan Setiawan mengatakan Alhamdulillah pada hari ini kami beserta tim relawan mengadakan kegiatan bhakti sosial, di titik pertama di kp Kobak Rantai desa Karang Harja Kecamatan Pebayuran.

“Dan batuan tersebut langsung di terima oleh masyarakat,mereka pun sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah desa Cibarusah Kota beserta tim relawan atas bantuanya dan kepedulianya.” Ujarnya.

Setelah selasai memberikan donasi tim telawan dari Kobak Rantai langsung meluncur ke Kecamatan Cabang Bungin tepatnya di desa lenggahsari dan donasi langsung di terima oleh Kepala desa Herman,

Dalam hal ini kepala Desa Lenggahsari Herman juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanya semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir dan semoga dapat bermanfaat.

“Banjir yang menimpa Desa Lenggahsari sampai saat ini masih berlanjut bahkan lebih besar dari sebelumnya.” Jelasnya.

Ditempat yang sama Endang Abimanyu aktivis lingkungan hidup gempal berharap kepada pemerintah daerah kabupaten Bekasi untuk segera turun kelapangan juga dinas terkait untuk segera bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah banjir.

“Yang sampai saat masih berlanjut, dalam pantauan, kami sebagai aktivis lingkungan hidup gempal masyarakat sangat membutuhkan Sekali air bersih dan kebutuhan sehari hari yang sangat mendesak terutama sembako karena masyarakat belum bisa beraktifitas”Harapannya. (End)

PDAM Kabupaten Bekasi Harus Mandiri, Pisah Dari Aset PDAM TB Kota

Asep Saepullah

27 February 2021

JIB | KABUPATEN BEKASI – Kesepakatan Kerjasama Penanaman modal di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB) Antara Pemerintah Kota (Pemkot) Madya Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) Bekasi Telah berakhir. Saat ini pihak Pemkot Bekasi telah sepakat untuk berpisah dengan Pemkab Bekasi dalam hal mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Perlu diketahui bahwa PDAM Tirta Bhagasasi adalah merupakan BUMD Milik Pemkab Bekasi. Menanggapi hal itu Mat Atin (36) Masyarakat Kabupaten Bekasi Sekaligus Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi segera menyerahkan Aset milik Pemkab Bekasi dan Mendukung Bupati Eka Supria Atmaja mengambil langkah tegas.

“Bahwa dalam proses pelepasan modal Pemkot Bekasi digantikan dengan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang ada di wilayah administratif Pemkot Bekasi agar berjalan dengan baik dan berdasarkan proporsional modal yang ditanamkan di PDAM Tirta Bhagasasi maka kedua belah pihak meminta difasilitasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat serta didampingi oleh Kepala Kejaksaan masing-masing wilayah,”Ucap Ujo kepada awak media, Sabtu (27/02/2021).

Lanjut, Ujo. Kami selaku masyarakat Kabupaten Bekasi memberikan dukungan penuh kepada BPKP Jabar, Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi agar dapat merealisasikan proses ini dengan sebaik-baiknya dan terkait pelepasan modal pemkot Bekasi ini juga telah diperkuat dengan surat kesepakatan dari masing-masing legislatif yaitu antara DPRD Kabupaten Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.

“Selaku masyarakat Kabupaten Bekasi meminta dengan hormat kepada pihak Pemkot Bekasi khususnya Walikota Bekasi agar tidak lagi memperlambat proses ini seperti tahun-tahun sebelumnya karena prosesi pelepasan modal yang juga disebut pemisahan aset ini telah direncanakan sejak tahun 2007 bahkan menurut informasi yg kami terima bahwa pernah terjadi kesepakatan pemisahan aset PDAM TB yang sudah sampai ke tahap prosesi penandatangan antara Bupati dan Walikota,” jelasnya.

Sambung, Ujo sangat menyangkan Sikap yang di lakukan Walikota Bekasi Pada Tahun 2019 lalu sempat terjadi Prosesi Pemisahan Aset Milik Kabupaten Bekasi tetapi Walikota Bekasi Malah meninggalkan dan membatalkan tanpa alasan yang Jelas.

“Akan tetapi tanpa alasan yang jelas Walikota meninggalkan dan membatalkan agenda tersebut. agenda yang di fasilitasi oleh BPKP jabar itu terjadi pada tahun 2019 lalu dimana hanya tinggal melakukan penandatanganan antara Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, namun gagal tanpa alasan yang diketahui publik,”tanya Ujo.

Hal tersebut kata Ujo Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami warga Kabupaten Bekasi meminta kepada seluruh pihak yg terkait antara lain Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, BPKP Jabar, Kejati Jabar, Kejari Kabupaten Bekasi, Kejari Kota Bekasi, dan pihak lainnya yg terkait berharap agar hal seperti itu tidak terjadi lagi dan tentu saja hal itu berdampak kepada sangat mempermalukan semua pihak instansi dan institusi negara.

“Pemisahan modal yg ditandai dengan pelepasan modal Pemkot Bekasi di BUMD Tirta Bhagasasi yang merupakan MILIK Kabupaten Bekasi atau kita sebut proses pemisahan aset ini merupakan solusi terbaik bagi dua pemerintahan mengingat Kota Bekasi pun telah memiliki BUMD Tirta Patriot,” ujarnya.

Dengan demikian Ujo juga menilai bahwa proses ini sangat berkeadilan karena diinisiasi oleh kedua kejaksaan negeri kota dan kabupaten Bekasi, jika pihak dari wali kota bekasi terkesan tidak mau atau memperlambat proses ini.

“Jika itu yang terjadi kami menuduga ada oknum yang akan menperkeruh situasi untuk kepentingan bergening posisi dalam pengisian salah satu direksi yang ada di PDAM Tirta Bhagasasi, kalau itu yang terjadi maka kuat dugaan itu merupakan upaya untuk menerapkan politik inprealisme,”Papar Ujo

Kata Ujo, Kami sebagai warga Kabupaten Bekasi mendukung sepenuhnya langkah-langkah dan keputusan Bupati Bekasi dalam rangka pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi karena dengan cara itu pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemkab Bekasi tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Dalam hal ini tentu saja sekaligus sebagai jawaban atas program kerja dan perwujudan rencana Bupati Bekasi untuk menyiapkan putra terbaik Kabupaten Bekasi untuk mengelola dan memimpin PDAM Tirta Bhagasasi. Sehingga kedaulatan kabupaten bekasi dan wibawa bupati bekasi dapat terjaga.”harap, ujo pria Berkacamata ini.

Kami meminta kepada Kejaksaan Begeri Kota dan Kabupaten Bekasi agar terus berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi untuk segera melakukan penetapan Tim gabungan serah terima aset PDAM yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Dan Kami sebagai masyarakat Bekasi sekaligus Pelanggan, akan terus mengawal prosesi ini demi mendapat kepastian hukum dan terhindar dari praduga-praduga negatif dari masyarakat Bekasi lain nya dan jika proses ini berlarut larut kami meyakini pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi kepada masyarakat kabupaten akan terganggu yang pada akhirnya masyarkat Kabupaten Bekasi lah yang dirugikan.” Tutupnya.

Biro Bekasi ; Endang Prabu

1...224225226...518 Page 225 of 518

Stay connected