JIB | Kabupaten Bekasi,- Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. telah berupaya terus dalam melakukan berbagai langkah kegiatan, untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19.

Pada Minggu (03/05/2020) bertempat di gerbang perumahan firdaus Kp Malaka Desa Cibarusah Kota.Iwan Setiawan menerima bantuan dari PMI Kab Bekasi, berupa sabun dan masker yang di mana bantuan tersebut di serahkan oleh Ucu Korlap PMI Kabupaten pada Iwan Setiawan Kades Cibarusah Kota.

Dalam giat tersebut turut di dampingi oleh Mukhson Babinsa Cibarusah Kota dan Ade.Suherman Bhabinkamtibmas,staf Desa,PSM Desa,rt dan satgas covid 19 Desa Cibarusah Kota.selanjutnya bantuan yang di berikan oleh PMI Kab Bekasi di bagikan pada warga di sekitar pintu gerbang perumahan firdaus, yang di mana dalam giat tersebut di barengi dengan berbagai himbauan pada warga mengenai covid 19.

Iwan.Setiawan Kades Cibarusah Kota saat di tanya media online jurnalindonesiabaru.com perihal giat tersebut menuturkan,”Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid 19. di wilayah Desa Cibarusah Kota,kami beserta jajaran Pemdes Cibarusah Kota dan aparatur Desa berikut di bantu Satgas Covid 19 Cibarusah Kota. berupaya terus melakukan berbagai langkah untuk memutus mata rantai virus tersebut ujarnya.

Kata Iwan kami ucapkan terimakasih pada Ucu dari Korlap PMI Kab Bekasi,atas bantuannya tersebut.semoga dengan di adakannya giat tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. terutama dalam mencegah penyebaran covid 19,maka dari itu mari kita bersama lawan corona pungkasnya.(ded/end)

JIB | Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,- Organisasi Masyarakat (Ormas) Angkatan Muda Siliwangi Kabupaten Bekasi membagikan Masker dan Takjil di depan Kecamatan Cikarang Barat di jalan Utama. Pembagian Masker dan Takjil jelang waktu berbuka puasa di berikan kepada ratusan pengandara roda empat maupun roda dua. Minggu (03/04/2020).

Aksi berbagi masker dan takjil di waktu jelang berbuka puasa merupakan waktu yang tepat untuk membagikan takjil kepada masyarakat luar dan sekitarnya.

Aksi kegiatan yang di lakukan oleh Angkatan Muda Siliwangi (AMS), dalm pembagian masker dan takjil merupakan aksi kegiatan sosial dan pencegahan pandemi corona covid – 19.

Sekjen Angkatan Muda siliwangi Candra Dwianto Setiawan mengatakan banyak masyarakat yang belum sadar manfaat dan kegunaan menggunakan masker saat keluar rumah dan banyak masyarakat luar yang melintasi zona cikarang barat (zona merah), tidak menggunakan masker dan ini yang akan mengakibatkan cepat terkana atau penularan pandemik Covid -19.

“Perlunya kesadaran masyarakat atas himbauan pemerintah tentang penggunaan masker di saat keluar rumah,”ucap, Candra pada media Jurnal Indonesia Baru.

Lanjut, Candra kami atas nama Ormas Angkatan Muda Siliwangi mengarahkan kepada masyarakat untuk mentaati peraturan pemerintah di saat pandemik virus corona (Covid -19), ini demi kita semua untuk, mencegah perluasan penularannya.

Hj. Eti selaku bendahara Angkatan Muda Siliwangi mengungkapkan AMS peduli covid -19, Insya Allah Aksi sosial dan peduli kepada masyarakat ini, akan di lakukan di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Demi membantu masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Disini (pembagian masker dan takjil), kita ambil hikmahnya salah satu contoh Ormas yang peduli kepada masyarakat dan pemerintah, di bulan suci Ramadhan di saat pandemik virus corona.” Ujarnya.

Eti menjelaskan, Kita tetap semangat untuk peduli sosial kepada masyarakat. Dalam menghadapi dan memutuskan mata rantai pandemi virus corona covid-19, apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang sampai dengan 12 Mei mendatang.

Kegiatan sosial pembagian Masker dan Takjil ini murni dari Anggota Organisasi Angkatan Muda Siliwangi. Bukti aksi sosial dan peduli pencegahan pandemi virus corona.

Salah satu pengendara motor bernama Asep saat di wawancarai media Jurnal Indonesia Baru mengatakan saya sangat berterima kasih kepada Ormas Angkatan Muda siliwangi, yang sudah memberikan saya masker dan tajil untuk berbuka puasa.

“Saya berharap dengan pembagian ini, Ormas Angkatan Muda Siliwangi tetap jaya dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dan Ormas AMS bisa memberikan sumbangsih kepada pemerintah maupun masyarakat” Ungkapnya. (Tim)

JIB | JAKARTA, – Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap 3 Mei.

Tahun ini peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia jatuh pada Minggu (3/5/2020).

Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights 1948 pasal 19, ditetapkannya Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menghormati kebebasan pers dan mengingatkan pemerintah akan tugas mereka untuk menghormati dan mematuhi hak atas kebebasan berekspresi.

Disadur dari India Today, Minggu(3/5/2020) Sidang Umum PBB pada Desember 1993 memproklamirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Keputusan ini mengikuti rekomendasi Konferensi Umum UNESCO.

3 Mei ini juga ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Windhoek, sebuah pernyataan prinsip pers bebas yang disatukan oleh wartawan surat kabar Afrika, dilansir Morning Star, Sabtu (2/5/2020).

Menurut salah satu penggagas Hari Kebebasan Pers Sedunia, Alain Modoux, usulan mendirikan hari internasional yang didedikasikan untuk kebebasan pers muncul sekitar 27 tahun yang lalu di Windhoek, Namibia.

Dalam buku Pressing for freedom: 20 years of World Press Freedom Day yang diterbitkan UNESCO pada 2013, Alain Modoux mengatakan usulan itu tertuang ketika Seminar Mempromosikan Pers Afrika yang Independen dan Pluralistik.

Pertemuan bersejarah yang diselenggarakan oleh UNESCO dan PBB ini menghimpun sekitar 60 jurnalis independen Afrika yang berada di barisan terdepan dalam proses demokrasi yang berangsur-angsur berkembang di benua Afrika setelah Perang Dingin, tulis Modoux.

Seminar itu ditutup pada 3 Mei 1991 dengan diadopsinya Deklarasi Windhoek yang sejak itu menjadi teks rujukan lingkup internasional yang menetapkan prasyarat untuk pembentukan kebebasan media, pluralisme media, dan independensi media.

Proses dari awal proposal di Windhoek hingga akhirnya disetujui oleh Sidang Umum PBB di New York memakan waktu 2,5 tahun.

Langkah pertama dan paling menentukan dicapai di Paris pada kesempatan Konferensi Umum UNESCO, pada November 1991. Muncul reaksi sangat baik terhadap laporan Direktur Jenderal UNESCO tentang hasil dari Deklarasi Windhoek.

Dari sana kemudian negara-negara Anggota UNESCO juga mengungkapkan keinginan agar 3 Mei dinyatakan sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Didukung oleh kehendak bulat dari Negara-negara Anggota, Direktur Jenderal UNESCO lalu menyampaikan keinginan mereka kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang saat itu dijabat Boutros Boutros Ghali.

Boutros Boutros Ghali kemudian memutuskan untuk mengikuti jalur prosedural dan mengirim proposal tersebut ke Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk konsultasi.

Sebenarnya, ada risiko besar bahwa masalah itu akan dirusak oleh tawar-menawar politik dan bahwa kebulatan suara yang harmonis di antara negara-negara di Paris akan terganggu di Jenewa.

Ketika itu terjadi, sekelompok delegasi Afrika ke ECOSOC menangani masalah ini dan meyakinkan rekan-rekannya bahwa proposal tersebut berasal dari Afrika. Mereka meyakinkan bahwa menegakkan prinsip dasar kebebasan pers adalah sangat penting untuk masa depan proses demokrasi di benua tersebut.

Pada akhirnya, ECOSOC setuju untuk mendukung proposal UNESCO dan membuka jalan bagi Sidang Umum untuk mendeklarasikan Hari Kemerdekaan Pers Dunia 3 Mei yang tercantum dalam Keputusan 48/432 tanggal 20 Desember 1993.

Sejak 1993, bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia setiap tahunnya digelar juga konferensi global.

Konferensi ini memberikan kesempatan kepada jurnalis, perwakilan masyarakat sipil, otoritas nasional, akademisi dan masyarakat luas untuk membahas tantangan yang muncul untuk kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dan untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi.

Pada 2020 ini, Belanda menjadi tuan rumah konferensi. UNESCO merencanakan untuk mengadakan konferensi dari 22 hingga 24 April di Den Haag. Tetapi karena Covid-19, konferensi diundur menjadi 18-20 Oktober di tempat yang sama.

Sementara itu, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konfrensi Hari Kebebasan Pers Sedunia ini pada 2017 di Jakarta.

Saat itu tema yang diusung dalam konfrensi di Jakarta adalah Critical Minds for Critical Times: Peran media dalam memajukan masyarakat yang damai, adil dan inklusif. (RED)

SUMBER : AYOBANDUNG. COM

JIB | Kabupaten Bekasi,- Dari pantauan media online jurnalindonesiabaru.com pada Sabtu (02/05/2020) di Kantor Pemdes Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Bansos berupa paket sembako dari Dinsos Pemkab Bekasi, pendistribusian bansos di terima oleh Pemdes Cibarusah Kota pada Sabtu (02/05/2020) sekitar jam 4 sore. pendistribusian bansos tersebut di lakukan oleh Dinsos Pemkab Bekasi untuk warga yang terdampak covid 19. berikut gugus tugas percepatan penanganan covid 19 di Pemkab Bekasi.

Dalam pendistribusian bansos tersebut yang di salurkan oleh Pemdes Cibarusah Kota di berikan langsung pada masing-masing RT, pendistribusian bansos tersebut turut di pantau langsung oleh Iwan Setiawan Kepala Desa Cibarusah Kota, staf Desa, Petugas PSM Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Cibarusah Kota.

Sesuai dengan data dari Dinsos Kabupaten Bekasi. Pemdes Cibarusah Kota mendapatkan bantuan sebanyak 785 Kepala Keluarga yang terdampak covid 19.

Iwan Setiawan Kades Cibarusah saat di tanya oleh media online jurnalindonesiabaru.com mengenai bantuan tersebut menuturkan,” Kami sebagai Kades Cibarusah Kota sudah melakukan upaya untuk membantu warga Cibarusah Kota yang terdampak covid 19, dengan data yang kami sodorkan ke Dinas terkait katanya.

Namun apa boleh buat, setelah bansos tersebut turun pada hari ini. ternyata Pemdes Cibarusah Kota hanya mendapatkan bantuan sebanyak 785 Kepala Keluarga imbuhnya.

Menurut Iwan,semoga bantuan sosial yang di terima oleh penerima bantuan sosial tersebut dapat bermanfaat.dan kami ucapkan terimakasih pada Dinsos Pemkab Bekasi yang telah mendistribusikan bansos tersebut pada Pemdes Cibarusah Kota pungkasnya. (ded/end).

JIB | KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, meminta para pengusaha untuk tidak menjadikan persoalan pandemi covid 19 ini untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak membayar hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.

Hal itu diungkapkannya saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis di RS Anisa Cikarang bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Jumat (1/5).

Menurut aktivis buruh FSPMI ini,PHK adalah upaya terakhir ketika semua proses sudah dijalankan, apakah proses merumahkan karyawan, pengurangan jam krja, hingga efisiensi gaji-gaji pimpinan petusahaan.

“Jangan ketika beberapa tahun yang lalu mereka (pengusaha) mendapatkan keuntungan, tetapi ketika musibah ini terjadi pengusaha lantas melakukan PHK, rasanya gak fair, hanya karena persoalan sebentar pengusaha melakukan upaya PHK,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, selama pandemi covid 19 ini, serikat pekerja rutin melakukan kampanye virtual untuk menyampaikan isu dalam peringatan mayday ini, diantaranya tolak omnibus law, stop PHK, liburkan buruh serta bayar upah dan THR secara penuh.

“Saat ini sudah banyak buruh yang sudah terpapar covid 19 seperti karyawan PT Denso Indonesia, Sampoerna di Surabaya, Yamaha Jakarta dan beberapa daerah lain. Jika meliburkan karyawan mengganggu ekonomi kami minta untuk diliburkan secara bergilir,” jelasnya.

Serikat pekerja juga terus melakukan konsolidasi untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga sosial distancing, tidak mudik, menjaga kesehatan dengan memakai masker, dan hand sanitizer. Menurutnya semua pihak harus bekerjasama karena ini menyangkut nyawa manusia.

“Pak Presiden juga sudah menyatakan untuk selalu optimis. Beliau menyatakan hanya tiga negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif dalam masa pandemi covid 19 ini yaitu Cina dengan 2 sampai 3 persen, India 1,7 persen dan Indonesia 0,5 persen. Karena itu dibalik semua ini masih ada hikmah dan peluang untuk sesuatu yg lebih baik,” paparnya. (red)

JIB|Kabupaten Bekasi,- Gugus tugas percepatan penanganan covid 19, Kecamatan Cibarusah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan dan kegiatan bansos pada ODP/PDP di Desa Sindangmulya, Wibawamulya, Cibarusah Kota, Cibarusah Jaya, Ridomanah dan Ridogalih.

Serangkaian kegiatan gugus tugas Kecamatan Cibarusah tersebut turut di dukung oleh Muspika Cibarusah, Polsek Cibarusah, Koramil 09 Cibarusah, Puskeamas Cibarusah, Segenap Organisasi dan Masyarakat Cibarusah.

dr.Adi Pranaya Ka UPTD Puskesmas Cibarusah saat di hubungi oleh media online jurnalindonesiabaru.com pada Kamis (30/04/2020) mengenai hal tersebut menuturkan Kami sebagai gugus tugas percepatan penanganan covid 19 di Kecamatan Cibarusah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan pada ODP/PDP dan berikut serangkaian giat bantuan sosial, pemeriksaan (Rapide tes) dan lain-lain.

“Dalam serangkaian giat percepatan penanganan covid 19 di Kecamatan Cibarusah, yang kami lakukan tersebut turut di laporkan pula pada Muspika Cibarusah berikut agar tidak terjadi kepanikan maka kami beritahukan pada Masyarakat Cibarusah mengenai covid 19 dan kalaupun kurang jelas silakan konfirmasi pada kami” katanya.

Adapun serangkaian giat tersebut di dukung pula oleh Puskesmas Cibarusah, Polsek Cibarusah, Koramil 09 Cibarusah, Organisasi dan Masyarakat.

Berikut laporan giat gugus tugas Kecamatan Cibarusah percepatan penanganan covid 19 kamis 30 April 2020 jam 12:30 WIB, jumlah ODP/PDP ada 107 orang, dengan jumlah lulus isolasi 14 hari sudah 62 orang dan yang wafat 1 orang (Rapide tes negatif), 1 PCR positif (sudah isolasi)5 rapid tes positif sudah isolasi dan rencana swab+PCR), hasil swab kontak erat PCR positif di satu Desa yang di lakukan pengambilan swab hari kamis.

Kemudian dari 23 April 2020 sudah ada hasil per 27 April 2020 yaitu semua kontak erat negatif covid 19. Sedangkan untuk 29 April 2020 jam 12:00 WIB pasca pemeriksaan Rapide tes di 2 Desa untuk ODP/PDP di dapatkan 1 rapit tes positif, sudah isolasi mandiri, pelancakan kontak erat dan rencana swab PCR, dan pada 29 April 2020 sekitar jam 16:00 WIB 1 warga PDP meninggal di RS (hasil swab belum ada) saat ini jenazah di persiapkan untuk di makamkan di pemakaman khuksus covid 19 di Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat.

Untuk kontak erat sudah menjadi ODP isolasi mandiri, per 21 April 2020 pada jam 21:00 WIB pasca pemeriksaan Rapide tes di RS hasilnya 1 Rapide tes positif sudah isolasi mandiri berikut sudah di lakukan pelacakan kontak erat dan rencana swab PCR.

Pada 30 April 2020 jam 12:15 WIB pasca pemeriksaan rapid tes di 2 Desa untuk ODP/PDP di dapatkan 1 rapid tes positif dan sudah isolasi mandiri berikut sudah pelacakan kontak erat dan rencana swab PCR. dan dari Enam Desa yang berada di wilayah Kecamatan agar selalu terus melakukan pencegahan covid 19 dan berikut informasi berkelanjutan pada gugus tugas covid 19 Kecamatan Cibarusah dan hal tersebut sekaligus untuk informasi dan komunikasi pada Masyarakat Cibarusah mengenai percepatan penanganan covid 19. (Ded/End)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.6 Tahun 2020. Tentang perubahan peraturan Kemendes No.11 tahun 2019. Tentang prioritas pembangunan dana desa dan peraturan bupati kabupaten bekasi No. 97/Kep. 129.DPMD/2020, Tentang penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19. Kamis, (30/04/2020).

Pemdes Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Bantuan Langsung Tunai tahun 2020. Bertempat di aula gedung pertemuan kantor Desa Nagasari. Acara dihadiri, Darkim Nurseha, SE. M.Si, PJ Kepala desa, Yusup Mulyadi, S.Pd, M.Si, ketua BPD, PKH, PKSK, Bimaspol, Babinsa, serta para RT dan RW.

Dalam acara rapat tersebut dibahas jumlah keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber Dana Desa tahun 2020. Menurut Darkim, dari alokasi dana desa ada sekitar 237 keluarga yang akan menerima bantuan dana tunai selama 3 bulan berturut-turut.

“Untuk bantuan yang lain, dari KKS 146, dari Kabupaten 142. dari provinsi 63, dari Kemensos 7, dari PKH 278, dari BNPT 396, dan ada sisa 464 KK yang belum terdaptar menerima bantuan yang nantinya akan dilakukan verifikasi ulang” Terang, Darkim.

Sementara itu Yusup ketua BPD, menyampaikan harapannya agar dana bantuan bisa tepat sasaran.

“Dana bantuan tunai maupun sembako bisa tepat sasaran, hingga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Nagasari” pungkas Yusup. (Dede)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Sejumlah pasien mengeluhkan pelayanan RSUD Cibitung, ketika mereka harus melakukan medis CT-can dan CT-Thorak. Belum lama ini.

Susanto (56) warga papan mas yang di temui oleh awak media mengatakan dirinya saat itu sedang mengantarkan warganya Budi Susilo yg mengalami jatuh dari ruko lantai 5.

Susanto menuturkan jika dokter yang menangani warganya menyatakan bahwa pasien bersangkutan harus melalui tindakan medis CT-can dan CT-Thorak.

Namun, karena alat yang di maksud sedang rusak pasien di rujuk untuk melakukan CT-Thorax di RS Hermina Grand wisata.

“Kata dokter, alat CT-Scan di RSUD Cibitung sudah lama rusak. Hingga saya harus membawa warga saya ke RS lain,” Kata Susanto.

Akibatnya dirinya harus mengeluarkan biaya lebih yang tentunya amat memberatkan.

“Kasihan kalau ternyata ada pasien yang berasal dari warga yg tidak mampu, pak,” tambahnya.

Direktur RSUD Cibitung, dr Sumarti, yang dihubungi melalui WA membenarkan jika alat CT Scan memang sedang rusak.

“Sudah lama rusaknya, sebelum saya menjabat di RSUD,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakan dr Sumarti, saat ini pihaknya sedang menunggu spare-part guna perbaikan alat dimaksud dari Singapore.

Pada kesempatah terpisah anggota komisi IV DPRD Kab Bekasi, dr. Asep Supri Atmaja dalam komunikasi melalui whatsapp menyatakan akan segera berkomunikasi dengan direktur RSUD Cibitung.

“saya belum bisa komentar, nanti saya segera akan mengkomunikasikan masalah ini ke direktur RSUD Kabupaten Bekasi ya, bang”. (Red)

JIB | Sukabumi, – Disnakertrans Kabupaten Sukabumi berikan informasi terkait data PPTKIS yang ada di Kabupaten Sukabumi, diperoleh informasi bahwa tercatat 92 PPTKIS yang legal, Kamis (30/04/20).

Namun tidak menutup kemungkinan 92 perusahan tersebut dalam pelaksanaanya bisa saja melanggar aturan apabila tidak di awasi.

Bahwa PPTKIS yang illegal masih banyak namun sampai saat ini menjadi kesulitan untuk mengungkap jaringan dan agen – agen nya.

Karena setiap ada kasus, sidak pihak calon TKI dan keluarga selalu tutup mulut tidak mau memberikan informasi terkait PT atau Agen-agen Sponsor yang illegal tersebut.

Sehingga di harapkan ada kerjasama dengan pihak kepolisian (POLRI) untuk menyelidiki dan menindak para pelaku.

Yang rentan dalam pelanggaran kasus ini adalah pemalsuan ID, Umur, dan pemalsual ijin suami serta orang tua.

Jumlah data penempatan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2017 s.d 2019 di Kabupaten. Sukabumi yaitu Tahun 2017 sebanyak 1.928 Tahun 2018 sebanyak 1.818 Tahun 2019 sebanyak 1.799 orang.

Drs. H. Agus Ernawan Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab. Sukabumi menjelaskan dalam memberikan informasi terkait data PPTKIS yang ada di Kab. Sukabumi diperoleh informasi bahwa tercatat 92 PPTKIS yang legal.

“Karena setiap ada kasus dan sidak pihak calon TKI dan keluarga selalu tutup mulut tidak mau memberikan informasi terkait PT/Agen-agen/Sponsor yang illegal tersebut. Saya berharap kita harus bekerjasama dengan dengan pihak kepolisian (POLRI) untuk mengkap kasus ilegal para TKI ilegal dan menindak para pelaku” Ucapnya.

Agus menambahkan yang rentan dalam pelanggaran kasus ini adalah pemalsuan ID, Umur, dan pemalsual ijin suami serta orang tua. Sehingga lolos menjadi TKI Legal.

Irfan Poranika sebagai agen PJTKI perekrutan TKI asal Kabupaten Sukabumi dari PT. Tifar Admanco yang beralamat di Kampung. Marinjung Tengah RT 02/01 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Agen perekrutan TKI asal Kabupaten Sukabumi dari PT. Tifar Admanco memiliki pengaruh terhadap cara pandang yang luas dalam hal mengkoordinir para calon TKI Kab. Sukabumi.

Masih kata Irfan ,Poranika dan kelompoknya sebagai agen PJTKI perekrutan TKI asal Kabupaten Sukabumi bersedia bekerjasama dan bersinergi dengan Polri dan Pemerintah dalam kegiatan mendukung terselenggaranya penyaluran TKI secara legal.

Menjamin buruh migran terhindar dari pelanggaran hak dan perdagangan orang dan mentaati sesuai peraturan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi praktek PJTKI illegal bersedia melaporkan kepada kepolisian serta dalam situasi pandemi ini dapat membantu dan mendukung pemerintah dalam penananganan Covid 19 yang kaitanya dengan pemberangkatan dan pemulangan TKI.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Jawa Barat aman dan kondusif,dengan membentangkan sepanduk “Mendukung Tugas Polri dan Pemerintah Khususnya dalam Penyaluran TKI Secara Legal Serta Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Pandemic Covid 19 guna terciptanya Stabilitas Kamtibmas Di Jawa Barat”.

Kemudian masyarakat setempat juga ikut mendukung dengan Melawan praktek Perdagangan Manusia Berkedok PJTKI Ilegal dan jika ada akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi,-Dalam rangka mengoptimalkan data untuk orang tidak mampu dan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan.yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat berikut agar bansos di rasakan langsung oleh yang berhak dan merata dalam berbagai bantuan sosial baik dari Pemerintah, Gubernur, Pemkab, Desa, PKH dan BPNT.

Maka di perlukan verifikasi, finalisasi data daftar calon yang sangat akurat bagi penerima bantuan sosial, dan hal tersebut di lakukan oleh Pemdes Sindangmulya dengan menggelar “Verifikasi, Finalisasi Daftar Calon Penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2020″ berikut bantuan sosial yang lainnya turut di lakukan verifikasi data.giat tersebut di lakukan pada Rabu (29/04/2020)di Aula Kantor Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Acara giat tersebut turut di hadiri oleh Ace sekdes Sindangmulya mewakili Kades Sindangmulya R Selpia Indriyani SE, staf Desa, Dinsos Kab Bekasi, H Januar kasiepem Kec Cibarusah, Usman Ketua BPD Sindangmulya dan Anggota, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Sindangmulya, RT, RW dan Kadus, Pendamping Desa, PSM Desa, Karang Taruna Sindangmulya dan lain-lain.

R Selpia Indriyani SE Kades Sindangmulya saat di hubungi oleh media online jurnalindonesiabaru.com mengenai hal tersebut mengatakan,”kami sebagai Kepala Desa Sindangmulya sangat mendukung giat Musdes-Sus tersebut dalam rangka melakukan verifikasi,finalisasi daftar calon penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2020 dan berikut bantuan sosial yang lainnya” ujarnya.

Dengan di lakukan Musdes-Sus tersebut oleh Pemdes Sindangmulya dalam verifikasi data, mudah-mudahan apa yang telah di lakukan oleh Pemdes Sindangmulya dalam bantuan sosial baik dari Pemerintah, Gubernur, Pemkab, Desa, PKH dan BPNT tidak ada data double pada penerima bantuan.

Selpia menambahkan, hal tersebut sangat di perlukan agar segala bantuan sosial dapat di rasakan langsung oleh penerima bantuan ataupun warga yang sangat tidak mampu,dalam bansos tersebut sekaligus untuk mendukung Pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan dan berikut bantuan betul-betul merata pada warga yang sangat tidak mampu katanya.

Menurut Selpia semoga dengan di lakukan verifikasi tersebut mengenai data pada warga yang tidak mampu di Pemdes Sindangmulya tidak ada lagi kecemburuan sosial antar warga, karena Musdes verifikasi data untuk penerima bantuan sosial telah di lakukan.

“Semoga bansos pada warga tidak mampu berjalan dengan baik dan bener serta tepat sasaran dan merata” pungkasnya.

Di kesempatan yang lain, Usman Ketua BPD Sindangmulya saat di konfirmasi media online jurnalindonesiabaru.com mengenai hal tersebut menuturkan menuturkan,”Kami sangat mendukung dalam Musdes-Sus tersebut yang di lakukan Pemdes Sindangmulya

“Dalam melakukan verifikasi, finalisasi daftar calon penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2020 dan berikut bantuan sosial yang lainnya” ujarnya.

Menurut Usman kenapa hal tersebut di lakukan karena dalam bantuan sosial ada 6 item yang sangat urgent di antaranya bansos Presiden, Gubernur, Pemkab, Desa, PKH dan BPNT. Musdes-Sus sangat di perlukan agar tidak terjadi double data pada warga penerima bantuan berikut agar tidak terjadi kecemberuan sosial.

“Dan langkah tersebut menurut kami sangat baik agar bantuan tepat sasaran dan merata yang kemudian di rasakan langsung oleh warga yang sangat membutuhkan bantuan. mengenai dana desa untuk saat ini yang paling utama di alokasikan untuk penanggulangan covid 19, Padat Karya dan BLT dan jika alokasi anggaran Desa tersebut tidak cukup di tahap ke I maka bisa di lanjutkan ke tahap ke II” katanya.

Harapan kami ke depan semoga dengan di berikannya bantuan BLT 600 ribu selama tiga bulan pada warga penerima bantuan tersebut dapat bermanfaat, dan berikut melalui verifikasi data dengan sebenar-benarnya pada warga di Sindangmulya.

“Mudah-mudahan berbagai bantuan sosial pada warga tidak mampu berjalan dengan baik dan lancar” pungkasnya. (Ded/End).