JIB | BEKASI- Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Candra Sukma Kumara, SIK., M.H kembali menggelar kegiatan bhakti sosial terhadap masyarakat tidak mampu.

Kali ini Kapolres mengunjungi nenek sebatang kara yang mendiami WC umum sebagai tempat tinggal di wilayah Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kamis (10/01/2019).

Nenek sebatang kara yang mendiami bekas MCK sebagai tempat tinggal, bernama Maryati (70 tahun) itu oleh Kapolres diberikan santunan berupa bahan sembako dan uang tunai serta sebelumnya mendapat pemeriksaan kesehatan dari dr Frinda Barus.

”Kita lihat sendiri bahwa kondisi nenek Maryati selama ini sungguh memprihatinkan, tinggal di bekas WC umum yang sudah lama tidak dipergunakan warga,” ucapnya.

Untuk itu perlu baginya untuk meringankan beban nenek tersebut.

Rencananya, Kapolres juga akan melakukan koordinasi terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mengenai banyaknya masyarakat tidak mampu yang belum memperoleh perhatian pemerintah.

“Perlu ada langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meringankan beban masyarakat. Tapi yang terpenting langkah awal dulu lah, seperti kegiatan sosial yang kita lakukan saat ini, bayangkan kalau kebanyakan koordinasi terus tapi tidak ada action, kan kasihan,” ucapnya.

Kapolres mengatakan bahwa kegiatan sosial yang dilakukannya selama ini untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat demi terciptanya suasana aman dan damai di Kabupaten Bekasi.

”Sinergitas Polri dan TNI sebisa mungkin bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan cara turun langsung kesini saya bisa melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat,” jelas Kapolres.

Sebelumnya, Kapolsek Cikarang Pusat AKP Somantri bersama Bhabinkamtibmas, Ketua RT dan perangkat desa telah meninjau langsung rumah warga yang layak mendapat bantuan Kapolres.

“Kondisi nenek Maryati memang sangat memprihatinkan, semoga adanya bantuan dari pak Kapolres dapat mengurangi bebannya,” ucap Kapolsek.

Secara pribadi, Kapolsek mengapresiasi kinerja Bhabinkamtibmas Desa Hegarmukti Brigadir Eka Agung yang berhasil melaksanakan salah satu program kerja Polres Metro Bekasi, yaitu DDS (Door to Door System), dimana setiap anggota Bhabinkamtibmas Desa setempat diwajibkan berkunjung ke setiap warga di wilayah desa binaannya.

“Sehingga dengan demikian setiap anggota Bhabinkamtibmas dapat mengetahui setiap kaadaan dan perkembangan situasi di wilayah desa,” ucapnya.

Brigadir Eka Agung, lanjut Kapolsek, dinilai sebagai salah satu Bhabinkamtibmas yang sukses melaksanakan DDS karena berkat keuletannya menemukan seorang ibu berusia sekitar 60 tahun yang tinggal menyendiri di rumahnya berukuran 2 x 3 M2 di wilayah RT. 01/01, Desa Hegarmukti.

“Yang memprihatinkan, tempat tinggal si nenek itu rupanya Bekasi MCK warga yang tidak terpakai,” ucapnya.

MCK tersebut, tadinya merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk warga sekitar. Namun karena tidak difungsikan warga, oleh nenek Maryati dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.

“Selama ini ibu Maryati hidup dari belas kasihan warga sekitar,” terang Kapolsek. (Endang)

JIB | PEBAYURAN, BEKASI- Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). yang mengangkat tema “Pengembangan Infrastruktur Beritegrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik” dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan, Kamis (10/01/2019).

Acara dihadiri jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Pebayuran serta seluruh ketua Rukun Tetangga(RT) Ketua Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda tidak luput hadir pula dalam acara dari tim Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di Kelurahan Kertasari.

Selain itu hadir juga perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan tim monitoring dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan musrembang tingkat Kecamatan Pebayuran, yang di hadiri oleh tim monitoring Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya berharap dari hasil pembahasan tadi agar segera tercapai, pembahasan tersebut, yang di prioritaskan pembangunan untuk sarana ibadah,”ungkap Yuyun Wahyudi Kurniawan Lurah Kertasari Kepada Jurnalindonesiabaru.com.

adapun tambahan, masih kata Yuyun, pembahasan tadi itu, untuk sarana pendidikan mulai dari Pendididkan Anak Usia Dini (PAUD) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Dan mungkin juga kita laksanakan jalan lingkungan (JALING) yang mudah-mudahan apa yang di butuhkan dan di targetkan bisa rampung ditahun 2019-2020,” Jelasnya

Masih kata Yuyun,. Selain dibutuhkan pembangunan fisik warga juga mengusulkan adanya penambahan tenaga pengajar untuk sekolah, karena di sekolah-sekolah yang ada masih kekurangan tenaga pengajar (Guru) seperti untuk sekolah Pendidikan Usia Dini (Paud) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), demi meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

“Di tahun 2019 ini kami harap usulan dapat masuk dalam skala prioritas,” pungkasnya.

Yuyun juga, tentang musrenbang ini semua berasal dari usulan warga. Untuk itu kami sangat berharap di tahun 2019 ini semua dapat realisasi (Endang/marsin)

JIB | KABUPATEN KUNINGAN – Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mencium adanya dugaan Korupsi Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Kramat Mulya, Kecamatan Kramat Mulya, Tahun anggaran 2015/ 2016.

Berdasarkan informasi warga dan hasil Investigasi Tim Lembaga KPK, Senin (7/1/ 2019) kemarin, serta adanya laporan kepada Lembaga KPK, yang di wakili para ketua Rukun Tetangga (RT), tentang adanya dugaan penyalah gunaan terhadap Dana Desa.

Dikatakan Ketua Lembaga KPK Kabupaten Kuningan, kami sedang mendalami laporan warga dan hasil investigasi, untuk segera menyusun dan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (KEJARI) dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polres Kuningan, bila data data yang kami miliki sudah valid,

Toto Bahtiar, Kepala Departemen Pengawas Dinas DPMPD, Lembaga KPK, kepada awak Media Senin kemarin (7/1/2019), beberapa kasus dugaan penyimpangan Dana Desa, yang kami dapat dilapangan, seperti adanya proyek pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT) yang berada di wilayah Rt 08/ Rw 03 Blok Puhun Desa Kramat Mulya, anggaran 2015 yang di kerjakan pada tahun 2016.

“Selain Volume, Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, telah terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran, diketahui pekerjaan tersebut menelan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-” Jelasnya.

Toto juga, memaparkan tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Parkiran, menurut informasi dari narasumber pada tahun 2018 dikelola/ dikontrak sama pihak ketiga dengan nilai Rp. 356 Juta, tapi tidak ada keterbukaan kepada warga, kemana dan diperuntukan untuk apa dana tersebut, yang harusnya dana tersebut masuk dalam anggaran Pendapatan Dana Desa.

“Pembangunan Posyandu yang tidak tepat pada penempatanya, karena Posyandu tersebut dibangun persis di area Tempat Pemakaman Umum (TPU), saat ini bangunan tersebut menjadi bangunan kosong tidak bertuan, hingga membuat kontroversi warga desa, hanya buang buang anggaran” Sesalnya.

Sewa menyewa Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa (TKD), tidak melalui musyawarah desa, sehingga keberadaan pengelolaan bengkok saat ini, di kelola oleh orang luar dari desa, dan anggarannyapun tidak jelas untuk apa.

Masih kata Toto, Bantuan sumur bor dari BKP atau Bantuan Keuangan Provisi, pada tahun 2016 tidak bisa diraskan manfaatnya oleh warga, karena penempatanya tidak tepat, sehingga tidak tepat sasara(sumber media FBN/Andre)

JIB | Probolinggo – Desa Gemito Kecamatan Sumber adalah desa yang ada di lereng pegunungan Argopuro memang masih banyak akses jalan yang perlu dapat perhatian dari pemerintah Daerah Kabupten Probolinggo, Rabu (09/01/2019).

Hal ini masih banyak jalan-jalan desa yang tidak layak dilewati pengguna jalan, Desa yang mengalir ke desa Gemito masih belum cukup untuk membangun sarana dan prasarana utamanya jalan didesa.

Dengan semangat gotong royong masyarakat Gemito bersama Kepala Desa tersebut bergotong royong membangun jalan sepanjang 300 meter lebar 1 meter demi lancarnya akses jalan dua desa tersebut.

Menurut Agung sebagai kepala desa harus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun dengan cara gotong royong, sebenarnya jalan sepanjang 300 meter tersebut hanya diperuntukan pengendara motor dan pejalan kaki saja, karena kalau musim hujan seperti saat ini kondisi jalan sangat licin sehingga membahayakan pengguna jalan utamaya anak-anak sekolah.

“Sebenarnya jalan tersebut bukan kewenagan desa Gemito, namun seharusnya desa Tukul yang berkewajiban membangun jalan tersebut karena berada di wilayah desa Tukul
Numun karena tidak adanya kepedulian dari desa Tukul sehingga Kepala Desa Gemito bersama msyarakat dengan semangat memperbaiki jalan tersebut” Jelas Kepala Desa Gemito Agung kepada media online jurnalindonesiabaru.com di lokasi.

Masih kata Agung, Dengan dibangunnya jalan tersebut diharapkan bisa meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan di Desa Tukul dan Desa Gemito serta desa lain disekitarnya.

“Terkait dengan pembangunan jalan tersebut pihak kepala Desa Gemito sudah kordinasi dengan pihak pihak terkait untuk memperlancar akses jalan” Tutupnya (angs)